Dinamika Peran Puri Bali dalam Politik Lokal pada Masa Pasca-Orde Baru: Studi Kasus Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar

Citation preview

UNIVERSITAS INDONESIA

DINAMIKA PERAN PURI BALI DALAM POLITIK LOKAL PADA MASA PASCA-ORDE BARU: STUDI KASUS KABUPATEN KLUNGKUNG DAN KABUPATEN GIANYAR

SKRIPSI

CALVIN 0906523100

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU POLITIK PROGRAM SARJANA REGULER ILMU POLITIK JAKARTA MARET 2013

UNIVERSITAS INDONESIA

DINAMIKA PERAN PURI BALI DALAM POLITIK LOKAL PADA MASA PASCA-ORDE BARU: STUDI KASUS KABUPATEN KLUNGKUNG DAN KABUPATEN GIANYAR

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik

CALVIN 0906523100

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU POLITIK PROGRAM SARJANA REGULER ILMU POLITIK JAKARTA MARET 2013 i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

:

Calvin

NPM

:

0906523100

Tanda Tangan

:

Tanggal

:

ii

22 Maret 2013

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh Nama NPM Program Studi Judul Skripsi

: : : :

Calvin 0906523100 Ilmu Politik Dinamika Peran Puri Bali dalam Politik Lokal pada Masa Pasca-Orde Baru: Studi Kasus Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik, pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI Pembimbing

:

Wawan Ichwannudin, S.IP., M.Si.

Penguji

:

Cecep Hidayat, S.IP., IMRI

Ketua Sidang

:

Hurriyah, S.Sos., IMAS

Sekertaris Sidang

:

Dirga Ardiansa, S.Sos, M.Si.

Ditetapkan di Tanggal

: Jakarta : Mei 2013

iii

KATA PENGANTAR

Ketertarikan saya terhadap Bali tertanam sejak pertama kali saya mengunjungi pulau tersebut pada pertengahan Oktober 2007 dalam rangka rekreasi bersama keluarga. Keunikan budaya Bali dan keramahan orang-orang Bali memberikan rasa kagum bagi saya terhadap destinasi pariwisata nomor satu di negara ini. Di usia saya yang masih terlalu muda untuk memahami politik lokal kala itu, saya melihat berbagai baliho kampanye di Kabupaten Gianyar yang sama sekali tidak saya kenali latar belakang dari kedua peserta pemilukada tersebut. Sungguh tidak dapat saya bayangkan, lima tahun kemudian tokoh-tokoh tersebut menjadi pihak yang terlibat dalam penelitian saya untuk memperoleh gelar sarjana ilmu politik di Universitas Indonesia. Penelitian yang didasarkan pada ketertarikan pribadi terhadap politik lokal dan studi tentang Bali ini tentu saja tidak dapat terwujud tanpa dukungan materi dan moral dari kedua orangtua yang sangat saya cintai, Papi Ho Tung Min dan Mami Zhong Mie Yun. Selama dua minggu penelitian di lapangan pada 6– 20 November 2012, kedua orangtua saya dengan penuh kasih sayang memantau kondisi kesehatan, makanan, pola tidur, dan perkembangan penelitian saya, khususnya papi saya yang bahkan sampai ikut serta ke lokasi penelitian karena kekhawatiran beliau akan keadaan yang tidak diinginkan menimpa saya dalam perjalanan darat Jakarta–Bali–Jakarta. Terima kasih yang tak terhingga saya haturkan sebagai seorang putra kepada kedua orangtua saya. Sebelum saya memberanikan diri untuk melakukan penelitian lapangan di sebuah lokasi yang cukup jauh dari Jakarta, saya sangat beruntung memiliki kenalan tak disengaja via mikroblog Twitter, I Made Maha Dwija Santya, yang ternyata merupakan putra dari Bupati Klungkung I Wayan Candra dan ketika itu masih menjadi mahasiswa ilmu akuntansi Universitas Indonesia tingkat akhir. Dengan rendah hati, Mas Dwija, begitu sapaan saya kepadanya sejak awal, menawarkan bantuan kepada saya yang tengah merumuskan topik skripsi secara pasti pada akhir semester enam. Mas Dwija juga menjadi penyedia akomodasi iv

selama saya berada di Bali dan memberi banyak informasi terkait dinamika politik lokal di Bali pada masa reformasi, khususnya di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Selain itu, Mas Dwija juga mempertemukan saya dengan informan-informan penting yang sebelumnya tidak ada dalam daftar penelitian saya, seperti I Ketut Mandia, I Dewa Made Widiasa Nida, dan I Nyoman Suwirta. Segala bantuan yang diberikan oleh Mas Dwija kepada saya sejak awal saya menerima autotweet pada 31 Mei 2012 hingga skripsi ini selesai disusun tentu sangat berarti bagi saya. Rasa terima kasih sebesar-besarnya untuk Mas Dwija dan keluarga yang dengan luar biasa baiknya dan memberikan segala bantuan tak ternilai, juga berhasil membangun keyakinan saya untuk memulai penelitian yang saya bangun dari awal ini. Kepada Mas Wawan Ichwannudin saya juga menyampaikan rasa terima kasih. Beliau adalah pembimbing saya yang sangat mengerti saya dan memberikan masukan penting untuk skripsi ini, mengingat kapasitasnya sebagai peneliti P2P LIPI dan Puskapol yang sangat profesional. Kapabilitas internal dan eksternal dalam menganalisis dinamika peran puri merupakan salah satu buah paling berharga yang dihasilkan dari konsultasi skripsi dengan beliau. Tentunya rasa terima kasih juga tidak dapat dilewatkan kepada dosen-dosen ilmu politik seperti Mas Cecep Hidayat yang membantu mempertemukan saya dengan Mas Wawan sebagai pembimbing skripsi yang bertanggung jawab, Mas Irwansyah selaku pembimbing akademis saya selama enam semester, Mbak Evida selaku pembimbing akademis di dua semester awal, Mbak Hurriyah, Mas Dirga, dan Mas Ikhsan Darmawan. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam sebagai bagian keluarga Ilmu Politik 2009 (Pol 09). Dari 34 anggota keluarga inti yang pastinya tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya membagi rasa terima kasih saya untuk empat kelompok besar secara merata tanpa memperhatikan intensitas keseringan berkumpul antara satu dengan lainnya, dan pastinya dapat ditafsir „keanggotaannya‟ secara perseorangan oleh keluarga Pol 09: (1) Kelompok terkuat dalam Pol 09, sembilan anggota Gapol yang rata-rata cerewet dan lucu; (2) Kelompok sepermainan saya dalam Pol 09 yang plural; (3) Gang Takor yang v

juga menjadi sahabat terbaik bagi saya di Pol 09, kecuali dalam hal rokok; dan (4) Pihak lain yang jarang kumpul bersama, namun juga dekat dengan saya. Terima kasih juga perlu saya haturkan kepada para senior, khususnya Kak Kadek Dwita yang memberikan masukan penting dalam penelitian ini dan Ilmu Politik 2008 yang memiliki tingkat keintiman khusus dengan Pol 09. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para junior angkatan 2010 dan 2011 yang memberikan semangat dan keceriaan kepada saya. Meskipun saya tidak terlalu dikenal oleh para junior oleh karena kepasifan saya dalam organisasi kampus di segala jenjang, setidaknya mereka tetap menunjukkan kesantunan dan keramahan sebagai satu bagian keluarga ilmu politik. Selain itu saya juga berterima kasih kepada teman-teman lintas departemen dan fakultas yang sangat akrab dengan saya, khususnya teman-teman MPKT kelas N tahun ajaran 20092010 dan beberapa teman lain yang sering tegur sapa secara virtual di jejaring sosial yang juga memberikan semangat bagi saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini tentunya menjadi pihak yang sangat penting yang tidak dapat saya lewatkan. Saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Ida Dalem Smara Putra yang dengan mudah mempersilakan saya untuk memulai wawancara pertama pada 7 November 2012. Kepada Pak Anak Agung Bagus Wirawan, guru besar ilmu sejarah Universitas Udayana yang melalui Pak I Nyoman Darma Putra saya diperkenalkan, saya ucapkan terima kasih karena dua akademisi ini sangat membantu dalam memperkaya informasi penting terkait penelitian ini secara langsung dan tidak langsung. Terima kasih kepada Pak I Made Agus Mahayastra, yang juga dengan mudah saya memperoleh izin untuk memulai wawancara pada 8 November 2012. Tentu saja saya tidak mungkin mencapai Pak Agus tanpa bantuan akses informasi dari Pak I Made Urip yang mempersilakan saya untuk magang di kantor beliau pada masa semester tujuh perkuliahan. Saya juga berterima kasih kepada Pak Anak Agung Putra, Ketua KPU Kabupaten Gianyar yang menepati janjinya untuk menghubungkan saya pada tokoh-tokoh Kabupaten Gianyar. Saya juga berterima

vi

kasih dan bangga dengan kinerja para staf KPU Kabupaten Gianyar yang efektif dan efisien dalam membantu kebutuhan informasi penelitian ini. Terima kasih kepada Cokorda Raka Putra, Cokorda Gede Ngurah, dan Cokorda Bagus Oka yang memperkenankan saya untuk melakukan wawancara dan berbagi sudut pandang penting dalam penelitian ini. Terima kasih kepada Cok Ace dan Cok Nindia yang juga menyediakan waktu kepada saya untuk melakukan wawancara. Saya juga berterima kasih kepada Pak I Nyoman Suwirta, Pak I Ketut Mandia, dan Pak I Dewa Made Widiasa Nida yang melalui bantuan Mas Dwija mampu memberikan informasi berharga dalam penelitian ini. Saya berterima kasih kepada Pak I Wayan Candra yang menyediakan akomodasi bagi saya. Oleh karena kesibukan beliau yang bertepatan dengan jadwal penelitian lapangan saya di Bali, kami tidak dapat menemukan waktu yang tepat untuk melakukan wawancara hingga akhirnya dapat dilakukan di Central Park, Jakarta Barat pada 1 Desember 2012. Saya berterima kasih kepada Wakil Bupati Klungkung Cokorda Gede Agung yang justru dengan giat menelepon saya untuk menanyakan jadwal wawancara via telepon, suatu kebanggan dapat menemukan seorang pejabat yang sedemikian perduli dengan penelitian mahasiswa. Saya juga berterima kasih kepada pihak dari BPS dan KPU Kabupaten Klungkung, Pak I Dewa Gede Suwardiana, Pak I Dewa Suweta, dan Pak I Made Suwantara yang menyediakan kebutuhan data sekunder bagi saya. Terima kasih kepada Ibu Agung Eka dari Kabupaten Gianyar yang memberikan saya buku otobiografi Cok Ace. Terima kasih kepada informan-informan lain dalam skripsi ini, seperti Pak Huang Qinhan, Pak I Wayan Nangeh, Pak I Gusti Ngurah Alit Mangku, Ibu Ni Gusti Nyoman Karti, Ibu Ana, dan Ibu Desak yang juga membantu memberikan informasi tambahan terkait penelitian ini dengan senang hati. Saya juga berterima kasih kepada semua pihak di Bali dan sepanjang perjalanan Jakarta–Bali–Jakarta yang tidak dapat saya sebutkan secara satu per satu dalam kata pengantar yang singkat ini, mulai dari Satpol PP rumah dinas Pak Candra, pengurus binatu, pemilik rumah makan, penjual cinderamata, dan sebagainya. Mereka semua tentunya sangat berjasa selama saya berada di sana. vii

Terakhir, saya juga mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh keluarga saya yang memberikan semangat bagi saya dalam menyusun skripsi ini, khususnya Jiji Zhong Ze Yun, Koko Ho Chiang San, Mbak Cucu, dan adik saya Yohanes Marco Ho Chiang Han. Saya sangat berharap kemajuan adik saya dari terapi yang selama ini telah ia jalankan, sehingga suatu hari nanti ia dapat membaca skripsi ini dan bahkan menyusun penelitian sendiri. Kepada adik saya dan krama Bali yang tercinta, skripsi ini saya persembahkan.

Jakarta, 22 Maret 2013 Calvin

viii

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NPM Program Studi Departemen Fakultas Jenis Karya

: : : : : :

Calvin 0906523100 Sarjana Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Dinamika Peran Puri Bali dalam Politik Lokal pada Masa Pasca-Orde Baru: Studi Kasus Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Pada tanggal

: :

Jakarta 22 Maret 2013

Yang menyatakan

(Calvin)

ix

ABSTRAK Nama Program Studi Judul

: : :

Calvin Ilmu Politik Dinamika Peran Puri Bali dalam Politik Lokal pada Masa Pasca-Orde Baru: Studi Kasus Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar, xx+184 halaman, 17 buku, 3 jurnal, 44 sumber online, 9 laporan, 2 esai, 2 surat keputusan gubernur Bali, 1 skripsi, 1 artikel majalah, 1 lampiran, dan 22 wawancara

Puri merupakan sebuah identitas kelompok elite yang berasal dari keluarga kerajaan dalam masyarakat Bali. Puri terbentuk sejak masa penaklukan Kerajaan Bedahulu oleh Majapahit pada abad ke-14. Peran sosial yang dilakukan oleh puri masih tetap bertahan hingga masa kini, meskipun puri tidak lagi memiliki kekuasaan formal dalam pemerintahan. Secara umum, puri memiliki tiga peran sosial yang menjadi bagian utama, yaitu (1) peran kultural dalam preservasi seni, khususnya di tengah derasnya perkembangan pariwisata di Pulau Bali, (2) peran ekonomi terkait kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah naungannya, dan (3) peran politik dalam mengarahkan figur tertentu dan/atau ikut serta dalam pemerintahan lokal melalui pemilihan umum. Meskipun demikian, perubahan pespektif dari masyarakat terhadap puri pada masa kini dan perbedaan kapabilitas puri yang besar menjadikan peran puri tidak lagi sama antara satu dengan lainnya. Untuk memahami lebih lanjut mengenai peran puri dalam masyarakat Bali pada masa pasca-Orde Baru, penelitian ini dititikberatkan pada dua studi kasus di dua wilayah berbeda, yaitu Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Kabupaten Klungkung merupakan lokasi Puri Agung Klungkung yang merupakan puri tertua di Pulau Bali. Kabupaten Gianyar merupakan lokasi tiga puri yang menjadi obyek penelitian, yaitu Puri Agung Gianyar (Puri Gianyar) di Kecamatan Gianyar, serta Puri Saren Ubud dan Puri Agung Peliatan (Puri Ubud) di Kecamatan Ubud. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis peran politik puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar serta faktor yang mempengaruhi peran politik tersebut. Teori oligarki, pseudohistori, dan penjelasan mengenai relasi antarkasta dalam masyarakat Bali menjadi penting dalam menganalisis temuan-temuan yang ada dalam penelitian ini. Melalui metode kualitatif, sumber primer penelitian yang didasarkan pada wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh puri dan nonpuri diletakkan sebagai kunci utama dalam penelitian ini, selain sumber-sumber sekunder yang juga menunjang kebutuhan informasi lanjutan dalam memahami peran puri secara lebih mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Puri Klungkung memiliki kapabilitas internal dan eksternal yang lebih lemah dalam memainkan tidak hanya peran politik, namun juga peran ekonomi dan kultural jika dibandingkan dengan peran sosial Puri Gianyar dan Puri Ubud. Kalangan elite Puri Gianyar x

dan Puri Ubud di Kabupaten Gianyar mampu menjalin relasi yang lebih intensif dengan masyarakat, sehingga partai politik tidak pernah merekomendasikan tokoh di luar puri untuk maju dalam pemilihan umum, setidaknya sampai tahun 2012. Penelitian ini juga tidak menemukan kepentingan bisnis yang bersifat oligarkis dalam jabatan politik tokoh puri di Kabupaten Gianyar, meskipun wilayah ini merupakan wilayah pariwisata terbesar ketiga di Bali, selain Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Kecenderungan bias status dari kalangan puri dan nonpuri juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini yang menunjukkan perbedaan perspektif terjadi secara nyata dalam memandang puri dari kalangan nonpuri dan sebaliknya. Kasus pseudohistori yang ditujukan untuk memperbaiki citra puri dalam kasus Puri Agung Klungkung juga menambahkan temuan penting dalam penelitian terkait peran politik puri dan strategi untuk mendapatkan jabatan politik praktis. Skripsi ini diharapkan mampu mengisi celah penelitian terkait politik lokal di Bali, khususnya dalam memahami peran politik puri di masa pasca-Orde Baru secara lebih kontemporer hingga mencakup tahun 2012. Berdasarkan temuan penelitian yang ada, secara keseluruhan puri masih menjadi entitas sosial penting yang memiliki kapabilitas khusus dalam memperoleh dukungan dan legitimasi dari masyarakat di kedua wilayah tersebut, meskipun berbeda secara karakter. Kata Kunci: Bali, Gianyar, Klungkung, Politik Lokal, Puri, Ubud

xi

ABSTRACT Student Name Major Program Thesis Title

: : :

Calvin Political Science The Role Dynamics of Balinese Puri on Local Politics in Post-New Order Era: Case Studies from Klungkung Regency and Gianyar Regency, xx+184 pages, 17 books, 3 academic journals, 44 electronic resources, 9 reports, 2 essays, 2 Bali gubernatorial decrees, 1 thesis, 1 magazine article, 1 appendix, and 22 interviews

Puri is an elite group identity which originated from Balinese royal family. Puri was formed since the Majapahit conquest of Bedahulu Kingdom in the 14th century. The Puri‟s social role still hitherto persists, albeit puri is no longer holds formal authority in local goverment. Generally, puri has three social roles which are substantial, there are (1) cultural role in arts preservation, mainly through vigorous development of tourism in Bali Island, (2) economic role which is related to community welfare under its influence, and (3) political role in directing certain figures and/or participating in local government through elections. Nevertheless, changing perspectives on puri in Balinese community in recent days and huge capability divergences among puri themselves render puri‟s roles being different from each other. To deepen comprehension on puri‟s roles in Balinese society in post-New Order era, this research is scrutinized in two case studies in two different locations, namely Klungkung Regency and Gianyar Regency. Klungkung Regency is home to the Puri Agung Klungkung which is the oldest puri on the island of Bali. Gianyar Regency is home to three puris which are being research objects, namely Puri Agung Gianyar (Puri Gianyar) in Gianyar subdistrict, along with Puri Saren Ubud and Puri Agung Peliatan (Puri Ubud) in Ubud subdistrict. This research is designed to analyze political role of puri in Klungkung Regency and Gianyar Regency along with some factors affecting the so-called political role. Oligarchic theory, pseudohistorical, and elucidation of caste social relations in Balinese society become necessary to analyze the findings on this research. Through qualitative method, primary sources of this research which are based on in-depth interview with several puri and nonpuri figures provide the setting on this research, aside from secondary sources which bolster additional informations to comprehensively deepen understanding of puri. The results of this research show that Puri Klungkung has weaker internal and external capacities in playing not solely political role, but also economic and cultural roles if collated with social roles of Puri Gianyar and Puri Ubud. Elite cohort of Puri Gianyar and Puri Ubud in Gianyar Regency is still able to maintain intensive relations with its people, hence political parties never recommend figures outside puri to join local elections, leastwise up to 2012. This research also finds no business interests in Gianyar Regency through political offices held by puri elites which seems like oligarchic, whereas this regency is xii

the third most favorite tourist destinantion in Bali, after Badung Regency dan Denpasar City. The propensity of status bias from both puri and nonpuri elites also becomes an important finding on this research which shows different perspectives that occur apparently regarding puri through nonpuri and vice versa. Pseudohistorical cases which addressed for beautification attempts of puri‟s image in case of Puri Agung Klungkung also add important findings on political role and strategies of puri to achieve political offices. At last, this thesis is expected to fill the gap on study of local politics in Bali, particularly in comprehension of puri‟s political role in post-New Order era contemporarily up to 2012. Based on existing research findings, overally puri is still an important social entity which has special capabilities to obtain support and legimation from its people in both locations, despite different characteristically. Keywords: Bali, Gianyar, Klungkung, Local Politics, Puri, Ubud

xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ii

HALAMAN PENGESAHAN

iii

KATA PENGANTAR

iv

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ix

DAFTAR ISI

xiv

DAFTAR TABEL

xvi

DAFTAR ISTILAH

xvii

1. PENDAHULUAN

1

1.1

Latar Belakang

1

1.2

Rumusan Permasalahan

6

1.3

Tujuan dan Manfaat Penelitian

9

1.3.1

Tujuan Penelitian

9

1.3.2

Manfaat Penelitian

9

1.4

Ruang Lingkup Penelitian

9

1.5

Signifikansi Penelitian

12

1.6

Kerangka Teoritis

15

1.7

Metode Penelitian

24

1.7.1

Pendekatan Penelitian

24

1.7.2

Teknik Pengumpulan Data

25

1.7.3

Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

33

1.7.4

Waktu Penelitian

33

Sistematika Penulisan

34

1.8

2. SEJARAH PURI KLUNGKUNG DAN GIANYAR

36

2.1

Awal Mula Formasi Puri Bali

36

2.2

Puri di Kabupaten Klungkung

40

2.2.1 2.3

Periode Kemerdekaan Indonesia (1945–2012)

Puri di Kabupaten Gianyar

2.3.1

44 50

Periode Kemerdekaan Indonesia (1945–2012)

xiv

57

3. PERGESERAN PERAN PURI KLUNGKUNG DALAM POLITIK LOKAL

66

3.1

Peran Politik Cok Ngurah (1998–2003)

68

3.2

Peran Politik Tokoh Puri Klungkung (2003–2008)

73

3.3

Peran Politik Tokoh Puri Klungkung (2008–2012)

82

3.4

Upaya Tokoh Puri Menuju Pemilukada 2013

92

4. KONTESTASI PURI DALAM POLITIK LOKAL KABUPATEN GIANYAR

100

4.1

Peran Politik Cok Suryawan (1993–2003)

104

4.2

Kontestasi Puri dalam Jabatan Politik Periode 2003–2008

107

4.3

Kontestasi Puri dalam Jabatan Politik Periode 2008–2012

112

4.4

Kontestasi Puri dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar 2012

131

5. ANALISIS DINAMIKA PERAN PURI KLUNGKUNG DAN GIANYAR DALAM POLITIK LOKAL 141 5.1

Analisis Kapabilitas Internal dan Eksternal Puri

143

5.2

Analisis Strategi Politik Puri dan Nonpuri

161

5.3

Analisis Bias Status, Oligarki, dan Pseudohistori Puri

166

6. KESIMPULAN

178

DAFTAR PUSTAKA

185

xv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Dimensi Peran Puri

12

Tabel 1.2

Daftar Informan Kunci

25

Tabel 1.3

Identifikasi Kebutuhan Data Sekunder

33

Tabel 1.4

Alur Waktu Penelitian

34

Tabel 2.1

Daftar Kepala Daerah di Gianyar (1950–2013)

63

Tabel 3.1

Daftar Para Putra Dewa Agung Oka Geg

77

Tabel 3.2

Daftar Anggota DPRD Kabupaten Klungkung (2004–2009)

81

Tabel 3.3

Perolehan Suara Peserta Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008

88

Tabel 3.4

Daftar Anggota DPRD Kabupaten Klungkung (2009–2014)

91

Tabel 3.5

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung (2007–2009)

98

Tabel 3.6

Jumlah Sekolah dan Guru Kecamatan Nusa Penida (2006– 2010)

99

Tabel 4.1

Pendapatan Per Kapita Kecamatan Se-Kabupaten Gianyar 102 2009

Tabel 4.2

Daftar Anggota DPRD Kabupaten Gianyar (2004–2009)

110

Tabel 4.3

Perolehan Suara Peserta Pemilukada Kabupaten Gianyar 2008

122

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gianyar (2007–2009)

129

Tabel 4.5

Daftar Anggota DPRD Kabupaten Gianyar (2009–2014)

130

Tabel 4.6

Perolehan Suara Peserta Pemilukada Kabupaten Gianyar 2013

137

Tabel 5.1

Kapabilitas Internal dan Eksternal Puri Klungkung dan 144 Gianyar

xvi

DAFTAR ISTILAH Ajeg Bali

Program yang diimplementasikan di Provinsi Bali secara keseluruhan pada masa pasca-Orde Baru dalam rangka mempertahankan identitas tradisional Bali

Arya

Status sosial tinggi nonkasta yang merupakan keturunan dari pejabat tinggi dari Jawa pada masa aneksasi Majapahit atas Pulau Bali

Babad Dalem

Catatan sejarah resmi dari pihak puri

Bade

Menara megah dengan atap bertingkat yang akan digunakan sebagai wadah peti layon menuju lokasi upacara ngaben

Bali Aga

Suku asli yang sudah menetap di Pulau Bali sebelum aneksasi Majapahit pada abad ke-14

Banjar

Unit administratif tradisional Bali yang setara dengan kampung di daerah lain

Barong

Raja dari roh-roh yang melambangkan kebaikan

Bhujangga Waisnawa

Status sosial tinggi nonkasta yang merupakan keturunan dari Maharsi Markandeya dari India

Brahmana

Status sosial elite tertinggi dari Triwangsa yang merupakan kalangan pemuka agama

Calonarang

Tarian khas Bali yang menampilkan pertempuran sengit antara barong dengan rangda

Diselong

Hukuman baik dari pihak kerajaan maupun pemerintah kolonial dengan cara pengasingan ke daerah Selong di Lombok Timur

Griya

Kediaman kelompok kasta Brahmana

Iwa Raja

Wakil raja dalam kerajaan di Bali

Jabawangsa

Kelompok sosial nonelite dalam masyarakat Bali yang diasosiasikan dengan kasta Sudra xvii

Jero

Kediaman kelompok kasta Waisya

Kayika

Perbuatan dalam prinsip Tri Kaya Parisudha

Klian

Kepala dalam unit administratif rendah tradisional Bali

Ksatria

Status sosial elite tertinggi kedua dari Triwangsa yang merupakan kalangan kerajaan

Leteh

Kehilangan unsur-unsur kesakralan

Maligia

Upacara untuk menyucikan suksma sarira (badan halus) dari berbagai keinginan

Manacika

Pikiran dalam prinsip Tri Kaya Parisudha

Mapandes

Upacara potong gigi yang dilakukan oleh semua orang Bali ketika mencapai usia dewasa

Marek

Mengabdi di puri untuk memperoleh tempat tinggal dan makanan

Mendem Pedagingan

Upacara yang ditujukan untuk peresmian bangunan baru

Negara-bestuurder

Pemimpin wilayah semiotonom pada masa pemerintahan kolonial Belanda

Ngaben

Upacara kremasi masyarakat Bali

Ngayah

Kerja bakti untuk berbagai keperluan

Niskala

Segala sesuatu tidak berwujud yang bersumber dari orang-orang tertentu, seperti leyak (ilmu sihir) dan pejenengan (kentongan suci) yang berada di puri dan digunakan untuk menyelesaikan masalah tanpa memiliki wujud fisik

Pande

Status sosial tinggi nonkasta dalam masyarakat Bali yang merupakan keturunan pandai besi

Paruman agung

Dewan raja-raja yang ada di Pulau Bali pada masa akhir kolonialisme hingga revolusi Indonesia

Pasek

Status sosial tinggi nonkasta yang merupakan keturunan dari pemimpin wilayah tertentu pada masa xviii

awal aneksasi Majapahit atas Pulau Bali Pawiwahan

Upacara pernikahan dalam masyarakat Bali

Pawongan

Bidang kemasyarakatan dalam jabatan formal puri

Pengabih

Pembantu raja dalam jabatan formal puri

Penglisir

Pemimpin tertinggi dalam sebuah puri

Penglisir Agung

Pemimpin tertinggi Puri Agung Klungkung selaku puri tertua di Pulau Bali

Pondok

Kediaman suku Bali Aga

Punggawa

Jabatan sejenis kepala distrik yang ada pada masa prakolonialisme hingga tergabungnya Bali dalam Republik Indonesia

Pura

Tempat ibadah umat Hindu Bali

Puri

Kediaman kelompok kasta Ksatria

Puri Gde

Puri utama dalam satu wilayah yang memiliki pengaruh dan latar belakang historis lebih kuat dari puri yang lain

Rangda

Ratu ilmu sihir dalam mitologi Bali yang secara harafiah juga berarti janda

Sekaa

Kelompok sosial yang berada di bawah banjar

Sekala

Segala sesuatu berwujud yang bersumber dari orangorang tertentu, seperti pedanda atau tokoh puri

Sekar Cempaka

Tarian khas dari Kabupaten Klungkung

Sesana

Peraturan yang memiliki aturan mengikat

Sesuhunan

Hierarki kekuasaan dalam kerajaan yang ada di Pulau Bali pada masa prakolonialisme

Stedehouder

Pemimpin yang mendapat kepercayaan penuh oleh pemerintah kolonial Belanda

Subak

Sistem irigasi tradisional masyarakat Bali

xix

Sudra

Status sosial nonelite dalam masyarakat Bali yang merupakan bagian dari Jabawangsa

Syuco

Istilah Jepang yang mengacu pada zelfbestuurder pada masa penjajahan Jepang

Taksu

Sejenis roh, semangat, jiwa, atau energi yang masuk dalam diri, terutama seniman

Triguna Pura

Tiga pura terbesar dan terpenting di Pulau Bali, yaitu Pura Besakih, Pura Kentel Gumi, dan Pura Ulun Danu Batur

Tri Kaya Parisudha

Tiga gerak perilaku manusia yang merupakan landasan ajaran etika agama Hindu

Triwangsa

Kelompok sosial elite dalam masyarakat Bali yang terdiri dari kasta Brahmana, Ksatria, dan Waisya

Uma

Kediaman kelompok kasta Sudra

Wacika

Ucapan dalam prinsip Tri Kaya Parisudha

Waisya

Status sosial elite terendah dari Triwangsa yang merupakan keturunan kalangan petani besar, abdi kerajaan, dan seniman ternama

Zelfbesturendlandschap

Wilayah administrasi pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang otonom

Zelfbestuurder

Pemimpin daerah swapraja pada masa pemerintahan kolonial Belanda

xx

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Desentralisasi yang diimplementasikan melalui Undang-Undang No. 22

Tahun 1999 sejak tahun 2001 memberikan corak baru dalam pemerintahan lokal di Indonesia. Terdapat berbagai upaya dalam rangka mempertahankan identitas kedaerahan yang sebelumnya diseragamkan berdasarkan karakter pemerintahan yang sentralistik oleh rezim Orde Baru. Salah satu upaya tersebut dapat dilihat di Provinsi Bali melalui Ajeg Bali, yang merupakan upaya untuk mempertahankan budaya Bali dari kuatnya pengaruh globalisasi yang utamanya bersumber dari pariwisata agar tidak menggerus budaya lokal. Wacana Ajeg Bali memiliki sejarah panjang yang dipakai sejak masa kolonialisme untuk melestarikan berbagai tata kelaziman khusus yang dimiliki oleh masyarakat Bali. Hal tersebut dianggap sangat perlu bagi birokrat lokal Bali dalam rangka mempertahankan daya tarik Bali yang eksotis.1 Di sisi lain, masyarakat Hindu Bali menerapkan sistem kelas sosial berbasiskan kasta atau warna yang hampir serupa dengan Hindu di India yang dikenal dalam dikotomi Triwangsa dan Jabawangsa, yang sudah ada sejak masa prakolonialisme. 2 Kasta Triwangsa adalah tiga kasta elite yang terdiri dari kalangan Brahmana, Ksatria, dan Waisya, sedangkan Jabawangsa adalah kasta Sudra yang umumnya berasal dari kalangan petani. Puri adalah istana dalam bahasa Bali yang dihuni oleh masyarakat kasta Ksatria yang merupakan kelompok raja atau keluarga kerajaan. Untuk masyarakat kasta Brahmana yang menjalankan perannya sebagai pemuka agama, kediamannya dikenal dengan istilah griya dan untuk masyarakat kasta Waisya yang merupakan petani terpandang atau para seniman dikenal dengan istilah jero. Kasta Sudra yang

1

Kajian lebih lanjut mengenai Ajeg Bali dapat dilihat di Nengah Bawa Atmadja, Ajeg Bali: Gerakan, Identitas Kultural dan Globalisasi (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 2–4 dan Henk Schulte Nordholt, Bali, Benteng Terbuka 1995-2005: Otonomi Daerah, Demokrasi Elektoral, dan Identitas-Identitas Defensif (Jakarta: KITLV, 2010), hlm. 1–2. 2 Secara harafiah, jaba merupakan bahasa Bali yang memiliki arti „luar‟ dalam bahasa Indonesia.

1

Universitas Indonesia

2

merupakan rakyat biasa memiliki kediaman yang dikenal dengan istilah uma. 3 Puri sejak zaman prakemerdekaan hingga Orde Baru merupakan salah satu kekuatan politik penting di Provinsi Bali yang turut mengalami perubahan pada masa pasca-Orde Baru. 4 Ajeg Bali yang lahir pada masa pasca-Orde Baru juga menimbulkan friksi antara Triwangsa yang mengusung gagasan konservatisme adat melalui penguatan status kasta dan Jabawangsa yang mengusung modernisme dengan nuansa egalitarian.5 Puri hingga masa kini masih berperan sebagai pengayom bagi masyarakat Bali yang memiliki setidaknya tiga peran sosial. Peran sosial pertama merupakan peran kultural dalam preservasi seni, khususnya di tengah derasnya perkembangan pariwisata di Pulau Bali. Hal ini penting dikarenakan eksotisme budaya Bali dijadikan sebagai daya jual dalam industri pariwisata. Peran sosial kedua merupakan peran ekonomi yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah naungannya. Salah satu wujud konkret adalah menyediakan fasilitas marek bagi masyarakat atau bekerja di perusahaan yang dijalankan oleh keluarga puri. Peran terakhir merupakan peran politik, yang ditujukan untuk mengarahkan figur tertentu dan/atau ikut serta dalam pemerintahan lokal, meskipun secara formal puri tidak lagi memegang kekuasaan seperti yang ada pada masa prakemerdekaan.6 Peran puri di Bali secara keseluruhan memasuki fase dinamika pasangsurut yang unik di setiap daerah. Kecenderungan relatif kuatnya puri atau elite Triwangsa lain dalam pemerintahan lokal dapat dilihat di tiga wilayah terkaya di Provinsi Bali, yaitu Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar. Di sisi lain, puri atau elite Triwangsa lain cenderung lemah di wilayah-wilayah bukan basis pariwisata Provinsi Bali, seperti Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Klungkung. Selain faktor ekonomi yang lebih lemah bagi tokoh puri 3

Yang Xiaoqiang (杨晓强), “Shi lun yindujiao zai yinni bali dao de bentu hua (试论印度教在印 尼巴厘岛的本土化),” Dongnanya Yanjiu ( 东南亚研究 ), 6 (2011), hlm. 32–33 dan Richard Mann, Palaces of Bali (Denpasar: Gateway Books International, 2012), hlm. 23. 4 Peneliti menggunakan istilah pasca-Orde Baru yang merujuk pada periode 1998–2012. 5 Henk Schulte Nordholt, op. cit., hlm. 31. 6 Wawancara dengan Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), 15 November 2012, Gianyar.

Universitas Indonesia

3

di wilayah selain Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar, peran kultural dan relasi dengan masyarakat yang dilakukan oleh tokoh puri juga cenderung tidak sekuat yang ada di tiga wilayah tersebut.7 Dalam satu dasawarsa terakhir, peran puri sebagai salah satu bagian penting dari pemerintahan di Kabupaten Klungkung–sebuah kabupaten yang memiliki puri tertua di antara daerah lain–mengalami gelombang surut yang nyata. Gejala tersebut dapat dilihat dari kemenangan I Wayan Candra yang berasal dari kasta Jabawangsa sebagai Bupati Klungkung untuk periode 2003– 2008 dan 2008–2013. Meskipun I Wayan Candra masih menggandeng tokoh dari puri sebagai wakilnya pada masa jabatan kedua, hal tersebut setidaknya menggambarkan peran puri yang tidak lagi penting pada masa pasca-Orde Baru.8 Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Klungkung tahun 2008, calon perseorangan dari Puri Agung Saraswati, Cokorda Raka Putra, mampu meraih suara sebesar 29,79 persen meskipun hanya menjadi peraih suara kedua terbanyak dalam pemilukada tersebut. Hal ini diklaim sebagai keinginan rakyat untuk mengembalikan puri dalam pemerintahan formal.9 Peran puri di Kabupaten Gianyar masih sangat kuat terasa dalam ranah politik lokal di kabupaten tersebut yang membuatnya berbeda dengan Kabupaten Klungkung. Sejak kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998 hingga tahun

7

Bupati Badung untuk periode 2005–2010 dan 2010-2015 adalah tokoh Puri Agung Mengwi, Anak Agung Gede Agung. Walikota Denpasar periode 2008–2013 adalah tokoh Brahmana Ida Bagus Rai Dharmawijaya. Bupati Gianyar periode 2008–2013 adalah Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) dari Puri Saren Ubud. Para bupati yang masih menjabat hingga penelitian ini disusun dan bukan berasal dari kalangan puri atau elite Triwangsa lain adalah I Putu Arta (Bupati Jembrana), Ni Putu Eka Wiryastuti (Bupati Tabanan), Putu Agus Suradnyana (Bupati Buleleng), I Wayan Gredeg (Bupati Karangasem), I Made Gianyar (Bupati Bangli), dan I Wayan Candra (Bupati Klungkung). Wawancara dengan Anak Agung Bagus Wirawan, 8 November 2012, Denpasar dan Cok Nindia, 14 November 2012, Gianyar. 8 I Wayan Candra menggandeng tokoh nonpuri pada periode pertama sebagai wakil bupati, yaitu Ngakan Putu Gede Bawa. Tokoh puri yang digandeng I Wayan Candra sebagai Wakil Bupati Klungkung pada periode kedua adalah Cokorda Gede Agung. Informasi diperoleh dari Bali Post Online, “Merentas Jalan Panjang Menuju Tahta K-1 dan K-2” (http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2003/9/19/fe6.htm) dan situs resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung (http://www.klungkungkab.go.id/main.php?go=pemerintah), diakses pada 12 Oktober 2012, pukul 13.08 WIB. 9 Wawancara dengan Cokorda Raka Putra, 13 November 2012, Denpasar.

Universitas Indonesia

4

2012, tidak ada satu pun bupati yang berasal dari kalangan Jabawangsa. 10 Pemilukada Kabupaten Gianyar 2012 memberikan gambaran peran puri yang masih sangat kuat. Kedua kandidat yang bersaing merupakan tokoh dari puri yang memiliki pengaruh besar di kabupaten tersebut, yaitu Puri Agung Peliatan dan Puri Agung Gianyar. 11 Bupati Gianyar periode 2008–2013, Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) juga merupakan tokoh puri yang memiliki pengaruh besar di Kabupaten Gianyar, yaitu Puri Saren Ubud.12 Pada dasarnya, terdapat banyak puri baik di Kabupaten Klungkung maupun

Kabupaten

Gianyar.

Puri

yang

jumlahnya

banyak

tersebut

menggabungkan diri ke puri gde atau puri utama yang memiliki pengaruh historis yang lebih kuat.13 Puri yang berada di Kabupaten Gianyar juga terbagi atas banyak puri yang berada di tujuh kecamatan yang ada. Akan tetapi, fokus dari skripsi ini ditekankan pada tiga puri besar yang masuk dalam birokrasi formal, yaitu Puri Saren Ubud dan Puri Agung Peliatan yang berada di Kecamatan Ubud dan disederhanakan menjadi Puri Ubud, serta Puri Agung Gianyar yang berada di Kecamatan Gianyar dan disederhanakan menjadi Puri Gianyar.

10

Pada masa Demokrasi Terpimpin dan awal Orde Baru, justru terdapat dua tokoh nonpuri yang pernah menjabat sebagai Bupati Gianyar, yaitu I Made Sayoga pada periode 1964–1965 dan I Made Kembar Kerepun pada periode 1965–1969. Informasi lanjutan dapat dilihat pada situs resmi Pemerintahan Kabupaten Gianyar (http://www.gianyarkab.go.id/profil/sejarah/), diakses pada 7 Oktober 2012, pukul 21.41 WIB. 11 Kandidat yang bersaing dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar 2012 adalah pasangan Cokorda Gede Putra Nindia yang berasal dari Puri Agung Peliatan dan Anak Agung Ngurah Agung yang berasal dari Puri Agung Gianyar (Paket Ning). Paket Ning diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme sebagai partai pendukung. Kandidat lainnya adalah pasangan Anak Agung Bharata yang berasal dari Puri Agung Gianyar dan I Made Agus Mahayastra yang merupakan tokoh nonpuri (Paket Bagus). Paket Bagus diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat sebagai partai pendukung. Pemilukada dilaksanakan pada 4 November 2012 dan dimenangkan oleh Paket Bagus. Informasi lanjutan dapat dilihat pada situs resmi Komisi Pemilihan Umum Gianyar untuk profil Paket Ning (http://kpud-gianyarkab.go.id/?pg=profilcalon&i=3) dan Paket Bagus (http://kpudgianyarkab.go.id/?pg=profilcalon&i=2), diakses pada 7 Oktober 2012, pukul 21.53 WIB. 12 Informasi mengenai profil lengkap Bupati Gianyar Cok Ace diperoleh melalui situs resmi pemerintahan Kabupaten Gianyar (http://www.gianyarkab.go.id/pemerintahan/eksekutif/bupatigianyar/), diakses pada 23 Oktober 2012, pukul 13.26 WIB. 13 Terdapat perbedaan informasi mengenai jumlah puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Peneliti tetap mengasumsikan jumlah banyak sekitar lebih dari 20 puri berdasarkan jumlah yang didata oleh penglisir Puri Agung Klungkung pada tahun 2010 sebagai kebutuhan data jumlah puri di Kabupaten Klungkung yang dapat dilihat pada bagian lampiran dan penyataan dari Richard Mann, op. cit., hlm. 38–41.

Universitas Indonesia

5

Di sisi lain, puri yang paling besar di Kabupaten Klungkung adalah Puri Agung Klungkung yang terdiri dari Puri Agung Klungkung, Puri Agung Saraswati, dan Puri Semarabawa dan disederhanakan menjadi Puri Klungkung. Puri-puri yang ada di Kabupaten Klungkung tidak berarti lepas kendali atas pemerintahan yang ada di dalam Kabupaten Klungkung. Pada Pemilukada Kabupaten Klungkung tahun 2003, I Wayan Candra dan Ngakan Putu Gede Bawa merupakan tokoh Triwangsa nonpuri yang harus berhadapan dengan pesaing tunggalnya yang berasal dari puri, yaitu Cokorda Bagus Oka dan Anak Agung Gede Bagus. Pada Pemilukada Kabupaten Klungkung tahun 2008, sekali lagi I Wayan Candra maju dalam putaran kedua dengan menggandeng tokoh puri sebagai wakil. Gelombang surut peran puri di Kabupaten Klungkung terjadi beriringan dengan

proses

demokratisasi

dan

perluasan

partisipasi

publik

dalam

pemerintahan. Proses ini diperoleh melalui kebijakan desentralisasi yang gencar dirumuskan dan diimplementasikan setelah kejatuhan Presiden Suharto. Kekhawatiran atas pengulangan kesalahan masa lalu yang bernuansa otoriter dan sentralistik menjadikan berbagai wilayah di Indonesia menolak pembagian kekuasaan antara pusat-daerah yang tidak lagi mementingkan kepentingan daerah. Pada akhirnya, kecenderungan sentralistik yang mengharuskan pemimpin daerah untuk memiliki jaringan yang kuat dan mendapatkan preferensi dari pemerintah pusat mulai tergerus dengan sendirinya setelah kejatuhan rezim Orde Baru. Hal yang sama juga berlaku di Kabupaten Gianyar, meskipun dengan karakteristik politik lokal yang berbeda dibandingkan dengan Kabupaten Klungkung karena adanya peran tokoh puri yang masih dominan hingga saat ini. Studi terhadap peran politik puri Bali pernah diulas secara singkat dalam kajian historis yang ditulis oleh Geoffrey Robinson yang mencakup periode prakolonialisme hingga akhir pemerintahan Presiden Sukarno. Puri merupakan tokoh utama pemegang kekuasaan terbesar di dalam kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Bali. Masuknya kolonialisme menjadikan puri yang bersahabat dengan Belanda diberikan privilise, sedangkan puri yang menentang Belanda diberangus. Pada masa ini, puri menjadi media perantara antara pemerintah kolonial dengan masyarakat Bali yang dijajah. Masyarakat Bali pada umumnya terikat pada

Universitas Indonesia

6

feodalisme yang dalam studi Antropologi dikenal dengan istilah parekan, sehingga dapat dengan mudah dikendalikan melalui puri sebagai alat kolonial dalam menjalankan roda pemerintahan di Bali.14 Peran ini masih tetap kuat pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, mengingat sebagian besar kalangan pemilik tanah, modal, dan pendidikan di Bali berasal dari kalangan puri yang berafiliasi di berbagai partai politik yang ada pada masa itu. 15 Dari segi sosio-kultural, puri telah lama memainkan fungsinya sebagai pewaris dan pelindung budaya Bali. Sejak lahirnya konsep puri Bali pada masa penaklukan Majapahit pada abad ke-14, tempat ini telah menjadi salah satu media utama bagi masyarakat pada umumnya untuk meminta petunjuk bahkan bantuan finansial. Dalam hal seremonial seperti ini, peranan puri masih dipertahankan, khususnya beriringan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang menerapkan konsep Ajeg Bali. Puri Saren Ubud adalah salah satu contoh puri yang menjadi tempat apresiasi karya seni bagi masyarakat sekitar untuk mengembangkan kemampuan mereka, selain menjadikan seni sebagai sumber utama mata pencaharian.16 1.2

Rumusan Permasalahan Sebelum kejatuhan rezim Orde Baru, puri di Kabupaten Klungkung dan

Kabupaten Gianyar memegang peranan yang sangat penting dalam politik lokal. Pada masa Orde Baru, seluruh anggota puri yang memegang posisi struktural pemerintahan daerah merupakan bagian dari mesin politik Orde Baru dengan bergabung ke dalam Golongan Karya (Golkar). Hal tersebut menunjukkan bahwa puri mendapatkan legitimasi dan dukungan resmi dari pemerintah pusat yang kala itu bersifat sentralistik. Kejatuhan rezim Orde Baru tidak hanya mengubah konstelasi perpolitikan nasional, namun juga mengubah kekuatan Golkar di Bali. Golkar yang selama masa Orde Baru tidak pernah kehilangan statusnya sebagai

14

Kajian Antropologis mengenai sifat parekan dalam masyarakat Bali dapat dilihat dalam Nengah Bawa Atmadja, op. cit., hlm. 8. 15 Informasi terkait peran puri sebelum masa Orde Baru tercatat dalam Geoffrey Robinson, Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. 41–42. 16 Hasil wawancara dengan Cok Ace pada tanggal 15 November 2012, Gianyar.

Universitas Indonesia

7

partai pemenang pemilu mengalami kekalahan telak pada Pemilu 1999 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).17 Desentralisasi yang salah satu tujuannya adalah untuk memperluas dan memperkuat kepemimpinan lokal diterjemahkan dalam berbagai bentuk yang tidak seragam di Bali. Kabupaten Klungkung memberikan karakteristik yang memungkinkan

terpilihnya

tokoh

nonpuri

untuk

memegang

tampuk

kepemimpinan di daerah tersebut, setelah tokoh dari puri terbesar di Klungkung, Puri Agung Klungkung, tidak turut serta dalam kontestasi meraih jabatan eksekutif atau legislatif di Klungkung sejak kejatuhan rezim Orde Baru. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Gianyar justru memperlihatkan peran puri yang tetap kuat selama desentralisasi diimplementasikan dengan tiga puri besar yang berpengaruh, yaitu Puri Agung Gianyar, Puri Saren Ubud, dan Puri Agung Peliatan. 18 Perbedaan peran puri dalam politik lokal kedua wilayah tersebut menjadi fokus utama dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan yang disusun sebagai berikut: Bagaimana peran puri dalam politik lokal Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar pada masa pasca-Orde Baru? Faktor apa saja mempengaruhi peran politik puri di kedua wilayah tersebut? Peneliti membuat asumsi awal bahwa kebijakan desentralisasi yang diimplementasikan melalui UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999– yang disempurnakan melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2008–sejak tahun 2001 menciptakan keunikan karakteristik di tiap-tiap wilayah di Indonesia, termasuk peran politik lembaga tradisional yang ada. Di wilayah selain Bali, pengaruh raja-raja lokal juga mengalami dinamika, seperti surutnya

17

Perlu dicatat bahwa Bupati Gianyar yang terpilih pada Pemilukada Kabupaten Gianyar 2008, Cok Ace, diusung oleh Partai Golkar setelah berhasil mengalahkan calon pertahana yang diusung oleh PDIP, Anak Agung Bharata (Gung Bharata). Informasi diperoleh dari detikNews, “Pilkada Gianyar, Golkar Ungguli PDIP” (http://news.detik.com/read/2008/01/14/205126/878944/10/pilkada-gianyar-golkar-ungguli-pdip), diakses pada 23 Oktober 2012, pukul 13.12 WIB. 18 Hal ini terlihat dari keterlibatan tokoh puri-puri tersebut dalam bursa pemilukada sebagai calon bupati dan calon wakil bupati dalam beberapa tahun terakhir. Wawancara dengan Anak Agung Bagus Wirawan, 8 November 2012, Denpasar.

Universitas Indonesia

8

pengaruh keraton dalam Pemilukada Kabupaten Bantul 2005 dan meningkatnya pengaruh sultan di Maluku Utara pada masa pasca-Orde Baru.19 Selain itu, peneliti mengasumsikan Kabupaten Klungkung bukan sebagai wilayah basis pariwisata di Bali karena memiliki pendapatan terbatas dari sektor ini, seperti pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2011 yang hanya sebesar Rp 32,16 milyar. 20 Di sisi lain, Kabupaten Gianyar merupakan wilayah utama preservasi budaya di Bali yang menjadi destinasi ketiga terbesar di Bali–setelah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar–dengan PAD pada tahun 2011 sebesar Rp 185 milyar. 21 Hal tersebut menjadikan kekuatan puri di kedua wilayah tersebut berbeda antara yang satu dengan lain, ketika peran puri melemah di Kabupaten Klungkung dan masih bertahan di Kabupaten Gianyar. Puri-puri di Gianyar memiliki jaringan yang sangat luas dari kalangan pemuka agama, birokrasi, akademisi, pengamat budaya, pebisnis hingga rakyat biasa yang telah dibangun sejak masa kolonial di bawah kepemimpinan Cokorda Gede Raka Sukawati dari Ubud dan Anak Agung Gede Agung dari Gianyar. Puri di Kabupaten Gianyar juga memiliki aset yang besar jumlahnya, sehingga menjadikan mayoritas tokoh puri yang ada di wilayah tersebut memiliki kekuatan finansial yang mapan. Hal yang berkebalikan terjadi di Klungkung yang tidak menjadi pusat pariwisata di Bali dengan kekuatan ekonomi yang lebih lemah dibandingkan dengan Kabupaten Gianyar. Puri di Kabupaten Klungkung mendapatkan dobrakan besar setelah I Wayan Candra terpilih sebagai Bupati Klungkung pada tahun 2003–2008 dan 2008–2013, karena sebelumnya setiap bupati yang memimpin Kabupaten Klungkung berasal dari Puri Agung

19

Bacaan penelitian terkait penuruan pengaruh keraton di Kabupaten Bantul dapat dilihat dalam bunga rampai Priyambudi Sulistiyanto, Pilkada in Bantul District: Incumbent, Populism and the Decline of Royal Power dalam Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistiyanto, Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada) (Singapore: ISEAS, 2009), hlm. 190–208. Penelitian terkait meningkatnya pengaruh sultan di Maluku Utara dapat dilihat dalam bunga rampai Claire Q. Smith, The Return of the Sultan? Power, Patronage, and Political Machines in “Post”-Conflict North Maluku dalam Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistiyanto, ibid., hlm.303–326. 20 Informasi mengenai data pariwisata di Kabupaten Klungkung dapat dilihat di Badan Pusat Statistik, Klungkung Dalam Angka 2012 (Klungkung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, 2012), hlm. 220–229. Wawancara dengan I Wayan Candra, 1 Desember 2012, Jakarta. 21 Informasi mengenai industri pariwisata di Kabupaten Gianyar dan besaran PAD Kabupaten Gianyar diperoleh dari hasil wawancara dengan Cok Ace, 15 November 2012, Gianyar.

Universitas Indonesia

9

Klungkung, tokoh Brahmana, dan puri-puri pecahan yang merupakan bagian dari Puri Agung Klungkung. 1.3

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1

Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran puri dalam politik lokal

di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar yang berlangsung pada masa pasca-Orde Baru. Analisis terkait peran puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar terkait desentralisasi yang diimplementasikan sejak tahun 2001 menjadi temuan yang ditujukan sebagai eksplanasi dalam penelitian ini. 1.3.2

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah dalam memahami

politik lokal Provinsi Bali, khususnya Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan kepada para tokoh puri sebagai refleksi bagi kelangsungan peran puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar pada masa pasca-Orde Baru. 1.4

Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini mencakup ruang lingkup penelitian yang meliputi: 1. Menentukan dimensi peran puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar; 2. Memetakan relasi dan peran puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar dihubungkan dengan desentralisasi; dan 3. Memetakan kapabilitas eksternal dan internal puri yang dibagi dalam kategorisasi tertentu dalam setiap cakupan. Definisi konseptual yang dimaksud dengan peran puri dalam penelitian

ini adalah kapasitas puri dalam politik, finansial, dan kultural. Peran politik adalah peran yang dilakukan puri selaku bagian dalam komunitas lokal Bali dalam keikutsertaan di dalam politik lokal dan/atau menentukan preferensi politik tertentu. Peran finansial adalah peran yang dilakukan puri dalam rangka menyejahterakan hajat hidup masyarakat yang berada di bawah naungannya, baik peran langsung melalui pemberdayaan aset yang dimiliki maupun peran

Universitas Indonesia

10

tidak langsung seperti pengajuan usulan kepada pihak-pihak terkait. Peran kultural adalah peran yang dilakukan puri selaku kelompok yang dihormati dalam masyarakat dalam melestarikan budaya Bali. Hal ini dilakukan di tengah masifnya industri pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian Bali dan program Ajeg Bali yang ditujukan untuk mempertahankan orisinalitas budaya Bali. Desentralisasi secara sederhana dapat dijabarkan sebagai penitikberatan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang menjadikan daerah mengatur urusan secara mandiri. Kapabilitas internal puri adalah kemampuan yang dimiliki dari dalam puri dalam memperoleh dukungan dan kedudukan dalam masyarakat. Kapabilitas internal yang dijabarkan oleh peneliti mencakup kepemilikan aset, afiliasi politik, pendidikan, dan kesolidan di dalam keluarga puri. Kepemilikan aset dipakai untuk memahami kapasitas finansial puri dalam menjalankan peran finansial bagi masyarakat, selain sebagai kebutuhan untuk menyokong keperluan pribadi tokoh puri dalam rangka memperoleh jabatan politik. Afiliasi politik adalah latar belakang historis puri terkait posisinya dalam pemerintahan dan kedekatan dengan tokoh politik nasional, yang turut menyokong tokoh puri dalam upaya memperoleh jabatan politik praktis. Pendidikan adalah kapasitas yang memberikan gambaran atas legitimasi dan kapabilitas puri oleh masyarakat yang berada di bawah naungannya. Kesolidan puri menjadi kapabilitas internal terakhir yang menunjukkan kemampuan puri dalam mendukung tokoh puri dalam ajang pemilukada, khususnya sejak diberlakukannya pemilukada langsung. Kapabilitas eksternal puri adalah kemampuan yang dimiliki puri melalui relasi yang dijalin dengan pihak luar puri. Peneliti membagi tiga kapabilitas eksternal yang mencakup relasi masyarakat, peran budaya, dan jaringan puri. Relasi masyarakat adalah hubungan puri baik dalam arti kediaman maupun tokoh puri secara individu dengan masyarakat. Hal ini dipakai sebagai landasan dalam memahami peran puri dalam masyarakat di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar yang menggambarkan dukungan politik pada pemilukada. Peran budaya dalam kapabilitas eksternal adalah kemampuan puri dalam mengakomodasi sebagian atau seluruh warisan budaya Bali kepada masyarakat.

Universitas Indonesia

11

Jaringan puri adalah relasi yang dimiliki puri sebagai identitas elite yang mencakup masyarakat Bali secara keseluruhan. Kategorisasi kapabilitas internal dan eksternal yang dipakai oleh peneliti memiliki

dasar

argumen

yang

dibangun

secara

kualitatif.

Untuk

mengkategorisasikan kapabilitas internal yang dipakai dalam kepemilikan aset mencakup besar, sedang, dan kecil yang mencakup tanah, bangunan, dan bisnis yang memiliki nilai strategis tertentu. Dalam hal afiliasi politik, peneliti menjabarkan dalam kategori nasional dan lokal, yang mendefinisikan afiliasi politik yang mencakup ranah nasional lebih kuat dibanding ranah lokal. Dalam hal pendidikan, kategori yang dibentuk adalah tinggi, menengah, dan rendah. Pendidikan tinggi mencakup kemampuan tokoh puri untuk mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi strata pendidikan magister atau doktoral, sedangkan menengah mencakup ranah perguruan tinggi strata pendidikan sarjana, dan rendah hanya mencakup sekolah menengah atas atau pertama. Kategori untuk kesolidan puri dibagi menjadi utuh dan terpecah. Kategori tersebut dipakai untuk menunjukkan kecenderungan utuh atau terpecahnya internal puri ketika puri memasuki ranah publik. Untuk mengkategorisasikan kapabilitas eksternal puri yang dipakai dalam relasi masyarakat, peneliti membagi menjadi intim, biasa, dan renggang. Hal ini dipakai untuk menunjukkan intensitas puri dalam membangun komunikasi dengan masyarakat yang berada di dalam naungannya. Dalam hal peran budaya, kategori yang dibentuk adalah besar dan kecil. Kategori ini dipakai dalam menunjukkan peran puri dalam kegiatan spiritual, preservasi seni, dan produktivitas keperluan ritual. Terakhir, kategori yang dibentuk untuk jaringan puri adalah luas, sedang, dan sempit. Hal ini berhubungan kuat dengan latar belakang sejarah dan peran puri dalam menjalankan tugas spiritualnya. Untuk menentukan kategori yang dipakai dalam kapabilitas internal dan eksternal, peneliti membagi menjadi kuat, sedang, dan lemah. Kategori kuat diberikan jika cakupan yang ada dalam kapabilitas tersebut mayoritas menunjukkan temuan yang bersifat memperkuat, seperti aset yang besar, afiliasi tingkat nasional, pendidikan yang tinggi, kesolidan yang utuh, relasi masyarakat yang intim, peran budaya yang besar, dan jaringan puri yang luas. Kategori

Universitas Indonesia

12

sedang diberikan jika cakupan yang ada bersifat setengah-setengah antara memperkuat dan memperlemah. Kategori lemah diberikan jika cakupan yang ada mayoritas menunjukkan temuan yang bersifat memperlemah, seperi aset yang kecil, afiliasi tingkat lokal, pendidikan yang rendah, kesolidan yang terpecah, relasi masyarakat yang renggang, peran budaya yang kecil, dan jaringan puri yang sempit. Secara sederhana, deskripsi dimensi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Dimensi Peran Puri Konsep

Peran  

Puri



 Politik

Finansial

   



Kultural

 

Dimensi Keikutsertaan puri dalam politik lokal (internal) Preferensi puri terhadap tokoh lokal tertentu dalam pemerintahan (internal) Mobilisasi dan sosialisasi kepada masyarakat umum terhadap preferensi (eksternal) Kepemilikan aset (internal) Kontribusi sosial kepada masyarakat (eksternal) Peran puri dalam kegiatan spiritual dan preservasi kultural (internal) Latar belakang pendidikan tokoh puri (internal) Jaringan puri di dalam masyarakat Bali (eksternal)

Pemetaan dimensi yang dijabarkan di atas juga dikaitkan dengan perjalanan waktu pada masa pasca-Orde Baru yang dapat dilihat melalui analisis kualitatif, khususnya melalui pernyataan informan terkait dalam penelitian ini. 1.5

Signifikansi Penelitian Peneliti merujuk pada tujuh sumber utama dalam penelitian ini sebagai

pelengkap informasi mengenai konstelasi kekuatan politik elite dan peran puri berdasarkan perspektif historis. Sumber pertama adalah artikel Bali, Benteng Terbuka 1995–2005: Otonomi Daerah, Demokrasi Elektoral, dan Identitas-

Universitas Indonesia

13

Identitas Defensif yang ditulis oleh Henk Schulte Nordholt yang menjabarkan kondisi sosio-politik Bali secara umum pada tahun 1995–2005, termasuk permasalahan antarkasta yang cukup detail dijabarkan dalam buku tersebut. Sumber kedua adalah Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik yang ditulis oleh Geoffrey Robinson. Buku ini menjabarkan sejarah awal puri Bali hingga masa akhir Demokrasi Terpimpin yang juga mencakup peranan dan konflik puri dengan masyarakat dan penguasa pusat. Sumber ketiga adalah A Short Story of Bali: Indonesia’s Hindu Realm yang ditulis oleh Robert Pringle. Buku ini mendeskripsikan kajian sosio-historis Bali dari masa awal peradaban Bali dimulai pada abad ke-9 melalui temuan arkeologis hingga pasca-Bom Bali I pada tahun 2002. Sumber keempat adalah bunga rampai yang ditulis oleh Graeme MacRae dan I Nyoman Darma Putra yang berjudul “A Peaceful Festival of Democracy: Aristocratic Rivalry and the Media in A Local Election in Bali.” Bunga rampai ini dimuat dalam Review of Indonesian and Malaysian Affairs, Vol. 42, No. 2 (2008). Bunga rampai ini bermanfaat sebagai landasan dalam mengkaji permasalahan yang ada di dalam pemilukada di Bali. MacRae dan Darma Putra memberikan perhatian lebih banyak pada keadaan yang ada pada Pemilukada Kabupaten Gianyar 2008 yang dimenangi oleh Cok Ace. Sumber kelima adalah Palaces in Bali yang ditulis oleh Richard Mann. Buku ini menjadi rujukan historis komplementer terhadap puri Bali yang membahas pengaruh puri secara lebih kontemporer, khususnya sejak kejatuhan rezim Orde Baru. Sebagai landasan teoritis, peneliti menggunakan penelitian Bettina Arnold dalam tulisannya yang berjudul Pseudoarchaeology and Nationalism: Essentializing

Difference

dalam

buku

Archaeological

Fantasies:

How

Pseudoarchaeology Misrepresents the Past and Misleads the Public. Peneliti menggunakan penelitian tersebut sebagai landasan teoritis dalam upaya menganalisis strategi yang dipakai oleh tokoh puri melalui upaya nostalgia pada kejayaan masa lalu baik melalui bukti empirik maupun yang telah diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Selain itu, peneliti juga menggunakan teori oligarki yang dikembangkan oleh Vedi R. Hadiz dan Richard Robison dalam bukunya yang berjudul Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age

Universitas Indonesia

14

of Markets. Meskipun konteks yang dipakai oleh Hadiz dan Robison lebih mengacu pada elite bisnis di Indonesia secara nasional, peneliti mengambil intisari dari definisi oligarki dan disesuaikan dengan konteks yang ada pada peran politik puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Buku tulisan Geoffrey Robinson memberikan gambaran historis bagi peneliti dalam menyusun penelitian ini. Peran puri Bali pada dasarnya merupakan hasil pergolakan politik yang ada sejak masa prakolonialisme atas Bali. Berawal dari invasi Majapahit pada tahun 1343 hingga bersatunya Bali dalam Kerajaan Gelgel, terpecahnya Kerajaan Gelgel kolonialisasi Bali sejak tahun 1849–1942, pendudukan Jepang, masa revolusi, masa pemerintahan Presiden Sukarno, dan akhir era Demokrasi Terpimpin, semua itu menempatkan puri sebagai salah satu aktor politik utama yang mempengaruhi politik Bali hingga relasi sosial ekonomi pulau tersebut. Pasang-surut peran politik puri Bali secara tidak langsung beriringan dengan pergantian pemerintahan pada level pusat setelah Bali tidak lagi menjadi sebuah negara mandiri. Puri di masa awal kolonialisme hingga pax-Neerlandica cenderung menjadi perantara pemerintah kolonial terhadap masyarakat Bali yang dijajah.22 Hal ini ditemukan dalam buku tulisan Robert Pringle yang mendeskripsikan secara singkat sejarah Bali. Puri yang konformis dengan pemerintah kolonial pada dasarnya mendapatkan privilise, sedangkan yang memberontak diasingkan. Pengaruh puri masih bertahan pada masa kemerdekaan Indonesia yang dapat dilihat dalam buku tulisan Richard Mann, meskipun puri telah melepaskan peran politik secara de jure kepada aturan nasional, karena tokoh puri yang merupakan kelompok elite di Bali turut serta dalam kegiatan politik lokal di Bali sejak era kemerdekaan Indonesia. Beberapa literatur di atas menunjang penelitian ini dalam studi historis terkait peran politik dan budaya puri Bali yang dikaitkan dengan prinsip desentralisasi yang berlaku di Indonesia sejak kejatuhan rezim Orde Baru. Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan gambaran bahwa puri 22

Pax-Neerlandica adalah istilah yang digunakan oleh pejabat kolonial setelah Bali secara resmi menjadi koloni pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1908–1942. Lihat Robert Pringle, A Short History of Bali: Indonesia’s Hindu Realm (Singapore: Talisman Publishing, 2011), hlm. 111.

Universitas Indonesia

15

memainkan peranan politik dan budaya yang sangat penting di Bali sejak prakolonialisme hingga akhir pemerintahan Presiden Sukarno. Peran itu kian surut di tengah kebijakan desentralisasi pada masa pasca-Orde Baru yang tergambarkan secara singkat dalam kajian Richard Mann. Akan tetapi, di tengah komprehensifnya penelitian yang ada, keterbatasan yang kemudian menjadi hambatan adalah relatif terbatasnya pembahasan mengenai peran politik puri di masa pasca-Orde Baru. Meskipun Graeme MacRae dan I Nyoman Darma Putra telah menulis artikel tentang aristokrasi di Kabupaten Gianyar, tulisan tersebut terbatas pada pembahasan tentang Pemilukada Kabupaten Gianyar 2008. Penelitian ini ditujukan untuk mengisi celah penelitian terkait peran politik dan budaya puri Bali, khususnya Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar pada masa pasca-Orde Baru yang masih terbatas. Keterbatasan yang ada khususnya ditujukan pada pembahasan mengenai peran politik puri di Kabupaten Klungkung pada masa pasca-Orde Baru yang sukar ditemukan dalam bentuk tulisan ilmiah. Metode kualitatif dalam bentuk in-depth interview kepada tokohtokoh yang terkait langsung menjadi metode utama sebagai alat pengumpulan data terkait topik penelitian ini. Metode ini menjadi kelebihan untuk mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan yang ada melalui figur utama yang terkait dalam penelitian ini. 1.6

Kerangka Teoritis Peneliti menggunakan teori oligarki pada konteks Indonesia dalam

menjabarkan peran politik puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar yang dikembangkan oleh Hadiz dan Robison dalam buku Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. Secara umum, oligarki memiliki definisi sebagai berikut:

Suatu sistem dalam pemerintahan yang secara seluruh kekuasaan politiknya secara kasat mata dipegang oleh sekelompok orang kaya yang jumlahnya sangat kecil ... orang yang turut serta dalam menyusun kebijakan publik terutama ditujukan untuk kepentingan finansial mereka sendiri melalui subsidi langsung untuk perkebunan atau perusahaan, kontrak pemerintah yang menguntungkan, dan proteksionisme untuk melindungi usahanya dari pesaing–dan menunjukkan sedikit atau tidak ada sama sekali keperdulian bagi kepentingan khalayak luas. Oligarki

Universitas Indonesia

16

juga ditunjukkan sebagai istilah koletif untuk merujuk pada para anggota korup yang berkuasa dalam suatu sistem. Istilah ini selalu memiliki makna konotasi negatif dan derogatif pada masa kekinian dan masa lalu.23 Hadiz dan Robison menggunakan pemahaman oligarki secara umum tersebut dalam memetakan oligarki yang ada di Indonesia, khususnya yang tumbuh pesat pada masa Orde Baru. Oligarki tumbuh pesat dalam naungan negara kuat Orde Baru yang memiliki birokrasi kuat tersentralistik melalui dukungan militer dan pelaku bisnis yang masih belum teratur. Pemerintah menjadi dalang dalam segala kegiatan rente yang menguntungkan para pejabat korup predatoris dengan memberikan kemudahan fasilitas bagi pelaku bisnis sebagai klien. 24 Hadiz dan Robison menyebutkan pola tersebut sebagai wujud dari politico-bureaucrat yang memiliki kontrol untuk mengejawantahkan kontrol atas aspek strategis demi kepentingan privat.25 Dalam hal ini, penekanan Hadiz dan Robison pada oligarki lebih mengarah pada kapasitas ekonomi yang menjadikan relasi patron-klien antara pemerintah dengan pelaku bisnis dan menunjukkan subordinasi bisnis atas negara. Kejatuhan rezim Orde Baru mampu mengubah konstelasi patron-klien antara pejabat dengan pelaku bisnis yang membentuk oligarki politik-bisnis, khususnya setelah Presiden Suharto selaku patron tumbang dari tampuk kekuasaan negara. Banyak dari klien yang berlindung di bawah rezim diktator korup Orde Baru pada akhirnya mengalami kesulitan, di tengah menumpuknya hutang yang diakumulasikan melalui kebijakan liberal Orde Baru, dan menjadikan klien bisnis tersebut terjerat dalam masalah hukum yang terkait kasus korupsi.26 Akan tetapi, oligarki yang ada di masa pasca-Orde Baru berhasil melakukan metamorfosis dalam menjalani proses hukum yang mampu berkelite untuk membayar kewajibannya terkait penyelewengan yang terjadi pada masa Orde Baru. 27 Dengan kata lain, kejatuhan rezim Orde Baru tetap menjadikan 23

Definisi ini dikembangkan oleh Paul M. Johnson yang dikutip dalam Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets (London dan New York: Routledge, 2004), hlm. 16–17, catatan kaki nomor 6. 24 Ibid., hlm. 6 dan 42–43. 25 Ibid., hlm. 53. 26 Ibid., hlm. 187. 27 Ibid., hlm. 191.

Universitas Indonesia

17

kekuatan oligarki lama masih berada dalam bentuk baru di sebuah sistem yang mengalami reformasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan teori pseudoarkeologi dan pseudohistori yang dikembangkan dalam penelitian Bettina Arnold dalam tulisannya yang berjudul Pseudoarchaeology and nationalism: Essentializing difference dalam buku Archaeological Fantasies: How Pseudoarchaeology Misrepresents the Past and Misleads the Public. Peneliti melihat adanya upaya dari tokoh puri dan nonpuri untuk menggunakan peninggalan historis masa lalu sebagai upaya untuk menarik dukungan rakyat dalam pemilukada baik yang empirik maupun yang telah dimanipulasi untuk mengikuti kondisi sosial yang ada pada masa kini. Meskipun Arnold menjabarkan tentang gerakan nasionalisme dalam sebuah sistem politik yang dipakai oleh kelompok nasionalis dan diktator yang lebih besar dan luas cakupannya, khususnya Partai Nazi Jerman pada sebelum memperoleh kekuasaan pada tahun 1933, peneliti menekankan pada kerangka pemahaman yang dalam istilah Arnold disebut sebagai self-delusion atau pemanipulasian diri sendiri dalam upaya untuk memperoleh dukungan dari masyarakat.28 Arnold mengemukakan bahwa pada dasarnya terdapat upaya manipulasi dari kelompok yang menamai dirinya sebagai nasionalis terhadap baik peninggalan dalam berwujud yang disebut sebagai pseudoarkeologi maupun peninggalan dalam bentuk kisah yang disebut sebagai pseudohistori. 29 Hal tersebut muncul ketika mereka berupaya untuk memperoleh dukungan luas dari masyarakat mulai memanfaatkan kisah masa lalu untuk menggalang dukungan sebagai wujud kepantasan dirinya untuk memimpin masyarakat. Dalam upaya untuk memperoleh kepantasan tersebut, sejarah dan peninggalan berwujud dipolitisasi dan dimanipulasi demi kepentingan pribadi. Manipulasi dalam sejarah pada dasarnya dipakai untuk mencuci otak para pendukung kelompok tertentu dan membuatnya tidak mampu melihat kebenaran secara empirik.30 Hal ini dipakai oleh Nazi Jerman dalam upaya kampanyenya hingga ketika berada di 28

Garrett G. Fagan, Archaeological Fantasies: How Pseudoarchaeology Misrepresents the Past and Misleads the Public (London: Routledge, 2006), hlm. 154. 29 Ibid., hlm. 156. 30 Ibid., hlm. 157.

Universitas Indonesia

18

tampuk kuasa, seperti memanipulasi sejarah peradaban bangsa Jerman pada masa pra-Kristiani dengan menjadikan kisah kejayaan pada masa paganisme sebagai tumpuan, seperti pendirian Monumen Hermann yang dibangun di benteng bukit Celtic zaman besi yang tidak ditemukan bukti eksistensi bangsa Jerman, namun justru dimanipulasi oleh Heinrich Himmler dengan membangun „sisa-sisa‟ zaman Megalitikum artifisial untuk memperkuat propaganda kejayaan bangsa Jerman.31 Kedua penelitian tersebut dapat peneliti kaitkan dengan konteks Bali, khususnya relasi kasta yang rumit sejak masa prakolonialisme hingga pasca-Orde Baru

yang menciptakan bias status dari masing-masing pihak yang

berseberangan. Menurut Leo Howe, dikutip oleh Henk Schulte Nordholt, terdapat dinamika relasi hierarkis di dalam masyarakat Bali dari masa ke masa. Kecenderungan yang ada pada masa negara kuat–periode kolonialisme dan Orde Baru–adalah kuatnya hierarki kasta, namun dinasti-dinasti kerajaan kehilangan sebagian besar kekuasaan mereka dan justru kekuasaan kelompok Brahmana ditegaskan. Kondisi berkebalikan terjadi ketika otoritas pusat cenderung lemah– Orde Lama dan Pasca-Orde Baru–ketika secara bersamaan dengan bangkitnya kecenderungan egalitarianisme di Bali.32 Pemerintahan kerajaan di Bali pada masa prakolonialisme serupa seperti negara teater, dalam artian raja memainkan peranan yang lebih kecil, sedangkan peranan yang vital lebih banyak dimainkan oleh aktor di luar negara.33 Hal yang paling jelas terlihat adalah besarnya konsesi yang diberikan kepada golongan asing, khususnya etnis Tionghoa, dalam melakukan perdagangan (ekspor-impor) di Bali.34 Selain itu, sistem irigasi yang dikenal dengan nama subak juga menjadi faktor determinan lain yang menjelaskan relatif kecilnya peranan raja, karena agrikultur yang menjadi basis perekonomian Bali pada masa itu selain perdagangan budak dioperasikan oleh perkumpulan-perkumpulan di tingkat 31

Ibid., hlm. 166-167. Henk Schulte Nordholt, op. cit., hlm. 25. 33 Pandangan ini disampaikan oleh Clifford Geertz yang dikutip dalam Robert Pringle, op. cit., hlm. 81. 34 Komunitas Tionghoa di Bali mendapatkan konsesi di wilayah Sangsit, Buleleng, dan Blahbatu, Gianyar. Lihat Robert Pringle, ibid., hlm. 80 dan The Jakarta Post, “Multiculturalism comes under threat” (http://www.thejakartapost.com/bali-daily/2012-11-28/multiculturalism-comesunder-threat.html), diakses pada 10 Desember 2012, pukul 13.56 WIB. 32

Universitas Indonesia

19

bawah. Meskipun demikian, Nordholt justru menyatakan hal sebaliknya, yaitu peranan raja di Bali terbilang strategis karena Bali mengutamakan ritual yang dipegang oleh raja. Pada akhirnya raja justru menjadi patron, politisi, dan pelindung dari segala kegiatan yang berlangsung di Bali.35 Wacana mengenai identitas kultural dan relijius di Bali sudah dimulai sejak tahun 1920-an hingga 1930-an. Pada masa itu, kelompok cendikiawan yang berasal dari kalangan Jabawangsa membela sistem status berbasikan prestasi dan mutu jasa, yang secara terang menentang elite bangsawan yang dipertahankan oleh pemerintah kolonial dalam perwujudan kebudayaan Bali yang berbasiskan kasta. Cendikiawan baru yang berasal dari kalangan Jabawangsa ini menggunakan sarana media cetak berupa jurnal, Surya Kanta, dalam menyuarakan aspirasinya. Golongan bangsawan

yang konservatif juga

menyuarakan opini dengan media cetak Bali Adnyana. Kelompok wakil aristokrasi menekankan kebalian agama mereka yang mengakar dalam adat dan hierarki kasta, sedangkan lawan mereka menekankan pada egalitarianisme agama Hindu modernis. Persoalan hierarki ini menjadi perdebatan selama 80 tahun berikutnya.36 Setelah Bali menjadi provinsi yang mandiri dan agama Hindu diakui sebagai salah satu agama nasional di Indonesia, terjadi gerakan-gerakan dari para cendikiawan untuk melakukan studi yang lebih mendalam mengenai agama Hindu. Salah satu pionir yang melakukan studi agama Hindu ke India adalah Ida Bagus Mantra, yang pada masa Orde Baru kemudian ditunjuk sebagai Gubernur Bali periode 1978–1988. Sebagai seorang tokoh yang berasal dari kalangan Brahmana, Ida Bagus Mantra mendapatkan gagasan-gagasan mengenai Hindu modernis di India, seperti pergeseran bertahap dari ritualisme ke skripturalisme, dari mistik ke etik, dan dari pengalaman keagamaan kolektif ke individual. Penekanan pada mutu jasa pribadi dan sembahyang harian individual menjadi landasan bagi gagasan-gagasan lebih egaliter, khususnya dalam penentuan posisi individu tidak berasal dari kelahiran (ascribed status), melainkan prestasi

35 36

Ibid., hlm. 81. Henk Schulte Nordholt, op. cit., hlm. 26.

Universitas Indonesia

20

(achievement status). Agama Hindu menurutnya juga dapat dipisahkan dari sistem kasta yang hierarkis.37 Perkembangan gagasan baru tersebut terhalangi oleh struktur birokratis ketat organisasi semipemerintah, Parisada Hindu Dharma Bali yang didirikan pada tahun 1959 di Denpasar sebagai langkah antikomunisme.38 Pada masa Orde Baru, Parisada Hindu Dharma (Parisada) menjadi sebuah birokrasi agama yang terkait erat dengan Golkar. Parisada secara umum juga dibentuk mengikuti pola yang ada pada Golkar, bahkan Sekertaris Jenderal Parisada juga merupakan kalangan elite Bali yang berasal dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pada masa itu, kelompok intelektual di Indonesia mengalami proses provinsialisasi dan „pencekikan kreativitas kritis‟ dalam bahasa yang digunakan oleh Henk. Akibatnya, gagasan Hindu modernis berangsur-angsur diredupkan oleh birokratisasi agama yang diekspresikan dalam penekanan pada aturan agama dan prosedural ritual, berkebalikan dari yang dipelajari di India oleh kaum intelektual. Di sisi lain, terjadi perubahan penting yang dicatat oleh Henk di dalam tubuh Parisada pada tahun 1986. Parisada berganti nama lagi menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang juga ditujukan dalam rangka mendukung tugas Indonesianisasi agama Hindu, khususnya penganut agama Hindu baru di luar Bali yang belum memeluk lima agama resmi pemerintah–Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha–pada masa itu dan masuk dalam naungan Hinduisme. Birokratisasi PHDI dan orientasi organisasi yang tidak lagi terfokus pada Bali menjadikan kalangan Jabawangsa mampu menduduki jajaran petinggi PHDI. Struktur birokratis PHDI pada akhirnya menawarkan kemungkinan bagi kalangan Jabawangsa untuk menentang dominasi bangsawan, elemen ini semakin mencolok ketika PHDI memiliki kantor pusat di Jakarta pada tahun 1996.

37

Ibid., hlm. 27. Parisada Hindu Dharma Bali berganti nama menjadi Parisada Hindu Dharma pada tahun 1964. Lihat Ludo Rocher, “The Struggle of the Hindu Balinese Intellectuals: Developments in Modern Hindu Thinking in Independent Indonesia,” Journal of the American Oriental Society Vol. 115 No. 3 (July-September 1995), hlm. 508. 38

Universitas Indonesia

21

Masuknya kelompok Jabawangsa dalam PHDI menjadikan menguatnya pengaruh kelompok Jabawangsa yang diorganisir melalui jalur kelompok kekerabatan yang sudah ada di Bali sejak masa prakolonialisme, seperti Pasek, Pande, Arya, Bhujangga Waisnawa, atau kelompok-kelompok kekerabatan yang baru terbentuk lainnya yang meliputi jaringan seantero pulau. Salah satu agenda utama yang disuarakan oleh kelompok Jabawangsa yang masuk dalam PHDI adalah pengakuan terhadap pendeta warga sebagai pendeta yang sederajat dengan pendeta dari kalangan Brahmana, atau yang dikenal sebagai pedanda.39 Pada masa kolonial, pendeta warga mendapatkan posisi yang lebih inferior ketimbang pedanda. Hal tersebut masih bertahan dalam prakteknya hingga akhir masa Orde Baru, meskipun secara teoritis Parisada menyatakan pada tahun 1968 bahwa pendeta warga memiliki kedudukan yang setara dengan pedanda. Gerakan egalitarianisme dari kalangan Jabawangsa ini diprakarsai oleh peningkatan pendidikan dan ekonomi yang menjadikan beberapa kelompok Jabawangsa sukses menjadi kelas menengah baru yang makmur dan menuntut hak dan status setara bagi pendeta mereka sendiri.40 Konflik kasta di Bali mulai memanas pada 1990-an, khususnya ketika terjadi peningkatan jumlah pendatang Muslim ke Bali dan masuknya investor dari Jakarta yang mencemaskan para kelompok konservatif di PHDI yang memberikan peluang mobilisasi vertikal bagi kelompok Jabawangsa. Selain itu, PHDI juga telah kehilangan sebagian besar jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat setelah Presiden Suharto menyokong Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada periode yang sama. Para cendikiawan Hindu konservatif mengkritik PHDI atas kurangnya inspirasi dan ketidakmampuan melindungi komunitas Hindu di Bali, sehingga dibutuhkan revitalisasi kebudayaan Bali seperti yang dilakukan oleh Prof. I Gusti Ngurah Bagus dan Ibu Gedong Oka dalam pembentukan Forum Pemerhati Hindu Dharma (FPHD) dan aktivis seperti Wayan Sudirta dalam Forum Cendikiawan Hindu Indonesia (FCHI). Konflik kasta yang paling nyata terlihat terjadi pada masa pasca-Orde Baru yang terdapat dalam satu ritual pembersihan terbesar untuk seantero pulau, 39 40

Istilah pendeta warga adalah pendeta yang berasal dari kalangan Jabawangsa. Henk Schulte Nordholt, op. cit., hlm. 28.

Universitas Indonesia

22

Panca Wali Krama, yang terjadi pada tahun 1999. Kelompok Jabawangsa menuntut bahwa pendeta warga harus mendapat kedudukan yang setara dengan pedanda. Pihak konservatif yang didukung Golkar dan para pemuka PHDI menghadapi para cendikiawan reformis dan beberapa organisasi kalangan Jabawangsa yang mengancam akan memboikot ritual Panca Wali Krama di Pura Besakih. Gubernur Dewa Made Beratha memainkan peranannya dalam membantu kelompok Jabawangsa meraih kemenangan atas konflik tersebut.41 Kemenangan kelompok Jabawangsa dalam ritual Panca Wali Krama masih belum menjadikan konflik kasta berakhir. Kelompok aristokrat konservatif di Bali masih tetap loyal pada konsep-konsep hierarki lama, sehingga kelompok ini menolak gagasan PHDI dalam kongres di Hotel Radisson pada September 2001. 42 PHDI di Bali terpecah menjadi dua faksi, yaitu PHDI Campuan dan PHDI Besakih.43 Ketegangan antar faksi ini semakin membesar ketika kelompok aristokrat konservatif yang bernaung di bawah PHDI Campuan berencana menggelar musyawarah sendiri dan para pendukung parisada nasional (PHDI Besakih) mencoba mencegah dengan mengepung kediaman Gubernur Bali untuk memaksa berpihak kepada PHDI Besakih.44 Hal menarik yang menjadi perhatian utama adalah daerah-daerah yang dipimpin oleh kalangan bangsawan di Bali, seperti Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar mendukung PHDI Campuan, sedangkan kabupaten-kabupaten lain mendukung PHDI Besakih. Pada Maret 2002, PHDI Campuan mengkritik PHDI Besakih yang mempromosikan kebijakan Indianisasi yang bersifat modernis yang berakibat pada terhapusnya budaya Bali, sedangkan PHDI Besakih

41

Ibid., hlm. 29. Kongres tersebut berhasil mematahkan hegemoni Brahmana dalam PHDI. Dewan pimpinan yang baru terpilih didominasi oleh kelompok Jabawangsa, ketua organisasi yang baru terpilih berasal dari kelompok Jabawangsa dan pendeta warga menjadi mayoritas di majelis penasihat. Lihat ibid., hlm. 30. 43 PHDI Campuan merujuk pada nama wilayah di Ubud, tempat berdirinya Parisada Hindu Dharma Bali pada tahun 1959 dengan dukungan ABRI. PHDI Besakih merujuk pada nama pura terbesar di Bali, Pura Besakih, sebagai simbol pemersatu Bali yang terletak di Gunung Agung, Kabupaten Karangasem. 44 Gubernur Bali Dewa Made Beratha mencoba bersikap netral terhadap kedua faksi yang ada, namun banyak pihak dari PHDI Besakih yang curiga adanya rasa simpati yang lebih dititikberatkan kepada PHDI Campuan yang lebih konservatif. Lihat ibid., hlm. 31. 42

Universitas Indonesia

23

mengkritik PHDI Campuan yang menerapkan watak feodal dalam pembedaan kasta. Terdapat sebuah gerakan informal Jabawangsa radikal di Bali setelah konferensi PHDI nasional berlangsung di Mataram pada tahun 2002. Kelompok Jabawangsa radikal ini menamai diri mereka “Panguyuban Tiga Warna” yang bertujuan mengeliminasi partisipasi aristokratis di posisi-posisi pucuk pimpinan administratif. Strategi jangka panjang dari kelompok ini adalah memobilisasi konstituen mereka untuk mendukung kandidat Jabawangsa ketika pejabat daerah dipilih langsung oleh rakyat. Uniknya, gerakan Panguyuban Tiga Warna ini melemah setelah pemilihan kepala daerah secara langsung telah berlaku di seluruh Indonesia pada tahun 2005, khususnya setelah pemimpin dari gerakan tersebut, I Made Kembar Kerepun, meninggal dunia pada tahun 2005.45 Hubungan hierarkis di Bali telah banyak berubah pada dekade-dekade terakhir ini dan semakin nyata terlihat pada masa pasca-Orde Baru, ketika konflik kasta menjadi titik pusat reformasi di Bali. Berbagai macam perubahan konsep eksternal yang diperkenalkan sejak 1920-an hingga saat ini telah menghasilkan perubahan-perubahan mendasar dalam cara kebudayaan, agama, dan adat yang direpresentasikan sebagai kategori terpisah antara satu dengan lainnya. Perubahan gaya bahasa menjadi salah satu bentuk perubahan masyarakat yang menjadi lebih egaliter, khususnya ketika bahasa Bali halus semakin banyak ditinggalkan. Bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional menjadi media paling tepat ketika terjadi interaksi antara kelompok status yang berbeda, khususnya dari atasan yang berasal dari kalangan Jabawangsa kepada bawahan yang berasal dari kalangan aristokrat. Dalam hal ini, Bali menjadi agama tidak lagi menjadi suatu entitas eksklusif dalam perwujudan hierarki kasta.46 Dari tiga kerangka teoritis ini, peneliti menggabungkan analisis berbasiskan teori yang ada dalam penelitian ini berdasarkan pemahaman dasar oligarki, pseudohistori, dan relasi antarkasta yang menimbulkan bias status. Meskipun masyarakat Bali saat ini yang memasuki fase egalitarianisme yang

45

I Made Kembar Kerepun juga merupakan bupati Gianyar periode 1965-1969 yang berasal dari kalangan nonpuri dan nonkasta (Pasek). Lihat ibid. 46 Ibid., hlm. 32–33.

Universitas Indonesia

24

tidak lagi terikat pada hierarki kasta yang rigid, temuan dari berbagai penelitian yang ada menunjukkan bahwa hierarki masih menjadi pertimbangan dalam masyarakat, meskipun tidak lagi menjadi yang paling utama, dalam upaya memperoleh jabatan politik. Hal ini yang menjadikan kecenderungan dari tokoh puri untuk memperkuat identitas kepurian melalui paparan sejarah yang direpresentasikan melalui babad dalem. Penelitian ini tidak didasarkan pada temuan arkeologi yang dimanipulasi, dan hanya menitikberatkan pada sejarah lisan dan tertulis yang disampaikan oleh informan. Peneliti juga mencoba mengkaitkan kemungkinan oligarkisme puri di Kabupaten Gianyar di masa desentralisasi, yang memberikan ruang gerak lebih luas bagi pejabat lokal untuk kepentingan bisnisnya. 1.7

Metode Penelitian Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam rangka menjawab pokok

permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Metode kualitatif dipakai untuk menjabarkan temuan peran puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar yang menghasilkan kondisi berbeda yang diambil dari berbagai narasumber terkait penelitian ini. Metode ini pada akhirnya ditujukan untuk menjelaskan peran politik puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar, juga untuk menganalisis hasil temuan tersebut berdasarkan landasan teoritis yang menjadi acuan peneliti dalam menyusun penelitian ini. 1.7.1

Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif yang bertujuan untuk

membandingkan dimensi yang dipakai untuk melihat antara dimensi tertentu dengan dimensi lainnya. 47 Perbandingan yang akan dikaji adalah penelusuran dinamika peran puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiasi.

48

Pendekatan ini menelusuri tingkat keterkaitan antara faktor internal dan eskternal terhadap peran puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar.

47

Jane Ritchie dan Jane Lewis, Qualitative Research A Guide For Social Students and Researchers (London: Sage Publications, 2004), hlm. 41 dan 43. 48 Ibid., hlm. 27.

Universitas Indonesia

25

1.7.2

Teknik Pengumpulan Data Kebutuhan data diperoleh melalui pengumpulan data primer dan

sekunder. Pengumpulan data primer dan sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi lapangan. Teknik pengumpulan data primer terdiri dari kegiatan identifikasi penyusunan kebutuhan data, penyusunan panduan wawancara, penentuan waktu dan lokasi penelitian, wawancara mendalam, dan pengumpulan data hasil wawancara. Teknik pengumpulan data sekunder terdiri dari kegiatan penentuan jenis data, penentuan instansi yang terkait dan pemilihan data. Identifikasi data primer diperoleh dari metode in-depth interview 49 kepada 22 informan kunci yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Informasi lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Daftar Informan Kunci Status

Nama 



Jabatan Penglisir Agung Puri Agung Klungkung Ketua Paikatan Puri se-Bali

  

Peran Peran politik Peran kultural Peran finansial

Ida Dalem Smara Putra





Puri



Cokorda Raka Putra

49





Tokoh Puri Agung Klungkung (Puri Agung Saraswati) Mantan calon bupati pada Pemilukada

   



Peran politik Peran kultural Peran finansial Strategi politik pada Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008 Upaya menuju





Triangulasi Tanggapan terhadap strategi politik tokoh puri dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung Tanggapan terhadap pemerintahan I Wayan Candra Tanggapan mengenai status puri dalam masyarakat Tanggapan terhadap pemerintahan I Wayan Candra Tanggapan mengenai status puri dalam masyarakat

Ibid., hlm. 139–141.

Universitas Indonesia

26

Status

Nama

 

Cokorda Bagus Oka

Jabatan Kabupaten Klungkung 2008 Tokoh Puri Agung Klungkung Mantan calon bupati pada Pemilukada Kabupaten Klungkung 2003

   









Cokorda Gede Ngurah (Cok Ngurah)

Tokoh Puri Agung Klungkung (Puri Semarabawa) Mantan bupati Klungkung periode 1998-2003

   

 

   Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace)

Tokoh Puri Saren Ubud Bupati Gianyar periode 2008–2013

    

Peran Pemilukada Kabupaten Klungkung 2013 Peran politik Peran kultural Peran finansial Strategi politik pada Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008 Strategi politik pada Pemilukada Kabupaten Klungkung 2003 Upaya menuju Pemilukada Kabupaten Klungkung 2013 Peran politik Peran kultural Peran finansial Strategi pada Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008 Peran dalam pemerintahan pada periode 1998-2003 Strategi dan preferensi politik dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008 dan 2013 Analisis sejarah Puri Agung Klungkung Peran politik Peran kultural Peran finansial Peran dalam pemerintahan pada periode 2008-2013 Strategi dan preferensi politik dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar 2003, 2008, dan 2013

Triangulasi











Tanggapan terhadap pemerintahan I Wayan Candra Tanggapan mengenai status puri dalam masyarakat

Tanggapan terhadap pemerintahan I Wayan Candra Tanggapan mengenai status puri dalam masyarakat

Tanggapan mengenai status puri dalam masyarakat

Universitas Indonesia

27

Status

Nama 

Cokorda Gede Putra Nindia (Cok Nindia)



  Cokorda Gede Agung

Jabatan Tokoh Puri Agung Peliatan Mantan calon bupati Gianyar pada Pemilukada Kabupaten Gianyar 2003 dan 2012 Tokoh Puri Agung Klungkung Wakil Bupati Klungkung periode 2008–2013

   

   

 



Anak Agung Bagus Wirawan

Manca Puri Gelgel, Kabupaten Klungkung Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Udayana



Peran Peran politik Peran kultural Peran finansial Strategi politik dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar 2003 dan 2013

Peran politik Peran kultural Peran finansial Strategi dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008 Peran dalam pemerintahan pada periode 2008–2013 Deskripsi sejarah puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar

















Anak Agung Putra 

Tokoh Puri Dludbumban g, Tegallalang, Kabupaten Gianyar Ketua KPU Kabupaten Gianyar

  

Peran politik Peran kultural Peran finansial





Triangulasi Tanggapan mengenai status puri dalam masyarakat

Tanggapan mengenai status puri dalam masyarakat Tanggapan mengenai relasi dengan tokoh Puri Agung Klungkung Tanggapan mengenai status puri dalam masyarakat Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar Tanggapan mengenai pemerintahan I Wayan Candra Tanggapan mengenai pemerintahan Gung Bharata Tanggapan mengenai pemerintahan Cok Ace Tanggapan mengenai status puri dalam masyarakat Kabupaten Gianyar Tanggapan terhadap

Universitas Indonesia

28

Status

Nama

Jabatan



I Wayan Candra 

 Nonpuri

 I Made Agus Mahayastra 

Bupati Klungkung periode 2003–2008 dan 2008– 2013 Ketua DPC PDIP Kabupaten Klungkung sejak 2005 Ketua DPRD Kabupaten Gianyar periode 2005–2010 Ketua DPC PDIP Kabupaten Gianyar sejak 2010 Wakil Bupati Kabupaten Gianyar periode 2013–2018

Peran



Peran dalam pemerintahan pada periode 2003–2008 dan 2008–2013





Peran partai politik dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar Strategi politik dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar 2012







Triangulasi strategi politik dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar 2008 dan 2012 Tanggapan mengenai status puri dalam masyarakat Kabupaten Klungkung

Tanggapan mengenai status puri dalam masyarakat Kabupaten Gianyar Tanggapan mengenai peran sosial puri dalam masyarakat Kabupaten Gianyar

Universitas Indonesia

29

Status

Nama 



I Nyoman Suwirta

Jabatan Manajer Koperasi Srinadi Kabupaten Klungkung Abdi marek di Puri Agung Klungkung pada tahun 1984–1989



Peran Peran sebagai tokoh nonpuri











Anggota DPRD Provinsi Bali dari Kabupaten Klungkung Tokoh Bali Aga

 

Peran sebagai tokoh nonpuri Deskripsi sejarah suku Bali Aga





I Ketut Mandia





I Dewa Made Widiasa Nida

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Klungkung



Peran partai politik dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung





Triangulasi Tanggapan mengenai peran sosial puri dalam masyarakat Kabupaten Klungkung Tanggapan mengenai status puri dalam masyarakat Kabupaten Klungkung Tanggapan mengenai pemerintahan I Wayan Candra Tanggapan mengenai peran sosial puri dalam masyarakat Kabupaten Klungkung Tanggapan mengenai status puri dalam masyarakat Kabupaten Klungkung Tanggapan mengenai pemerintahan I Wayan Candra Tanggapan mengenai peran sosial puri dalam masyarakat Kabupaten Klungkung Tanggapan mengenai status puri dalam masyarakat Kabupaten Klungkung

Universitas Indonesia

30

Status

Nama

Jabatan

Peran 



Pengusaha asal Kabupaten Klungkung



Deskripsi relasi dengan tokoh Puri Agung Klungkung





Huang Qinhan





Pengusaha asal Kabupaten Gianyar



Peran sebagai tokoh nonpuri

Ana





Desak



Pengrajin asal Kabupaten Gianyar



Peran sebagai tokoh nonpuri



Triangulasi Tanggapan mengenai karakter pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008 Tanggapan mengenai peran sosial puri dalam masyarakat Kabupaten Klungkung Tanggapan mengenai status puri dalam masyarakat Kabupaten Klungkung Tanggapan mengenai preferensi dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008 dan 2013 Tanggapan mengenai peran sosial puri dalam masyarakat Kabupaten Gianyar Tanggapan mengenai relasi puri dalam masyarakat Kabupaten Gianyar Tanggapan mengenai peran sosial puri dalam masyarakat Kabupaten Gianyar

Universitas Indonesia

31

Status

Nama

Jabatan

Peran 



Jero mangku Pura Dalem Puri Peliatan

 

Deskripsi peran pura Peran sebagai tokoh nonpuri



 I Gusti Ngurah Alit Mangku





Jero mangku Pura Dalem Puri Peliatan

 

Deskripsi peran pura Peran sebagai tokoh nonpuri



 Ni Gusti Nyoman Karti



 I Made Maha Dwija Santya

Putra dari I Wayan Candra



Deskripsi strategi politik PDIP pada Pemilukada Kabupaten Gianyar 2012



Triangulasi Tanggapan mengenai relasi puri dalam masyarakat Kabupaten Gianyar Tanggapan mengenai peran sosial puri dalam masyarakat Kabupaten Gianyar Tanggapan mengenai relasi puri dalam masyarakat Kabupaten Gianyar Tanggapan mengenai strategi kampanye peserta pemilukada Tanggapan mengenai peran sosial puri dalam masyarakat Kabupaten Gianyar Tanggapan mengenai relasi puri dalam masyarakat Kabupaten Gianyar Tanggapan mengenai strategi kampanye peserta pemilukada Tanggapan mengenai peran sosial puri dalam masyarakat Kabupaten

Universitas Indonesia

32

Status

Nama

Jabatan

Peran 



Pengurus Pura Kentel Gumi

 

Deskripsi peran pura Peran sebagai tokoh nonpuri



 I Wayan Nangeh





I Made Suwantara

Warga Kabupaten Gianyar



Peran sebagai tokoh nonpuri





Triangulasi Klungkung Tanggapan mengenai status puri dalam masyarakat Kabupaten Klungkung Tanggapan mengenai peran sosial puri dalam masyarakat Kabupaten Klungkung Tanggapan mengenai status puri dalam masyarakat Kabupaten Klungkung Tanggapan mengenai strategi kampanye peserta pemilukada Tanggapan mengenai peran sosial puri dalam masyarakat Kabupaten Gianyar Tanggapan mengenai relasi puri dalam masyarakat Kabupaten Gianyar

Selain itu, identifikasi data sekunder diperoleh dari instansi pemerintahan Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Universitas Indonesia

33

Tabel 1.3 Identifikasi Kebutuhan Data Sekunder Dimensi

Politik

Ekonomi

      

Data Sekunder Jumlah kursi DPRD Daftar anggota DPRD Perolehan suara pemilihan umum legislatif Perolehan suara pemilukada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan per kapita Jumlah penduduk miskin

Instansi Terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar

Selain instansi pemerintahan, kebutuhan data sekunder juga didapatkan melalui studi literatur berupa buku, artikel, berita, dan sumber bacaan terkait penelitian ini. 1.7.3

Teknik Pengolahan dan Penyajian Data Pengolahan

data

primer

dapat

diperoleh

melalui

wawancara

semiterstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang menjadi panduan wawancara

peneliti.

Hasil

dari

wawancara

tersebut

diproses

melalui

pengelompokan data. Setelah melalui proses tersebut, data disajikan dalam bentuk tabel sebagai penunjang dalam proses analisis. Pengolahan data sekunder dapat diperoleh melalui data yang disajikan oleh instansi terkait. Data diproses melalui pengelompokan dan klasifikasi, data kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau diagram sebagai penunjang analisis penelitian. 1.7.4

Waktu Penelitian Waktu penelitian akan dilaksanakan selama enam bulan yang dimulai

pada awal bulan November 2012 hingga akhir bulan Maret 2013 yang dapat dilihat berdasarkan alur waktu sebagai berikut:

Universitas Indonesia

34

Tabel 1.4 Alur Waktu Penelitian

Nama Kegiatan

Nov. Des. Jan. Feb. Mar. 2012 2012 2013 2013 2013 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Observasi Awal di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar Wawancara Informan Pengumpulan Data Sekunder Penyusunan Hasil Observasi Akhir

1.8

Sistematika Penulisan Penelitian ini akan mengikuti sistematika yang dapat dijabarkan sebagai

berikut: Bab 1 PENDAHULUAN yang memuat latar belakang, rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan dan signifikansi penelitian, tinjauan pusaka, kerangka teoritis penelitian, dan metode penelitian terkait penelitian peran puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar di tengah desentralisasi sejak implementasi UU No. 22 Tahun 1999 pada tahun 2001 yang disempurnakan melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2008. Bab 2 SEJARAH PURI KLUNGKUNG DAN GIANYAR yang merupakan kajian memuat deskripsi historis mengenai puri Bali yang berkaitan langsung dengan Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Deskripsi historis ini ditarik dari periode awal terbentuknya puri hingga masa pasca-Orde Baru. Bab 3 PERGESERAN PERAN PURI KLUNGKUNG DALAM POLITIK LOKAL yang memuat deskripsi peran politik Puri Klungkung pada masa pasca-Orde Baru yang direpresentasikan oleh Puri Agung Klungkung, Puri

Universitas Indonesia

35

Agung Saraswati, dan Puri Semarabawa selaku entitas puri terkuat di Kabupaten Klungkung yang mengalami penurunan pada masa pasca-Orde Baru. Bab 4 KONTESTASI PURI DALAM POLITIK LOKAL KABUPATEN GIANYAR yang memuat deskripsi peran politik puri dan kontestasi antara puripuri yang ada di Kabupaten Gianyar yang direpresentasikan oleh Puri Saren Ubud, Puri Agung Peliatan, dan Puri Agung Gianyar selaku puri-puri yang turut serta dalam bursa Pemilukada Kabupaten Gianyar pada masa pasca-Orde Baru. Bab 5 ANALISIS DINAMIKA PERAN PURI KLUNGKUNG DAN GIANYAR DALAM POLITIK LOKAL yang memuat analisis dari temuan yang ada di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Beberapa perbedaan dan persamaan dari temuan tersebut akan dibandingan berdasarkan kategorisasi yang telah peneliti tentukan. Bab 6 KESIMPULAN yang merupakan hasil akhir dari penelitian ini yang berupa kesimpulan. Beberapa kelemahan penelitian juga akan dijabarkan dalam bab ini.

Universitas Indonesia

BAB 2 SEJARAH PURI KLUNGKUNG DAN GIANYAR

2.1

Awal Mula Formasi Puri Bali Peradaban Bali yang dikenal pada saat ini pada dasarnya merupakan

perjalanan panjang sejarah yang tidak dapat dipisahkan sejak ditemukannya bukti arkeologis peradaban pertama di Bali. Temuan itu berupa fragmen prasasti yang ditemukan di Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar yang menunjukkan terdapat peradaban di Pulau Bali sejak ribuan tahun lamanya. Untuk sebuah masyarakat yang memasuki fase sejarah atau sudah mengenal tulisan, fragmen yang ditemukan di wilayah Sanur, Kabupaten Badung menunjukkan hal menarik. Di dalam fragmen yang tertulis dalam Bahasa Kawi atau Jawa Kuno menjelaskan bahwa terdapat sebuah kerajaan di Bali yang bernama Bedahulu yang kira-kira sudah ada pada tahun 914 Masehi. Raja yang berkuasa di Kerajaan Bedahulu adalah Adhipatih Sri Kesari Warma yang berasal dari dinasti Warmadewa. Periode ini yang disepakati oleh banyak sejarawan sebagai

periode

Bali

Lama

atau

yang

kini

sebagian

diklasifikasikan sebagai Suku Bali Mula atau Bali Aga.

masyarakatnya

50

Peradaban Bali Aga ini mulai tergerus semenjak penaklukan yang dilakukan oleh kerajaan terbesar di Nusantara pada abad ke-14, Majapahit, tepatnya pada tahun 1343 atas Kerajaan Bedahulu yang dipimpin oleh Sri Dalem Bedahulu. Masyarakat yang merupakan bagian dari peradaban Bali praMajapahit mengasingkan diri ke wilayah pegunungan di sebelah utara dan membentuk peradaban yang berbeda dengan Bali yang selanjutnya berkembang luas hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan sejak invasi yang dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada ini berhasil menaklukan Bali, ia menunjuk putra dari gurunya, Sri Kresna Kapakisan, untuk memimpin wilayah Bali yang pada tahun

50

Suku Bali Aga tidak mengenal sistem puri seperti yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini. Kediaman pemimpin suku Bali Aga dikenal sebagai pondok. Wawancara dengan salah satu tokoh Bali Aga, I Ketut Mandia, 13 November 2012, Klungkung.

36

Universitas Indonesia

37

1352 menjadi Kerajaan Gelgel.

51

Sejak periode ini, Kresna Kapakisan

memindahkan ibukota dari Samprangan yang kini berada di Kabupaten Gianyar ke Gelgel yang kini merupakan bagian dari Kabupaten Klungkung.52 Kekuasaan di Kerajaan Gelgel kemudian berganti ke Raja Dewa Agung Batu Renggong yang bersama dengan Dang Hyang Nirartha, seorang pujangga Hindu terkenal dari Majapahit, memperkenalkan formasi kasta yang sampai hari ini masih ada di dalam masyarakat Bali dan berlaku dalam pembentukan puri. Kasta Triwangsa (Brahmana, Ksatria, dan Waisya) yang hanya sekitar kurang dari 10 persen masyarakat Bali umumnya merupakan anggota keluarga kerajaan Majapahit yang diutus ke Pulau Bali sebagai pemangku jabatan, meskipun juga terjadi pernikahan campur dengan masyarakat asli Bali pra-Majapahit yang belakangan masuk ke dalam sistem yang dibangun oleh Majapahit di sana. Perlu dicatat juga bahwa setelah masuknya Islam dan runtuhnya Majapahit di Jawa, terdapat eksodus pejabat-pejabat tinggi Majapahit ke Pulau Bali dan semakin memperkuat struktur Majapahit di Pulau Bali.53 Stratifikasi sosial di Bali yang didasarkan pada Triwangsa dan Jabawangsa yang diperkenalkan oleh Dang Hyang Nirartha dapat ditelusuri berdasarkan kajian historis yang berlaku pada masa itu. Kasta Brahmana yang merupakan kasta paling tinggi dalam masyarakat Bali dapat dibagi menjadi dua, yaitu Brahmana Siwa dan Brahmana Buddha. Silsilah Brahmana Siwa ditarik dari garis keturunan Dang Hyang Nirartha, putra dari Dang Hyang Asmaranata pada masa Bali Aga. Sedangkan Brahmana Buddha ditarik dari garis keturunan Dang Hyang Asmaranata yang berasal dari periode Bali Aga tersebut. Keturunan dari kasta Brahmana tersebut menggunkan sebutan Ida. Sebutan yang diberikan kepada laki-laki adalah Ida Bagus, sedangkan sebutan untuk perempuan adalah Ida Ayu.54

51

Kerajaan Gelgel kemudian menjadi sebuah kerajaan fasal Majapahit. Robert Pringle, op. cit., hlm. 62. 52 Cokorda Raka Putra, Ida Dewa Agung Oka Geg (Sejarah Puri Agung Klungkung), esai tidak diterbitkan, 2012, hlm. 1. 53 Robert Pringle, op. cit., hlm. 70. 54 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia IV: Kemunculan Penjajahan di Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 85.

Universitas Indonesia

38

Kasta Ksatria berasal dari keturunan langsung Sri Kresna Kapakisan, meskipun ada juga keturunan Ksatria yang langsung berasal dari Jawa yang dikenal dengan sebagai kalangan Arya. Kalangan bangsawan yang berasal dari kasta Ksatria juga terdiri dari berbagai golongan, yaitu Ksatria Dalem, Predewa, dan Pangakan (yang juga dikenal dengan istilah Prebagus atau Presangiyang). Golongan Ksatria Dalem merupakan kasta Ksatria yang telah ditunjuk sebagai raja dan diberikan sebutan Cokorda. Keturunan dari Cokorda yang berasal dari istri padmi (permaisuri) juga akan menggunakan sebutan Cokorda, sedangkan keturunan yang berasal dari istri panawing (selir) akan menggunakan sebutan I Dewa atau Anak Agung. Golongan Predewa adalah kasta Ksatria yang tidak ditunjuk sebagai raja dan diberikan gelar I Dewa untuk laki-laki dan I Dewa Ayu untuk perempuan. Golongan Pangakan adalah keturunan dari laki-laki Ksatria dan perempuan kasta yang lebih rendah. Sebutan untuk golongan Pangakan adalah Dewa Bagus, Bagus, Sang, atau Ngakan untuk laki-laki dan Dewa Ayu, Ayu, Desak, Yayu, atau Sang Ayu untuk perempuan.55 Kasta Waisya yang merupakan petani terpandang atau para seniman berasal dari garis keturunan kelompok Arya dari Jawa. Kasta ini dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu Pregusti, keturunan Arya Jawa dan juga keturunan tiga orang kasta Waisya yang datang ke Jawa bersama para Arya Jawa, yaitu Tan Kuwur, Tan Mundur, dan Tan Kober. Sebutan untuk golongan Pregusti adalah I Gusti untuk laki-laki dan Ni Gusti Ayu untuk perempuan. Golongan keturunan Arya dari Jawa mendapatkan sebutan Gusti atau Si untuk laki-laki dan Ni Luh untuk perempuan. 56 Sebutan untuk kasta Waisya keturunan Tan Kuwur, Tan Mundur, dan Tan Kober mengikuti sebutan golongan keturunan Arya dari Jawa. Sebagai kasta paling bawah yang diasosiasikan dengan Jabawangsa, kasta Sudra juga terdiri dari tiga golongan, yaitu kasta Sudra Kula Wisuda (mendapat anugerah dari raja), kasta Sudra yang diangkat menjadi perbekel (kepala subdistrik dalam sistem administrasi Majapahit), dan kasta Sudra tingkat bawah yang dikenal dengan istilah Sudra Jati, Tani Kelen, atau Panegen. Selain

55

Penggunaan nama-nama tersebut mengalami tumpang-tindih pada masa kini yang tidak lagi memperhatikan golongan yang inheren. Lihat ibid., hlm. 86. 56 Ibid.

Universitas Indonesia

39

ketiga golongan tersebut, ada juga kasta Sudra kelas atas yang berada di Klungkung yang dikenal sebagai Prebali. Kaum Prebali ini merupakan keturunan pengawal pribadi Sri Kresna Kapakisan. Keturunan kasta Sudra Kula Wisuda memiliki sebutan Gusti, Si, Jero, Putu, Cede, Nengah, dan Wargi. Kedudukan kasta Sudra Kula Wisuda ini berada posisi yang sejajar dengan kasta Waisya yang berasal dari Jawa.57 Kerajaan Gelgel yang merupakan kerajaan paling lama menyatukan Bali memiliki kemampuan dalam mempertahankan identitas Hindu masyarakat Bali dengan melakukan ekspansi ke wilayah barat dan timur Pulau Bali. Di sebelah barat, Kerajaan Gelgel di bawah pimpinan Raja Dewa Agung Batu Renggong berhasil menundukkan Blambangan pada tahun 1512. Kerajaan Gelgel kemudian diwariskan kepada putra Dewa Agung Batu Renggong, yaitu Ida Dalem Bekung pada tahun 1550. Setelah terjadi pemberontakan oleh Gusti Batan Jeruk dan merajalelanya keributan di Gelgel, maka Ida Dalem Bekung digantikan oleh adiknya, yaitu Ida Dalem Sigening pada tahun 1582. 58 Ida Dalem Sigening memiliki seorang putra dari permaisuri yang bernama Ida Dalem Di Made Bekung dan seorang putra dari selir yang bernama Dewa Anom Kuning atau yang dikenal dengan nama Dewa Manggis Kuning. Ida Dalem Di Made meneruskan takhta Kerajaan Gelgel pada tahun 1622. 59 Di sisi lain, Dewa Manggis Kuning ditunjuk menjadi penguasa di Desa Beng. Masa keemasan Gelgel berakhir di masa pemerintahan Di Made Bekung, yang kehilangan kontrol atas Blambangan setelah pasukan Islam dari Pasuruhan (Pasuruan) berhasil mengambil alih kekuasaan di Blambangan pada tahun 1640. Hal itu tidak berlangsung lama, karena di dalam Kerajaan Gelgel juga telah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh seorang patih kerajaan yang bernama Kriyan Agung Maruti. Maruti memimpin Gelgel pada tahun 1650 sampai 1686 yang menjadikan kerajaan-kerajaan taklukan Bali melepaskan diri dari kekuasaan 57

Ibid. Ida Dalem Bekung menyerahkan takhta kepada adiknya, Ida Dalem Sigening, oleh karena Ida Dalem Bekung tidak memiliki putra sebagai pewaris takhta. Wawancara dengan Anak Agung Bagus Wirawan, 8 November 2012, Denpasar. 59 Sebenarnya Ida Dalem Di Made bukan penerus langsung takhta Kerajaan Gelgel, karena pada periode yang sama kerajaan dipimpin oleh Ida Dalem Anom Pemayun, kakak dari Ida Dalem Di Made. Pemerintahan berjalan singkat dan terjadi kekacauan, sehingga terjadi peralihan kekuasaan kepada adiknya. Wawancara dengan Anak Agung Bagus Wirawan, ibid. 58

Universitas Indonesia

40

raja tertinggi (sesuhunan). 60 Di Made Bekung kemudian mengungsi bersama kedua putranya, Dewa Agung Jambe dan Dewa Pemayun, ke Desa Guliang di Bangli. Setelah kematian Di Made Bekung, Dewa Agung Jambe melakukan serangan balasan bersama laskar gabungan dari Singarsa, Denbukit, Badung, dan pering gading oncer ganda dari Desa Beng dan berhasil membunuh Kriyan Agung Maruti.61 Dewa Agung Jambe kemudian memindahkan kerajaannya dari Gelgel ke Semarapura pada tahun 1686.62 Setelah berada di Semarapura, Dewa Agung Jambe kembali menjadi raja di Klungkung dan dikaruniai tiga putra, yaitu Di Madia yang meneruskan pemerintahan di Klungkung yang menggantikan Dewa Agung Jambe, Dewa Agung Ketut Agung yang kembali memimpin di Gelgel, dan Dewa Agung Anom yang menjadi penguasa di Sukawati yang menjadi leluhur anggota kerajaan di Sukawati, Peliatan, dan Ubud. 2.2

Puri di Kabupaten Klungkung Sejak Dewa Agung Jambe berhasil memenangkan peperangan dengan

Kriyan Agung Maruti dan memindahkan kerajaan dari Gelgel ke Semarapura pada tahun 1686, secara resmi pula Klungkung telah menjadi kerajaan berdaulat hingga kehancurannya pada tahun 1908. Salah satu pemimpin yang tercatat dalam pergerakan perlawanan antikolonialisme adalah Ida Dewa Agung Istri Kania.63 Ia melakukan perlawanan di Pantai Kusamba memimpin pasukan dari Kerajaan Klungkung untuk melakukan gerilya di malam hari pada tahun 1849. 60

Ibid. Anak Agung Bagus Wirawan, Dinamika Kebudayaan di Kota Gianyar: Dari Kota Keraton Sampai Kota Seni, 1771-1980-an, esai diseminarkan dalam Konferensi Nasional Sejarah VIII di Jakarta 14-17 November 2006, hlm. 8. 62 Pemindahan kerajaan ini dikarenakan puri yang berada di Gelgel dinilai telah leteh oleh Dewa Agung Jambe. Leteh adalah istilah Bali yang merujuk pada tercemarnya puri secara jasmaniah dan rohaniah. Cokorda Raka Putra, loc. cit. 63 Kolonialisme atas Pulau Bali oleh pemerintah Belanda dilakukan pada tahun 1849 di wilayah utara Bali, tepatnya Kerajaan Buleleng. Patih Djelantik melakukan perlawanan atas serangan pasukan Belanda yang dikirim dari Batavia ke Buleleng hingga tiga kali pada tahun 1846-1849 hingga akhirnya berhasil melumpuhkan Jagaraga yang merupakan kediaman Patih Djelantik. Istri dan beberapa orang terdekat Patih Djelantik melakukan ritual puputan atau bunuh diri, sedangkan Patih Djelantik melarikan diri ke Kerajaan Karangasem yang merupakan sekutu dari Kerajaan Buleleng. Sayangnya, Belanda yang sudah menjalin kerja sama yang erat dengan George Pocock King, yang merupakan syahbandar cukup berkuasa di Lombok, melakukan penyerangan ke Kerajaan Karangasem setelahnya sehingga Patih Djelantik dan Raja Karangasem wafat, meskipun Raja Karangasem wafat dikarenakan ritual puputan. Robert Pringle, op. cit., hlm. 100–103. 61

Universitas Indonesia

41

Mayor Jenderal Michiels yang berdiam di Kusamba terbunuh oleh serangan tersebut. Selain itu, pasukan Mayor Jenderal Michiels juga melemah, khususnya dikarenakan serangan disentri yang mewabah di sekitar Pantai Kusamba. Hal tersebut secara langsung memberikan dampak terhadap kedaulatan penuh yang didapatkan oleh Kerajaan Klungkung hingga 1908 dalam Perang Puputan Klungkung, di tengah mulai runtuhnya kerajaan-kerajaan yang ada di sebelah utara Pulau Bali.64 Kejatuhan Kerajaan Klungkung terjadi pada masa pemerintahan Ida I Dewa Agung Putra IV. Sebenarnya kerajaan ini sudah menerima ultimatum dari Belanda, namun terjadi friksi di wilayah Gelgel yang dipicu oleh masalah pendapatan.

Belanda

berniat

untuk

menghapuskan

monopoli

Kerajaan

Klungkung terkait perdagangan opium di Bali. Mereka menjadikannya sebagai kekuatan monopoli perdagangan opium di Bali yang baru dengan menggunakan jasa pegawai dari Jawa, yang sangat dikhawatirkan oleh penguasa Bali sejak lama. Hal ini memicu kerusuhan anti-Belanda di Gelgel tidak lama setelah itu.65 Sebagai reaksi balasan, pasukan Belanda segera membombardir puri di Klungkung dan Gelgel. Pada tanggal 28 April 1908, tragedi puputan terbesar sepanjang sejarah Bali menelan korban jiwa sebanyak 400 orang, termasuk Ida I Dewa Agung Putra IV, Iwa Raja (Wakil Raja) Ida Dewa Agung Gede Smarabawa dan Putra Mahkota Ida Dewa Agung Gede Agung. Puri di Klungkung dihancurkan dan hanya menyisakan gerbang yang kini menjadi daya tarik pariwisata di wilayah tersebut yang dikenal dengan nama Kerta Gosa atau Balai Peradilan. Di sisi lain, Kerajaan Klungkung hancur dan sejak tahun 1908 Belanda secara resmi telah menaklukan keseluruhan Bali. Hingga masa pemerintahan Ida I Dewa Agung Putra IV, Kerajaan Klungkung memiliki 25 manca atau unit administratif kerajaan yang saat ini masih ada beberapa yang dipertahankan sebagai kecamatan atau desa. 66 Tujuh 64

Ibid., hlm. 98–99. Pada tanggal 16 April 1908, pasukan Belanda mengadakan patroli di Gelgel yang dipimpin oleh Kapten van Neus. Hal ini memicu kemarahan dan perlawanan rakyat Klungkung karena tidak menginginkan wilayah dan harga diri mereka diinjak-injak oleh Belanda. Lihat Cokorda Raka Putra, op. cit., hlm. 3. 66 Manca-manca tersebut adalah Jero Kelodan, Jero Kajanan, Jero Kawanan, Batan Waru, Jero Batan Bunut, Jero Anyar (tiga manca), Gelgel, Lebah, Akah, Manduang, Aan, Timuhun, Nyalian, 65

Universitas Indonesia

42

dari manca tersebut menjadi daerah kekuasaan Iwa Raja Ida Dewa Agung Gede Smarabawa.67 Iwa Raja ini adalah ayah dari Cokorda Oka Geg yang kemudian diangkat oleh Belanda menjadi negara-bestuurder atas wilayah Klungkung pada tahun 1929. Setelah itu, nama Cokorda Oka Geg diganti menjadi Dewa Agung Oka Geg. Sebelumnya, seluruh anggota keluarga kerajaan yang masih hidup diselong atau diasingkan ke wilayah bernama Selong di Pulau Lombok selama kurang-lebih 20 tahun.68 Dewa Agung Oka Geg diangkat menjadi negara-bestuurder atas prakarsa Residen L.J.J. Caron yang ingin mengubah bentuk pemerintahan di Bali menjadi „negara‟ atau yang disebut sebagai negarabestuur.69 Pada periode tersebut, Dewa Agung Oka Geg dianggap oleh Belanda sebagai pemimpin yang paling memenuhi syarat untuk menduduki jabatan politik lokal di Klungkung. Dewa Agung Oka Geg menolak untuk menempati Puri Agung Semarajaya yang telah dihancurkan oleh Belanda, dan memilih Puri Kaleran untuk ditempati yang hingga saat ini dikenal sebagai Puri Agung Klungkung oleh karena puri telah leteh dan telah kehilangan taksu atau karisma sebagai puri. 70 Selain menjadi negara-bestuurder, Dewa Agung Oka Geg juga memegang tugas rangkap sebagai pelaksana administrasi pemerintah pusat di daerah bersama dengan kontrolir, dan juga sebagai kepala adat dan agama di Klungkung yang telah

Takmung, Tohpati, Bungbungan, Bakas, Banjarangkan, Koripan, Getakan, Kusamba, Satriya Kawan, dan Satriya Kanginan. Manca dapat juga diartikan sebagai pembantu punggawa pada masa kolonialisme, lihat ibid., hlm. 2 dan Geoffrey Robinson, op. cit., hlm. 45. 67 Wakil Raja Ida Dewa Agung Gede Smarabawa beristana di Puri Smarabawa di sekitar Puri Agung Semarajaya. Lihat Cokorda Raka Putra, loc. cit. 68 Istilah diselong bermula dari pembuangan ke wilayah Selong di Lombok Timur. Beberapa anggota keluarga kerajaan yang diasingkan adalah Cokorda Oka Geg, Cokorda Gede Mbahyun, Cokorda Putu Puglig, Cokorda Gede Raka Jodog, Cokorda Gede Oka Yeg, Cokorda Raja Pugog, Cokorda Oka Jodog, Cokorda Mayun Poklot, Cokorda Oka Keteg, Ida Bagus Tegug, Cokorda Raka Bontit, Cokorda Anom, Cokorda Raka Pakik, Cokorda Rai Kedus, dan Cokorda Putu Kareng. Lihat ibid., hlm. 4. 69 Setelah Perang Puputan Klungkung pada tahun 1908, Belanda menjadikan Klungkung sebagai landschap atau onderafdeling yang dipimpin secara langsung oleh pemerintah kolonial. Pemerintahan landschap Klungkung ini dibantu oleh seorang sedahan agung dan beberapa punggawa yang diangkat dari golongan bumiputera Bali. Ketika terjadi penciutan jumlah distrik, Klungkung mulai diganti sebutannya dari landschap menjadi onderafdeling. Selama periode ini hingga pendudukan Jepang pada tahun 1942, tercatat sebanyak 14 orang bertugas menjadi kontrolir atau pejabat tinggi setempat Belanda di Klungkung. Cokorda Raka Putra, Ida Dewa Agung Oka Geg (Sejarah Puri Agung Klungkung), esai tidak diterbitkan, hlm. 7. 70 Pemindahan puri ini serupa dengan yang dilakukan oleh Dewa Agung Jambe ketika berhasil membunuh Kriyan Agung Maruti pada tahun 1686. Lihat ibid., hlm. 5.

Universitas Indonesia

43

menjadi tugas Raja Klungkung sejak masa prakolonialisme. Kekuasaan Dewa Agung Oka Geg dalam bidang adat dan agama mencakup lembaga-lembaga tradisional seperti klian desa, banjar, sekaa, subak, dan perangkat lain yang terkait dengan agama.71 Dalam hal ini, raja dibantu oleh seorang sedahan agung, dua orang sedahan, empat punggawa, lima orang penglurah, 54 perbekel, 291 klian pengliman, klian satus, dan klian skeet.72 Pada tahun 1938, Dewa Agung Oka Geg mendapatkan wewenang yang lebih luas melalui penunjukannya sebagai zelfbestuurder ketika Klungkung dijadikan sebagai daerah swapraja atau zelfbesturend-landschap yang ditetapkan pada 14 September 1938. Peraturan ini memperbolehkan daerah swapraja untuk diperintah oleh rajanya sendiri bersama pembesar-pembesar daerah yang menjalankan pemerintahan daerah swapraja. Akan tetapi, sebelum mendapatkan pemerintahan swapraja, Dewa Agung Oka Geg harus menandatangani korie verklaring atau pernyataan pendek yang diketahui dan disahkan oleh Residen Bali H.J.E. Moll pada tanggal 30 Juni 1938. Pernyataan pendek tersebut berisi pernyataan bahwa raja mengakui kekuasaan Belanda di atas daerah swapraja dan tidak mengadakan hubungan dengan negara lain selain Belanda, serta berjanji menaati segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan Belanda di seluruh Hindia Belanda. Secara resmi pemerintahan swapraja di Klungkung dimulai pada 1 Januari 1939. Kekuasaan daerah swapraja di Klungkung mengikuti pola kerajaan pada masa prakolonialisme, ketika pemerintahan dipegang oleh raja sebagai pimpinan tertinggi. Hal tersebut menjadikan segala kekuasaan terpusat pada sosok raja dan tidak terdapat distribusi dan pemisahan pemerintahan kepada lembaga

71

Klian desa atau bandesa adat dapat diartikan sebagai kepala desa adat atau desa pakraman dalam konteks Bali. Banjar adalah unit administratif di Bali yang berada di bawah desa atau kelurahan. Sekaa adalah perkumpulan di suatu kelompok masyarakat di dalam suatu banjar. Subak adalah sistem organisasi kemasyarakatan yang dikhususkan dalam bidang irigasi pertanian. Informasi lebih lanjut mengenai sistem subak dan banjar dapat dilihat dalam Robert Pringle, op. cit., hlm. 15–16 dan 20–21. 72 Sedahan agung adalah kepala irigasi. Sedahan adalah pejabat pajak dan irigasi untuk segenap tanggul saluran air. Punggawa adalah kepala distrik. Penglurah adalah pengatur pemasukan keuangan negara. Perbekel adalah kepala subdistrik. Klian pengliman, klian satus, dan klian skeet adalah pengatur tugas kerajaan di level terbawah. Mengenai penjelasan terhadap jabatan-jabatan tersebut dapat dilihat dalam Geoffrey Robinson, op. cit., dan Cokorda Raka Putra, op. cit., hlm. 9–10.

Universitas Indonesia

44

pemerintahan lain. Dalam hal ini, raja juga memainkan peranan vitalnya sebagai kepala agama, adat, bahkan kepala batin spiritual di daerahnya. Hal penting lain yang perlu dicatat adalah tanggung jawab oleh pemangku jabatan yang berada langsung di bawah raja diserahkan kepada raja. 73 Hal ini menjadikan Dewa Agung Oka Geg memegang kekuasaan penting dan besar, serta menimbulkan dualisme dalam pemerintahan daerah swapraja, meskipun Dewa Agung Oka Geg bersikap afirmatif terhadap pemerintahan kolonial pada masa itu. Selain menjadi zelfbestuurder, Dewa Agung Oka Geg juga tergabung dalam paruman agung yang merupakan lembaga para raja di Bali beserta dua wakil di setiap swapraja. Pendirian paruman agung ini disetujui dan diketuai oleh Residen Bali-Lombok pada 30 September 1938 dan berpusat di Denpasar. Di masa pendudukan Jepang, Dewa Agung Oka Geg masih dipercaya sebagai raja oleh pemerintah Jepang dengan sebutan syuco yang dilantik pada tanggal 22 Juni 1942 oleh pimpinan pasukan kidobutai Jepang, Jenderal Nakamura. 74 Lembaga-lembaga adat seperti subak, bandesa, atau sekaa tetap berperan secara utuh tanpa berganti nama. Bagian terpenting dalam masa pendudukan Jepang adalah dijadikannya wilayah Gunaksa di Klungkung sebagai basis latihan tentara PETA dan membangun parit di sana dengan mobilisasi rakyat melalui klian banjar. 75 Selain itu, pemerintah Jepang juga membangun beberapa goa perlindungan di sekitar Desa Tukad Bubuh, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang sampai saat ini dikenal dengan nama Goa Jepang. 2.2.1

Periode Kemerdekaan Indonesia (1945–2012) Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17

Agustus 1945, berita kemerdekaan Indonesia secara resmi disiarkan di Bali pada 21 Agustus 1945. Pada periode tersebut, Klungkung tetap menyandang status 73

Usep Ranawidjaja, Swapradja : sekarang dan dihari kemudian (Djakarta: Djambatan, 1955), hlm. 79–80. 74 Balatentara Jepang mendarat di Sanur pada 18 Februari 1942 yang dipimpin oleh pasukan Angkatan Darat Jepang. Terjadi peralihan kekuasaan pada Juni 1942 kepada Angkatan Laut Jepang. Sistem pemerintahan yang telah berlangsung pada masa kolonial Belanda dipertahankan dengan perubahan sebutan, seperti Syo Sunda Minseibu sebagai Kerasidenan Bali-Lombok yang dipimpin oleh cokan atau residen. Lihat Geoffrey Robinson, op. cit., hlm. 107–112. 75 Ibid., hlm. 137.

Universitas Indonesia

45

sebagai daerah swapraja dan masih dipimpin oleh Dewa Agung Oka Geg. Pemerintahan Dewa Agung Oka Geg dibantu oleh komite yang dibentuk pada pertengahan Oktober 1945. Ketua komite tersebut adalah Ida Bagus Mastera dengan I Putu Gede sebagai wakil ketua. Tugas komite adalah membantu dan mendampingi raja dalam menjalankan pemerintahan di Klungkung.76 Pada masa tersebut, Dewa Agung Oka Geg lebih condong berpihak pada Belanda ketimbang Republik dengan membentuk Badan Keamanan Negara (BKN) pada akhir 1945 yang justru dipakai untuk memerangi gelombang pasang republikanisme yang prokemerdekaan, sedangkan putra kedua dari Dewa Agung Oka Geg, Cokorda Anom Putra, bergabung dengan kelompok pemuda prokemerdekaan.77 Salah satu alasan Dewa Agung Oka Geg memihak pada Belanda adalah kekhawatiran akan Bali yang didominasi oleh kekuatan Islam dari Jawa jika kelompok prokemerdekaan berkuasa atas Bali.78 Dalam upaya merebut kembali legitimasinya atas Bali, pemerintah Belanda yang menggunakan kekuatan militer juga menggunakan strategi pasifis yang melibatkan kerja sama dengan tiga pihak, yaitu pertama kaum elite tradisional, seperti raja-raja atau keluarga kerajaan; kedua, kelompok kecil kaum muda terpelajar; dan ketiga, rakyat jelata yang dapat diajak kerja sama. Prioritas utama yang dianjurkan oleh para ahli strategi Belanda adalah kerja sama dengan raja-raja di Bali. Hal tersebut dikarenakan asumsi bahwa jika raja dapat diyakinkan akan kenikmatan yang diperoleh pada masa pemerintahan kolonial, maka seluruh penduduk yang terikat dengan bawahan raja yang juga tunduk pada

76

Dalam pemaparan Cokorda Raka Putra, Dewa Agung Oka Geg terkesan memiliki simpati pada kemerdekaan Indonesia dengan membantu pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR), Palang Merah Indonesia (PMI) bahkan membentuk organisasi Pemuda Republik Indonesia (PRI). Paparan ini bertentangan dengan tulisan Robinson yang menyatakan bahwa Dewa Agung Oka Geg justru pro-Belanda dan menjadikan Klungkung termasuk wilayah paling akhir dalam pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih. Sebuah memo internal Belanda pada tahun 1946 menyatakan bahwa Dewa Agung Oka Geg “mempertunjukkan tingkah laku yang patut diteladani dan kesetiaan yang besar.” Lihat Cokorda Raka Putra, op. cit., hlm. 12. dan Geoffrey Robinson, op. cit., hlm. 147 dan 188–189 dan bab 5 dalam skripsi ini untuk analisis lebih lanjut. 77 Perlu dicatat juga bahwa Cokorda Anom Putra, yang kelak menjadi Bupati Klungkung terlama sepanjang sejarah, bergabung dalam gerakan pemuda prokemerdekaan tanpa sepengetahuan ayahnya. Kemudian Dewa Agung Oka Geg menawarkan pengunduran dirinya sebagai raja setelah mengetahui fakta tersebut dan Cokorda Anom Putra kemudian datang untuk memohon ampun atas perbuatannya. Geoffrey Robinson, ibid., hlm. 158. 78 Ibid., hlm. 160.

Universitas Indonesia

46

raja akan mengikuti hal yang sama. 79 Dalam hal ini, Raja Klungkung Dewa Agung Oka Geg merupakan salah satu bagian yang paling cocok dalam asumsi yang dibangun oleh Belanda.80 Peraliahan kekuasaan terjadi di Bali dari yang sebelumnya berbentuk swapraja menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur (NIT) yang dipimpin oleh paruman agung sejak tahun 1946.81 Posisi politik Dewa Agung Oka Geg masih tetap berada pada barisan loyalis Belanda hingga Indonesia secara resmi memperoleh kemerdekaan pada tahun 1949. Pada tanggal 20 September 1950 paruman agung dibubarkan dan pada saat yang sama dilantik Dewan Pemerintah Daerah Bali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali, dan Dewa Agung Oka Geg dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swapraja Klungkung pada bulan Juni 1951, dengan Cokorda Anom Putra sebagai wakil ketua. Pada tahun 1953, Dewa Agung Oka Geg mundur sebagai pemimpin daerah Klungkung dan menyerahkan kekuasaannya kepada Cokorda Anom Putra. Status swapraja bagi wilayah Klungkung berakhir seiring dibentuknya UU No. 64 Tahun 1958 yang membagi Provinsi Sunda Kecil menjadi tiga bagian yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Klungkung juga dibentuk menjadi Daerah Tingkat II atau Kabupaten berdasarkan UU No. 69 Tahun 1958.82 Cokorda Anom Putra yang sejak tahun 1953 menjabat sebagai Ketua Dewan Pemerintah Daerah Swapraja Klungkung berganti status jabatan menjadi Bupati Klungkung selama dua kali masa jabatan, yaitu pada tahun 1960–1966 dan 1966–1972. 83 Afiliasi partai politik Cokorda Anom Putra kepada Partai Nasional Indonesia (PNI) sejak masa revolusi kemerdekaan membuatnya tetap bertahan sebagai pejabat politik di tengah masa sulit seperti PRRI/Permesta yang melibatkan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan 79

Ibid., hlm. 210. Perlu dicatat bahwa asumsi Belanda ini menafikan unsur kevakuman aparatus negara yang menaungi kebanyakan raja Bali yang rentan dan tergantung secara politis terhadap kekuatan sosial di bawah mereka dan sama sekali bukan penguasa keadaan, dengan pengecualian yang terjadi di Klungkung. Lihat ibid., hlm. 213. 81 Paruman Agung dipimpin oleh Anak Agung Panji Tisna dari Buleleng pada tahun 1946 dan digantikan oleh Anak Agung Gede Oka dari Gianyar pada tahun 1947 hingga dibubarkan pada tahun 1950. Wawancara dengan Anak Agung Bagus Wirawan, 8 November 2012, Denpasar. 82 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Selayang Pandang Kabupaten Klungkung Tahun 2012, (Klungkung: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2012), hlm. 4–5. 83 Ibid., hlm. 6. 80

Universitas Indonesia

47

Gerakan 30 September 1965 (G30S) yang dituding melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada 10 November 1964 Dewa Agung Oka Geg meninggal dunia dan menjadikan kevakuman jabatan sebagai penglisir agung atau pemimpin tertinggi Puri Agung Klungkung hingga tahun 2010 oleh karena perseteruan antar-keluarga yang belum dapat diselesaikan hingga kurun waktu empat dekade.84 Pada tahun 1972, Cokorda Anom Putra diganti oleh adiknya, Letnan Kolonel Pol. Cokorda Gede Agung dari Puri Agung Saren Kaler, yang menjadi calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. 85 Letnan Kolonel Pol. Cokorda Gede Agung menjadi Bupati Klungkung selama dua kali masa jabatan, yaitu pada tahun 1972–1977 dan 1977–1983. Salah satu faktor yang menjadikan Letnan Kolonel Pol. Cokorda Gede Agung dapat dilantik sebagai Bupati Klungkung adalah latar belakang sebagai anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang secara langsung memiliki kapabilitas pendidikan, pengalaman, dan kedekatan dengan pemerintah pusat kala itu. Selain itu, faktor peran puri juga masih sangat dominan di Klungkung ketika itu yang memiliki tingkat intelektualitas dan jaringan lebih tinggi dan luas ketimbang masyarakat nonpuri di Klungkung.86 Pada tahun 1982, Cokorda Gede Ngurah yang kemudian pada tahun 1998 diangkat menjadi bupati Klungkung untuk periode 1998–2003 terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Klungkung. Sebagai salah satu tokoh yang aktif di bidang organisasi kemahasiswaan sejak tahun 1960-an, Cok Ngurah memiliki reputasi dan kedekatan khusus dengan birokrasi. Ia memutuskan untuk bergabung dengan Golkar dan karena kalangan elite puri masih merupakan tokoh penting bagi pemerintah pusat. Keterpilihan Cok Ngurah di usianya yang relatif muda sebagai Ketua DPRD Kabupaten Klungkung ini lebih dikarenakan faktor kedekatan dengan elite birokrasi ketimbang dengan rakyat. Hal ini diperkuat di 84

Wawancara dengan Ida Dalem Smara Putra, 7 November 2012, Klungkung. Letnan Kolonel Pol. Cokorda Gede Agung memiliki kesamaan nama dengan Cokorda Gede Agung yang menjadi Wakil Bupati Klungkung periode 2008–2013 dan dr. Cokorda Gede Agung yang menjabat sebagai Bupati Klungkung pada tahun 1983-1988. Cokorda Gede Agung yang menjadi Wakil Bupati Klungkung adalah keponakan dari dr. Cokorda Gede Agung Bupati Klungkung periode 1983-1988. Sedangkan Letnan Kolonel Pol. Cokorda Gede Agung adalah mindon atau sepupu tingkat dua dari Dewa Agung Oka Geg. Ibid. 86 Wawancara dengan Anak Agung Bagus Wirawan, 8 November 2012, Denpasar. 85

Universitas Indonesia

48

tengah mekanisme sentralistik dan hanya menjadikan lembaga legislatif sebagai lembaga stempel karet (rubber-stamp) bagi kebijakan eksekutif.87 Cok Ngurah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Klungkung untuk dua periode, yaitu 1982-1987 dan 1987-1992. Pemerintahan Cokorda Gede Agung digantikan oleh tokoh puri lain yang juga bernama dr. Cokorda Gede Agung sebanyak dua periode, yaitu pada tahun 1983–1988 dan 1988–1993. Latar belakang karir dr. Cokorda Gede Agung adalah dokter yang berafiliasi pada Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Secara langsung, dr. Cokorda Gede Agung memiliki kedekatan dengan Golkar yang menjadi partai politik penguasa pada masa itu. 88 Selain faktor puri yang masih sangat dominan di wilayah Klungkung, kedekatan dengan penguasa ini menjadikan keterpilihan dr. Cokorda Gede Agung sebagai Bupati Klungkung pengganti Letnan Kolonel Pol. Cokorda Gede Agung yang juga merupakan anggota puri di Klungkung. Jabatan sebagai Bupati Klungkung selanjutnya berpindah kepada Ida Bagus Oka dari Griya Banjarangkan yang bukan merupakan keluarga puri. Ida Bagus Oka termasuk dalam kasta Triwangsa Brahmana yang merupakan kalangan pemuka agama dalam masyarakat Bali. Pemerintahan Ida Bagus Oka berlangsung hanya selama satu periode, yaitu pada tahun 1993–1998. Latar belakang sebagai anggota Korpri dan Kepala Kanwil Panti Sosial sangat mempengaruhi keterpilihan Ida Bagus Oka sebagai Bupati Klungkung pada masa itu. 89 Meskipun tidak memiliki relasi keluarga dengan puri, Ida Bagus Oka merupakan tokob berpengaruh yang juga menjalin kekerabatan yang erat dengan keluarga puri sejak lama.90 Tokoh puri kemudian kembali menguasai birokrasi dengan keterpilihan Cokorda Gede Ngurah (Cok Ngurah) dari Puri Smarabawa sebagai Bupati Klungkung hanya satu periode, yaitu tahun 1998–2003. Ia mengaku hanya kalah satu suara dengan lawan ia dalam pemilukada yang masih diselenggarakan oleh

87

Pernyataan lembaga legislatif sebagai lembaga stempel karet ini dilontarkan langsung oleh Cok Ngurah. Wawancara dengan Cok Ngurah, 16 November 2012, Klungkung. 88 Wawancara dengan Ida Dalem Smara Putra, 7 November 2012, Klungkung. 89 Wawancara dengan Anak Agung Bagus Wirawan, 8 November 2012, Denpasar. 90 Wawancara dengan Ida Dalem Smara Putra, 7 November 2012, Klungkung.

Universitas Indonesia

49

DPRD. 91 Cok Ngurah diusung oleh Golkar yang masih dominan di akhir rezim Orde Baru. Pada masa awal kepemimpinan Cok Ngurah, terjadi pergantian rezim yang turut menyapu habis dominasi Golkar menjadi PDIP melalui Pemilu 1999.92 Pada masa itu, Cok Ngurah mampu mengakomodasi aspirasi dari PDIP yang notabene merupakan oposisi utama dari Partai Golkar. Jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar pada masa ia menjabat menjadikannya tidak tertarik untuk berpindah ke PDIP yang lebih dominan, 93 sehingga pada Pemilukada Kabupaten Klungkung 2003 Cok Ngurah dikalahkan oleh I Wayan Candra yang merupakan tokoh Jabawangsa pertama yang mampu menerobos dominasi puri dalam birokrasi di Kabupaten Klungkung dan memimpin selama dua periode pada tahun 2003–2008 dan 2008–2013.94 Dalam kampanye yang dilakukan oleh I Wayan Candra pada tahun 2003, terdapat mobilisasi sentimen anti-Golkar dan antibangsawan, serta berhasil mengakhiri pemerintahan aristokratis dinasti tertua di Bali pada periode 2003–2008.95 Pada tahun 2010, Puri Agung Klungkung yang mengalami kevakuman jabatan untuk penglisir agung selama empat dekade mulai kembali memiliki penglisir agung yang merupakan putra ke-10 dari Dewa Agung Oka Geg, yaitu Cokorda Gede Agung Smara Putra yang kemudian berganti nama menjadi Ida

91

Sayangnya Cok Ngurah tidak mampu mengingat nama pesaing beratnya dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung 1998 tersebut. Ketersediaan data mengenai Pemilukada Kabupaten Klungkung 1998 masih sangat terbatas. Wawancara dengan Cok Ngurah, 16 November 2012, Klungkung. 92 Sebanyak 72 persen atau 18 orang dari anggota DPRD Kabupaten Klungkung pada periode 1999-2004 yang berjumlah 25 orang berasal dari PDIP dan PNI. Golkar hanya memiliki empat kursi atau 16 persen dari keseluruhan total kursi di DPRD Kabupaten Klungkung. Sisanya diberikan kepada TNI/POLRI yang memiliki tiga kuris atau 12 persen dari keseluruhan total kursi. Informasi diperoleh dari Klungkung Dalam Angka 1999, (Klungkung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, 1999), hlm. 17. 93 Pengakuan ini dikatakan langsung oleh Cok Ngurah. Wawancara dengan Cok Ngurah, 16 November 2012, Klungkung. 94 Menurut penuturan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Klungkung saat ini, I Dewa Made Widiasa Nida, Cok Ngurah sebenarnya berminat untuk mendaftarkan diri ke dalam PDIP, hanya saja Megawati Sukarnoputri menilai rekrutmen Cok Ngurah ke PDIP akan merusak elektabilitas dan citra PDIP yang masih sensitif dengan tokoh-tokoh Orde Baru karena jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Klungkung ketika itu. Wawancara dengan I Dewa Made Widiasa Nida, 14 November 2012, Klungkung. 95 I Wayan Candra didukung oleh PDIP di tataran akar-rumput dan disokong berbagai kelompok Pasek, organisasi kekerabatan nonaristokratis yang besar. Lihat Henk Schulte Nordholt, op. cit., hlm. 22. Pernyataan ini dibantah oleh I Wayan Candra. Wawancara dengan I Wayan Candra, 1 Desember 2012, Jakarta.

Universitas Indonesia

50

Dalem Smara Putra.96 Konsep penglisir agung puri di Klungkung pada masa kini dijadikan hanya sebatas pada kegiatan kebudayaan dan tidak merangkap dalam politik. 97 Hal tersebut menjadikan Ida Dalem Smara Putra vakum berpolitik secara praktis dan tidak terikat pada semua partai politik yang ada. Sebagai Penglisir Agung Puri Agung Klungkung yang notabene pengayom semua puri di Pulau Bali, Ida Dalem Smara Putra harus bersikap netral terhadap pemerintah atau kandidat yang akan bersaing untuk memperebutkan kursi pemerintahan. Ia juga ditunjuk sebagai Ketua Paikatan Puri se-Bali yang menjadikannya aktif mengunjungi seluruh puri di Pulau Bali. Meskipun demikian, Ida Dalem Smara Putra justru menganjurkan agar seluruh anggota puri dianjurkan masuk partai politik. Hal tersebut dikarenakan Ida Dalem Smara Putra melihat semua tokoh puri yang ada sebagai saudara, sehingga jika memiliki preferensi maka terkesan memihak dan berat sebelah terhadap salah satu kandidat. 98 Hal ini pula yang menjadikan Puri Agung Klungkung vakum dalam berpolitik dan menyerahkan urusan politik kepada puri-puri pecahan yang berkiblat pada Puri Agung Klungkung.99 2.3

Puri di Kabupaten Gianyar Eksistensi kerajaan di Gianyar ditarik sejak masa kepemimpinan Raja

Dewa Agung Sigening yang memberikan wewenang kepada putranya yang berasal dari selir, Dewa Anom Kuning yang dikenal dengan nama Dewa Manggis Kuning di Hutan Bengkel sekitar tahun 1640. Selain Dewa Manggis 96

Ida Dalem Smara Putra adalah nama yang dipakai setelah diwariskan takhta sebagai Penglisir Agung Puri Agung Klungkung pada 10 Oktober 2010. 97 Wawancara dengan Cok Ngurah, 16 November 2012, Klungkung. 98 Ketika ditanya mengenai kemungkinan untuk berpolitik, Ida Dalem Smara Putra memberikan jawaban yang ambigu terkait keinginannya. Satu sisi ia menilai partai politik lebih berkuasa ketimbang puri dalam penentuan kandidat dan kondisi politik yang ada di Klungkung masih belum dewasa, sehingga ia „belum tertarik‟ untuk terjun ke dalam politik, yang juga mempertimbangkan faktor usia yang sudah melebihi 65 tahun. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa jabatan sebagai penglisir agung harus berpusat pada budaya dan sebisa mungkin tidak ikut campur dalam politik. Saat ini, Ida Dalem Smara Putra disibukan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya dan agama, yang juga diminta kehadirannya menurut undangan dari masyarakat, seperti kegiatan mendem pedagingan dalam peresmian bangunan baru. Wawancara dengan Ida Dalem Smara Putra, 7 November 2012, Klungkung. 99 Daftar puri yang tersebar di Klungkung masih simpang-siur. Dari 23 puri yang didata oleh Penglisir Puri Klungkung, Puri Agung Saraswati tidak termasuk di dalam daftar puri yang ada di Klungkung. Padahal puri tersebut adalah puri tempat kediaman Cokorda Raka Putra yang mencalonkan diri sebagai Bupati Klungkung dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008 silam.

Universitas Indonesia

51

Kuning, terdapat dua tokoh lain yang turut membentuk dinasti di wilayah Gianyar. Tokoh pertama adalah putra Ida I Dewa Agung Jambe yang bernama Ida I Dewa Agung Anom yang muncul sebagai penguasa di wilayah Sukawati dan bergabung pada Puri Agung Gianyar pada 1771. Tokoh kedua adalah putra Ida I Dewa Agung Made yang bernama Ida I Dewa Agung Pemayun yang membangun puri di sekitar wilayah Tampaksiring, Pejeng, dan Payangan. Ia mendirikan Kerajaan Payangan pada tahun 1735.100 Sejarah awal Gianyar dimulai sejak Dewa Manggis Kuning masih berstatus setara dengan kepala desa yang bermukim di pondok di wilayah Hutan Bengkel. 101 Eksistensi Dewa Manggis Kuning ini menandai Dinasti Manggis yang kemudian bertahan di wilayah sekitar Hutan Bengkel, yang kemudian berkembang semakin banyak pedagang yang berdagang di Hutan Bengkel yang mengangkut barang dagangannya dengan kuda. Sejak saat itu, wilayah Hutan Bengkel berubah menjadi desa yang dikenal dengan nama Desa Beng. Kekuasaan Dewa Manggis Kuning diwariskan kepada putranya, Dewa Manggis Pahang, yang kemudian digantikan lagi oleh putranya Dewa Manggis Bengkel.102 Dewa Manggis Bengkel memiliki beberapa saudara laki-laki yang mencari pemukiman lain di luar Desa Beng, yaitu Desa Abianbase dan Bitera yang kemudian menjadi cikal-bakal Puri Abianbase dan Puri Bitera pada masa kini. Dewa Manggis Bengkel menikah dengan putri Raja Taman Bali yang dikenal sebagai raja yang tersohor kala itu. Pernikahan tersebut menghasilkan pewaris kekuasaan Dinasti Manggis yang dimandatkan kepada Dewa Manggis Sakti, putra dari Dewa Manggis Bengkel. 103 Dalam kepercayaan tradisional, kelangsungan suksesi Dinasti Manggis ini hanya akan bertahan selama tujuh generasi, yang kelak menjadi salah satu faktor dominan Bupati Gianyar periode 100

Kajian historis dari Dinasti Pemayun ini tidak peneliti sisipkan dalam penelitian ini dikarenakan ruang lingkup kajian yang dibatasi pada Puri Agung Gianyar, Puri Saren Ubud, dan Puri Agung Peliatan. 101 Menurut Anak Agung Bagus Wirawan, kekuasaan yang diberikan bukan selevel raja, namun hanya sebatas kepala desa jika dianalogikan dengan kondisi pada masa kini. Wawancara dengan Anak Agung Bagus Wirawan, 8 November 2012, Denpasar. 102 Ida Anak Agung Gde Agung, Kenangan masa lampau: zaman kolonial Hindia Belanda dan zaman pendudukan Jepang di Bali (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 10. 103 Nama lain dari Dewa Manggis Sakti adalah Dewa Manggis Jorog. Ibid., hlm. 11.

Universitas Indonesia

52

2003–2008, Anak Agung Gede Bharata, dalam pendirian kembali identitas Puri Agung Gianyar pada tahun 2007 sebagai keturunan ke-8 dari Dinasti Manggis.104 Atas desakan dari Raja Taman Bali, Dewa Manggis Sakti memindahkan kediamannya ke tempat baru di sebelah selatan Desa Beng yang diberi nama Griya Anyar, yang berarti tempat kediaman baru, pada tanggal 19 April 1771 yang kemudian dikenal dengan nama Puri Agung Gianyar dan sejak saat itu istilah Gianyar dikenal oleh masyarakat luas. Di sisi lain, salah satu putra dari Raja Klungkung Ida I Dewa Agung Jambe, Dewa Agung Anom, pindah ke Sukawati atas permintaan Anglurah Agung Mengwi pada tahun 1711. Dewa Agung Anom kemudian mendirikan puri di Sukawati dan menjadi penguasa di sana hingga tahun 1771 ketika bergabung dengan Puri Agung Gianyar di bawah kekuasaan Dewa Manggis Sakti. Sejak saat itu, pemimpin yang berada di Sukawati berubah status menjadi punggawa di bawah pimpinan Raja Gianyar.105 Beberapa pihak dari keluarga Dalem Sukawati yang menolak untuk bergabung dengan Puri Agung Gianyar melarikan diri ke Tegallalang dan kemudian mendirikan wilayah kekuasaan di sekitar Peliatan pada tahun 1773. Pada mulanya, wilayah di sekitar Peliatan yang saat ini menjadi Puri Agung Peliatan adalah benteng pertahanan yang rencananya akan digunakan saat melakukan aneksasi kembali wilayah Dalem Sukawati yang berada di bawah kontrol Puri Agung Gianyar. Seiring waktu berjalan, fokus Raja Peliatan dari yang sebelumnya ditujukan untuk mengambil alih wilayah Dalem Sukawati berpindah kepada pertanian di wilayah tersebut, sehingga Peliatan menjadi salah satu wilayah kerajaan sendiri yang berdaulat.106 Pada masa kepemimpinan Dewa Gede Raka, Kerajaan Gianyar meminta perlindungan dari Belanda yang dipimpin oleh Residen Liefrinck.107 Permohonan perlindungan tersebut disampaikan pada tanggal 28 Desember 1899 dan 8 104

Graeme MacRae dan I Nyoman Darma Putra, “A Peaceful Festival of Democracy: Aristocratic Rivalry and the Media in A Local Election in Bali,” Review of Indonesian and Malaysian Affairs, Vol. 42, No. 2 (2008), hlm. 121–122. 105 Wawancara dengan Anak Agung Bagus Wirawan, 8 November 2012, Denpasar. 106 Kedaulatan Kerajaan Peliatan terus dipertahankan hingga periode kemerdekaan Indonesia secara penuh pada tahun 1949. Setelah itu, Kerajaan Peliatan bergabung di bawah Kecamatan Ubud. Lihat Richard Mann, op. cit., hlm. 166–167. 107 Ide tersebut merupakan anjuran yang diberikan oleh Cokorda Gede Sukawati. Lihat Robert Pringle, op. cit., hlm. 103.

Universitas Indonesia

53

Januari 1900. Isi dari permohonan tersebut adalah penyerahan Kerajaan Gianyar pada pemerintah kolonial, atau dengan kata lain menyerahkan kedaulatan kepada Belanda, yang ditandai dengan diberikannya gelar stedehouder atau wakil pemerintah kolonial Hindia Belanda di Gianyar.108 Alasan penyerahan tersebut adalah demi kelestarian lembaga-lembaga yang ada dan menghindari kepungan musuh dari segala penjuru.109 Surat tersebut masih belum mendapat respon dari Residen Liefrinck, sehingga Dewa Gede Raka mengirim surat susulan pada tanggal 14 Januari 1900. Tidak lama setelah Dewa Gede Raka mengirimkan surat susulan kepada Residen Liefrinck, Raja Klungkung menawarkan perdamaian dengan Kerajaan Gianyar. 110 Tawaran tersebut tidak mendapatkan respon menggembirakan dari para punggawa yang ada di Gianyar, namun Raja Gianyar tidak dapat menolak penawaran tersebut. Perdamaian antara Raja Klungkung dengan Raja Gianyar dikukuhkan dan dengan suatu sumpah yang berlangsung di Pura Kentel Gumi pada 26 Januari 1900. Sumpah perdamaian tersebut dengan segera dikabarkan oleh Dewa Gede Raka kepada Residen Liefrinck dalam suratnya pada tanggal 17 Februari 1900. Dalam surat itu, Dewa Gede Raka menuliskan bahwa penawaran perdamaian diterima oleh karena raja sedang berada dalam kondisi sulit. Selain itu, Dewa Gede Raka juga masih meminta permohonan agar Kerajaan Gianyar tergabung dalam pemerintahan kolonial. Surat terakhir ini dikonsultasikan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia dan diterima sebagai 108

Gelar ini sebelumnya juga sudah didapatkan oleh Raja Karangasem yang sudah secara de facto dijajah oleh Belanda. Kisah penjajahan Kerajaan Karangasem berkaitan dengan penaklukan pertama dilakukan pada tahun 1846-1849 di wilayah utara Bali, tepatnya Kerajaan Buleleng. Belanda mulai mengontrol wilayah utara Bali, khususnya Kerajaan Buleleng dan Karangasem dengan menunjuk raja pilihannya. Selain itu, Kerajaan Buleleng juga dipecah menjadi Kerajaan Jembrana dan Kerajaan Bangli. Akan tetapi, selama perjalanannya ternyata tidak mudah bagi Belanda untuk menguasai wilayah tersebut, karena tercatat pada tahun 1858 dan 1868 terjadi perlawanan yang dikenal dengan nama Perang Banjar yang diakibatkan penolakan pihak kerajaan atas sosok pemimpin yang dipilih oleh Belanda. Pada tahun 1872 bupati yang bermasalah diasingkan ke Sumatera dan 10 tahun kemudian bupati yang dipilih adalah orang Belanda langsung. Lihat ibid., hlm. 101. 109 Setelah Dewa Agung Pahang berhasil mengusir penjajah Klungkung dan Bangli pada tahun 1893, Kerajaan Gianyar kembali berdaulat meski dalam kondisi yang lemah. Raja Klungkung masih belum menerima kekalahan tersebut dan bertekad untuk menghancurkan Kerajaan Gianyar, sehingga kepemimpinan Dewa Gede Raka yang berada dalam kondisi kritis membutuhkan bantuan eksternal untuk mengamankan posisinya. Ida Anak Agung Gde Agung, op. cit., hlm. 12. 110 Tawaran tersebut disertai imbalan agar Kerajaan Gianyar bersedia mengakui kekuasaan tertinggi ada pada Raja Klungkung. Lihat Anak Agung Bagus Wirawan, op. cit., hlm. 12.

Universitas Indonesia

54

bagian dari pemerintahan kolonial. 111 Residen Liefrinck bersama Kontrolir Urusan Politik dan Agraria, H.E.J.F. Schwatz dan dua orang punggawa dari Buleleng bertolak ke Gianyar menggunakan kapal Condor pada tanggal 5 Maret 1900 dan mengadakan pertemuan selama sehari penuh pada tanggal 7 Maret 1900 di Puri Agung Gianyar. Pada tanggal 8 Maret 1900 Dewa Gede Raka diangkat sebagai stedehouder pemerintah kolonial di Gianyar yang dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Residen Liefrinck dan Dewa Gede Raka. Secara resmi, pengukuhan Dewa Gede Raka sebagai stedehouder ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 15 pada tanggal 29 November 1900. Pelantikan tersebut dilakukan dengan suatu upacara yang mengundang oleh semua punggawa di Kerajaan Gianyar pada tanggal 2 Januari 1901. Penobatan Dewa Gede Raka sebagai Raja Gianyar pada akhirnya dilakukan pada tanggal 15 Juni 1903 dengan menyandang gelar I Dewa Manggis, yang serupa dengan rajaraja Gianyar pendahulunya. Dewa Gede Raka mengundurkan diri sebagai stedehouder pada 11 Januari 1913. Pengganti Dewa Gede Raka adalah putranya, Ida I Dewa Ngurah Agung, yang tidak diangkat sebagai stedehouder oleh pemerintah kolonial, namun sebagai regent yang disamakan dengan pemerintahan di daerah lain di Bali yang berlangsung sampai tahun 1929. Setelah tahun 1929, Ida I Dewa Ngurah Agung diberikan dua gelar secara langsung, yaitu bestuurder dan Anak Agung. Gelar bestuurder dipakai sebagai pemimpin Gianyar yang bertanggung jawab kepada pemerintah kolonial, sedangkan gelar Anak Agung diberikan dalam rangka sebagai pimpinan adat kelompok bumiputera. Pada periode tersebut, terdapat perubahan sistem pemerintahan adat yang menyertakan patih sebagai pembantu raja dan dewan kerajaan. Patih raja Gianyar berasal dari keturunan Pasek, sedangkan dewan kerajaan atau pesamuan agung terdiri dari pembesar kerajaan, yaitu para punggawa, para manca dan para pendeta.112

111

Pernyataan penerimaan Kerajaan Gianyar sebagai bagian dari pemerintah kolonial Hindia Belanda dinyatakan dalam kawat tanggal 28 Februari 1900. Lihat ibid., hlm. 13. 112 Hal lain yang menarik dalam sistem pemerintahan baru di Gianyar sejak tahun 1929 adalah pembentukan korps abdi raja yang disebut prayoda pada tahun 1936. Lihat ibid., hlm. 16.

Universitas Indonesia

55

Sistem penjajahan tidak langsung yang berlangsung di Gianyar pada masa

itu

menjadikan

peranan

pemerintah

kolonial

sebagai

penjajah

sesungguhnya semu oleh karena peranan raja yang masih ada. Salah satu wujud dari meluapnya ketidaksenangan rakyat di Gianyar yang semakin sengsara di bawah sistem tanam–menjadikan kebanyakan masyarakat menjadi tuna-tanah– adalah perlawanan seluruh warga desa di Gianyar dan Sukawati terhadap tuntutan kerja rodi pada Mei 1917.113 Dalam perlawanan ini, masyarakat yang marah meluapkan kemarahannya kepada Raja Gianyar Ida Anak Agung Ngurah Agung, dan sama sekali tidak mengatasnamakan Belanda atas kesengsaraan masyarakat yang ada pada masa itu.114 Penjajahan tidak langsung ini juga yang menjadikan pengaruh kerajaan masih terasa kuat di Gianyar, oleh karena peranan besar

yang

masih

dipegang

tanpa

terinterupsi

hingga

berakhirnya

kolonialisme.115 Kolonialisme Belanda juga memberi dampak pada menguatnya budaya Bali melalui program baliseering.116 Dalam program tersebut, masyarakat Bali diharuskan untuk menggunakan bahasa Bali sebagai percakapan sehari-hari, mempertahankan bangunan dengan corak khas Bali, menganut agama Hindu dan memiliki sistem peradilan sendiri yang dirancang oleh pemerintah kolonial. Segala bentuk akulturasi budaya dari luar Bali, khususnya Islam, mendapat penolakan tegas yang menjadikan Bali mampu mempertahankan budaya di tengah kuatnya pengaruh Islam dari Jawa dan Kristen yang dianut oleh pemerintah kolonial. Pada masa kepemimpinan Ida Anak Agung Ngurah Agung, terdapat sinkronisasi bakat alam yang bersentuhan dengan kemampuan berkreasi para warganya. Hal tersebut menjadi sarana untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat yang suram selama belasan tahun terakhir. 117 Masyarakat Gianyar, khususnya di wilayah Ubud, menjadi lebih kreatif dalam menampilkan segala 113

Geoffrey Robinson, op. cit., hlm. 99. Ibid., hlm. 101. 115 Ibid., hlm. 152. 116 Robert Pringle, op. cit., hlm. 121. 117 Selain oleh karena sistem tanam yang menyengsarakan rakyat kecil di Gianyar sejak kolonialisme berlangsung, gempa bumi yang menelan 1.400 korban jiwa dan menghancurkan puluhan ribu rumah dan pura, serta ribuan hektar sawah pada tahun 1917 berdampak buruk hingga depresi ekonomi dunia pada 1929-1930. Lihat Geoffrey Robinson, op. cit., hlm. 80–81. 114

Universitas Indonesia

56

bentuk kesenian yang pada dasarnya terkait erat dengan persembahan untuk keperluan upacara keagamaan Hindu di pura-pura untuk kepentingan kehidupan di puri. Sejak itu berkembang produk karya seni, seperti seni lukis, seni ukir, seni patung, seni tari pertunjukan, wayang, seni karawitan, gamelan, dan seni sastra kakawin.118 Pada periode ini, Kerajaan Gianyar semakin dikenal oleh wisatawan asing oleh karena karya seni yang mulai dipromosikan ke luar negeri melalui lokakarya seni. Kegiatan promosi kultural Gianyar tidak dapat berhasil tanpa keterbukaan pola pikir Punggawa Sukawati dan Ubud, Cokorda Gede Raka Sukawati, yang menjabat sebagai punggawa tahun 1919. Cokorda Gede Raka Sukawati merupakan putra dari Punggawa Sukawati dan Ubud, Cokorda Gede Sukawati, yang menyarankan Raja Gianyar untuk menyerahkan kedaulatan kepada Belanda. Selain menjabat sebagai Punggawa Sukawati dan Ubud, Cokorda Gede Raka Sukawati juga merupakan anggota Volksraad dari Politiek Economische Bond (PEB) pada periode 1924–1927 yang aktif dalam pergaulan dengan orang dari seluruh negara.119 Salah satu tonggak awal pariwisata di Ubud adalah kedatangan dan menetapnya Walter Spies dari Jerman dan Rudolf Bonnet dari Belanda yang didukung oleh Cokorda Gede Raka Sukawati, Cokorda Gede Agung Sukawati, dan Cokorda Agung Rai (Punggawa Peliatan). 120 Apresiasi kultural tersebut menjadikan puri yang ada di Kerajaan Gianyar terbagi dua dalam peranan terhadap masyarakat. Puri di wilayah Gianyar lebih terkonsentrasi pada urusan politik dan ekonomi di bawah naungan pemerintahan kolonial, sedangkan puri di wilayah Ubud lebih terkonsentrasi pada apresiasi seni, budaya, dan pariwisata. Hal tersebut menjadikan puri di wilayah Ubud memainkan peranan politik yang kurang kuat jika dibandingkan dengan puri di wilayah Gianyar.121

118

Anak Agung Bagus Wirawan, op. cit., hlm. 17. Untuk kajian historis mengenai PEB dan Volksraad pada masa kolonial, lihat Bernas Sobari, Partai Politik Campuran di Hindia Belanda: Politieke. Economische Bond 1919-1929, Skripsi Program Sarjana Studi Ilmu Sejarah (Depok: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2008), hlm. 56. 120 Kelima tokoh tersebut berserta para seniman dari Gianyar mendirikan organisasi modern seniman pertama di Gianyar yang diberi nama Pita Maha pada 29 Januari 1936. Lihat Anak Agung Bagus Wirawan, loc. cit. 121 Graeme MacRae dan I Nyoman Darma Putra, op. cit., hlm. 120. 119

Universitas Indonesia

57

Perpindahan kekuasaan setelah masa pendudukan Jepang pada 18 Februari 1942 menjadikan periode keemasan pariwisata di Gianyar mengalami penurunan. Puri yang sebelumnya berlindung dalam patronase pemerintah kolonial kini berpindah patron kepada Jepang. Akan tetapi, Anak Agung Ngurah Agung memiliki sikap yang dianggap tidak loyal kepada Jepang dan diasingkan ke pembuangan pada tahun 1943.122 Posisi Raja Gianyar kemudian digantikan oleh Anak Agung Gede Agung yang merupakan putra dari Anak Agung Ngurah Agung. Tidak banyak perubahan sistem pemerintahan yang terjadi di Gianyar. Hal tersebut dikarenakan masa pendudukan yang relatif singkat dan difokuskan pada perang melawan pasukan sekutu hingga menyerahnya Jepang pada 14 Agustus 1945. 2.3.1

Periode Kemerdekaan Indonesia (1945–2012) Peran tokoh puri di Gianyar pada masa revolusi Indonesia pasca-

menyerahnya Jepang kepada pasukan sekutu dapat dikatakan penting, jika tidak paling penting, di antara tokoh-tokoh puri di Bali lainnya. Salah satu bukti dari pentingnya peran puri di Gianyar adalah turut sertanya Anak Agung Gede Agung dari Puri Agung Gianyar dan Cokorda Gede Raka Sukawati dari Puri Saren Ubud dalam Konferensi Malino yang diselenggarakan pada 17–20 Juli 1946. Konferensi ini diadakan dalam rangka membentuk tandingan dari kelompok konservatif dan kooperatif melawan Republik dengan kooptasi elite lokal di luar Jawa dengan cara membentuk negara federal „otonom‟ yang dipimpin oleh kaum bumiputera.

123

Hal tersebut diwujudkan dalam pembentukan NIT melalui

Konferensi Denpasar diselenggarakan pada 18–24 Desember 1946. Delegasi Bali dalam konferensi ini adalah tokoh-tokoh elite lokal seperti Cokorda Gede Raka Sukawati, Anak Agung Gede Agung, I Gusti Bagus Oka, dan Anak Agung Panji Tisna.124 Oleh karena fokus Anak Agung Gede Agung lebih dititikberatkan pada NIT, maka kekuasaanya di Puri Agung Gianyar diserahkan kepada adiknya,

122

Geoffrey Robinson, op. cit., hlm. 71. Ibid., hlm. 260. 124 Hanya dua tokoh Jabawangsa yang turut dalam konferensi tersebut, yaitu Gede Paneca dan Made Mendra. Geoffrey Robinson, op. cit., hlm. 231. 123

Universitas Indonesia

58

Anak Agung Gede Oka, pada tahun 1946. 125 Anak Agung Gede Agung kemudian terpilih sebagai Perdana Menteri NIT, sedangkan Anak Agung Gede Oka menjadi Ketua Paruman Agung pada tahun 1947 menggantikan Anak Agung Panji Tisna.126 Puri yang ada di Gianyar terbagi dalam dua kelompok besar baik yang mendukung Belanda maupun Republik. Puri yang dikenal sebagai pendukung setia Belanda adalah Puri Agung Gianyar yang dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung.127 Puri-puri yang berada di Ubud, Mas, Peliatan, Pejeng, dan Sukawati lebih condong pada pro-Republik.128 Anak Agung Gede Agung memiliki relasi yang buruk dengan kelompok pemuda pro-Republik. Salat satu bukti dari buruknya relasi tersebut adalah penculikan atas dirinya yang dilakukan oleh sekelompok pemuda pro-Republik pada 20 September 1945 di sekitar Tegallalang, Gianyar. Anak Agung Gede Agung ditahan selama dua hari dua malam sebelum dibebaskan oleh I Gusti Ngurah Rai. Beberapa hari kemudian, terdapat upaya penculikan lagi atas dirinya di wilayah Batubulan, Gianyar. Pada percobaan penculikan kedua tersebut Anak Agung Gede Agung berhasil lolos dan melarikan diri dengan mobil pribadinya. Sejak saat itu, Anak Agung Gede Agung membentuk paramiliter antirepublik, Pemuda Pembela Negara (PPN). 129 Hal tersebut menjadikan kredibilitas Anak Agung Gede Agung sebagai tokoh nasionalis hilang, meskipun pada tahun 1948 Anak Agung Gede Agung mampu berdamai pada kekuatan Republik. 130 Salah satu pemaparan tokoh pro-Republik anonim menyebutkan bahwa Anak Agung Gede Agung adalah tokoh yang paling bertanggung jawab atas penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan eksekusi kilat yang dilakukan oleh PPN yang 125

Anak Agung Gede Oka adalah ayah dari Anak Agung Gede Bharata, Bupati Gianyar periode 2003–2008 dan 2013–2018. Wawancara dengan Anak Agung Bagus Wirawan, 8 November 2012, Denpasar. 126 Paruman Agung kemudian dibubarkan pada tahun 1951 setelah bergabung dengan NKRI. Wawancara dengan Anak Agung Bagus Wirawan, ibid. 127 Hal penting yang perlu diketahui adalah terpecahnya Puri Agung Gianyar oleh karena perbedaan watak antara Anak Agung Gede Agung, yang kala itu pro-Belanda, dengan Anak Agung Gede Oka yang pro-Republik. Anak Agung Gede Agung menempati puri di sebelah barat, sedangkan Anak Agung Gede Oka menempati puri di sebelah timur. Wawancara dengan Anak Agung Bagus Wirawan, ibid. 128 Geoffrey Robinson, op. cit., hlm. 156–157. 129 Ibid., hlm. 262–263. 130 Ibid.

Universitas Indonesia

59

dianggap beroperasi di bawah pemerintah Belanda. Korban paling terkemuka dari eksekusi yang dilakukan oleh PPN di bawah perintah Anak Agung Gede Agung adalah Punggawa Peliatan dari Puri Agung Peliatan, puri yang dikenal sebagai puri pro-Republik, yang menyebabkan relasi Puri Agung Peliatan dengan Puri Agung Gianyar merenggang.131 Kondisi di Bali pada tahun 1948 lebih memihak pada kelompok proRepublik ketimbang pro-Belanda. Hal ini menjadikan Anak Agung Gede Agung yang sebelumnya cenderung memihak pada Belanda berbalik mendukung gerakan Republik. 132 Setelah NIT dibubarkan, Anak Agung Gede Agung memfokuskan diri sebagai Kepala Istana Tampaksiring dan berafiliasi pada PSI yang memiliki kredibilitas nasionalis kokoh pada tahun 1950.133 Keikutsertaan Anak Agung Gede Agung dalam PSI ini yang kemudian menjadi cikal-bakal lahirnya gerakan Lanjutan Organisasi Gerilya Indonesia Seutuhnya (LOGIS) di seantero Bali, kelompok pejuang yang tidak dilibatkan dalam birokrasi setelah memperoleh kemerdekaan oleh karena dikuasai oleh PNI, yang dianggap oleh para pejuang dalam LOGIS sebagai kelompok oportunis dan eks-kolabolator.134 Adik dari Anak Agung Gede Agung, Raja Gianyar Anak Agung Gede Oka juga dikenal sebagai simpatisan PSI. 135 Selain atas dasar watak oportunis yang ada pada diri Anak Agung Gede Agung, para pemimpin PSI yang menyadari hal tersebut memanfaatkan pengaruh Puri Gianyar yang masih sangat besar dan mampu menjadikan Gianyar sebagai salah satu basis PSI di Bali, selain Tabanan dan Badung.136 Salah satu titik perpecahan antara kelompok eks-pemuda pro-Republik dengan keluarga bangsawan di dalam tubuh PSI adalah ketika terdapat

131

Sebagai upaya meredam ketegangan antar kedua puri, pada Agustus 1948 Raja Gianyar Anak Agung Gede Oka menikahi putri Punggawa Peliatan yang terbunuh, Cokorda Istri Sri Mas. Lihat ibid., hlm. 264. 132 Hal ini diisyaratkan melalui tidak adanya dukungan yang diberikan oleh tokoh kunci Belanda, van Mook dan Boon. Lihat ibid. 133 Wawancara dengan Anak Agung Bagus Wirawan, 8 November 2012, Denpasar. 134 PSI di Bali memiliki empat kelompok sumber utama kepemimpinan, yaitu kelompok intelektual nasionalis generasi tua, segmen penting eks-pemuda pro-Republik, unsur-unsur Angkatan Darat dan sejumlah keluarga bangsawan yang masih berpengaruh. Lihat Geoffrey Robinson, op. cit., hlm. 307 dan 310. 135 Ibid., hlm. 312. 136 Ibid., hlm. 299.

Universitas Indonesia

60

perdebatan tentang status administratif bekas kerajaan-kerajaan di Bali pada penghujung tahun 1957. Anak Agung Gede Agung memprakarsai status daerah istimewa bagi wilayah-wilayah bekas kerajaan di Bali dan mendapat dukungan dari para pemimpin PSI pada masa itu. Gerakan tersebut dianggap oleh kelompok eks-pemuda pro-Republik sebagai gerakan feodal dan tidak tahu malu, sehingga mengakibatkan hengkangnya mereka dari PSI dan menjadikan partai tersebut terisolasi sebelum akhirnya dilarang pada tahun 1960.137 Setelah tahun 1960, kebanyakan dari golongan eks-pemuda pro-Republik berafiliasi pada PKI sedangkan golongan bangsawan berafiliasi pada PNI dan mengekspresikan sentimen antikomunisme.138 Anak Agung Gede Agung juga pernah terlibat dalam gerakan antiSukarno yang dilancarkan pada Agustus 1961. Presiden Sukarno tidak menghadiri pelebon (kremasi jenazah keluarga puri) Anak Agung Ngurah Agung di Puri Agung Gianyar oleh karena memburuknya relasi dengan Anak Agung Gede Agung pasca-PRRI/Permesta. Pada saat pelebon tersebut, Anak Agung Gede Agung mengumpulkan para diplomat asing, pemimpin PSI dan pihak lain yang menentang Presiden Sukarno dalam rangka penggulingan pemerintahan yang ada pada saat itu. Salah satu upaya besar yang dilakukan adalah percobaan pembunuhan Presiden Sukarno dalam sebuah perjalanan ke Makassar beberapa minggu setelah pertemuan tersebut. Hal ini dilakukan ketika Anak Agung Gede Agung sudah termasuk salah satu tokoh yang mendorong pemberontakan tersebut dengan meminta dukungan mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Hugh S. Cumming, dalam Permesta di Sulawesi pada tahun 1957. Konsekuensi dari memburuknya relasi dengan Presiden Sukarno bagi Anak Agung Gede Agung adalah, bersama Sutan Syahrir, merupakan tokoh PSI yang

137

Ibid., hlm. 313. Sentimen antikomunisme yang diekspresikan oleh kebanyakan kelompok bangsawan dikarenakan kebijakan land reform yang diprakarsai PKI untuk mengambil alih tanah dan dibagikan kepada para petani miskin. Dalam hal ini, puri-puri yang berada di Gianyar merupakan kelompok tuan tanah yang memiliki tanah luas dan sangat dirugikan oleh gerakan tersebut. Pengecualian beberapa tokoh bangsawan yang berafiliasi pada PKI, seperti Bupati Badung periode 1965, Anak Agung Gede Agung, dan Gubernur Bali periode 1958-1966 yang berasal dari Jembrana dan memiliki relasi paling baik dengan Presiden Sukarno, Anak Agung Bagus Suteja. Lihat ibid., hlm. 314 dan 408. 138

Universitas Indonesia

61

dipenjara hingga Mei 1966. 139 Setelah dibebaskan, Anak Agung Gede Agung disibukan dengan jabatan sebagai diplomat dan juga mengisi waktu untuk kegiatan akademis, seperti menulis buku hingga pensiun di Puri Agung Gianyar dan wafat pada tahun 1999.140 Cokorda Gede Raka Sukawati yang merupakan bawahan dari ayah Anak Agung Gede Agung, Anak Agung Ngurah Agung, mendapatkan posisi paling tinggi di NIT, yaitu sebagai Presiden NIT sejak negara tersebut didirikan hingga dibubarkan pada 17 Agustus 1950. 141 Selama menjabat sebagai Presiden NIT, Cokorda Gede Raka Sukawati memegang posisi penting yang dapat mempengaruhi strategi politik dan militer pada masa itu. 142 Salah satu dari peranan penting Cokorda Gede Raka Sukawati selama menjabat sebagai Presiden NIT adalah rekomendasi yang diberikan kepada Kepala Staf Umum KNIL Mayor Jenderal Buurman van Vreeden di Den Haag pada 15 September 1947 untuk mencegah kekacauan mutlak yang terjadi setelah aksi militer Belanda yang pertama telah dilancarkan dua bulan sebelumnya.143 Dari rekomendasi tersebut, van Vreeden mengirimkan dua kompi penuh ke Bali sebelum akhir September. Peranan sebagai Punggawa Sukawati dan Ubud digantikan oleh adiknya, Cokorda Gede Agung Sukawati sejak tahun 1931 yang juga berkontribusi besar dalam membangun dunia pariwisata Gianyar melalui seni. Cokorda Gede Agung Sukawati terkenal sebagai Penglisir Puri Agung Ubud yang memiliki kontribusi besar bagi masyarakat Ubud. Pada tahun 1956, Cokorda Gede Agung Sukawati mendirikan Golongan Pelukis Ubud yang diinspirasi dari inisiatif dari sahabat dekat ia, Rudolf Bonnet, dalam rangka mengumpulkan seniman dari Ubud. 139

Ibid., hlm. 326–327. Informasi mengenai aktivitas Anak Agung Gede Agung setelah dibebaskan pada Mei 1966 dapat dilihat dalam http://groups.yahoo.com/group/soasiu/message/151, diakses pada 7 Desember 2012, pukul 16.55 WIB. 141 Penetapan Cokorda Gede Raka Sukawati sebagai Presiden NIT didasarkan pada usia, selain pada kedekatan dengan pemerintah kolonial, oleh karena perbedaan usia yang cukup jauh antara Cokorda Gede Raka Sukawati (lahir pada tahun 1899) dengan Anak Agung Gede Agung (lahir pada tahun 1921). Wawancara dengan Anak Agung Bagus Wirawan, 8 November 2012, Denpasar. 142 Geoffrey Robinson, op. cit., hlm. 268. 143 Aksi militer Belanda pertama yang dikenal sebagai „Politionil Actie‟ dari pihak Belanda pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947 menyebabkan terjadinya transfer pasukan dari Bali ke Jawa, sehingga menjadikan gerakan pro-Republik semakin berkembang pesat di Bali. Gerakan ini yang dimaksudkan oleh Cokorda Gede Raka Sukawati sebagai kekacauan mutlak yang dilihat dari aksi teror dan ekstrimisme oleh kelompok pro-Republik. Lihat ibid., hlm. 269. 140

Universitas Indonesia

62

Selain itu, Cokorda Gede Agung Sukawati juga berkontribusi dalam pendirian Yayasan Ratna Wartha pada tahun 1950-an yang menjadi patron bagi Museum Puri Lukisan. Pada bidang kesehatan publik, Cokorda Gede Agung Sukawati mendirikan Yayasan Dharma Usada pada tahun 1958. Pada bidang pendidikan, Cokorda Gede Agung Sukawati mendirikan SMP Kerta Yoga pada tahun 1953 dan Sekolah Menengah Seni Rupa Ratna Wartha pada tahun 1969.144 Setelah Hindu secara resmi menjadi salah satu agama yang diakui oleh pemerintah pada tahun 1958, Cokorda Gede Agung Sukawati memainkan peranan vitalnya sebagai salah satu tokoh puri yang terlibat aktif dalam Parisada Hindu Dharma Bali, yang kini dikenal dengan nama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Cokorda Gede Agung Sukawati menjadi tuan rumah bagi pertemuan keagamaan di Pura Gunung Lebah, Campuan, Ubud yang dikenal dengan nama Paruman (Dharma Asrama) pada 17–23 November 1961.145 Salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah terbentuknya Piagam Campuan. Piagam tersebut berisi tentang Dharma Agama dan Dharma Negara yang hingga saat ini menjadi pegangan bagi umat Hindu Bali di seluruh Indonesia. Setelah NIT dibubarkan, Gianyar praktis menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tokoh-tokoh yang menjabat di Gianyar mayoritas diduduki oleh kelompok bangsawan yang berasal dari puri. Tokoh-tokoh puri yang menjabat sebagai bupati di Kabupaten Gianyar juga hanya berasal dari dua puri besar yang sangat dominan, yaitu Puri Gianyar, Puri Ubud, dan Puri Pejeng. Di sisi lain, hanya terdapat dua bupati yang berasal dari kelompok nonpuri atau Jabawangsa, yaitu I Made Sayoga dan I Made Kembar Kerepun yang memimpin pada tahun 1965– 1969. Tokoh-tokoh yang menjabat di Gianyar sampai tahun 2012 ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

144 145

Richard Mann, op. cit., hlm. 196. Ibid., hlm. 197.

Universitas Indonesia

63

Tabel 2.1 Daftar Kepala Daerah di Gianyar (1950–2013) Nama Anak Agung Gede Oka Cokorda Gede Ngurah Cokorda Anom Pudak

Periode 1950–1960 1960–1963 1963–1964

Daerah Asal Puri Gianyar Puri Ubud Puri Peliatan

1969–1983 1983–1993

Status Tokoh Puri Tokoh Puri Tokoh Puri Tokoh Nonpuri (Jabawangsa) Tokoh Nonpuri (Pande) Tokoh Puri Tokoh Puri

I Made Sayoga

1964–1965

I Made Kembar Kerepun

1965–1969

Anak Agung Gede Putra Cokorda Raka Dherana Cokorda Gede Budi Suryawan (Cok Suryawan) Anak Agung Gede Bharata (Gung Bharata) Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) Anak Agung Gede Bharata (Gung Bharata)146

1993–2003

Tokoh Puri

Puri Ubud

2003–2008

Tokoh Puri

Puri Gianyar

2008–2013

Tokoh Puri

Puri Ubud

2013–2018

Tokoh Puri

Puri Gianyar

Gianyar

Blahbatuh Puri Pejeng Puri Ubud

Sumber: Graeme MacRae dan I Nyoman Darma Putra, “A Peaceful Festival of Democracy: Aristocratic Rivalry and the Media in A Local Election in Bali,” Review of Indonesian and Malaysian Affairs, Vol. 42, No. 2 (2008), hlm. 117.

Jabatan sebagai Ketua Dewan Pemerintah Daerah Swapraja Gianyar–dan kemudian berganti nama menjadi Bupati Gianyar sejak tahun 1958–dijabat oleh Anak Agung Gede Oka sejak tahun 1950 sampai tahun 1960 yang berasal dari Puri Agung Gianyar dan berafiliasi pada PNI. Tentu saja faktor kedekatan dengan Presiden Sukarno yang telah menjadi karakteristik perjuangan awal Anak Agung Gede Oka menjadikan ia mampu mendapatkan jabatan strategis pada masa tersebut. Jabatan selanjutnya digantikan oleh Cokorda Gede Ngurah yang berasal dari Puri Ubud yang memimpin sejak tahun 1960 sampai 1963, yang juga berafiliasi pada PNI. Cokorda Gede Ngurah digantikan oleh Cokorda Anom

146

Terpilih kembali melalui Pemilukada Kabupaten Gianyar 2012 pada 4 November 2012 yang dipasangkan dengan I Made Agus Mahayastra, Ketua DPRD Kabupaten Gianyar dalam Paket Bagus. Wawancara dengan I Made Agus Mahayastra, 8 November 2012, Gianyar.

Universitas Indonesia

64

Pudak yang berasal dari Puri Agung Peliatan. Cokorda Anom Pudak menjabat hanya dalam periode yang singkat, yaitu 1963–1964. Di tengah menguatnya pengaruh PKI pada periode akhir kepemimpinan Presiden Sukarno, maka Cokorda Anom Pudak yang berasal dari PNI digeser dan digantikan oleh I Made Sayoga yang bukan berasal dari golongan puri, sekaligus menjadi tokoh nonpuri pertama yang mampu menggeser dominasi puri di wilayah yang notabene memiliki pengaruh puri sangat kuat sejak masa kolonialisme.147 Setelah terjadi peristiwa G30S yang menghancurkan pengaruh kuat PKI di seluruh Indonesia, I Made Sayoga juga termasuk sebagai salah satu pejabat yang dibunuh oleh karena kedekatannya dengan PKI.148 Setelah terjadi kevakuman jabatan, satu-satunya tokoh yang mampu mengisi jabatan tersebut adalah I Made Kembar Kerepun yang berafiliasi pada PNI, dan sekali lagi memiliki kedekatan dengan Presiden Sukarno. I Made Kembar Kerepun juga bukan berasal dari kalangan puri, dan merupakan kelompok pande yang tidak termasuk sebagai kalangan Jabawangsa, namun terkenal anti-Triwangsa. 149 I Made Kembar Kerepun menjabat pada tahun 1965 hingga 1969 dan digantikan oleh tokoh puri Anak Agung Gede Putra yang berasal dari Puri Pejeng. Sejak tahun 1969 hingga saat ini, Kabupaten Gianyar selalu dipimpin oleh tokoh puri. Pada masa Orde Baru, tentunya tokoh-tokoh puri yang memimpin memiliki kedekatan relasi dengan pemerintah pusat melalui Golkar. Cokorda Raka Dherana yang merupakan Bupati Gianyar pada periode 1983– 147

Fenomena keterpilihan I Made Sayoga sebagai Bupati Gianyar ini memiliki kesamaan dengan fenomena yang terjadi di DKI Jakarta ketika Henk Ngantung, seorang Minahasa Nasrani yang berasal dari kalangan seniman diangkat oleh Presiden Sukarno menjadi Gubernur DKI Jakarta pada periode 1964–1965, yang juga dicopot karena kedekatannya dengan PKI. Hal tersebut tentu saja dipengaruhi kedekatan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Sukarno, untuk mendapatkan jabatan politik. Henk Ngantung sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur pada tahun 1960-1964. Informasi mengenai Henk Ngantung dapat dilihat di Suara Pembaruan, “Henk Ngantung, Gubernur DKI Non-Muslim yang Mampu Merangkul Semua Pihak” (http://www.suarapembaruan.com/home/henk-ngantung-gubernur-dki-non-muslim-yangmampu-merangkul-semua-pihak/23405), diakses pada 8 November 2012, pukul 9.49 WIB. 148 Graeme MacRae dan I Nyoman Darma Putra, op. cit., hlm. 116. Menurut Anak Agung Bagus Wirawan, I Made Sayoga sebenarnya tidak berafiliasi pada PKI, hanya saja memiliki kedekatan dengan pemimpin-pemimpin PKI oleh karena besarnya pengaruh partai tersebut kala itu. Wawancara dengan Anak Agung Bagus Wirawan, 8 November 2012, Denpasar. 149 Kelompok pande, bersama-sama dengan pasek dan arya, merupakan kelompok yang tidak termasuk dalam Triwangsa oleh karena faktor historis, namun tidak layak dikategorikan sebagai Jabawangsa oleh karena perbedaan kondisi sosial di antara kedua kelompok tersebut. Wawancara dengan Anak Agung Bagus Wirawan, ibid.

Universitas Indonesia

65

1993 merupakan seorang dosen yang aktif dalam dunia pendidikan, khususnya ilmu hukum di Universitas Udayana dan menjadi anggota Korpri seperti layaknya bupati-bupati di Klungkung pada masa yang sama. 150 Cokorda Gede Budi Suryawan (Cok Suryawan) yang menjabat pada tahun 1993–2003 merupakan pemimpin muda yang pada awal menjabat merupakan tokoh dengan pengalaman cukup minim. Sebelum menjadi Bupati Gianyar, Cok Suryawan adalah Ketua Pemuda Panca Marga yang merupakan perhimpunan putera dan puteri veteran Indonesia.151 Setelah kejatuhan rezim Orde Baru, seperti wilayah lain di Pulau Bali, kekuatan politik dari yang sebelumnya dipegang kuat oleh Golkar beralih ke PDIP. Anak Agung Gede Agung Bharata (Gung Bharata) yang merupakan putra dari Anak Agung Gede Oka berhasil terpilih sebagai Bupati Gianyar untuk periode 2003–2008 yang didampingi oleh Dewa Gede Wardhana, salah seorang tokoh puri yang pada masa itu merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Gianyar.152 Keterpilihan Gung Bharata sebagai salah satu kandidat yang diusung oleh PDIP adalah faktor kedekatan keluarga Gung Bharata dengan PNI, yang juga berdampak pada putusan pilihan Ketua DPP PDIP Megawati Sukarnoputri dalam memilih Gung Bharata, meskipun Gung Bharata secara finansial terbilang tidak kuat, terlebih jika dibandingkan tokoh-tokoh puri lain yang ada di Gianyar.153 Gung Bharata juga turut serta dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar 2008 dengan mengusung I Putu Yudhathema, salah satu anggota legislatif DPRD Kabupaten Gianyar, sebagai pasangan calon wakil bupati, namun dikalahkan oleh Cok Ace dengan perbedaan suara hanya sebanyak 3.655 suara. 154 Pada Pemilukada Kabupaten Gianyar 2012, Gung Bharata maju sebagai kandidat lagi yang dipasangkan dengan I Made Mahayastra, Ketua DPRD Kabupaten Gianyar dan berhasil keluar sebagai pemenang. 150

Wawancara dengan Anak Agung Bagus Wirawan, ibid. Gatra, “Sistem Satu Atap, Yogie Pun Kecolongan” (http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/11/25/0095.html), diakses pada 8 Desember 2012, pukul 11.01 WIB. 152 Graeme MacRae dan I Nyoman Darma Putra, op. cit., hlm. 126. 153 Wawancara dengan Cok Nindia, 14 November 2012, Gianyar. 154 Graeme MacRae dan I Nyoman Darma Putra, loc. cit.. Lihat juga Komisi Pemilihan Umum, Laporan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Gianyar (Gianyar: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, 2008) hlm. 67. 151

Universitas Indonesia

BAB 3 PERGESERAN PERAN PURI KLUNGKUNG DALAM POLITIK LOKAL

Peran politik Puri Klungkung pada masa pasca-Orde Baru dapat ditelusuri melalui tiga puri keturunan langsung Ida I Dewa Agung Jambe, Raja Klungkung berdaulat yang terakhir, yaitu Puri Agung Klungkung, Puri Agung Saraswati, dan Puri Semarabawa yang berada dalam naungan Puri Agung Klungkung sebagai puri gde di bawah pimpinan Penglisir Agung Ida Dalem Smara Putra.155 Ketiga puri ini berada di wilayah Kecamatan Klungkung yang memiliki jarak berdekatan antara satu puri dengan puri lain. Tiga tokoh yang merepresentasikan peranan puri, antara lain Cokorda Gede Ngurah (Cok Ngurah) yang berasal dari Puri Semarabawa dan menjadi Bupati Klungkung periode 1998-2003; Cokorda Raka Putra yang berasal dari Puri Agung Saraswati dan menjadi salah satu calon Bupati Kabupaten Klungkung pada Pemilukada 2008; dan Cokorda Bagus Oka yang berasal dari Puri Agung Klungkung dan pernah berada dalam kontestasi calon bupati yang diusung oleh PDIP pada Pemilukada 2003, bersaing dengan I Wayan Candra, yang kemudian menjadi Bupati Klungkung periode 2003–2008 dan 2008–2013. Desentralisasi memberikan peluang bagi terputusnya relasi hierarkis antara pemerintah pusat dan daerah seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Hal ini menjadikan karakteristik politik lokal di Kabupaten Klungkung mengalami perubahan yang cukup drastis pada masa kini, khususnya melalui mekanisme pemilukada langsung yang lebih dititikberatkan pada kapabilitas calon kepala daerah ketimbang kehendak pemerintah pusat. I Wayan Candra dalam hal ini telah mampu memenangkan Pemilukada 2003 dan 2008 melalui kapabilitasnya sebagai kader partai terbesar, PDIP, yang telah membangun relasi baik dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri sejak masa akhir rezim 155

Istilah puri gde dipakai sebagai puri pusat dari seluruh puri yang berada dalam pengaruh keluarga yang bersangkutan secara sosio-historis. Pada dasarnya, pemisahan puri-puri yang disebutkan di atas didasarkan pada keturunan puri yang membuat puri masing-masing setelah berkeluarga. Lihat Clifford Geertz, Negara: The Theatre State in nineteenth-century Bali (New Jersey: Princeton University Press, 1980), hlm. 32.

66

Universitas Indonesia

67

Orde Baru. Selain faktor itu, I Wayan Candra juga memiliki kemampuan finansial kuat yang pada akhirnya mampu menggeser dominasi puri di Kabupaten Klungkung untuk pertama kalinya. Sejak bergabung pada NKRI, puri yang ada di Klungkung secara umum hanya bertugas sebagai pelindung kebudayaan Bali yang sudah ada sejak masa prakolonialisme. Puri sebagai satu identitas tidak lagi memainkan peranan politik formal dan juga tidak memiliki preferensi khusus dalam pemilukada, meskipun beberapa anggota keluarga puri turut serta dalam pemerintahan lokal sejak masa kepemimpinan Presiden Sukarno hingga awal reformasi. Berdasarkan konsensus yang diutarakan oleh Ida Dalem Smara Putra, puri yang ada di Klungkung tidak diperbolehkan ikut campur dalam politik lokal. Anggota keluarga puri yang memiliki ketertarikan dengan politik diperkenankan untuk turut serta dalam pemerintahan baik sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

156

Hal ini

menjadikan adanya perbedaan antara „puri‟ sebagai satu identitas dengan „tokoh puri‟ yang merupakan anggota keluarga dari puri. Puri secara legal-formal harus memiliki sikap netral terhadap pemerintahan yang dipegang oleh tokoh nonpuri, meskipun hampir seluruh tokoh puri yang peneliti temui memiliki suara yang bulat mengenai posisi mereka di masa penurunan peran politik Puri Klungkung dan relatif antipati terhadap pemerintahan tokoh nonpuri I Wayan Candra. Pandangan politik para anggota keluarga puri tersebut menjadikan puri yang ada di Klungkung, termasuk Puri Agung Klungkung yang merupakan puri gde, tidak terlepas dari subyektivitas dan bias dalam melihat dan mengomentari pemerintahan pertahana. Eksistensi keluarga Puri Klungkung di ranah legislatif juga terbilang terbatas. Hanya terdapat tiga anggota DPRD Kabupaten Klungkung periode 2004–2009 yang merupakan bagian dari keluarga puri dari total 24 anggota DPRD, dan mereka cenderung lebih tidak aktif secara politik dan kultural dibandingkan dengan Cokorda Raka Putra dan Cokorda Bagus Oka. Meskipun demikian, jabatan ketua DPRD sejak tahun 2004 hingga saat ini diisi oleh tokoh puri, seperti Anak Agung Gede Bagus untuk periode 2004–2009 dan Anak Agung Gede Anom untuk periode 2009–2014. Kondisi ini juga semakin 156

Wawancara dengan Ida Dalem Smara Putra, 7 November 2012, Klungkung

Universitas Indonesia

68

membaik ketika terdapat penambahan jumlah anggota DPRD yang merupakan keluarga puri sebanyak satu orang pada periode 2009–2014, yaitu Cokorda Istri Raka, tokoh puri perempuan yang menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Klungkung. Bab ini secara khusus akan membahas tentang peran politik Puri Klungkung sejak masa pasca-Orde Baru. Peran politik Puri Klungkung masih cukup dominan melalui Cok Ngurah sebagai Bupati Klungkung pada periode awal pasca-Orde Baru. Penurunan peran politik puri dapat dilihat setelah I Wayan Candra terpilih sebagai Bupati Klungkung periode 2003–2008 dan upaya Cokorda Raka Putra untuk masuk dalam pemerintahan lokal melalui Pemilukada 2008. Meskipun pada periode 2008–2013 Bupati Klungkung I Wayan Candra merangkul tokoh puri, Cokorda Gede Agung, sebagai Wakil Bupati Klungkung periode 2008–2013, keikutsertaan Cokorda Gede Agung sebagai Wakil Bupati Klungkung menuai perdebatan keras di kalangan puri yang menilai hal tersebut di luar konsensus yang disepakati oleh keluarga puri, yaitu keluarga puri hanya diperkenankan maju dalam pemilukada sebagai calon bupati dan tidak boleh ada yang mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati.157 3.1

Peran Politik Cok Ngurah (1998–2003) Peran politik puri masih cukup penting setelah kejatuhan rezim Orde

Baru, khususnya pada periode awal reformasi yang merupakan kelanjutan dari kejayaan Golkar pada periode sebelumnya. Periode tersebut melibatkan Cok Ngurah sebagai Bupati Klungkung untuk periode 1998–2003. Cok Ngurah terpilih sebagai Bupati Klungkung yang diusung oleh Golkar pada Maret 1998, sebelum kejatuhan rezim Orde Baru. Perubahan komposisi lembaga legislatif sejak Pemilu 1999 melalui kemenangan PDIP menjadikan Cok Ngurah berada dalam pemerintahan minoritas, yang juga mengalami masa kekuatan legislatif yang lebih besar dibanding pada masa Orde Baru. Cok Ngurah lahir pada 27 Maret 1948 di Klungkung, Cok Ngurah memiliki istri dari kalangan nonpuri yang bernama Ni Nyoman Suriati. Setelah lulus sebagai sarjana dari Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan 157

Wawancara dengan Cokorda Raka Putra, 13 November 2012, Denpasar.

Universitas Indonesia

69

Universitas Udayana pada tahun 1980, Cok Ngurah yang sejak tahun 1963 sudah aktif dalam Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) diangkat sebagai Ketua DPRD II Kabupaten Klungkung selama dua periode, yaitu pada tahun 1982– 1987 dan 1987–1992. Sebelum itu, Cok Ngurah sudah terdaftar sebagai pegawai negeri sipil sebagai instruktur pertanian di Perluasan Lapangan Kerja Produktif Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebagai salah satu putra dari Cokorda Agung, Punggawa Kota Klungkung yang juga menjadi keturunan langsung Ida I Dewa Agung Jambe, Cok Ngurah sangat membanggakan peran puri di Klungkung ketika melawan pasukan Belanda sebelum Perang Puputan 1908. Peran budaya puri di Klungkung pada masa prakolonialisme juga menjadi bagian vital yang dikedepankan Cok Ngurah sebagai modal historis utama puri dalam menjalin relasi dengan masyarakat. Cok Ngurah juga menyanggah pendapat bahwa Dewa Agung Oka Geg, Zelfbestuurder Klungkung di masa pemerintahan kolonial, cenderung pro-Belanda.158 Dalam perspektif Cok Ngurah, peranan puri di masa pemerintahannya berpegang teguh pada ajaran agama Hindu, khususnya filosofi Tri Kaya Parisudha, yang terdiri dari Kayika (perbuatan), Wacika (ucapan), dan Manacika (pikiran). Hal ini ditekankan dalam rangka menyejahterakan rakyat secara lahir dan batin, oleh karena peranan puri masih mencakup tataran adat dan spiritual, di samping ekonomi dan politik. Korelasi antara peranan puri di masa lalu, khususnya sebagai pusat kebudayaan dan agama Hindu di Bali, menjadikan akseptabilitas puri bagi masyarakat masih tetap terjaga pada masa itu. Peran ganda yang dijalankan oleh Cok Ngurah sebagai anggota keluarga puri sekaligus pejabat formal pemerintahan Kabupaten Klungkung terutama ditujukan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Cok Ngurah tetap menjaga integritas sebagai warga puri agar nama puri di Klungkung tidak tercemar oleh 158

Menurut Cok Ngurah, Dewa Agung Oka Geg adalah pemimpin yang netral dan bertindak atas nama rakyat. Sikapnya yang cenderung berpihak kepada Belanda didasarkan atas prinsip cinta damai yang dikedepankan Dewa Agung Oka Geg agar tidak terjadi pertempuran darah yang dahsyat di Kabupaten Klungkung. Cok Ngurah juga menilai bahwa dua putra Dewa Agung Oka Geg yang mendukung kemerdekaan Indonesia harus diperhitungkan sebagai wujud kenetralan Dewa Agung Oka Geg, meskipun Cok Ngurah tidak menyangkal bahwa relasi Dewa Agung Oka Geg dengan kedua putranya yang turut serta dalam perjuangan kemerdekaan mengalami konflik. Wawancara dengan Cok Ngurah, 16 November 2012, Klungkung.

Universitas Indonesia

70

perbuatan buruk yang ia lakukan. Oleh karena itu, integritas dijalankan dengan menjalankan misi politik puri, khususnya Raja Klungkung, sebagai pemimpin yang ada di dalam setiap sendi kehidupan masyarakat sebagai pengayom. Cok Ngurah juga pernah menjabat sebagai Klian Dadia Puri Agung Klungkung yang diangkat per lima tahun sekali. Keterpilihan Cok Ngurah sebagai Bupati Klungkung pada tahun 1998 didasarkan pada UU No.5 Tahun 1974, yang tidak menjadikan jabatan Wakil Bupati sebagai jabatan yang harus dimiliki. Setelah kejatuhan rezim Orde Baru dan diperkenalkan UU No. 22 Tahun 1999, Cok Ngurah menawarkan posisi tersebut kepada DPRD yang dikuasai oleh PDIP. Respon awal DPRD yang meminta pemilihan ulang menjadikan Cok Ngurah mengancam akan menarik kembali keinginan untuk membentuk jabatan wakil bupati, oleh karena UU No. 22 Tahun 1999 yang masih belum diimplementasikan. Setelah melalui masa negosiasi dengan DPRD, I Gede Dewa Sena terpilih sebagai Wakil Bupati Klungkung hingga tahun 2003 mendampingi Cok Ngurah.159 Selama menjabat sebagai Bupati Klungkung, Cok Ngurah menekankan prinsip analisis matriks SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) dalam menjalin relasi dengan politisi lokal Klungkung, khususnya DPRD. Cok Ngurah mengakui bahwa selama menjabat sebagai Bupati Klungkung, terjadi perubahan relasi oleh karena kepentingan yang tinggi di antara relasi yang dimiliki. Akan tetapi, Cok Ngurah tetap menilai keterpilihannya sebagai Bupati Klungkung didasarkan pada prinsip ngayah atau suka-rela dalam membangun masyarakat Klungkung menjadi lebih baik, yang tidak lagi terikat pada kepentingan partai politik dan pendukungnya. Salah satu tugas utama yang dilakukan adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Klungkung melalui reformasi birokrasi. Upaya reformasi birokrasi yang dikedepankan oleh Cok Ngurah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalam birokrasi. Hal ini dicapai melalui pengetatan disiplin pegawai negeri sipil dengan pemberlakukan apel pagi pada pukul 7.30 dan apel sore pada pukul 15.15 secara rutin pada hari kerja. Reformasi birokrasi ini menjadi karakteristik umum yang masih ditemukan 159

Wawancara dengan Cok Ngurah, ibid.

Universitas Indonesia

71

di beberapa tempat hingga masa kini, meskipun Cok Ngurah menilai birokrasi Kabupaten Klungkung di masa pemerintahan I Wayan Candra menjadi jauh lebih tidak disiplin dibanding masa jabatannya.160 Menurut Cok Ngurah, Kabupaten Klungkung memiliki infrastruktur yang sangat terbelakang ketika ia menjabat sebagai bupati. Pembangunan fisik yang minim tersebut diakibatkan birokrasi yang tidak profesional, sehingga berhubungan dengan program pendisiplinan birokrasi yang telah dijabarkan sebelumnya. Pada masa pemerintahan Cok Ngurah, rakyat miskin memiliki kendala dalam pasokan air, ketersediaan jalan, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dan puskesmas pembantu, sehingga mendorong masyarakat desa untuk melakukan urbanisasi ke wilayah kota. Untuk mencegah mobilisasi masyarakat desa ke kota tersebut, pembangunan fisik menjadi salah satu tugas utama yang digalakkan dalam rangka menyediakan infrastruktur yang memadai di Klungkung, khususnya perdesaan yang masih minim. Cok Ngurah juga memperkuat irigasi sawah primer agar tidak tersendat. Dalam hal ini, sistem subak yang menjadi warisan budaya Bali sangat membantu mendistribusikan air kepada petani. Konektivitas antara Klungkung daratan (Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan, dan Kecamatan Klungkung) dengan Kecamatan Nusa Penida, sebuah kecamatan di luar Pulau Bali yang terdiri dari Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, dan Pulau Nusa Ceningan juga menjadi perhatian utama Cok Ngurah sebagai bupati. Ia mengajukan permohonan bantuan berupa kapal penyeberangan kepada Gubernur Bali pada masa itu, I Dewa Beratha, agar konektivitas masyarakat dapat menjadi semakin lebih mudah. Selain itu, Cok Ngurah juga merencanakan pembangunan dermaga demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kecamatan Nusa Penida yang terhalang oleh minimnya akses menuju daerah tersebut. Pada akhir masa jabatannya, Cok Ngurah pernah berupaya untuk kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Klungkung periode 2003–2008. Cok Ngurah pernah mengajukan permohonan untuk diusung PDIP sebagai calon bupati periode 2003–2008, namun permohonan tersebut ditolak oleh DPD PDIP. Di 160

Wawancara dengan Cok Ngurah, ibid.

Universitas Indonesia

72

tengah sensitivitas stigma Golkar dan Orde Baru pada masa itu, pencalonan Cok Ngurah yang notabene merupakan pengurus Golkar sejak tahun 1982 dianggap dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap PDIP.161 Akan tetapi, fakta ini mendapat bantahan dari Cok Ngurah. Ia menyatakan bahwa pernah ada rencana untuk mendaftarkan diri sebagai anggota nonkader PDIP, namun tidak memungkinkan karena pengabdian dan loyalitasnya pada Partai Golkar sangat bulat karena baik atau buruk kinerja partai ditentukan melalui kapabilitas dari pengurus partai tersebut.162 Pada akhirnya, Cok Ngurah tidak ikut dalam bursa Pemilukada 2003 dan memilih pensiun sebagai pegawai negeri sipil pada tahun 2004. Periode setelah pensiunnya Cok Ngurah tersebut kemudian menjadi titik awal masuknya tokoh nonpuri dalam pemerintahan di Kabupaten Klungkung di bawah I Wayan Candra dan wakilnya, Ngakan Putu Bawa yang memenangkan Pemilukada 2003. Cok Ngurah berpendapat bahwa hadirnya tokoh nonpuri dalam pemerintahan lokal di Kabupaten Klungkung menjadi bukti dari demokrasi yang berjalan di Indonesia. Perbedaan antara tokoh puri dan nonpuri pada dasarnya tidak lagi ditemukan dalam pemerintahan yang ada pada masa kini. Cok Ngurah juga mengakui bahwa jika terdapat tokoh nonpuri yang mampu menyejahterakan kehidupan masyarakat Klungkung, tentu sudah sepatutnya tokoh tersebut diusung sebagai pemimpin yang sudah pasti akan mendapat dukungan dari anggota keluarga puri. Hanya saja yang terjadi pada masa pemerintahan I Wayan Candra dalam perspektif Cok Ngurah adalah hal yang berkebalikan dari idealisme tersebut, sehingga tidak mengherankan jika Cok Ngurah mendukung I Ketut Kinog, akademisi yang juga merupakan tokoh nonpuri, untuk menggantikan I Wayan Candra pada Pemilukada 2008.

161

Wawancara dengan I Dewa Made Widiasa Nida, 14 November 2012, Klungkung. Salah satu kutipan dari berita yang disajikan oleh Bali Post berikut ini dapat menjadi bukti kuat bahwa Cok Ngurah pernah ada upaya lebih jauh untuk dicalonkan oleh PDIP, "... saya tidak mau dicap plintat-plintut. Tidak diterima di PDI-P, lalu berpindah ke fraksi lain. Sikap mendua seperti itu bukan pribadi Cokorda Gede Ngurah." Bali Post, “Cok. Ngurah Mundur dari Pilkada Klungkung” (http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/10/28/b3.htm), diakses pada 9 Januari 2013, 10.36 WIB. 162

Universitas Indonesia

73

3.2

Peran Politik Tokoh Puri Klungkung (2003–2008) Mundurnya Cok Ngurah dalam bursa Pemilukada 2003 pada dasarnya

tidak menjadikan puri kehilangan tokoh untuk diajukan sebagai calon bupati. Tokoh Puri Agung Klungkung, Cokorda Bagus Oka yang merupakan dosen ilmu matematika komputasi di Universitas Udayana pernah dicalonkan sebagai bupati Klungkung oleh PDIP pada saat Pemilukada 2003. Cokorda Bagus Oka adalah putra dari Cokorda Anom Putra, bupati Klungkung terlama yang menjabat di wilayah tersebut. Latar belakang puri dan keturunan langsung Cokorda Anom Putra yang inheren pada Cokorda Bagus Oka ternyata tidak mampu menjadikannya berhasil dicalonkan oleh PDIP yang lebih cenderung memilih tokoh nonpuri, I Wayan Candra, sebagai bupati. Cokorda Bagus Oka lahir pada 26 November 1954 di Klungkung. Ia termasuk sebagai tokoh puri yang mengenyam pendidikan sangat tinggi. Gelar sarjana ilmu matematika diperoleh oleh Cokorda Bagus Oka di Institut Teknologi Bandung (ITB). Setelah lulus, ia mengabdi di dunia pendidikan sebagai dosen di Universitas Udayana pada tahun 1986 hingga menerima beasiswa untuk program magister ilmu matematika pada tahun 1990 di salah satu universitas di Sydney, Australia. Cokorda Bagus Oka kemudian melanjutkan studinya ke jenjang doktoral di universitas yang sama hingga lulus pada tahun 1996. Setelah mendapatkan gelar doktor ilmu matematika, ia kembali ke Klungkung pada tahun 1996, namun tidak lama setelah itu ia melakukan riset pada tahun 1997 hingga 1998 yang membuatnya sering berpindah tempat dari Klungkung dan Sydney dalam kurun waktu tersebut. Setelah riset yang dilakukan sudah rampung, Cokorda Bagus Oka kembali ke Klungkung untuk mengajar lagi di Universitas Udayana. Sebagai salah satu anggota keluarga puri, Cokorda Bagus Oka mengakui bahwa ia tidak terlalu banyak melakukan kegiatan sosial langsung kepada masyarakat. Ia lebih aktif sebagai pengurus pura dan budayawan lokal setempat. Menjadi pengurus pura merupakan tugas yang dilanjutkan oleh Cokorda Bagus Oka dari ayahnya. Pura yang diurus oleh Cokorda Bagus Oka adalah Pura Dalem Agung, Pura Penataran Agung, dan Pura Tirta Sigening. Selain itu, Cokorda Bagus Oka juga memiliki lembaga swadaya masyarakat (LSM), Hanacaraka,

Universitas Indonesia

74

yang merupakan singkatan dari Wahana Cipta Warisan Kebudayaan. LSM tersebut didirikan pada tahun 2011 sebagai respon terhadap keluhan para kenalan Cokorda

Bagus

Oka.

Mereka

melihat

Klungkung

yang

pada

masa

prakolonialisme sebagai pusat budaya Bali mulai mengalami kemerosotan tajam dalam apresiasi seni dan budaya, sehingga Cokorda Bagus Oka tergerak untuk membentuk sebuah wadah yang diperuntukkan pelestarian seni dan budaya. Cokorda Bagus Oka mengumpulkan orang-orang yang memiliki pemahaman terhadap seni dan budaya dengan menggelar kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan seni dan budaya Klungkung. Hanya saja kiprah Hanacaraka tidak terlalu banyak oleh karena keterbatasan dana yang dihadapi, terlebih seluruh kegiatan yang dilakukan menggunakan logistik pribadi masing-masing anggota. Pencalonan Cokorda Bagus Oka sebagai bupati pada Pemilukada 2003 lebih didasarkan pada relasi Cokorda Bagus Oka dengan PDIP yang sangat dekat. Relasi tersebut mulai terbangun setelah ayahnya, Cokorda Anom Putra mulai mendekati PDI menjelang akhir runtuhnya rezim Orde Baru. Cokorda Bagus Oka juga mememiliki kedekatan dengan Megawati Sukarnoputri, khususnya ketika Cokorda Bagus Oka mendukung Megawati pada saat PDI terpecah menjadi dua kubu–PDI Suryadi dan PDI Mega–menjelang runtuhnya rezim Orde Baru. Akan tetapi, Cokorda Bagus Oka secara pribadi belum pernah aktif dalam dunia politik oleh karena kesibukannya dalam dunia pendidikan. Tawaran sebagai bupati Klungkung dalam Pemilukada 2003 atas dukungan dari teman-teman ia di PDIP langsung diterima. Cokorda Bagus Oka dipasangkan pada Anak Agung Gede Bagus, Ketua DPC PDIP Kabupaten Klungkung pada saat itu.163 Pemilukada 2003 digelar pada 19 November 2003. Pasangan Cokorda Bagus Oka-Anak Agung Gede Bagus hanya memperoleh tujuh suara dari total 25 suara yang dimiliki DPRD Klungkung. Pasangan I Wayan Candra–Ngakan Putu 163

Pasangan Cokorda Bagus Oka-Anak Agung Gede Bagus memiliki daya tarik sebagai pasangan yang berasal dari kalangan puri yang ditujukan untuk menghadapi lawan dari nonpuri dan Jabawangsa, pasangan I Wayan Candra–Ngakan Putu Bawa, di tengah latar belakang historis Kabupaten Klungkung yang belum pernah dipimpin dari kalangan Jabawangsa. Sebelumnya, Anak Agung Gede Bagus sudah akan dipaketkan dengan I Wayan Candra yang sudah masuk dalam rekomendasi calon bupati dari PDIP. Akan tetapi, di tengah perjalanan Anak Agung Gede Bagus memutuskan untuk berada satu paket dengan Cokorda Bagus Oka ketimbang I Wayan Candra. Wawancara dengan I Wayan Candra, 1 Desember 2012, Jakarta.

Universitas Indonesia

75

Bawa mendapatkan 18 suara dan menjadi pemenang Pemilukada 2003. Kemenangan pasangan I Wayan Candra–Ngakan Putu Bawa tersebut menjadi titik awal pemerintahan Kabupaten Klungkung yang tidak lagi dipimpin oleh kalangan puri di wilayah tersebut. Cokorda Bagus Oka mengakui bahwa kemenangan I Wayan Candra didasarkan pada kemampuan pasangan I Wayan Candra–Ngakan Putu Bawa dalam koordinasi yang jauh lebih baik, terlebih dalam hal strategi dan logistik. Salah satu strategi pasangan I Wayan Candra–Ngakan Puru Bawa untuk mengalahkan pasangan Cokorda Bagus Oka-Anak Agung Gede Bagus adalah karantina yang dilakukan oleh PDIP. Pasangan Cokorda Bagus Oka-Anak Agung Gede Bagus diminta untuk mengikuti suatu pertemuan di salah satu hotel bersama Anak Agung Gede Bagus. Ketika pasangan Cokorda Bagus Oka-Anak Agung Gede Bagus berada di hotel yang dimaksud, tidak ada seorang pun yang hadir di sana. Di lain pihak, pasangan I Wayan Candra–Ngakan Putu Bawa juga mengadakan pertemuan di salah satu hotel di Candidasa, Kabupaten Karangasem. Di dalam pertemuan tersebut, seluruh anggota DPC PDIP Kabupaten Klungkung hadir untuk mengikuti pertemuan dalam rangka memberi dukungan. Cokorda Bagus Oka menilai tindakan tersebut sebagai upaya karantina pasangan Cokorda Bagus Oka-Anak Agung Gede Bagus yang menjadikan pasangan tersebut kehilangan dukungan dalam Pemilukada 2003. Meskipun Cokorda Bagus Oka menilai tindakan karantina sebagai bentuk pelanggaran, ia tidak menuntut pemilihan ulang dan cenderug menerima kemenangan pasangan I Wayan Candra–Ngakan Putu Bawa sebagai Bupati dan Wakil Bupati Klungkung periode 2003–2008 yang sah. Hal ini didasarkan pada idealisme Cokorda Bagus Oka yang menginginkan agar citra PDIP tidak tercemar dan memuluskan jalan PDIP untuk memiliki pemimpin di Kabupaten Klungkung untuk pertama kalinya pada masa pasca-Orde Baru. Secara personal, Cokorda Bagus Oka menilai baik tokoh puri maupun nonpuri sama-sama memiliki hak untuk maju dalam pemilukada, sehingga tidak perlu lagi membagi kandidat dalam dikotomi puri dan nonpuri. Kemenangan I Wayan Candra dalam Pemilukada 2003 harus dilihat dalam perspektif politik yang lebih dewasa, ketimbang faktor-faktor parokial yang bersifat tradisional. Menurut Cokorda

Universitas Indonesia

76

Bagus Oka, jika ia ingin memperpanjang permasalahan dengan meminta pemilihan ulang, maka Pemilukada 2003 kemungkinan besar akan ditunda hingga tahun 2004 yang tentunya menyita waktu cukup lama. Terpilihnya pasangan I Wayan Candra–Ngakan Putu Bawa yang merupakan tokoh nonpuri dan Jabawangsa tidak menjadikan Cokorda Bagus Oka kecewa. Menurut Cokorda Bagus Oka, puri tidak perlu kecewa atas kegagalan untuk memperoleh kedudukan di dalam pemerintahan formal oleh karena puri tidak lagi berpolitik secara praktis. Tokoh puri yang terpilih secara berkelanjutan sejak kemerdekaan Indonesia hingga kemenangan I Wayan Candra dapat dipercaya untuk memimpin oleh karena faktor historis dan jaringan yang kuat. Tokoh puri tentunya memiliki jaringan yang luas oleh karena peran budaya yang masih dimainkan oleh puri hingga saat ini, yang secara langsung berimplikasi pada pembentukan opini publik terhadap tokoh puri untuk turut serta dalam politik praktis. Dalam kasus Pemilukada 2003, Cokorda Bagus Oka menilai bahwa jaringan dan kekuatan finansial yang dimiliki olehnya tidak sekuat yang dimiliki oleh I Wayan Candra, sehingga membentuk opini anggota DPRD yang lebih condong memilih I Wayan Candra ketimbang dirinya. Selain Cokorda Bagus Oka, terdapat tokoh puri dari Puri Agung Saraswati yang juga memiliki keinginan untuk turut serta dalam politik praktis namun gagal, yaitu Cokorda Raka Putra. Ia pertama kali memiliki keinginan untuk aktif dalam politik praktis tercatat dalam keikutsertaannya dalam Pemilukada 2003 melalui PDIP, meskipun gagal dicalonkan oleh dalam Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) PDIP. Lahir pada 12 Agustus 1952 di Klungkung, Cokorda Raka Putra menjadi salah satu tokoh puri di Klungkung yang memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang baik. Cokorda Raka Putra menekuni pendidikan tinggi dengan disiplin ilmu kedokteran yang dipelajarinya di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan lulus pada tahun 1979. Cokorda Raka Putra terus mendalami dunia kedokteran, khususnya setelah ia mengambil kuliah spesialis I mengenai penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Univeritas Airlangga dan lulus pada tahun 1987. Tidak cukup sebagai ahli penyakit dalam, Cokorda Raka Putra memutuskan untuk mengambil spesialis II mengenai penyakit reumatik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan

Universitas Indonesia

77

lulus pada tahun 1994. Cokorda Raka Putra menyempurnakan latar belakang pendidikannya dengan menempuh program doktoral di Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga yang dimulainya sejak tahun 1997. Latar belakang pendidikan Cokorda Raka Putra yang baik berimplikasi pada keikutsertaannya dalam bakti di ranah pendidikan sebagai Lektor Kepala Madya di Universitas Udayana dengan nama dan gelar lengkap Prof. Dr. Cokorda Raka Putra, SpPD-KR. Cokorda Raka Putra mulai aktif mengajar di Universitas Udayana sejak tahun 1987 hingga saat ini sebagai Kepala Divisi Alergi-Rematologi, Staf Medis Fungsional (SMF) Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Rumah Sakit Sanglah di Denpasar. Cokorda Raka Putra juga masih menjabat sebagai anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sejak tahun 1999, dosen luar biasa Akademi Keperawatan Kota Denpasar sejak tahun 1991, Kepala Bagian SMF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Udayana dan RSUP Denpasar sejak tahun 2011. Cokorda Raka Putra merupakan putra ke-11 dari 14 putra yang menjadi keturunan langsung dari Raja Klungkung terakhir, Dewa Agung Oka Geg dengan Permaisuri Jero Ketut Gambir. Secara sederhana, silsilah 14 putra Dewa Agung Oka Geg dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 3.1 Daftar Para Putra Dewa Agung Oka Geg No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nama Basis Wilayah Cokorda Mayun Putra Desa Besang Kangin Banjar Galiran Cokorda Anom Putra Cokorda Bagus Putra Desa Kemoning Cokorda Made Putra Banjar Pekandelan Kelod Cokorda Rai Desa Budaga Cokorda Alit Putra Banjar Pekandelan Kelod Desa Besang Kangin Cokorda Gede Agung Cokorda Made Putra Banjar Pekandelan Kelod Cokorda Made Putra (Karang) Banjar Pekandelan Kelod Cokorda Gede Agung Smara 10 Desa Besang Kangin Putra (Ida Dalem Smara Putra) 11 Cokorda Raka Putra Banjar Pekandelan Kelod 12 Cokorda Alit Putra Banjar Kamasan 13 Cokorda Mayun Putra Banjar Pekandelan Kelod 14 Cokorda Ngurah Putra Banjar Pekandelan Kelod Catatan: Nama yang dicetak tebal merupakan tokoh yang pernah menjabat sebagai bupati Klungkung. Sumber: Wawancara dengan Ida Dalem Smara Putra, 7 November 2012, Klungkung.

Universitas Indonesia

78

Ia menikahi seorang perempuan dari kalangan Triwangsa yang bernama I Gusti Agung Ayu Dewi Sribhudami Saraswati yang merupakan putri dari I Gusti Agung Putu Oka Pande Nyoman Sridani. Dari pernikahan tersebut Cokorda Raka Putra dikaruniai tiga putra, yaitu Cokorda Agung Yavatrisna Vidyaputra yang mendalami pendidikan spesialis bedah tulang, Cokorda Ngurah Prasanta Adityaputra, dan Cokorda Agung Purnama Awistaputra. Istri dari Cokorda Raka Putra menjadi salah satu pengusaha songket Bali di kawasan Kuta, Kabupaten Badung. Ketiga putra dari Cokorda Raka Putra menekuni disiplin ilmu yang sama dengan Cokorda Raka Putra di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Ia melihat keluarga puri yang aktif dalam berpolitik sebagai hal lazim yang sudah menjadi tugas sejak masa prakolonialisme hingga integrasi Klungkung sebagai wilayah NKRI. Politik menjadi bagian dari hidup sehari-hari bagi tokoh puri yang menjalankan fungsi sebagai pengayom masyarakat, selain peranan penting dalam budaya, agama, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Meskipun puri memainkan peranan politik secara informal, namun secara umum tugas yang dilaksanakan oleh puri pada dasarnya sama dengan tugas pejabat birokrasi formal, yaitu menyejahterakan kehidupan masyarakat yang diayominya berdasarkan keyakinan kuat terhadap legitimasi kultural atas peranan sekala dan niskala. 164 Tugas sekala yang dijalankan oleh Cokorda Raka Putra kepada masyarakat adalah menyediakan air suci jika diminta oleh masyarakat, sedangkan tugas niskala yang dijalankan adalah membunyikan pejenengan atau kentongan suci di puri jika terjadi keadaan yang tidak baik. Oleh karena faktor tersebut, Cokorda Raka Putra menilai bahwa akan lebih sempurna jika tokoh puri turut serta dalam pemerintahan formal agar menyelaraskan peranan formal dan informal puri.

164

Istilah sekala dan niskala mengacu pada keyakinan masyarakat Bali terhadap segala sesuatu yang terlihat dan yang tidak terlihat yang bersifat sakral dan suci. Peranan sekala dapat dilihat dari segala sesuatu berwujud yang bersumber dari orang-orang tertentu, seperti pedanda atau tokoh puri, seperti keris, air suci dan sebagainya. Peranan niskala dapat dilihat dari segala sesuatu tidak berwujud yang juga bersumber dari orang-orang tertentu tersebut, seperti leyak (ilmu sihir) dan pejenengan (kentongan suci) yang berada di puri dan digunakan untuk menyelesaikan masalah tanpa memiliki wujud fisik. Lihat Fred B. Eiseman, Bali: Sekala and Niskala : Essays on Religion, Ritual, and Art (Singapore: Tuttle Publishing, 1990), hlm. 51–62, 127–134, dan 161– 171.

Universitas Indonesia

79

Sebagai salah satu tokoh puri di Klungkung, Cokorda Raka Putra menekankan bahwa tidak terlibatnya puri dalam politik formal tidak menandakan bahwa puri kehilangan peranan penting. Puri dalam perspektif Cokorda Raka Putra tidak perlu terlalu ambisius untuk masuk dalam politik praktis, karena setidaknya dalam ranah informal puri telah memainkan peranan yang sama dengan pemerintah. Hal menarik lain adalah puri tidak mengkotak-kotakan anggota keluarga puri yang berafiliasi pada partai politik atau ideologi tertentu, karena di dalam filosofi puri, seluruh anggota keluarga puri adalah satu identitas yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini menjadikan Ida Dalem Smara Putra selaku Penglisir Puri Agung Klungkung memperkenankan seluruh anggota keluarga puri untuk masuk ke dalam semua partai politik yang ada dan bersaing satu sama lain secara kompetitif. Ide ini pada dasarnya berseberangan dengan kehendak Cokorda Raka Putra yang menginginkan agar puri memfokuskan satu sosok untuk dimajukan dalam politik formal. Akan tetapi, oleh karena kedudukan Cokorda Raka Putra sebagai pengabih Ida Dalem Smara Putra adalah subordinat, hal tersebut tidak dapat direalisasikan dalam keluarga besar puri hingga saat ini.165 Dalam menelusuri peran kultural yang dilakukan oleh Cokorda Raka Putra, khususnya di wilayah Kabupaten Klungkung, ia mengakui bahwa relasinya dengan masyarakat Kabupaten Klungkung sudah sangat erat. Relasi tersebut didapatkan dari pekerjaan informal yang selama ini sudah dilaksanakan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menilai secara personal mengenai puri beserta tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Puri di Klungkung cukup sering menerima masyarakat, khususnya petani, yang berasal dari berbagai wilayah baik di Klungkung daratan maupun Kecamatan Nusa Penida. Para petani tersebut datang ke puri ketika memasuki masa paceklik atau kekurangan pangan

165

Pengabih adalah jabatan sebagai pembantu utama penglisir puri. Cokorda Raka Putra dimandatkan sebagai pengabih untuk urusan pawongan, atau kemasyarakatan. Hal ini yang menjadikan Cokorda Raka Putra menjadi dekat dengan rakyat, khususnya golongan tua yang masih konservatif terhadap budaya Bali. Wawancara dengan Cokorda Raka Putra, 13 November 2012, Denpasar.

Universitas Indonesia

80

untuk marek atau menjadi pelayan di puri tanpa digaji. 166 Setelah memasuki musim penghujan, sekelompok petani tersebut kebanyakan kembali ke Kecamatan Nusa Penida untuk melakukan kegiatan rutin sebagai petani di sana. Hal tersebut menurut Cokorda Raka Putra menjadi alasan utama puri dikenal baik dan memiliki relasi yang sangat dekat dengan masyarakat di Nusa Penida.167 Dalam hal upacara adat, relasi puri dengan masyarakat yang erat dapat dibuktikan melalui kedatangan masyarakat ke Puri Agung Klungkung untuk ngayah atau kerja bakti secara suka-rela. Salah satu bentuk ngayah oleh masyarakat yang paling berkesan bagi Cokorda Raka Putra adalah ketika upacara pawiwahan (pernikahan) putra sulung Cokorda Raka Putra. Cokorda Raka Putra didatangi grup gong dari berbagai sekaa sebanyak empat kelompok yang menawarkan jasa untuk ngayah dalam upacara. Meskipun sudah memiliki preferensi terhadap salah satu grup musik, pada akhirnya semua dari kelompok yang menawarkan jasa untuk ngayah dalam upacara pernikahan tersebut dipersilakan untuk pentas. Kesibukan Cokorda Raka Putra sebagai akademisi dan dokter tidak mengganggu tugas kultural sebagai pengabih di bidang pawongan. Cokorda Raka Putra ditugaskan menjadi Klian Tim Babad Dalem dan Klian Tim Pembangunan Pura Besakih. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa memperoleh uang, namun bagian dari tugas sebagai tokoh puri. Babad Dalem merupakan buku sejarah Puri Agung Klungkung yang mengkisahkan kedatangan leluhur Cokorda Raka Putra dari Pulau Jawa. Penelitian Babad Dalem tersebut ditujukan agar generasi muda memahami sejarah serta tugas dari puri bagi segenap warga puri dan masyarakat luas yang menurut Cokorda Raka Putra masih memiliki pemahaman cukup rendah terhadap puri.168

166

Salah satu tokoh di Klungkung yang berasal dari Kecamatan Nusa Penida dan pernah marek di puri adalah I Nyoman Suwirta, Manajer Koperasi Sri Nadi, pada tahun 1984-1989. Wawancara dengan I Nyoman Suwirta, 12 November 2012, Klungkung. 167 Bertolak belakang dengan pernyataan Cokorda Raka Putra, I Nyoman Suwirta yang pernah marek di Puri Agung Klungkung pada tahun 1984-1989 menunjukkan sikap antipati terhadap puri oleh karena kondisi kehidupan yang sulit dan watak dari keluarga puri yang tidak menyenangkan. Wawancara dengan I Nyoman Suwirta, ibid. 168 Babad Dalem tersebut akan diluncurkan pada Juli 2013, bersamaan dengan pembangunan Pura Besakih. Wawancara dengan Cokorda Raka Putra, 13 November 2012, Denpasar.

Universitas Indonesia

81

Secara umum, puri di Klungkung memiliki komposisi yang relatif minoritas dalam keanggotaan di DPRD, meskipun jabatan ketua DPRD masih dipegang oleh kalangan puri, yaitu Anak Agung Gede Bagus. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan fokus tokoh puri untuk memperebutkan jabatan eksekutif ketimbang turut serta sebagai legislator lokal. Setelah Pemilu 2004 berhasil menyaring 24 anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang akan berdinas untuk periode 2004–2009, tercatat hanya terdapat tiga anggota dewan yang merupakan tokoh puri. Ketiga anggota dewan tersebut juga bagian dari enam anggota dewan yang merupakan tokoh Triwangsa di DPRD Kabupaten Klungkung, sedangkan 18 anggota dewan lainnya merupakan tokoh baik yang berasal dari kalangan Jabawangsa maupun nonelite Bali lain, seperti Pasek, Pande, Arya, dan sebagainya. Tokoh puri yang ada di dalam DPRD ini merupakan tokoh puri minor yang belum pernah turut serta dalam bursa pemilukada. Peranan kultural tokoh puri tersebut juga relatif lebih tidak terlihat ketimbang tokoh puri yang ikut serta dalam bursa pemilukada, terbukti dari struktur kepengurusan Puri Agung Klungkung dan pura-pura sekitar yang dikuasai oleh tokoh puri nonlegislator, seperti Cokorda Bagus Oka dan Cokorda Raka Putra. Untuk nama lengkap anggota DPRD Kabupaten Klungkung periode 2004–2009 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Daftar Anggota DPRD Kabupaten Klungkung (2004–2009) No

Nama

Partai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Made Landra Haryawan I Ketut Ariyasa I Ketut Rai I Komang Suantara I Nyoman Puter I Putu Alit I Komang Karnawan I Wayan Tista I Ketut Kuasa Anak Agung Gede Bagus Anak Agung Gede Anom I Gede Darsana Sang Nyoman Putrayasa Ngakan Nyoman Kencana

PNI-M PNI-M PNI-M PNBK PNBK PKPB PKPB PKPB PKPB PDIP PDIP PDIP PDIP PDIP

Daerah Pemilihan (Kecamatan) Klungkung Banjarangkan Nusa Penida Klungkung Nusa Penida Klungkung Banjarangkan Dawan Nusa Penida Klungkung Klungkung Klungkung Banjarangkan Banjarangkan

Keterangan

Triwangsa (Puri) Triwangsa (Puri) Triwangsa Triwangsa

Universitas Indonesia

82

15 I Komang Urip PDIP Dawan 16 I Nengah Sujana PDIP Dawan 17 I Gede Pudita PDIP Nusa Penida 18 I Made Kasta PDIP Nusa Penida 19 I Nyoman Ginada PDIP Nusa Penida 20 I Dewa Made Widiasa Nida PG Klungkung Triwangsa 21 I Wayan Parna PG Klungkung 22 I Ketut Sudiara PG Banjarangkan 23 Anak Agung Anom Sarjana PG Dawan Triwangsa (Puri) 24 I Gede Gita Gunawa PG Nusa Penida Catatan: PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), PG (Partai Golkar), PNBK (Partai Nasional Banteng Kemerdekaan), PKPB (Partai Karya Perduli Bangsa), PNI-M (Partai Nasional Indonesia Marhaenisme). Sumber: Keputusan Gubernur Bali Nomor 880/04-A/HK/2009 Tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.

3.3

Peran Politik Tokoh Puri Klungkung (2008–2012) Setelah mengalami kegagalan di Pemilukada 2003, Cokorda Bagus Oka

secara pribadi menyatakan masih tertarik untuk turut serta dalam dunia politik. Setidaknya terdapat dua momen paling penting yang dicatat oleh Cokorda Bagus Oka tentang peranannya di dalam Pemilukada 2008, yaitu rekomendasi Megawati Sukarnoputri atas dirinya untuk mendampingi I Wayan Candra sebagai wakil bupati dan menjadi tim sukses pemenangan calon perseorangan dari puri, Cokorda Raka Putra, yang merupakan paman dari Cokorda Bagus Oka. Cokorda Bagus Oka tidak mendapatkan rekomendasi dari PDIP sebagai bupati, oleh karena posisi tersebut masih diberikan kepada Bupati Klungkung I Wayan Candra sebagai pertahana. Meskipun demikian, Cokorda Bagus Oka masih mendapat rekomendasi untuk ikut dalam pemilukada sebagai wakil bupati mendampingi I Wayan Candra yang ditolak olehnya. Penolakan atas tawaran dari Megawati Sukarnoputri untuk mendampingi I Wayan Candra sebagai wakil bupati didasarkan oleh perbedaan visi dan misi yang dimiliki Cokorda Bagus Oka dengan I Wayan Candra. Menurut Cokorda Bagus Oka, seorang wakil bupati harus dijadikan partner kerja yang baik dan konstruktif dalam pengambilan putusan. Cokorda Bagus Oka menilai sikap I Wayan Candra lebih dominan dalam pengambilan putusan yang dilihatnya pada kinerja Wakil Bupati Klungkung periode 2003–2008, Ngakan Putu Bawa. Hal ini bahkan ia lihat kembali terulang pada kinerja Wakil Bupati Klungkung periode

Universitas Indonesia

83

2008–2013, Cokorda Gede Agung. Kedua wakil bupati tersebut tidak memiliki inisiatif dalam pembangunan fisik, birokrasi, disiplin pegawai negeri, pengusutan pelanggaran peraturan daerah dan hal-hal penting lain. Hal krusial tersebut lebih banyak didominasi oleh Bupati I Wayan Candra, dan peranan wakil bupati hanya dianggap sebagai pengganti bupati ketika berhalangan hadir dalam acara. Hal tersebut menjadikan Cokorda Bagus Oka tidak ingin dipasangkan dengan I Wayan Candra, karena yakin terdapat banyak perbedaan visi dan misi di antara mereka. Akan tetapi, Cokorda Bagus Oka tidak melihat faktor nonpuri pada I Wayan Candra menjadi alasan penolakannya untuk dipasangkan dengan I Wayan Candra. Penolakan Cokorda Bagus Oka untuk dipasangkan sebagai wakil bupati disambut positif oleh Megawati Sukarnoputri yang kemudian meminta rekomendasi wakil bupati alternatif kepada Cokorda Bagus Oka. Akan tetapi, Cokorda Bagus Oka menilai hal tersebut merupakan urusan dari I Wayan Candra, meskipun Cokorda Bagus Oka pada akhirnya mengajukan beberapa nama kepada Megawati Sukarnoputri, seperti I Putu Tika Winawan, Anak Agung Gede Bagus, I Dewa Made Siangan, dan Cokorda Gede Agung. Terdapat kesepakatan dari keluarga besar puri agar warga puri tidak ada yang maju sebagai wakil bupati dalam pemilukada. Meskipun Cokorda Bagus Oka menolak untuk dipasangkan I Wayan Candra sebagai wakil bupati–yang menunjukkan adanya konsistensi terhadap hasil kesepakatan keluarga besar puri tersebut–namun Cokorda Raka Putra secara pribadi menolak hasil kesepakatan tersebut atas pertimbangan kepentingan pribadi masing-masing warga puri yang tidak dapat diintervensi oleh puri. Hal ini yang menjadikan Cokorda Bagus Oka tidak bermasalah jika Cokorda Gede Agung mendampingi I Wayan Candra sebagai wakil bupati, meskipun sebagian besar warga puri menentang hal tersebut. Selain tawaran yang diberikan oleh Megawati Sukarnoputri, Cokorda Bagus Oka juga mendapat tawaran untuk mendampingi calon perseorangan Cokorda Raka Putra sebagai wakil bupati. Cokorda Bagus Oka juga bersedia menerima tawaran dari Cokorda Raka Putra sebagai wakil bupati oleh karena kesamaan visi dan misi di antara mereka. Akan tetapi, menjelang Pemilukada 2008 Cokorda Raka Putra memilih I Ketut Gunaksa sebagai wakil bupati

Universitas Indonesia

84

mendampingi ia. Cokorda Bagus Oka tidak keberatan dengan keputusan Cokorda Raka Putra tersebut dan menjadi tim sukses untuk pemenangan pasangan Cokorda Raka Putra–I Ketut Gunaksa dalam pemilukada. Cokorda Bagus Oka mengeluarkan uang sebesar Rp 75 juta untuk mendukung pasangan Cokorda Raka Putra–I Ketut Gunaksa, salah satunya adalah menyumbang untuk pembuatan media kampanye berupa baju kaos. Setelah gagal dalam Rakercabsus PDIP sebagai calon bupati pada Pemilukada 2003 dan kembali pada aktivitas ia sebagai dokter dan tokoh puri, Cokorda Raka Putra kembali lagi ke dalam bursa Pemilukada 2008 yang digelar pada 25 Oktober 2008 sebagai kandidat perseorangan.169 Sebelum mengesahkan diri sebagai kandidat perseorangan, Cokorda Raka Putra sebenarnya sudah hampir dicalonkan oleh Partai Golkar. Dalam perjalanan waktu, Partai Golkar justru mencalonkan I Ketut Kinog dan Gede Bagus Darmayasa sebagai calon bupati dan wakil bupati oleh karena alasan yang tidak jelaskan secara rinci oleh Cokorda Raka Putra.170 I Ketut Kinog merupakan seorang guru besar Fakultas Teknik Universitas Udayana yang bukan berasal dari kalangan puri. Menurut I Wayan Candra, kiprah I Ketut Kinog dalam dunia politik masih terbilang baru dan hanya „latah‟ setelah ia sebagai kalangan nonpuri berhasil menjabat sebagai bupati pada periode 2003–2008.171 Uniknya, pengusungan paket I Ketut Kinog dengan Gede Bagus Darmayasa tidak didasarkan pada kedekatan kedua calon, karena Gede Bagus Darmayasa mengaku baru pertama kali mengenal sosok I Ketut Kinog pada saat pencalonan. Gede Bagus Darmayasa merupakan dokter yang memiliki kedekatan dengan pengurus DPP Partai Golkar, DPD Partai Golkar Provinsi Bali, dan DPP Partai Golkar Kabupaten Klungkung.172 169

Kandidat perseorangan diperkenankan untuk berpartisipasi dalam pemilukada melalui UU No. 12 Tahun 2008 yang diberlakukan sejak Mei 2008. 170 Menurut pemaparan Cok Ngurah, dirinya lebih memilih Cokorda Raka Putra ketimbang I Ketut Kinog. Hanya saja Cokorda Raka Putra yang memutuskan untuk membatalkan kontrak dengan Partai Golkar. Menurut Cokorda Raka Putra, beberapa sumber anonim yang terlibat dalam Pemilukada 2008 menyebutkan bahwa I Ketut Kinog memainkan politik uang yang sangat signifikan, baik di level masyarakat, khususnya Kecamatan Nusa Penida, dan mempengaruhi keputusan Partai Golkar. Wawancara dengan Cok Ngurah, 16 November 2012, Klungkung dan Cokorda Raka Putra, 13 November 2012, Denpasar. 171 Wawancara dengan I Wayan Candra, 1 Desember 2012, Jakarta. 172 Media Indonesia, “DR. DARMAYASA TERPILIH DAMPINGI KINOG” (http://www.mediaindonesia.com/webtorial/tanahair/?ar_id=OTEx), diakses pada 19 Februari 2013, pukul 13.32 WIB.

Universitas Indonesia

85

Perlu digarisbawahi bahwa pada periode ini telah diimplementasikan UU No. 32 Tahun 2004 dan disempurnakan melalui UU No. 12 Tahun 2008 yang memungkinkan adanya calon perseorangan dalam pemilukada langsung. Hal ini memberikan peluang bagi tokoh puri seperti Cokorda Raka Putra untuk maju dalam bursa Pemilukada 2008 melalui jalur perseorangan, di tengah partai politik yang mengusung calon mereka masing-masing. Sebagai salah satu tokoh pertama yang mencalonkan diri secara perseorangan, Cokorda Raka Putra menyatakan bahwa pada awalnya tidak memiliki pengetahuan mengenai persyaratan kandidat perseorangan dalam pemilukada yang disahkan pada bulan Mei 2008. Cokorda Raka Putra mengakui bahwa dirinya pertama kali mengetahui calon perseorangan dalam pemilukada setelah didatangi sekelompok simpatisan ia ketika sedang melakukan rapat di antara tokoh-tokoh puri. 173 Simpatisan tersebut mendesak Cokorda Raka Putra untuk ikut dalam bursa Pemilukada 2008 sebagai tokoh puri dari jalur perseorangan, yang kemudian disetujui oleh Cokorda Raka Putra dan tentunya keluarga besar puri. Pernyataan ini bertolak belakang dengan berita yang disajikan oleh Bali Post edisi cetak pada Senin, 12 Mei 2008 yang juga diposting di situs internet, yang memuat pernyataan Cokorda Raka Putra terkait UU Pemilu No. 12 Tahun 2008. Pernyataan yang dimuat dalam Bali Post antara lain sebagai berikut, “... Tokoh Puri Klungkung Cok. Raka Putra setuju, masyarakat harus bergerak karena secara yuridis UU memberikan peluang calon independen maju pada pilkada.” 174 Ditinjau dari kutipan berita tersebut, Cokorda Raka Putra tentu sudah mengikuti UU Pemilu No. 12 Tahun 2008 dan telah mempersiapkannya sebelum Pemilukada 2008 digelar pada 25 Oktober 2008. Cokorda Raka Putra hanya memiliki waktu sekitar tiga bulan dalam sosialisasi sebagai salah satu calon bupati yang turut serta dalam bursa Pemilukada 2008. Pada awalnya, Cokorda Raka Putra ingin berpasangan dengan 173

Rapat tersebut diadakan dua hari sebelum pengesahan Cokorda Raka Putra sebagai calon perseorangan dalam Pemilukada 2008. Tanggal pasti tidak disebutkan oleh Cokorda Raka Putra, namun ia menyatakan bahwa pengesahan tersebut hanya berjarak sekitar tiga bulan sebelum Pemilukada 2008. 174 Bali Post, “Dialog Dimotori LSM Sekoci Indoratu: Belum Tertutup, Peluang Calon Independen” (http://www.balipost.com/balipostcetak/2008/5/12/b20.htm), diakses pada 18 Desember 2012, pukul 15.24 WIB.

Universitas Indonesia

86

Cokorda Bagus Oka, hanya saja terdapat sedikit perbedaan sehingga Cokorda Raka Putra memutuskan untuk berpasangan dengan I Ketut Gunaksa, tokoh nonpuri. 175 Meskipun tidak menjadi pasangan yang mewakili Cokorda Raka Putra, Cokorda Bagus Oka masih turut serta sebagai tim sukses dari pasangan Cokorda Raka Putra–I Ketut Gunaksa. Salah satu tugas awal yang dilakukan adalah pengumpulan tanda tangan pernyataan dukungan kepada pasangan Cokorda Raka Putra–I Ketut Gunaksa dari seluruh masyarakat Klungkung di empat kecamatan yang ada, yaitu Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Dawan dan Kecamatan Nusa Penida. Menurut pemaparan Cokorda Raka Putra, tidak ada kendala dalam pengumpulan tanda tangan pernyataan dukungan dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan faktor puri yang sudah melekat dan dikenal oleh masyarakat luas terhadap sosok Cokorda Raka Putra di Kabupaten Klungkung.176 Pada akhirnya, Cokorda Raka Putra berhasil mengumpulkan pernyataan dukungan sebanyak 14.498 tanda tangan sah, dari 18.515 tanda tangan yang diperoleh.177 Dukungan dan antusiasme masyarakat dalam mendukung Cokorda Raka Putra menjadikan anggaran kampanye pasangan Cokorda Raka Putra–I Ketut Gunaksa tercatat paling rendah di antara kandidat lain dalam Pemilukada 2008. Cokorda Raka Putra mengeluarkan total biaya sebesar Rp 120 juta, sedangkan I Ketut Gunaksa mengeluarkan total biaya sebesar Rp 30 juta, sehingga total dana kampanye yang dikeluarkan pasangan Cokorda Raka Putra–I Ketut Gunaksa hanya sebesar Rp 150 juta. Mengenai penggunaan anggaran kampanye tersebut, Cokorda Raka Putra menjawab:

175

Wawancara dengan Cokorda Bagus Oka, 16 November 2012, Klungkung. Menurut Cokorda Raka Putra, antusiasme masyarakat dalam mendukungnya bahkan ada yang terkesan berlebihan, seperti pengumpulan sekitar 200 tanda tangan oleh salah satu simpatisan tanpa menggunakan formulir resmi dari KPU, yang pada akhirnya tidak dapat dihitung sebagai dukungan resmi oleh KPU. Wawancara dengan Cokorda Raka Putra, 13 November 2012, Denpasar. 177 Perolehan tanda tangan pasangan Cokorda Raka Putra–I Ketut Gunaksa tertinggi jika dibandingkan perolehan tanda tangan dua pasangan jalur perseorangan lain, Nyoman Djinar Setiawina-I Wayan Mandra (14.458 tanda tangan sah dari 20.756 tanda tangan yang diperoleh) dan Ketut Puspawati-Nengah Sudariya (11.982 tanda tangan sah dari 19.402 tanda tangan yang diperoleh). Bali Post, “Disinyalir Palsukan Dukungan, KPUD Tetap Loloskan Calon Independen” (http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=12&id=3062), diakses pada 18 Desember 2012, pukul 16.00 WIB. 176

Universitas Indonesia

87

Uang kampanye itu dialokasikan untuk keperluan logistik, seperti makanan dan minuman bagi pendukung. Saya tidak membuat berbagai atribut sosialisasi seperti kaos, selebaran, dan spanduk dalam rangka kampanye. Uniknya, karena ada simpatisan yang merasa perlu untuk membuatkan itu, dibuatkanlah baju kaos kampanye saya yang berasal dari simpatisan, dan saya sama sekali tidak tahu-menahu soal itu sampai saya melihatnya di jalan.178 Strategi kampanye yang dilakukan oleh Cokorda Raka Putra juga tidak istimewa oleh karena absennya visi dan misi yang unik sebagai program yang dibawakan oleh Cokorda Raka Putra kepada publik. Faktor yang paling dikedepankan Cokorda Raka Putra dalam mempengaruhi masyarakat adalah kembalinya puri dalam politik formal, yaitu menjadi Bupati Klungkung periode 2008–2013 dalam rangka menjalankan tugas puri yang sudah inheren dalam masyarakat sejak masa prakolonialisme. Secara tegas, Cokorda Raka Putra mengutarakan keinginannya jika terpilih sebagai Bupati Klungkung periode 2008–2013 untuk menjalankan tugas informal puri ke ranah formal. Hal tersebut yang menjadi serangan utama kepada Bupati Klungkung periode 2003–2008, I Wayan Candra, yang menurut Cokorda Raka Putra tidak mampu menjalankan tugas-tugas yang inheren dalam puri oleh karena status I Wayan Candra sebagai kalangan nonpuri. Kegiatan Cokorda Raka Putra dalam kampanye semasa pemilukada kurang lebih serupa dengan kebanyakan kandidat lain, seperti simakrama (meminta dukungan) ke setiap desa yang ada di wilayah Kabupaten Klungkung. Hal yang membedakan dari simakrama yang dilakukan oleh pasangan Cokorda Raka Putra–I Ketut Gunaksa menurut pengakuan Cokorda Raka Putra secara pribadi adalah absennya pemberian bantuan berupa uang yang dikhawatirkan akan menjadi politik uang oleh Cokorda Raka Putra, selain memang relatif terbatasnya anggaran yang dimiliki pasangan Cokorda Raka Putra–I Ketut Gunaksa untuk memberikan bantuan ke masing-masing banjar yang didatangi ketika simakrama. Komunikasi sebagai tokoh puri menjadi modal utama dalam simakrama yang dilakukan oleh Cokorda Raka Putra dalam memperoleh dukungan. 178

Wawancara dengan Cokorda Raka Putra, 13 November 2012, Denpasar.

Universitas Indonesia

88

Cokorda Raka Putra memperoleh sebanyak 29.172 suara (29,79 persen), terbesar kedua setelah pasangan I Wayan Candra–Cokorda Gede Agung, calon pertahana yang menggandeng tokoh puri sebagai wakil, dengan perolehan sebanyak 33.262 suara (33,97 persen). Perolehan suara tersebut mengantarkan pasangan I Wayan Candra–Cokorda Gede Agung menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klungkung periode 2008–2013. Data mengenai perolehan suara masing-masing pasangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Perolehan Suara Peserta Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008 Total Suara Per Kecamatan No

1

2

3

4

5

6

7

Nama Pasangan Calon Ketut PuspawatiNengah Sudariya Cokorda Raka Putra–I Ketut Gunaksa Nyoman Djinar Setiawina-I Wayan Mandra I Ketut KinogGede Bagus Darmayasa I Wayan Candra– Cokorda Gede Agung I Putu Alit-I Dewa Gede Ardana Ida Bagus Gede Rai PathiPutra–I Made Landra Haryawan Jumlah

Total Jumlah Suara

Persentase Total Jumlah Suara (persen)

Kec. Banjarangkan

Kec. Dawan

Kec. Klungkung

Kec. Nusa Penida

661

797

837

325

2.620

2,68

5.485

6.625

12.944

4.118

29.172

29,79

861

1.244

1.842

3.441

7.388

7,54

3.630

2.760

3.277

11.446

21.113

21,56

8.617

7.928

8.546

8.171

33.262

33,97

825

367

1.172

449

2.813

2,87

572

229

642

114

1.557

1,59

20.651

19.950

29.260

28.064

97.925

100

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, Laporan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008 (Klungkung: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, 2008), tanpa halaman.

Berdasarkan analisis pribadi Cokorda Raka Putra yang menurutnya dikembangkan dari isu masyarakat, faktor kekalahan Cokorda Raka Putra adalah

Universitas Indonesia

89

politik uang dari beberapa kandidat, khususnya yang dimajukan oleh partai politik. Salah satu contoh yang menjadi dasar bagi argumen ini dapat dilihat dari perolehan suara Cokorda Raka Putra di Kecamatan Nusa Penida. Cokorda Raka Putra mendapatkan pernyataan dukungan di Kecamatan Nusa Penida sebanyak 10 ribu tanda tangan, yang setelah diverifikasi menjadi sekitar 6.400 tanda tangan. Penurunan itu masih dianggap wajar oleh karena kesalahan seperti tanda tangan ganda. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah perolehan suara setelah pemilihan hanya sebanyak 4.118 suara, kehilangan sekitar dua ribu pemilih yang telah menyatakan dukungannya kepada pasangan Cokorda Raka Putra–I Ketut Gunaksa. Hilangnya sekitar dua ribu suara tersebut diduga kuat oleh karena politik uang yang dilakukan oleh beberapa kandidat, salah satunya adalah pasangan I Ketut Kinog-Gede Bagus Darmayasa yang memperoleh suara tertinggi di Kecamatan Nusa Penida, meskipun I Ketut Kinog yang merupakan penduduk lokal Kecamatan Nusa Penida telah lama berada di luar wilayah tersebut. 179 Pasangan I Wayan Candra–Cokorda Gede Agung sebagai calon pertahana berhasil memperoleh suara kedua tertinggi di sana. Hal tersebut tentu menjadikan pasangan Cokorda Raka Putra–I Ketut Gunaksa hanya menjadi pasangan dengan perolehan suara ketiga tertinggi. Menurut Cokorda Raka Putra, jika pasangan Cokorda Raka Putra–I Ketut Gunaksa mampu memperoleh sekitar enam ribu suara di Kecamatan Nusa Penida, mereka akan mendapatkan 30 persen suara dalam Pemilukada 2008 dan memungkinkan diadakannya pemilukada putaran kedua dengan pasangan I Wayan Candra–Cokorda Gede Agung. Pemaparan Cokorda Raka Putra terkait politik uang mendapat bantahan dari I Wayan Candra yang menilai tuduhan tersebut ditujukan hanya untuk 179

Berdasarkan pemaparan Cokorda Raka Putra, seorang anggota tim sukses dari salah satu kandidat yang tidak disebutkan secara spesifik datang meminta maaf kepada Cokorda Raka Putra setelah Pemilukada 2008. Anggota tim sukses tersebut menyatakan bahwa masyarakat di Kecamatan Nusa Penida sudah terlanjur „dipegang‟ oleh kandidat tertentu melalui politik uang, sehingga Cokorda Raka Putra hanya mampu meraih suara terbanyak ketiga di wilayah tersebut. Kini, salah satu anggota tim sukses tersebut kini menjadi tim sukses Cokorda Raka Putra dalam rangka mempersiapkan Pemilukada 2013. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik, dapat ditarik asumsi bahwa anggota tim sukses yang dimaksud oleh Cokorda Raka Putra berasal dari pasangan I Ketut Kinog-Gede Bagus Darmayasa atau I Wayan Candra–Cokorda Gede Agung, dengan probabilitas pasangan yang disebut terlebih dahulu lebih tinggi. Wawancara dengan Cokorda Raka Putra, 13 November 2012, Denpasar.

Universitas Indonesia

90

mencemarkan pemenang pemilukada yang sah. 180 Menurut I Wayan Candra, kemenangan yang diperoleh di Kecamatan Nusa Penida adalah murni hasil kerja keras selama dirinya menjabat sebagai bupati Klungkung selama lima tahun sebelum Pemilukada 2008 digelar. Hal ini peneliti buktikan melalui penyediaan pelatihan seni karawitan Bali di rumah dinas yang memang mayoritas pemain alat musik tersebut merupakan pemuda-pemudi yang berasal dari Kecamatan Nusa Penida dan sudah berlangsung sejak tahun 2004. Sarana pelatihan karawitan Bali tersebut berlangsung setiap hari Senin hingga Sabtu pada pukul 19.00 hingga 22.00. Para peserta pelatihan yang umumnya berasal dari Kecamatan Nusa Penida memiliki kedekatan khusus dengan I Wayan Candra yang menyediakan makanan, minuman hingga kesempatan untuk pentas dan secara langsung menjadi kantong suara bagi I Wayan Candra. Sebagai tim sukses pemenangan pasangan Cokorda Raka Putra–I Ketut Gunaksa, Cokorda Bagus Oka menilai faktor puri berperan penting dalam perolehan 29,79 persen suara yang diperoleh pasangan tersebut. Meskipun bantuan sosial kepada masyarakat tidak dapat dikatakan signifikan jika dibandingkan dengan bantuan sosial dari pemerintah formal, namun ada harapan dari masyarakat adanya partisipasi tokoh puri untuk ikut dalam pemilihan dan turut serta dalam pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan biaya untuk menjadi bupati terbilang tinggi, yang menjadikan adanya politik uang yang lebih memihak pada kandidat yang secara finansial lebih kuat. Analisis pribadi Cokorda Bagus Oka menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Klungkung mulai mengarah pada pendewasaan dalam hal memilih calon yang tidak didasarkan pada uang, contoh konkretnya dapat dibuktikan dalam perolehan 29,79 persen suara untuk pasangan Cokorda Raka Putra–I Ketut Gunaksa tersebut. Peran politik tokoh puri Klungkung di ranah legislatif pada periode 2009– 2014 juga masih belum mengalami perubahan penting, meskipun mengalami peningkatan anggota dewan yang memiliki latar belakang keluarga puri dan Triwangsa. Jabatan ketua DPRD juga masih dipegang oleh tokoh puri, yaitu Anak Agung Gede Anom. Berdasarkan hasil Pemilu 2009, terdapat tambahan 180

Wawancara dengan I Wayan Candra, 1 Desember 2012, Jakarta.

Universitas Indonesia

91

satu anggota dewan yang merupakan tokoh puri, yaitu Cokorda Istri Raka dari Banjarangkan, sehingga DPRD Kabupaten Klungkung untuk periode 2009–2014 terdiri dari empat anggota yang merupakan tokoh puri, yang juga menjadi bagian dari tujuh anggota dewan yang merupakan tokoh Triwangsa. Jumlah ini tidak bertambah signifikan jika dibandingkan dengan periode 2004–2009, oleh karena komposisi anggota dewan yang berasal dari kalangan Jabawangsa atau nonelite Bali lain masih mayoritas dengan jumlah sebesar 18 anggota. Untuk daftar anggota DPRD Kabupaten Klungkung periode 2009–2014 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4 Daftar Anggota DPRD Kabupaten Klungkung (2009–2014) Daerah Pemilihan Keterangan (Kecamatan) 1 I Putu Tika Winawan Hanura Klungkung 2 I Made Kasta Gerindra Klungkung 3 I Wayan Mastra PDP Klungkung 4 Ni Luh Komang A.A.N. PG Klungkung Triwangsa 5 I Komang Suantara PNBKI Klungkung 6 Anak Agung Gede Anom PDIP Klungkung Triwangsa (Puri) 7 Anak Agung Gede Bagus PDIP Klungkung Triwangsa (Puri) 8 I Wayan Joniarsa PD Klungkung 9 I Wayan Buda Parwata Hanura Banjarangkan 10 I Komang Karnawan PKPB Banjarangkan 11 I Wayan Kicen PPRN Banjarangkan 12 Cokorda Istri Raka PG Banjarangkan Triwangsa (Puri) 13 Sang Nyoman Putrayasa PDIP Banjarangkan Triwangsa 14 I Komang Gede Ludra Hanura Dawan Triwangsa 15 Anak Agung Anom Sarjana PG Dawan Triwangsa (Puri) 16 I Nengah Ariyanta PDIP Dawan 17 I Wayan Sugati PDIP Dawan 18 I Ketut Swastika PD Dawan 19 I Ketut Kuasa PKPB Nusa Penida 20 I Wayan Baru Gerindra Nusa Penida 21 I Ketut Panca PDP Nusa Penida 22 I Gede Gita Gunawan PG Nusa Penida 23 I Komang Sumajaya PNBKI Nusa Penida 24 Ni Ketut Suwerni PDIP Nusa Penida 25 I Wayan Misna PDIP Nusa Penida Catatan: PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), PG (Partai Golkar), PD (Partai Demokrat), PNBKI (Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia), PKPB (Partai Karya Perduli Bangsa), PDP (Partai Demokrasi Pembaruan), Hanura (Hati Nurani Rakyat), Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), PPRN (Partai Perduli Rakyat Nasional). No

Nama

Partai

Universitas Indonesia

92

Sumber: Keputusan Gubernur Bali Nomor 880/04-A/HK/2009 Tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.

Cokorda Istri Raka pernah ikut serta dalam Pemilu Legislatif 2004 untuk menduduki kursi sebagai legislator, namun ia hanya mampu memperoleh suara terbanyak kedua di daerah pemilihannya di Kecamatan Banjarangkan, sehingga hal itu menjadikannya tidak lolos sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung Periode 2004–2009 silam.181 Sebagai tokoh puri perempuan, Cokorda Istri Raka cenderung memiliki peran politik cukup menonjol, selain Anak Agung Gede Anom yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Klungkung periode 2009–2014. Hal ini terbukti dengan kedudukannya di DPRD Kabupaten Klungkung sebagai Ketua Komisi C yang menangani bidang kesejahteraan rakyat, meliputi pendidikan, kesehatan, kependudukan, keluarga berencana dan catatan sipil, ketenagakerjaan dan transmigrasi.182 3.4

Upaya Tokoh Puri Menuju Pemilukada 2013 Kekalahan pasangan Cokorda Raka Putra–I Ketut Gunaksa dalam

Pemilukada 2008 menjadikan Cokorda Bagus Oka tidak tertarik untuk terlibat dalam perpolitikan. Cokorda Bagus Oka lebih memilih untuk fokus pada dunia pendidikan yang sudah ditekuninya selama lebih dari 25 tahun. Ketidaktertarikan Cokorda Bagus Oka ini ditambah dengan kesiapan Cokorda Raka Putra dalam bursa Pemilukada 2013 mewakili kalangan puri. Akan tetapi, Cokorda Bagus Oka mendapat banyak dukungan dari kalangan intelektual, agamawan, masyarakat, bahkan keluarga puri untuk ikut serta dalam bursa Pemilukada 2013. Salah satu bukti dukungan itu diperoleh dari Cok Ngurah–kini menjabat sebagai Ketua Penasihat Partai Golkar Kabupaten Klungkung–yang menyatakan bahwa Cokorda Bagus Oka akan diusung sebagai calon bupati dari Partai Golkar. 183 Uniknya, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Klungkung, I Dewa Made 181

Bali Post, “Rumah Rakyat Klungkung tanpa Srikandi” (http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2004/4/12/b4.htm), diakses pada 20 Februari 2013, pukul 14.54 WIB. 182 Antara, “DPRD Klungkung Minta Data PNS Kepada BKD” (http://bali.antaranews.com/berita/14938/dprd-klungkung-minta-data-pns-kepada-bkd), diakses pada 20 Februari 2013, pukul 15.03 WIB. 183 Wawancara dengan Cok Ngurah, 16 November 2012, Klungkung.

Universitas Indonesia

93

Widiasa Nida, menyatakan bahwa pengusungan Cokorda Bagus Oka masih dalam perumusan dan belum pasti.184 Pencalonan Cokorda Bagus Oka oleh Partai Golkar ini menjadi menarik karena Cokorda Bagus Oka juga masih memiliki kedekatan pada pengurus DPC PDIP Kabupaten Klungkung. Meskipun relasi dengan pengurus DPC PDIP Kabupaten Klungkung terbilang baik, namun Cokorda Bagus Oka juga mengakui bahwa ia tidak pernah diundang dalam kegiatan penting yang digelar oleh PDIP, seperti perayaan ulang tahun PDIP. Hal ini menjadikan Cokorda Bagus Oka menilai bahwa eksistensi dirinya di PDIP seolah sudah tidak ada, sehingga ia tidak lagi berharap banyak dalam pencalonan dirinya oleh PDIP, terlebih di dalam DPC PDIP Kabupaten Klungkung juga sudah terdapat beberapa nama yang kemungkinan akan dimajukan sebagai calon bupati, seperti I Ketut Mandia, I Nyoman Suwirta, dan istri dari I Wayan Candra, Ni Wayan Ringin.185 Menurut Cokorda Bagus Oka, tokoh puri banyak dilirik oleh partai politik oleh karena jaringan sosial yang kuat, memiliki basis massa yang luas dan peranan kultural yang besar.186 Meskipun wacana puri dan nonpuri tidak menjadi permasalahan utama dalam Pemilukada 2013, tokoh puri dianggap masih layak jual oleh Partai Golkar. 187 Hal tersebut yang menjadikan Cok Ngurah yakin bahwa Cokorda Bagus Oka adalah sosok paling representatif di antara tokoh puri yang ada di Kabupaten Klungkung. Sebelum menawarkan posisi calon bupati kepada Cokorda Bagus Oka, Partai Golkar sebelumnya sudah menawarkan posisi tersebut kepada Cokorda Raka Putra, namun Cokorda Raka Putra tidak

184

Dalam wawancara dengan I Dewa Made Widiasa Nida, ia memberikan argumen yang tidak mendukung terhadap Cokorda Bagus Oka. Akan tetapi, kapasitas penentuan keputusan terhadap calon bupati yang akan diusung lebih kecil, mengingat jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Klungkung masih dipengaruhi oleh Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Kabupaten Klungkung, Cok Ngurah, yang menunjukkan dukungannya pada Cokorda Bagus Oka. Wawancara dengan I Dewa Made Widiasa Nida, 14 November 2012, Klungkung. Informasi terakhir yang diperoleh dari Nata News menunjukkan bahwa I Dewa Made Widiasa Nida sudah secara resmi mengusung Cokorda Bagus Oka sebagai calon bupati dalam Pemilukada 2013. Nata News, “Golkar Klungkung Pinang Tokoh Puri, Maju Cabub Klungkung” (http://beta.natanews.com/1564), diakses pada 11 Januari 2013, pukul 14.52 WIB. 185 Wawancara dengan Cokorda Bagus Oka, 16 November 2012, Klungkung. 186 Wawancara dengan Cokorda Bagus Oka, ibid. 187 Wawancara dengan Cok Ngurah, 16 November 2012, Klungkung.

Universitas Indonesia

94

memberikan respon selama satu bulan, dan dianggap tidak berminat untuk diusung oleh Partai Golkar.188 Selain Cokorda Bagus Oka, tokoh puri lain yang memiliki kemauan untuk maju lagi dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung 2013 adalah Cokorda Raka Putra. Kekalahan Cokorda Raka Putra dalam Pemilukada 2008 tidak menjadikan Cokoda Raka Putra berhenti untuk maju dalam bursa Pemilukada 2013. Pada acara pergantian tahun baru 2010 ke 2011,189 Cokorda Raka Putra dihimbau oleh tamu undangan dalam acara tersebut untuk kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Klungkung periode 2013–2018. Cokorda Raka Putra tidak memberikan jawaban secara langsung oleh karena jarak pemilukada yang masih cukup jauh. Pada acara yang sama dalam rangka pergantian tahun baru 2011 ke 2012, Cokorda Raka Putra yang telah mendiskusikan hal tersebut dengan keluarga puri menyatakan siap untuk mencalonkan diri dalam Pemilukada 2013. Cokorda Raka Putra memberikan syarat yang sama pada saat ia ikut dalam bursa Pemilukada 2008, yaitu tidak akan menggunakan uang berlebihan dalam memenangkan pemilukada, kecuali pengeluaran yang bersifat logistik, seperti makanan dan minuman bagi pendukungnya. Cokorda Raka Putra juga dengan tegas tidak akan melakukan politik uang seperti memberikan uang, atau bantuan bersifat laten, ke setiap banjar yang ada di Kabupaten Klungkung. Hal menarik dalam strategi politik Cokorda Raka Putra untuk Pemilukada 2013 adalah akan menggunakan partai politik. Hal tersebut dikarenakan Cokorda Raka Putra menyadari bahwa jalur perseorangan sangat sulit diterapkan. Akan tetapi, partai politik yang dikehendaki Cokorda Raka Putra adalah partai politik yang tidak meminta imbalan ketika Cokorda Raka Putra mampu memenangkan pemilukada, yang dalam istilah informal Cokorda Raka Putra adalah partai politik gratis. Hal tersebut dikarenakan Cokorda Raka Putra menyadari betul bahwa partai politik cenderung memaksakan kehendaknya kepada kandidat yang 188

Wawancara dengan Cok Ngurah, ibid. Menurut pemaparan I Dewa Made Widiasa Nida, Cokorda Raka Putra memiliki idealisme yang aneh dan tidak memungkinkan untuk dicalonkan oleh Partai Golkar, meskipun ada kemungkinan bagi Cokorda Raka Putra untuk dicalonkan. Wawancara dengan I Dewa Made Widiasa Nida, 14 November 2012, Klungkung. 189 Cokorda Raka Putra mengaku bahwa keluarganya sering mengadakan acara pergantian tahun baru bersama masyarakat, meskipun tidak disebutkan secara detail kegiatan tersebut dimulai untuk pertama kalinya. Wawancara dengan Cokorda Raka Putra, 13 November 2012, Denpasar.

Universitas Indonesia

95

diusung, sedangkan Cokorda Raka Putra ingin tetap mandiri dan akan selalu mengikuti keinginan masyarakat ketimbang keinginan partai. Jika Cokorda Raka Putra menemukan partai politik seperti itu dan setuju terhadap konsep yang ditawarkan oleh Cokorda Raka Putra tersebut, maka Cokorda Raka Putra setuju menggunakan partai politik tersebut. Akan tetapi, jika partai politik yang dimaksudkan oleh Cokorda Raka Putra tersebut tidak ditemukan, maka ia akan memberikan dua opsi, yaitu maju sebagai calon perseorangan lagi atau tidak maju dalam Pemilukada 2013. Keputusan resmi akan diberikan pada acara pergantian tahun baru 2012 ke 2013. Cokorda Raka Putra telah membentuk tim pribadi untuk persiapan Pemilukada 2013 yang terdiri dari kenalan Cokorda Raka Putra, termasuk puri. Cukup banyak tokoh Kabupaten Klungkung mendekati Cokorda Raka Putra dalam rangka menawarkan diri untuk mendampinginya sebagai Wakil Bupati Klungkung. Selain itu, Cokorda Raka Putra juga memiliki beberapa preferensi wakil bupati pilihannya, seperti Manajer Koperasi Sri Nadi, I Nyoman Suwirta. Jika Cokorda Raka Putra tidak maju dalam pemilukada, ia tetap memiliki preferesi terhadap kandidat yang maju dalam bursa Pemilukada 2013, meskipun kepada peneliti ia tidak menyebutkan bahwa preferensi tersebut berasal dari latar belakang partai politik atau status sosial–puri atau nonpuri–tertentu. Cokorda Raka Putra juga dengan tegas menyatakan tidak akan mau maju sebagai Wakil Bupati Klungkung, oleh karena peranan wakil bupati yang harus mengikuti prinsip dari bupati, dan Cokorda Raka Putra tidak ingin berada dalam posisi subordinat, di tengah kesepakatan bersama puri bahwa tokoh puri tidak boleh ada yang maju sebagai wakil bupati.190 Keikutsertaan Cokorda Raka Putra dalam proses Rakercabsus PDIP untuk Pemilukada 2003 didasarkan pada keinginannya untuk aktif berpolitik secara praktis sebagai tokoh puri. Afiliasi Cokorda Raka Putra kepada PDIP pada masa itu didasarkan pada fakta bahwa PDIP merupakan partai politik dengan perolehan kursi terbesar di DPRD Kabupaten Klungkung, sehingga memiliki 190

Pernyataan ini mendapat tentangan keras dari Wakil Bupati Cokorda Gede Agung yang menyatakan bahwa tidak pernah ada pernyataan tokoh puri tidak boleh mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Wawancara dengan Cokorda Gede Agung via telepon, 15 Desember 2012, Klungkung.

Universitas Indonesia

96

nilai lebih dalam prospek sebagai kepala daerah. Akan tetapi, Cokorda Raka Putra gagal dalam rakercabsus tersebut dan pada akhirnya tokoh puri yang dimajukan oleh PDIP adalah Cokorda Bagus Oka, yang juga kalah dengan tokoh nonpuri, I Wayan Candra. Kekalahan tokoh puri dalam bursa pencalonan kepala daerah oleh PDIP tersebut dikarenakan relasi mereka dengan pengurus PDIP, khususnya pengurus DPP, yang lebih kurang dekat jika dibandingkan I Wayan Candra yang menjadi pengacara PDI kubu Megawati melalui Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) sejak masa Orde Baru.191 Pandangan Cokorda Raka Putra terhadap kepemimpinan I Wayan Candra yang memimpin Kabupaten Klungkung sejak tahun 2003 pada awalnya tidak bermasalah. Hal tersebut dikarenakan prinsip dasar Cokorda Raka Putra yang menyatakan bahwa selama tokoh nonpuri tersebut mampu menjalankan tugas untuk menyejahterakan masyarakat, puri wajib mendukung dan mengawasi kinerja pemerintahan tersebut. Seiring perjalanan waktu, pandangan Cokorda Raka Putra terhadap I Wayan Candra menjadi semakin negatif oleh karena banyak persoalan yang belum ditangani dengan baik selama I Wayan Candra menjabat. Cokorda Raka Putra justru menjadi barisan terdepan untuk melawan I Wayan

Candra

oleh

karena

ketidakmampuannya

menjalankan

tugas

pemerintahan formal secara baik. Hal tersebut menjadikan Cokorda Raka Putra ikut serta dalam bursa Pemilukada 2008 silam untuk melawan kepemimpinan I Wayan Candra. Salah satu kelemahan dalam pemerintahan I Wayan Candra yang menjadi kritik keras dari Cokorda Raka Putra adalah sistem yang dinamakannya sendiri sebagai pasal 200, sebuah istilah yang diklaimnya lahir dari masyarakat ketika masyarakat yang berminat untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) harus menyerahkan uang sebesar Rp 200 juta. Selain sebagai PNS, untuk tenaga kontrak juga diharuskan untuk membayar uang setoran secara ilegal sebesar Rp 35 juta.192 Keikutsertaan Cokorda Raka Putra dalam Pemilukada 2008 ditujukan

191

Wawancara dengan Cokorda Bagus Oka, 16 November 2012, Klungkung dan I Wayan Candra, 1 Desember 2012, Jakarta. 192 Perlu diperhatikan bahwa isu ini mulai menjadi isu publik pada tahun 2010, dua tahun setelah Pemilukada 2008.Untuk beberapa berita surat kabar terkait masalah ini dapat dilihat dalam KOMPAS, “Buktikan, CPNS Harus Setor Rp 200 Juta”

Universitas Indonesia

97

untuk mengubah itu. Cokorda Raka Putra mendengarkan keluhan masyarakat yang datang kepada Cokorda Raka Putra selaku tokoh puri mengenai pemerintahan I Wayan Candra. Salah satu dari keluhan tersebut ditujukan kepada Cokorda Raka Putra mengenai keadaan masyarakat di Kecamatan Nusa Penida. Keluhan tersebut ditunjukkan kepada Cokorda Raka Putra oleh karena Cokorda Raka Putra bersikap acuh terhadap permasalahan yang ada di Kecamatan Nusa Penida. 193 Cokorda Raka Putra menilai bahwa masyarakat Kecamatan Nusa Penida merupakan pihak yang paling merasakan dari permasalahan yang ada di dalam pemerintahan I Wayan Candra. Selain itu, Cokorda Raka Putra juga melihat adanya dendam politik yang terjadi oleh karena PNS yang tidak mendukung pemerintahan I Wayan Candra.

194

Masalah pembangunan Dermaga Gunaksa sebagai penghubung

Klungkung daratan dengan Kecamatan Nusa Penida yang terhambat juga menjadi fokus utama. Menurut pemaparan resmi I Wayan Candra, hal tersebut diakibatkan oleh faktor alam dan dana. Akan tetapi, menurut para lawan politik I Wayan Candra, hal tersebut diakibatkan oleh inkonsistensi dan acuhnya I Wayan Candra terhadap proyek tersebut. Uniknya, lawan politik yang dimaksud adalah tokoh-tokoh puri yang menjadi oposisi bagi I Wayan Candra, kecuali Wakil Bupati Kabupaten Klungkung periode 2008–2013, Cokorda Gede Agung. 195 (http://lipsus.kompas.com/smartliving/read/2010/11/28/1845225/Buktikan.CPNS.Harus.Setor.Rp 200.Juta); Metro Bali, “Mengaku Orang Dekat Bupati Candra, Bisa Loloskan CPNS Dengan Syarat Setor Sejumlah Uang” (http://metrobali.com/2012/06/04/mengaku-orang-dekat-bupaticandra-bisa-loloskan-cpns-dengan-syarat-setor-sejumlah-uang/); dan Bali Post, “Tinjau Tes CPNS Candra Akui Calo Gentayangan” (http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=2&id=45238), diakses pada 24 Desember 2012, pukul 9.59 WIB. 193 Berdasarkan pemaparan Cokorda Raka Putra, masyarakat yang marah tersebut sembari mengatakan bahwa lebih baik Cokorda Raka Putra tidur saja di rumah tidak perlu melihat masyarakat di tengah kebobrokan kondisi yang ada oleh karena keacuhannya terhadap kondisi masyarakat. Wawancara dengan Cokorda Raka Putra, 13 November 2012, Denpasar. 194 Dendam poltik yang dimaksud dikisahkan melalui seorang guru perempuan yang berasal dari Kecamatan Nusa Penida yang mendadak dimutasi ke wilayah Desa Akah, Kecamatan Klungkung yang berada di Klungkung daratan oleh karena guru tersebut tidak mendukung I Wayan Candra. Suami dan anak-anak dari guru tersebut berada di Kecamatan Nusa Penida, sehingga terpisah cukup lama oleh karena jarak yang jauh. Wawancara dengan Cokorda Raka Putra, 13 November 2012, Denpasar. I Wayan Candra selaku tokoh yang disebut dalam kisah ini tidak mengetahui hal yang dimaksud dan menolak adanya dendam politik kepada PNS yang tidak mendukungnya. Wawancara dengan I Wayan Candra, 1 Desember 2012, Jakarta. 195 Wawancara dengan Ida Dalem Smara Putra, 7 November 2012, Klungkung. Wawancara dengan Anak Agung Bagus Wirawan, 8 November 2012, Denpasar. Wawancara Cokorda Raka Putra, 13 November 2012, Denpasar. Wawancara dengan Cok Ngurah, 16 November 2012,

Universitas Indonesia

98

Dalam melihat wujud kegagalan yang ditudingkan kepada pemerintahan I Wayan Candra oleh tokoh puri, peneliti melihat bentuk kegagalan yang dimaksudkan oleh tokoh-tokoh tersebut lebih sarat muatan politis ketimbang realita yang tergambarkan dalam statistik resmi. Dalam kurun waktu tiga tahun pemerintahan I Wayan Candra pada tahun 2007–2009, tercatat terjadi penurunan jumlah angka penduduk miskin di Kabupaten Klungkung yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung (2007–2009) Garis Kemiskinan Provinsi Bali Jumlah Persentase Jumlah (dalam Rupiah) Tahun Penduduk Penduduk Penduduk Miskin Miskin Kota Desa Kota+Desa 2007 179.141 147.963 165.954 15.000 164.113 9,14 2008 190.026 158.206 176.569 11,700 166.429 7,03 2009 211.461 176.003 196.455 8.800 168.260 5,23 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Bali Dalam Angka 2011 (Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2011), hlm. 156.

Selain menurunnya angka kemiskinan di bawah pemerintahan I Wayan Candra, peneliti juga menelusuri terdapat perbaikan sarana pendidikan di Kecamatan Nusa Penida dalam kurun waktu empat tahun pemerintahan I Wayan Candra, yaitu pada tahun 2006–2010. Meskipun terjadi penurunan jumlah sekolah dasar di Kecamatan Nusa Penida, namun secara keseluruhan terdapat peningkatan jumlah guru dan sekolah tingkat menengah. Di sisi lain, Cokorda Raka Putra kerap menekankan kepada peneliti bahwa Kecamatan Nusa Penida merupakan kecamatan yang paling merasakan kesulitan dalam pemerintahan I Wayan Candra. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Klungkung. Wawancara dengan Cokorda Bagus Oka, 16 November 2012, Klungkung. Wawancara dengan I Wayan Candra, 1 Desember 2012, Jakarta. Wawancara dengan Cokorda Gede Agung via telepon, 15 Desember 2012, Klungkung.

Universitas Indonesia

99

Tabel 3.6 Jumlah Sekolah dan Guru Kecamatan Nusa Penida (2006–2010) Jumlah Sekolah Jumlah Guru SD SMP SMA Akademi SD SMP SMA Akademi 2006 55 6 3 0 476 138 76 0 2007 55 8 3 0 476 154 76 0 2008 55 9 3 0 476 154 76 0 2009 53 10 4 0 528 250 134 0 2010 53 10 4 0 580 250 125 0 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, Kecamatan Nusa Penida Dalam Angka 2011 (Klungkung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, 2011), hlm. 36-37. Tahun

Keinginan Cokorda Raka Putra untuk turut serta dalam politik praktis tidak didasarkan pada nostalgia kepemimpinan puri di masa sebelum I Wayan Candra. Keinginan tersebut lebih didasarkan pada sesana atau tugas puri dalam menyejahterakan masyarakat yang diayominya. Cokorda Raka Putra menilai lebih baik dirinya tidak menjadi bupati ketimbang menjadi bupati yang didasarkan pada politik uang. Hal tersebut dikarenakan implikasi dari politik uang adalah rentan terhadap korupsi, sehingga kembali pada prinsip awal Cokorda Raka Putra yang menyatakan bahwa puri tidak perlu ambisius dalam memperoleh jabatan politik praktis oleh karena tugas yang sama dengan pemerintah formal. Cokorda Raka Putra juga meyakini bahwa faktor niskala berperan penting dalam pembentukan karakternya untuk maju sebagai pemimpin formal. Jika Cokorda Raka Putra maju sebagai pemimpin formal tidak didasarkan pada sesana puri yang pro-rakyat, maka dirinya akan menerima kutuk dari leluhur yang menjadi pengawas utama atas diri dan keluarganya. Cokorda Raka Putra juga menilai bahwa menjadi tokoh puri adalah nilai lebih yang membedakan dirinya dengan masyarakat lain atas hak dan kewajiban yang harus diterima dan dijalankan, sehingga hal tersebut yang mendorong Cokorda Raka Putra untuk tetap berupaya menjalankan sesana puri dengan baik, salah satunya dengan mengupayakan masuk dalam jalur pemerintahan formal melalui cara yang baik.

Universitas Indonesia

BAB 4 KONTESTASI PURI DALAM POLITIK LOKAL KABUPATEN GIANYAR

Sejak periode kemerdekaan hingga pasca-Orde Baru, Kabupaten Gianyar memiliki pemerintahan lokal yang hampir selalu diduduki oleh kalangan puri. Dari sepuluh bupati yang menjabat sejak tahun 1950 hingga 2012, hanya dua bupati yang berasal dari kalangan nonpuri, yaitu I Made Sayoga (1964–1965) dan I Made Kembar Kerepun (1965–1969). Puri yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan lokal di Kabupaten Gianyar terbentuk atas pengaruh yang diwariskan dari Anak Agung Gede Agung dari Puri Agung Gianyar dan Cokorda Gede Raka Sukawati dari Puri Ubud yang kini lebih spesifik pada Puri Saren Ubud. Cok Nindia dari Puri Agung Peliatan yang ikut serta dalam bursa Pemilukada 2003 dan 2012 merupakan tokoh puri minor yang berada dalam satu klan dengan Puri Ubud di bawah Keturunan Dalem Sukawati. Selain relasi dengan Puri Ubud, Cok Nindia memiliki relasi keluarga dengan Puri Agung Gianyar sebagai sepupu dari Gung Bharata.196 Pola kepemimpinan puri yang terjadi di Kabupaten Gianyar tidak hanya merefleksikan dominasi historis puri, namun juga terjadi ketidakseimbangan kekuasaan antara Ubud dan Gianyar yang unik. Secara historis, Gianyar menjadi pusat politik mengingat Kerajaan Gianyar berada di wilayah tersebut, sedangkan Ubud merupakan sebuah wilayah yang berada di bawah naungan Gianyar. Perubahan dominasi terjadi ketika Ubud yang sudah dikenal sebagai salah satu destinasi pariwisata pada masa kolonialisme menjadi sebuah wilayah kaya di Kabupaten Gianyar melalui industri pariwisata yang masif pada tahun 1970an.197 Dampak dari industri pariwisata tersebut menjadikan Ubud mengalahkan Gianyar di segala aspek kecuali politik, khususnya ekonomi dan reputasi sebagai salah satu destinasi pariwisata utama di Bali. Meskipun pusat pemerintahan 196

Informasi diperoleh dari wawancara dengan Cok Nindia, 14 November 2012, Gianyar dan Cok Ace, 15 November 2012, Gianyar. 197 Graeme MacRae dan I Nyoman Darma Putra, op. cit., hlm. 117.

100

Universitas Indonesia

101

Kabupaten Gianyar masih berada di Gianyar, wilayah sebelah timur Kecamatan Gianyar masih relatif miskin dan belum memiliki infrastruktur yang memumpuni. Puri Ubud dengan mandiri mencoba mempertahankan pengaruh kulturalnya kepada masyarakat ketika menghadapi pemerintah pusat yang lebih kuat dan intervensionis pada masa Orde Baru. Pada tahun 1970-an, pemerintah pusat memiliki rencana untuk mengambil alih Puri Ubud sebagai warisan budaya. Dengan tetap mempertahankan idealismenya, Cokorda Gede Agung Sukawati menolak rencana pemerintah tersebut dengan alasan di kemudian hari pemerintah akan melakukan intervensi pada kegiatan Puri Ubud, dan puri mencoba untuk menghindari hal tersebut demi eksistensi peranan yang konkret kepada masyarakat yang berada dalam naungannya. Keputusan tersebut menurut Cok Ace berbuah manis pada saat ini, meskipun sebenarnya pada saat rencana penolakan pengambilalihan Puri Ubud oleh pemerintah, secara finansial Puri Ubud masih belum mampu untuk memperbaiki bangunan yang ada hingga seperti kondisi terbaik pada saat ini.198 Di tengah pengaruhnya yang menjadi semakin besar di Kabupaten Gianyar, peran Puri Ubud terbagi pada urusan lokal, pariwisata, dan mempertahankan relasi dengan masyarakat lokal. Di sisi lain, Puri Gianyar yang tidak kehilangan pengaruh politiknya semakin mempertahankan kedekatannya dengan masyarakat. Anggota keluarga Puri Gianyar mulai berkecimpung di dunia politik dan bisnis baik di wilayah Gianyar maupun luar Gianyar. Akan tetapi, secara finansial Puri Saren Ubud masih yang memiliki reputasi sebagai „puri raja‟, istilah ketika para pejabat lokal kebanyakan berasal dari puri ini, masih jauh lebih kuat dibandingkan dengan Puri Gianyar. 199 Puri Saren Ubud mencakup empat banjar di Ubud yang dihuni sekitar 3.000 penduduk. Puri ini juga memiliki jaringan spiritual yang kuat ketika mendapat mandat untuk merawat Pura Gunung Lebah di Campuan yang memiliki ikatan erat dengan 18 desa pakraman yang berada di bawah pengaruhnya. Selain itu, aset Puri Saren Ubud juga terbilang sangat besar karena puri ini memiliki tanah yang berkontribusi bagi masyarakat, seperti tanah pertanian dan hotel yang sudah 198 199

Wawancara dengan Cok Ace, 15 November 2012, Gianyar. Graeme MacRae dan I Nyoman Darma Putra, op. cit., hlm. 123.

Universitas Indonesia

102

memperkerjakan lebih dari 1.000 orang. Di bidang seni dan budaya, Puri Saren Ubud juga memainkan peran penting dalam membuat barong (topeng mitologi Bali yang dipakai dalam pentas seni) dan bade (tempat peletakan jenazah dalam prosesi ngaben) di balai desa yang tersebar di seluruh Bali.200 Melihat kapabilitas Kecamatan Ubud dalam memainkan peran budaya yang sangat kuat, hal tersebut pada akhirnya menciptakan ketimpangan yang cukup tinggi dalam hal pendapatan per kapita antara Kecamatan Ubud dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Gianyar. Pada tahun 2009, tercatat hanya Kecamatan Ubud yang memiliki pendapatan per kapita di atas pendapatan per kapita Kabupaten Gianyar yang sebesar Rp 14.543.242. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Pendapatan Per Kapita Kecamatan Se-Kabupaten Gianyar 2009 Kecamatan Pendapatan Per Kapita (dalam Rupiah) Sukawati 11.818.118 Blahbatuh 10.570.191 Gianyar 13.335.897 Tampaksiring 14.190.144 Ubud 23.680.660 Tegallalang 12.727.689 Payangan 12.556.175 Kabupaten Gianyar 14.543.242 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar, Gianyar Dalam Angka 2011 (Gianyar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar, 2011), hlm. 238.

Meskipun kuat secara finansial dan pengaruh budaya, baik Puri Saren Ubud, Puri Agung Peliatan, atau Puri Gianyar menyatakan bahwa puri merupakan entitas netral dalam politik formal pemerintahan lokal dan nasional, khususnya sejak bergabung dalam Republik Indonesia. 201 Puri dilarang untuk berafiliasi dan mendukung partai tertentu, meskipun pada kenyataannya tokoh Puri Agung Gianyar seperti Gung Bharata memiliki kedekatan dengan PDIP dan Megawati Sukarnoputri. Netralitas puri ditujukan untuk menjaga nilai kesakralan sebagai tempat yang dihormati oleh masyarakat sebagai tempat untuk meminta

200

Wawancara dengan Cok Ace, 15 November 2012, Gianyar. Wawancara dengan Cok Nindia, 14 November 2012, Gianyar dan Cok Ace, 15 November 2012, Gianyar. 201

Universitas Indonesia

103

petunjuk, sehingga politik yang dianggap merupakan ranah „kotor‟ bagi sebagian besar masyarakat Bali harus disingkirkan dari puri.

202

Akan tetapi, puri

memberikan izin kepada anggota keluarga puri untuk berpolitik secara praktis dan terikat dengan partai politik tertentu, selama bersifat individu dan tidak disangkutkan dengan identitas kepurian yang inheren pada tokoh tersebut. Hal ini menjadikan adanya kemiripan pola antara puri yang ada di Kabupaten Klungkung dengan Kabupaten Gianyar, khususnya dalam mempertahankan obyektivitas puri pada satu sisi dan memperkenankan anggota keluarga puri untuk terlibat dalam politik praktis di sisi lain. Kondisi politik yang unik di Kabupaten Gianyar juga terlihat di tengah implementasi desentralisasi di seluruh wilayah Indonesia sejak kejatuhan rezim Orde Baru. Senada dengan dinamika yang ada di wilayah lain, baik memperkuat peran politik elite lokal maupun melunturkan peran tersebut, elite puri di Kabupaten Gianyar pada dasarnya mampu memanfaatkan desentralisasi dengan efektif. Jika pada masa awal kemerdekaan Indonesia hingga kejatuhan rezim Orde Baru para pemimpin lokal Kabupaten Gianyar membangun relasi yang erat dengan pemerintah pusat, pada masa pasca-Orde Baru yang terdesentralisasi ini justru mereka mampu memaksimalisasikan kapabilitas yang ada, khususnya Puri Ubud, dalam memenangkan pemilukada langsung pertama di wilayah tersebut pada tahun 2008. Kedekatan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri–yang merupakan pemimpin partai politik terbesar di Kabupaten Gianyar–juga menjadikan tokoh seperti Gung Bharata mampu diusung sebagai calon sebanyak tiga kali dalam pemilukada di wilayah tersebut. Di ranah legislatif, peran politik puri cenderung lemah dan menurun. Hal ini dikarenakan kecenderungan konstruksi tokoh penting puri yang melihat kekuasaan politik terkonsentrasi pada ranah eksekutif, sedangkan ranah legislatif lebih cenderung diisi oleh tokoh puri yang secara finansial dan pengaruh kultural tidak sekuat Puri Saren Ubud dan Puri Gianyar. Pada periode 2004–2009, dari 40 anggota DPRD Kabupaten Gianyar yang ada, tujuh di antaranya merupakan tokoh puri yang juga bagian dari 18 anggota yang merupakan tokoh Triwangsa. Jumlah tersebut hanya sedikit lebih kecil ketimbang 22 anggota lain yang 202

Wawancara Cok Nindia, 14 November 2012, Gianyar.

Universitas Indonesia

104

merupakan kalangan Jabawangsa atau kelompok nonelite Bali lain, seperti Pande, Pasek, dan Arya. Pada periode 2009–2014, terjadi penurunan komposisi tokoh puri dan Triwangsa di dalam DPRD Kabupaten Gianyar. Hanya terdapat empat anggota dewan yang merupakan tokoh puri, yang menjadi satu bagian dalam 11 anggota dewan tokoh Triwangsa, sedangkan 30 anggota yang lain merupakan kalangan Jabawangsa dan nonelite Bali lain. 203 Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa ranah legislatif di Kabupaten Gianyar merupakan sarana utama bagi kalangan nonelite Bali dalam memperoleh jabatan penting, seperti jabatan Ketua DPRD Kabupaten Gianyar periode 2004–2009 dan 2009–2014 yang diamanatkan kepada I Made Agus Mahayastra, seorang tokoh lokal yang berasal dari kalangan nonelite Bali klan Arya.204 Dalam bab ini, peneliti akan menjabarkan empat tokoh puri yang berasal dari Kecamatan Gianyar dan Kecamatan Ubud yang terlibat dalam politik praktis di Kabupaten Gianyar. Tokoh puri tersebut adalah Cokorda Gede Budi Suryawan (Cok Suryawan) dari Puri Saren Ubud, Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) dari Puri Saren Ubud, Anak Agung Gede Bharata (Gung Bharata) dari Puri Agung Gianyar, dan Cokoda Gede Putra Nindia (Cok Nindia) dari Puri Agung Peliatan. Jejak perjalanan tokoh puri tersebut sejak masa pasca-Orde Baru menjadi bagian penting dalam penjabaran peran politik mereka. 4.1

Peran Politik Cok Suryawan (1993–2003) Sebagai bupati yang dianggap paling berhasil oleh berbagai kalangan,

nama Cok Suryawan menjadi tidak asing bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Gianyar.205 Tokoh Puri Saren Ubud ini lahir pada 13 September 1952 203

Disarikan dari Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 878/04-A/HK/2009 Tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar yang didasarkan pada nama anggota dewan. Versi ini berbeda dengan klaim I Made Agus Mahayastra yang menyatakan hanya ada satu tokoh puri yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Gianyar periode 2009-2014. Wawancara I Made Agus Mahayastra, 8 November 2012, Gianyar. 204 Setelah resmi terpilih sebagai Wakil Bupati Kabupaten Gianyar periode 2013–2018, I Made Agus Mahayastra berhenti dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Gianyar secara resmi pada 15 Februari 2013 dan hingga saat penyusunan skripsi ini masih belum diketahui pengganti dari I Made Agus Mahayastra. Republika, “Ketua DPRD Gianyar Sudah Mengundurkan Diri” (http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/02/18/midq3p-ketua-dprd-gianyar-sudahmengundurkan-diri), diakses pada 20 Februari 2013, pukul 10.53 WIB. 205 Beberapa temuan yang mendukung pernyataan ini dapat dilihat dalam ibid., hlm. 131. Selain itu, dalam penyusunan skripsi ini, peneliti juga menyempatkan diri untuk berbincang-bincang

Universitas Indonesia

105

di Desa Ubud Kelod, Kabupaten Gianyar dan masih berada dalam bagian Keturunan

Dalem

Sukawati,

klan

keluarga

Puri

Ubud

yang

sangat

berpengaruh. 206 Nama Cok Suryawan yang pada tahun 1993–2003 menjabat sebagai bupati Gianyar pada awalnya tidak terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Jabatan sebagai bupati Gianyar diperoleh Cok Suryawan melalui pengalamannya sebagai ketua Pemuda Panca Marga yang merupakan perhimpunan putera dan puteri veteran Indonesia. 207 Mengingat keterpilihannya sebagai bupati masih terjadi pada masa rezim Orde Baru yang mengandalkan Golkar sebagai mesin politik bagi kalangan sipil, Cok Suryawan terpilih juga berasal dari jalur birokrasi yang secara langsung berafiliasi pada Golkar dan hingga tahun 1998 masih merupakan partai politik paling dominan di Kabupaten Gianyar. Meskipun demikian, Cok Suryawan bukan kader Golkar hingga akhir masa baktinya sebagai Bupati Gianyar pada tahun 2003. Cok Suryawan secara resmi bergabung pada Partai Golkar pada Desember 2003, tidak lama setelah Pemilukada Provinsi Bali 2003.208 Selama menjabat sebagai Bupati Gianyar, Cok Suryawan menunjukkan kepiawaiannya dalam membangun Kabupaten Gianyar sebagai salah satu destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Bali. Beberapa keberhasilan Cok Suryawan yang tercatat adalah pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT), penggabungan delapan jenis pelayanan menjadi berada dalam satu tempat, yang menjadikan kinerja birokrasi di Kabupaten Gianyar menjadi semakin efisien dan memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Gianyar secara

dengan I Made Suwantara, warga Kabupaten Gianyar yang bekerja di Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung sebagai Kepala Bagian Produksi. I Made Suwantara juga mengungkapkan pernyataan yang senada terkait keberhasilan Cok Suryawan dalam memimpin Kabupaten Gianyar menjadi wilayah yang jauh lebih baik. Wawancara dengan I Made Suwantara, 13 November 2012, Klungkung. 206 The Jakarta Post, “Cok Budi Suryawan-Njoman Gede Suweta” (http://lgtv.thejakartapost.com/index.php/read/news/174143) dan Denpost, “Akhirnya, Paket Ning Kantongi Restu Semeton KDS. CBS Ingatkan Tak Jadi Malin Kundang” (http://www.denpostnews.com/Politik/akhirnya-paket-ning-kantongi-restu-semeton-kds-cbsingatkan-tak-jadi-malin-kundang.html), diakses pada 21 Januari 2013, pukul 11.15 WIB. 207 Gatra, “Sistem Satu Atap, Yogie Pun Kecolongan”, loc. cit. 208 Bali Post, “Cok. Suryawan Resmi Bergabung dengan Golkar” (http://www.balipost.co.id/Balipostcetak/2003/12/8/b1.htm), diakses pada 21 Januari 2013, pukul 14.32 WIB.

Universitas Indonesia

106

keseluruhan.209 Pembentukan UPT di Kabupaten Gianyar ini bahkan lebih awal satu tahun dari unit pelayanan serupa yang direncanakan oleh pemerintah pusat kala itu yang dinamakan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 503/125/PUOD/1997.210 Setelah menjabat sebagai Bupati Gianyar selama 10 tahun, Cok Suryawan akhirnya memutuskan untuk ikut dalam bursa Pemilukada Provinsi Bali 2003 sebagai calon gubernur yang diusung oleh Fraksi Kebangsaan Indonesia (FKI). Pasangan I Dewa Made Beratha-I Gusti Ngurah Kesuma Alit Kelakan menang dengan perolehan suara 31, disusul pasangan Cok Suryawan–Anak Agung Arka Hardiana dengan perolehan 20 suara. Pasangan I Putu Gede Ary Suta-I Ngurah Wididana yang diusung oleh Partai Golkar hanya memperoleh 4 suara. Perolehan 20 suara yang didapatkan Cok Suryawan pada dasarnya melebihi kapasitas anggota dewan yang tergabung dalam FKI yang hanya berjumlah lima orang. Hal ini disebabkan oleh membelotnya anggota dewan dari fraksi PDIP sebanyak 15 orang oleh karena tidak sejalan dengan ketentuan partai yang mengusung pasangan I Dewa Made Beratha-I Gusti Ngurah Kesuma Alit Kelakan.211 Di sisi lain, prestasi yang diperoleh selama menjabat sebagai bupati menjadi landasan bagi kuatnya dukungan dari beberapa anggota fraksi PDIP kepada Cok Suryawan yang tidak sejalan dengan ketentuan partai.212

209

Delapan jenis pelayanan yang diberikan oleh UPT Gianyar kepada masyarakat adalah pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat izin tempat usaha (SITU), dan Izin Undang-undang Gangguan (HO), surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar industri (TDI), izin lokasi, sertifikat tanah, dan pelayanan Catatan Sipil. Lihat Gatra, “Sistem Satu Atap, Yogie Pun Kecolongan”, ibid. 210 Bangka Pos, “Pelayanan Terpadu Butuh Komitmen” (http://cetak.bangkapos.com/opini/read/96.html), diakses pada 21 Januari 2013, pukul 14.08 WIB. 211 Terdapat temuan politik uang dalam pemenangan pasangan I Dewa Made Beratha- I Gusti Ngurah Kesuma Alit Kelakan yang diusung oleh PDIP dengan mengumpulkan para anggota dewan fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali di Hotel Bali Cliff selama dua hari. Selain itu, ditemukan juga fotokopian cek bernomor seri 003181 dari BII tersebut dari Bali Corruption Watch (BCW) senilai Rp 50 juta. Lihat Gatra, “Antara Kemenangan dan Pembelotan” dalam http://anton.nawalapatra.com/2003/08/09/kliping/antara-kemenangan-dan-pembelotan.html, diakses pada 22 Januari 2013, pukul 11.28 WIB. 212 Dukungan ini semakin terlihat ketika beberapa anggota fraksi PDIP mengadakan pertemuan dengan pasangan Cok Suryawan–Anak Agung Arka Hardiana setelah melakukan persembahyangan di Pura Besakih beberapa hari sebelum pemilihan berlangsung. Lihat Gatra, “Antara Kemenangan dan Pembelotan” ibid.

Universitas Indonesia

107

4.2

Kontestasi Puri dalam Jabatan Politik Periode 2003–2008 Setelah Cok Suryawan dari Puri Ubud memutuskan untuk ikut serta

dalam politik lokal di jenjang provinsi, politik lokal di Kabupaten Gianyar kembali dikendalikan oleh tokoh puri dari Gianyar, Gung Bharata. Sebagai putra tertua dari Anak Agung Gede Oka, Bupati Gianyar yang pertama, Gung Bharata merupakan Penglisir Puri Agung Gianyar yang secara kultural memainkan peranan penting bagi masyarakat yang berada dalam jangkauan Puri Agung Gianyar.213 Gung Bharata lahir pada 23 Juni 1949 di Gianyar, ia lulus sebagai sarjana hukum di Universitas Ngurah Rai pada tahun 2012. Karirnya dimulai sejak tahun 1977 ketika Gung Bharata bekerja sebagai PNS di Sekretariat Negara di Jakarta hingga tahun 1986. Gung Bharata juga pernah menjabat sebagai Koordinator Audio Video Sekretariat Negara sejak tahun 1986 hingga tahun 1995, sebelum menjadi Pembantu Pelaksana Harian Kepala Istana Tampaksiring pada tahun 1995 hingga tahun 1997. Karir Gung Bharata kemudian terfokus sebagai Kepala Istana Tampaksiring sejak tahun 1997 hingga 2003, sebelum menjadi Bupati Gianyar yang diusung oleh PDIP.214 Selain Gung Bharata, tokoh puri dari Puri Saren Ubud, Cok Ace, juga ingin mencalonkan diri melalui PDIP. Akan tetapi, Cok Ace gagal untuk dicalonkan dalam Rakercabsus PDIP dan pencalonannya oleh Partai Golkar, meskipun Cok Ace sudah termasuk sebagai tokoh populer melalui jaringannya yang luas sebagai seniman dan pengusaha, khususnya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Hal tersebut menyebabkan demonstrasi dari pendukung Cok Ace hingga melibatkan 178 truk di depan kantor DPRD Kabupaten Gianyar.215 Menurut pemaparan Cok Ace, dirinya hadir di antara para demonstran yang terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian yang bertugas mengamankan gedung DPRD. Kehadiran Cok Ace ditujukan untuk meredam amarah para demonstran yang juga merupakan pendukung dari Cok Ace tersebut.

213

Wawancara dengan I Made Agus Mahayastra, 8 November 2012, Gianyar. Informasi diperoleh dari situs resmi KPU Kabupaten Gianyar (http://m.kpudgianyarkab.go.id/?x=bagus), diakses pada 23 Januari 2013, pukul 10.07 WIB. 215 Informasi mengenai demonstrasi pendukung Cok Ace dapat dilihat dalam Syarov D. Imfath, Jejak Nurani Cok Ace–Sutanaya (Gianyar: AS Media Center, 2008), hlm. 2-3. 214

Universitas Indonesia

108

Para demonstran akhirnya setuju untuk mengakhiri demonstrasi dan memutuskan untuk menunggu pemilihan lima tahun mendatang.216 Cok Ace lahir di Gianyar pada 23 Agustus 1956 sebagai putra kedua dari tiga bersaudara keturunan Cokorda Gede Agung Sukawati, kakak dari Presiden NIT Cokorda Gede Raka Sukawati. Cok Ace merupakan seorang insinyur dan dosen yang menempuh pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Udayana. Sebelum lulus sebagai sarjana arsitektur pada tahun 1984, Cok Ace sudah mulai usaha kontraktor sejak semester dua pada tahun 1978. Perusahaan tersebut kemudian dilanjutkan setelah lulus sebagai sarjana, dengan kantor yang berada di Kabupaten Tabanan dan diberi nama CV. Kori Agung. Selain sebagai arsitek, Cok Ace juga dekat dengan seni dan budaya yang menjadi disiplin ilmu ketika Cok Ace menempuh pendidikan magister di Fakultas Sastra Universitas Udayana dan dilanjutkan hingga ia menyandang gelar doktor untuk studi kajian budaya pada tahun 2008. Sebagai sosok yang dekat dengan seni dan budaya Bali, Cok Ace kerap membawakan lakon topeng Sidakarya sebagai Ratu Gede dan Calon Arang sebagai Rangda yang terbilang membutuhkan keahlian tinggi untuk dipentaskan.217 Cok Ace menikah dengan tokoh puri Cokorda Istri Putri Hariyani pada tahun 1986 dan telah dikaruniai dua putra, Cokorda Gede Dharmaputra Sukawati dan Cokorda Bayuputra Sukawati.218 Cok Ace memiliki jaringan yang sangat luas yang terdapat di ranah pendidikan, bisnis, hingga seni dan budaya. Cok Ace mulai aktif sebagai dosen tidak tetap di Universitas Ngurah Rai sejak tahun 1986 hingga saat ini. Selain Universitas Ngurah Rai, Cok Ace juga aktif sebagai dosen tetap di Universitas Udayana sejak tahun 1992 hingga saat ini. Di ranah bisnis, Cok Ace yang merupakan pengusaha perhotelan merupakan Komisaris PT. Puri Saren Agung yang dirintis sejak tahun 1998 hingga saat ini. Selain itu, Cok Ace juga merupakan Komisaris PT. Prana Dewata, perusahaan perhotelan yang melibatkan 216

Wawancara Cok Ace, 15 November 2012, Gianyar. Demonstrasi ini diduga kuat demonstrasi yang sengaja diciptakan oleh Cok Ace, mengingat kapasitas finansial Cok Ace yang sangat besar memungkinkan untuk mengumpulkan massa dengan ratusan mobil truk. 217 Informasi lebih lanjut mengenai biografi Cok Ace dapat dilihat dalam situs tokoh.web.id, “Cok Ace: Cendikiawan Bali Membangun Negeri” (http://www.tokoh.web.id/OKA+ARTHA+ARDANA+S), diakses pada 25 Januari 2013, pukul 12.15 WIB. 218 Wawancara dengan Cok Ace, 15 November 2012, Gianyar.

Universitas Indonesia

109

modal asing dari Jepang. Di ranah seni dan budaya, Cok Ace merupakan Ketua Radio Amatar Indonesia Kabupaten Gianyar, Ketua PHRI Kabupaten Gianyar, Ketua Pemuda Pancamarga Ubud, Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Gianyar, Ketua Forum Pengembangan Kawasan Strategis Ubud, Ketua Lembaga Pelestarian Budaya Bali dan Ketua PHRI Provinsi Bali. 219 Dari seluruh perusahaan yang dimiliki tersebut, Cok Ace menjadi salah satu orang terkaya di Bali yang menurut laporan majalah lokal Persindo berada di posisis ke-6, tiga peringkat di atas Anak Bagus Gede Satria Naradha yang merupakan pemilik media lokal terbesar di Bali, Kelompok Media Bali Post (KMB).220 Jabatan

Gung

Bharata

sebagai

Kepala

Istana

Tampaksiring

menjadikannya dekat secara personal dengan Presiden Megawati Sukarnoputri. Kedekatan dengan Presiden Megawati ini kemudian menjadi salah satu alasan kuat dibalik pencalonan Gung Bharata sebagai Bupati Gianyar pada periode 2003–2008 oleh PDIP dalam Pemilukada 2003, mengungguli Cok Ace yang berasal dari Puri Saren Ubud. Gung Bharata dipasangkan dengan I Dewa Gede Wardhana, Ketua DPC PDIP Kabupaten Gianyar yang merupakan bagian dari keluarga Puri Ubud. Cok Nindia dan Cokorda Anom diusung oleh Fraksi TNIPolri dan Fraksi Gabungan sebagai saingan pasangan Gung Bharata–I Dewa Gede Wardhana. 221 Pasangan Gung Bharata–I Dewa Gede Wardhana berhasil keluar sebagai pemenang pemilukada dengan perolehan suara sebanyak 24 suara, sedangkan pasangan Cok Nindia–Cokorda Anom hanya berhasil memperoleh dukungan sebanyak enam suara.222 Salah satu poin penting dalam masa kepemimpinan Gung Bharata atas Kabupaten Gianyar adalah peranan kultural tinggi yang dilakoni setelah resmi menjabat sebagai bupati. Hal ini disebabkan oleh keyakinan Gung Bharata atas kepercayaan masa lalu yang menyatakan bahwa Dinasti Manggis setelah 219

Wawancara dengan Cok Ace, ibid. NN, “Orang Terkaya di Bali,” Persindo, November 2012, hlm. 9. 221 Bali Post, “Pasangan Cok. Nindia dan Bharata Ditetapkan sebagai Cabup Gianyar” (http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/1/28/b3.htm), diakses pada 23 Januari 2013, pukul 10.35 WIB. 222 Bali Post, “Bharata Menangkan Pilkada Gianyar” (http://www.balipost.co.id/BALIPOSTCETAK/2003/1/31/b15.htm), diakses pada 23 Januari 2013, pukul 10.33 WIB. 220

Universitas Indonesia

110

diwariskan kepada Dewa Manggis Sakti hanya akan berlangsung selama tujuh generasi, sedangkan Gung Bharata merupakan generasi ke-8. 223 Kepercayaan atas hal ini menjadikan Gung Bharata mendirikan kembali identitas Puri Gianyar sebagai puri baru melalui perayaan ulang tahun Gianyar di Puri Agung Gianyar. Acara tersebut ditunjukkan sebagai wujud kembalinya keterkaitan puri dengan masyarakat. Selain itu, Gung Bharata juga membuat upacara maligia yang sangat besar pada tahun 2007, sebuah upacara keagamaan yang ditunjukkan untuk menghormati para leluhur yang telah meninggal.224 Keseluruhan peran kultural ini menjadikan Puri Agung Gianyar semakin lebih dekat dengan rakyat dibandingkan masa-masa sebelum Gung Bharata menjabat sebagai bupati.225 Di ranah legislatif, Pemilu 2004 menjadi ajang bagi tokoh Jabawangsa dan nonelite lain untuk memperoleh jabatan politik. Meskipun demikian, perbandingan antara kalangan Jabawangsa dengan Triwangsa masih relatif tipis, yaitu 18 tokoh Triwangsa yang tujuh di antaranya merupakan tokoh puri, berbanding 22 anggota Jabawangsa atau nonelite Bali lain. Untuk data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Daftar Anggota DPRD Kabupaten Gianyar (2004–2009) No

Nama

Partai

1 2 3

I Made Mawa Pande Ketut Suralaga I Made Budastra

PDIP PDIP PDIP

4

I Gusti Agung Gede K.P.

PDIP

5

I Gusti Ngurah Purbaya

PDIP

6

I Made Libur

PDIP

7

Anak Agung Gede Agung

PDIP

8

Ida Bagus Ketut Swastika

PDIP

Daerah Pemilihan (Kecamatan) Gianyar Gianyar Gianyar Blahbatuh dan Tampaksiring Blahbatuh dan Tampaksiring Blahbatuh dan Tampaksiring Blahbatuh dan Tampaksiring Blahbatuh dan

Keterangan

Triwangsa Triwangsa

Triwangsa (Puri) Triwangsa

223

Menurut pernyataan orang dekat dengan Gung Bharata yang dicatat oleh Graeme MacRae dan I Nyoman Darma Putra, Gung Bharata dan ayahnya memiliki tanda berwarna buah manggis di punggungnya, yang menandakan keturunan sebenarnya dari Dinasti Manggis. Keyakinan atas hal-hal yang bersifat superstisi terbilang cukup tinggi di kalangan masyarakat Bali. Lihat Graeme MacRae dan I Nyoman Darma Putra, op. cit., hlm. 122. 224 Ibid. 225 Ibid., hlm. 117.

Universitas Indonesia

111

No

Nama

Partai

9 10 11 12 13 14 15

I Kadek Diana I Putu Yudhathema I Ketut Rana I Made Sukarta I Made Sudiantara I Made Sudirga I Gusti Ngurah Putu G.

PDIP PDIP PDIP PDIP PDIP PDIP PDIP

16

I Made Agus Mahayastra

PDIP

17

I Made Sura Astra

PDIP

18

I Nyoman Ondo Wirawan

PDIP

19

I Made Jaya Suta

PDIP

20 21

Ida Bagus Putera I Kadek Yuda

PG PG

22

I Gusti Ngurah Gede K.A.

PG

23

I Gusti Putu Putra Astina

PG

24 25 26 27

I Made Suamba I Nyoman Suryawan Cokorda Raka Kerthiyasa Cokorda Ngurah Suyadnya

PG PG PG PG

28

I Made Togog

PG

29

Cokorda Gede Wisnu Parta

PG

30 31

Cokorda Oka Yudhana I Gusti Nyoman Tiku

PNI-M PPIB

32

Ida Bagus Minaka

PPIB

33

Ida Bagus Made Pawana

PPIB

34

Anak Agung Gede Gambir

PPIB

35

A.A.G. Dwi Asmara

PNBK

36

I Gusti Putu Ngurah Rawan

PNBK

37 38

I Wayan Tagel Arjana I Wayan Suryawan

PNBK PNBK

39

I Made Kartana

PD

40

I Wayan Diana

PKPB

Daerah Pemilihan (Kecamatan) Tampaksiring Sukawati Sukawati Sukawati Sukawati Sukawati Ubud Ubud Payangan dan Tegallalang Payangan dan Tegallalang Payangan dan Tegallalang Payangan dan Tegallalang Gianyar Gianyar Blahbatuh dan Tampaksiring Blahbatuh dan Tampaksiring Sukawati Sukawati Ubud Ubud Payangan dan Tegallalang Payangan dan Tegallalang Sukawati Gianyar Blahbatuh dan Tampaksiring Ubud Payangan dan Tegallalang Gianyar Blahbatuh dan Tampaksiring Ubud Sukawati Blahbatuh dan Tampaksiring Payangan dan Tegallalang

Keterangan

Triwangsa

Triwangsa Triwangsa Triwangsa

Triwangsa (Puri) Triwangsa (Puri)

Triwangsa (Puri) Triwangsa (Puri) Triwangsa Triwangsa Triwangsa Triwangsa (Puri) Triwangsa (Puri) Triwangsa

Universitas Indonesia

112

Catatan: PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), PG (Partai Golkar), PD (Partai Demokrat), PNBK (Partai Nasional Banteng Kemerdekaan), PPIB (Partai Perjuangan Indonesia Baru), PKPB (Partai Karya Perduli Bangsa), PNI-M (Partai Nasional Indonesia Marhaenisme). Sumber: Keputusan Gubernur Bali Nomor 878/04-A/HK/2009 Tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.

Komposisi DPRD Kabupaten Gianyar periode 2004–2009 masih melibatkan tokoh puri yang berasal dari luar Puri Gianyar dan Puri Ubud, seperti Sukawati, Blahbatuh, Payangan dan Tegallalang. Tokoh puri penting dari Puri Saren Ubud, seperti Cokorda Raka Kerthiyasa (Cok Kerthiyasa), juga menjadi anggota dari DPRD Kabupaten Gianyar periode 2004–2009. Akan tetapi, mengingat komposisi puri relatif minoritas di dalam DPRD Kabupaten Gianyar, tidak mengherankan jika kemudian salah seorang anggota yang bukan berasal dari puri, I Made Agus Mahayastra, terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Gianyar periode 2004–2009. 4.3

Kontestasi Puri dalam Jabatan Politik Periode 2008–2012 Kekalahan Cok Suryawan dalam Pemilukada Provinsi Bali 2003 tidak

menjadikannya absen dalam dunia politik yang sudah dijalani sejak tahun 1993 sebagai bupati. Setelah resmi bergabung dengan Partai Golkar pada tahun 2003, Cok Suryawan ikut serta dan terpilih dalam Pemilu 2004 sebagai anggota legislatif DPRD Provinsi Bali yang berada di Komisi A. Cok Suryawan juga berhasil terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali melalui Musyawarah Daerah DPD Partai Golkar Provinsi Bali di Kuta pada 23 November 2004.

226

Hal ini yang kemudian menjadi basis utama bagi

persiapannya dalam Pemilukada Provinsi Bali 2008. Cok Suryawan kembali turut serta dalam bursa Pemilukada Provinsi Bali 2008 dengan Partai Golkar sebagai kendaraan politik utama. Cok Suryawan dipasangkan dengan Brigjen Pol I Nyoman Gede Suwetha. Pengusungan tokoh kepolisian I Nyoman Gede Suwetha ini menjadi unik, karena pada saat yang bersamaan PDIP juga mengusung tokoh kepolisian, Komjen Pol I Made Mangku 226

Bali Post, “Cok. Suryawan Ketua Partai Golkar Bali” (http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2004/11/24/b21.htm), diakses pada 22 Januari 2013, pukul 11.51 WIB.

Universitas Indonesia

113

Pastika, sosok yang menjadi terkenal setelah kepiawaiannya dalam penanganan kasus Bom Bali I pada tahun 2002, sebagai calon gubernur yang didampingi kader loyal PDIP yang juga menjabat sebagai Walikota Denpasar periode 1999– 2008, Anak Agung Ngurah Puspayoga. 227 Cok Suryawan mengandalkan Koalisi Rakyat Bali (KRB) yang sudah dibentuk dalam rangka menyebarkan gagasan pembangunan Provinsi Bali yang akan dititikberatkan pada bidang pendidikan wajib belajar 12 tahun dan kesehatan gratis. Kampanye tentang pengobatan gratis diberikan melalui Yayasan Kelompok Sosial (KSM) Tunas Bangsa Bali yang masuk hingga ke 100 desa di seluruh Bali.228 Popularitas pasangan I Made Mangku Pastika–Anak Agung Ngurah Puspayoga yang diusung oleh PDIP pada akhirnya mampu mengalahkan perolehan suara yang diraih pasangan Cok Suryawan–I Nyoman Gede Suwetha. Cok Suryawan hanya memperoleh 25 persen, jauh berada di bawah I Made Mangku Pastika yang mampu meraih 56 persen suara, meskipun masih berada di atas pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat, I Gede Winasa–I Gusti Bagus Alit Putra yang hanya memperoleh 18 persen suara.229 Pasangan Cok Suryawan– I Nyoman Gede Suwetha hanya berhasil memperoleh kemenangan tipis di Kabupaten Gianyar dengan perolehan 52 persen suara dan Kabupaten Karangasem dengan meraih 43 persen suara, ketika pasangan I Made Mangku Pastika–Anak Agung Ngurah Puspayoga berada di tempat kedua dengan perolehan 42 persen suara.230 Setelah mengalami kekalahan untuk yang kedua kalinya dalam bursa Pemilukada Provinsi Bali, Cok Suryawan memilih untuk tetap berdinas sebagai anggota legislatif DPRD Provinsi Bali. Pada saat Pemilu 2009 berlangsung, sekali lagi Cok Suryawan masuk dalam bursa pemilihan calon anggota legislatif 227

Antara, “ICW Desak Presiden Copot Komjen Made Mangku Pastika” (http://www.antaranews.com/view/?i=1208157744&c=NAS&s), diakses pada 22 Januari 2013, pukul 12.07 WIB. 228 Bali Post, “Gubernur Mendatang Wajib Peduli Pasien tak Mampu” (http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2008/1/12/b22.htm), diakses pada 22 Januari 2013, pukul 12.52 WIB. 229 Harian Pelita, “PDIP Menangi Pilgub Bali dan Maluku” (http://www.pelita.or.id/baca.php?id=52559), diakses pada 22 Januari 2013, pukul 13.17 WIB. 230 Bali Post, “CBS 43 Persen, Pasti-Yoga 42 Persen” (http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=2&id=2152), diakses pada 22 Januari 2013, pukul 13.12 WIB.

Universitas Indonesia

114

melalui Partai Golkar dan terpilih kembali. Selain berdinas di Komisi I DPRD Provinsi Bali, Cok Suryawan juga masih aktif sebagai anggota Partai Golkar hingga penelitian ini ditulis, meskipun tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali yang sudah diserahkan kepada I Ketut Sudikerta sejak tahun 2009.231 Sebagai tokoh puri yang masih terlibat dalam politik lokal, Cok Suryawan masih terlibat dalam kampanye pemilukada pada tingkat Kabupaten Gianyar dan wilayah lain. Khusus untuk wilayah Kabupaten Gianyar, Cok Suryawan yang berada dalam Keturunan Dalem Sukawati sudah dua kali turut serta sebagai pendukung pasangan peserta pemilukada, yaitu Ace–Sutanaya yang berasal dari Puri Ubud dan diusung oleh Partai Golkar pada Pemilukada 2008, dan pasangan Cok Nindia–Anak Agung Gede Agung yang berasal dari Puri Agung Peliatan dan juga diusung oleh Partai Golkar pada Pemilukada 2012.232 Koalisi Puri Gianyar dengan Puri Ubud melalui kepemimpinan Gung Bharata dan I Dewa Gede Wardhana harus terpecah di penghujung masa jabatan kedua tokoh tersebut. Pada pertengahan 2007, I Dewa Gede Wardhana memutuskan untuk memisahkan diri dari Gung Bharata dan memilih untuk mencalonkan diri sebagai bupati. Perlu digarisbawahi bahwa periode ini merupakan titik awal dari diberlakukannya pemilukada langsung di Kabupaten Gianyar, meskipun belum direvisi melalui UU No. 12 Tahun 2008 yang memperkenankan calon perseorangan dalam bursa pemilukada. Pencalonan diri I Dewa Gede Wardhana ini pada akhirnya menjadi pertarungan antara Puri Gianyar dan Puri Ubud dalam pencalonan oleh PDIP. Mengingat kapasitas Gung Bharata sebagai calon pertahana memiliki daya saing lebih tinggi daripada dirinya, I Dewa Gede Wardhana merangkul I Dewa Made Sutanaya, adik dari Gubernur I Dewa Made Beratha, yang sudah berkarir sebagai birokrat di Kabupaten Badung dan tengah menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Badung ketika itu Kombinasi antara Wardhana-Sutanaya tersebut menjadikan pasangan ini relatif kuat secara finansial, khususnya dengan latar belakang Puri Ubud yang sangat mapan. 231 232

Wawancara dengan I Dewa Made Widiasa Nida, 14 November 2012, Klungkung. Wawancara dengan I Dewa Made Widiasa Nida, ibid.

Universitas Indonesia

115

Melihat ancaman yang tinggi dari kubu Wardhana-Sutanaya, Gung Bharata memilih untuk berpasangan dengan I Putu Yudhathema, anggota DPRD Kabupaten Gianyar dari fraksi PDIP yang menjadi sumber finansial utama bagi Gung Bharata dalam melakukan kampanye dan simakrama kepada masyarakat. Dalam Rakercabsus PDIP untuk menentukan pasangan yang akan dimajukan dalam Pemilukada 2008, Gung Bharata yang memiliki kedekatan dengan Megawati Sukarnoputri akhirnya terpilih sebagai kandidat yang diusung oleh PDIP. Hal tersebut menimbulkan konflik internal di dalam DPC PDIP Kabupaten Gianyar, terlebih dikarenakan pengusungan paket Bharata–Yudha mengecilkan peran Wardhana sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Gianyar yang sudah lama mengabdi PDIP sebagai kader. Pengusungan paket Bharata–Yudha kemudian juga menimbulkan keretakan yang semakin dalam di internal DPC PDIP Kabupaten Gianyar. Setelah gagal dalam rakercabsus, I Dewa Gede Wardhana menarik diri sebagai calon bupati dan memberi dukungan kepada lawan Gung Bharata, paket Ace–Sutanaya yang diusung oleh koalisi Partai Golkar dengan partai-partai minor lain. Atas dukungannya kepada lawan dari PDIP ini, I Dewa Gede Wardhana kemudian dilengserkan dari PDIP oleh DPP PDIP.

233

Basis

pendukung I Dewa Gede Wardhana dalam DPC PDIP Kabupaten Gianyar pada akhirnya menjadi faktor utama yang menjadikan ketidaksolidan dukungan kepada paket Bharata–Yudha. Ketidaksolidan ini semakin diperparah dengan sikap acuh tak acuh DPP PDIP dalam memberikan dukungan kepada paket Bharata–Yudha. Salah satu bentuk kurangnya dukungan tersebut terlihat ketika Megawati Sukarnoputri berada di Gianyar, namun tidak menggelar kampanye untuk mendukung paket Bharata–Yudha oleh karena fokus lebih besar pada Pemilukada Provinsi Bali yang juga akan digelar pada tahun yang sama. Alasan kurangnya dukungan dari DPP PDIP masih tidak jelas, namun beberapa pihak DPP menganggap paket Bharata–Yudha akan dengan sangat mudah keluar sebagai pemenang dalam Pemilukada 2008, khususnya ketika kampanye yang dilakukan oleh salah seorang anggota DPP PDIP, Sony Keraf, yang sebenarnya

233

Wawancara dengan I Made Agus Mahayastra, 8 November 2012, Gianyar.

Universitas Indonesia

116

ditujukan untuk mendukung paket Bharata–Yudha menjadi lebih dititikberatkan pada Pemilu 2009.234 Di sisi lain, jabatan DPD Partai Golkar Kabupaten Gianyar dipegang oleh Cok Kerthiyasa dari Puri Ubud. Cok Kerthiyasa mendapatkan dukungan dari seluruh puri di Ubud untuk memimpin Partai Golkar. Selain Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Gianyar, Cok Kerthiyasa juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Gianyar.

235

Sebelum pencalonan pasangan Ace–Sutanaya, Cok

Kerthiyasa sebenarnya merupakan calon kuat yang akan dimajukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Gianyar sebagai calon bupati sejak tahun 2006. Akan tetapi, berdasarkan hasil survei internal Partai Golkar yang sudah menjadi tradisi dalam pengusungan calon, Cok Kerthiyasa berada di bawah Cok Ace dalam hal popularitas. Hal tersebut menjadikan keluarga besar Puri Ubud tidak memberikan dukungan kepada Cok Kerthiyasa untuk maju.236 Pencalonan Cok Ace sebagai bupati adalah konsensus yang rumit dari internal partai dan puri. Meskipun demikian, konflik di antara anggota keluarga puri dihindari dengan mengadakan pertemuan di antara keluarga besar puri pada pertengahan 2007 untuk memecahkan soal pencalonan bupati. Pada pertemuan pertama itu, keluarga puri masih belum mendapatkan kesepakatan yang memuaskan oleh karena Cok Kerthiyasa masih menganggap dirinya layak untuk dimajukan sebagai calon bupati dari kalangan Puri Ubud. Untuk mencari solusi yang lebih baik, keluarga Puri Ubud mengadakan dua pertemuan lagi yang melibatkan seluruh tokoh Puri Saren Ubud, seperti Cok Agung Suyasa, Cok Kerthiyasa, Cok Suryawan. Pada akhirnya, Cok Kerthiyasa yang sudah kehilangan dukungan dari sebagian besar keluarga Puri Ubud memutuskan untuk menyerahkan lowongan calon bupati kepada Cok Ace sehari sebelum Konvensi Partai Golkar berlangsung di Bali pada 1 September 2007. Cok Ace menganggap dirinya memiliki bakat untuk memimpin, yang terlihat dari riwayat organisasi yang telah ditekuni sejak Cok Ace masih sekolah hingga saat ini, meskipun pada dasarnya Cok Ace bukan politisi. Cok Ace 234

Graeme MacRae dan I Nyoman Darma Putra, op. cit., hlm. 114. Keterpilihan Cok Kerthiyasa ditujukan untuk mendukung Cok Suryawan dalam Pemilukada Provinsi Bali 2008. Ibid., hlm. 123. 236 Ibid., hlm. 124-125. 235

Universitas Indonesia

117

meyakini bahwa bakat memimpin di dalam dirinya terinspirasi dari keluarga yang membentuk karakter Cok Ace. Cok Ace pernah ditawarkan oleh partaipartai minor untuk menjadi anggota DPR, namun tawaran tersebut ditolak oleh Cok Ace atas dasar keinginannya untuk tetap menjadi PNS, di samping sikapnya yang tegas untuk tetap menjadi tokoh nonpartisan. Selain itu, Cok Ace juga sempat menolak pencalonan dirinya oleh koalisi partai-partai minor pada saat menjelang Pemilukada 2008. Hal ini menjadikan Cok Ace dikritik sebagai tokoh yang naif dan arogan. Sebagai pendamping Cok Ace, I Dewa Made Sutanaya dipilih dalam bursa Pemilukada 2008 sebagai calon wakil bupati setelah gagal dalam pencalonan oleh PDIP bersama I Dewa Gede Wardhana. Pasangan Ace– Sutanaya ini diharapkan mampu menarik dukungan dari kombinasi profesional dan birokrasi, termasuk juga aristokrat lokal dan jaringan politik Bali secara luas. Pada awal kampanye, Cok Ace menyadari bahwa Gung Bharata memiliki peluang lebih tinggi untuk menang dalam Pemilukada 2008. Bahkan dalam upaya melakukan kampanye kepada masyarakat, Cok Ace kerap mendapat halangan untuk melakukan kampanye di beberapa tempat yang secara eksplisit disebut sebagai basis pasangan Bharata–Yudha. Untuk mengakali penghalangan tersebut, Cok Ace menggunakan helikopter sewaan yang dipakai untuk menyebarkan pamflet kampanye di wilayah-wilayah tertentu. Akan tetapi, kampanye Cok Ace tersebut pada akhirnya justru hanya dianggap sebagai upaya memamerkan kekayaan, mengotori lingkungan, dan polusi suara bagi masyarakat sekitar.237 Cok Ace menyatakan dirinya merupakan kandidat dari Koalisi Rakyat Gianyar (KRG), yang pada kenyataannya disponsori Golkar dan sembilan partai minor seperti Demokrat, PNI Marhaenisme, dan beberapa galeri dan museum budaya di Ubud. KRG dipimpin oleh I Made Dauh Wijana, Sekertaris Partai Golkar yang mendapatkan pengawasan secara langsung dari Cok Kerthiyasa sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Gianyar. Sikap Cok Ace yang tidak ingin diidentikan dengan partai tertentu terlihat ketika ia menggunakan kostum kampanye berwarna putih, bukan warna kuning yang merupakan warna identik 237

Ibid., hlm. 113.

Universitas Indonesia

118

Partai Golkar. Cok Ace menilai penggunaan warna putih sebagai simbol kemurnian moral yang jauh lebih utama sebagai pemimpin. Selain KRG, kampanye Cok Ace juga mendapat dukungan secara pribadi melalui keluarga besar Puri Saren Ubud. Di antara para kandidat yang turut serta dalam bursa Pemilukada 2008, Gung Bharata memiliki kapasitas finansial paling kecil. Dengan total kekayaan sebesar Rp 638 juta, Gung Bharata menjadi calon paling miskin dibandingkan dengan Cok Ace yang memiliki kekayaan sebesar Rp 3,3 milyar, I Putu Yudhathema dengan kekayaan sebesar Rp 1,99 milyar, dan I Dewa Made Sutanaya dengan kekayan sebesar Rp 899 juta. 238 Faktor ini yang kemudian menjadi hambatan dalam kampanye paket Bharata–Yudha yang lebih tidak masif dibandingkan paket Ace–Sutanaya, meskipun pada dasarnya pengusungan I Putu Yudhathema ditujukan sebagai penyokong finansial. Salah satu wujud dari minimnya kampanye terlihat dalam pembagian baju kaos kepada pendukung, dan justru mengganti distrubusi baju kaos yang terbatas tersebut dengan bendera PDIP yang kurang fungsional bagi pendukung.239 Pasangan Ace–Sutanaya justru memanfaatkan pembagian baju kaos kepada pendukung untuk pencitraan individu yang tidak disertai dengan embel-embel partai pengusungnya, khususnya Partai Golkar. Peran media dalam Pemilukada 2008 juga terbilang sangat besar. Sebagai media lokal yang terbesar, KMB yang didirikan oleh Anak Bagus Gede Satria Nadha memainkan peranan penting dalam sosialisasi program kampanye peserta pemilukada. 240 Selain BPMG, media lain yang ada di Provinsi Bali dan turut serta dalam penyalur aspirasi peserta pemilukada adalah Radar Bali, anak perusahaan dari Jawa Pos; Nusa Bali, gabungan antara Komando Daerah Militer IX/Udayana dengan Bakrie Group; TVRI Bali; dan Dewata TV, stasiun TV baru 238

Informasi mengenai kekayaan calon bupati dan calon wakil bupati dalam Pemilukada 2008 dapat dilihat dalam Bali Post, “KPK Beberkan Kekayaan Cabup/Cawabup” (http://www.balipost.co.id/Balipostcetak/2007/11/24/b13.htm), diakses pada 23 Januari 2013, pukul 15.03 WIB. 239 Ibid., hlm. 132. 240 KMB menaungi Bali Post, Den Post, Bali TV dan Global FM. Cikal-bakal dari KMB adalah industri media cetak yang dibangun oleh ayah dari Anak Bagus Gede Satria Nadha, I Ketut Nadha, pad a tahun 1948 dengan nama Suara Indonesia. Wawancara Anak Agung Bagus Wirawan, 8 November 2012, Denpasar.

Universitas Indonesia

119

yang dimiliki oleh pengusaha muda I Nyoman Artha. Kebijakan editorial KMB sangat sarat dengan muatan bisnis yang memungut biaya untuk memberitakan semua berita, kecuali berita umum yang sudah selayaknya dijadikan berita. Pada tahun 2007, biaya yang dipasang untuk sebuah artikel sebanyak 2.400 karakter adalah Rp 1 juta plus satu foto. Biaya tersebut akan menjadi delapan kali lebih mahal jika dijadikan berita utama. Berita yang disajikan dalam surat kabar terkadang ditulis dan disetujui oleh tim sukses calon tertentu. Dalam hal ini, calon diperkenankan untuk menuliskan kisah hidupnya sebagai bentuk kampanye. Akan tetapi, calon yang ada dilarang untuk menjatuhkan calon lain, meskipun sudah didasarkan pada data-data faktual. Ketentuan tersebut pada dasarnya telah tercantum di dalam Memorandum of Understanding (MoU) KMB dan tim sukses dalam hal pemberitaan peserta pemilukada. Menurut Direktur Pelaksana KMB, I Nyoman Wirata, hal tersebut ditujukan untuk mencegah calon menggunakan media sebagai ranah saling serang yang tidak sehat. Sebagai ilustrasi, Bali Post menolak untuk memasangkan berita tentang pemerintahan Gung Bharata yang dinilai sebagai „gudang korupsi‟ oleh tim sukses pasangan Ace–Sutanaya.241 Selain KMB, media lain di Provinsi Bali, seperti Radar Bali dan Nusa Bali

juga

menjalin

kerja

sama

dengan

peserta

pemilukada

melalui

penandatanganan MoU serupa. MoU ini ditujukan kepada peserta pemilukada yang diperkenankan untuk membuat iklan seperti layaknya ulasan dan melakukan pemberitaan rutin terkait calon secara independen. Akan tetapi, mengingat secara keseluruhan media yang paling berpengaruh dalam masyarakat menengah di desa dan kota Kabupaten Gianyar adalah Bali Post dan Bali TV milik KMB, maka KMB mendapatkan pemasukan paling besar dari pemilukada dibandingkan media-media lain.242 241

Akan tetapi, perlu dicatat bahwa komentar Cok Suryawan yang menyatakan bahwa pernyataan Gung Bharata yang telah menyediakan sekolah gratis bagi masyarakat Kabupaten Gianyar adalah kebohongan besar, dan menyatakan bahwa Cok Ace justru yang mulai mempromosikannya sudah mendapat persetujuan dari bagian penyuntingan Bali Post.Graeme MacRae dan I Nyoman Darma Putra, op. cit., hlm. 128–129. 242 Hasil telurusan MacRae pada pertengahan 2008 di Kabupaten Gianyar menunjukkan kebanyakan masyarakat Kabupaten Gianyar mengalihkan bacaannya ke Radar Bali atau Nusa Bali. Hal ini dikarenakan media tersebut lebih independen dan kritis ketimbang KMB. Lihat Ibid., hlm. 141, catatan kaki nomor 63.

Universitas Indonesia

120

Dalam hal pengeluaran biaya kampanye melalui media massa, kedua kandidat mengeluarkan uang yang hampir sama besarnya.243 Pemberitaan dalam kampanye terhadap dua calon memiliki karaktersitik yang berbeda. Dalam hal pencitraan,

Gung

Bharata

lebih

menunjukkan

keberhasilannya

dalam

memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat selama menjabat hingga kampanye untuk putaran kedua. Di sisi lain, Cok Ace memberitakan tentang keberhasilannya dalam keterlibatan tokoh lokal di Ubud dalam rangka menggelar acara internasional, seperti United Nation Climate Change Conference pada 3-14 Desember 2007. Berita yang disajikan oleh KMB lebih condong pada pasangan Ace–Sutanaya, sedangkan pasangan Bharata–Yudha lebih kurang terlihat dalam pemberitaan di KMB. Dari penelusuran MacRae dan I Nyoman Darma Putra, terdapat 104 berita mengenai kampanye Pemilukada 2008, yang 56 di antaranya mengarah pada pasangan Ace–Sutanaya, 34 mengarah pada pasangan Bharata– Yudha dan 14 di antaranya bersifat netral. Hal ini menjadikan rasio pemberitaan sebesar 6:4, yang lebih banyak memberitakan tentang pasangan Ace–Sutanaya ketimbang Bharata–Yudha. Kekayaan pasangan Ace–Sutanaya yang dua kali lebih besar dari pasangan Bharata–Yudha memiliki korelasi pada pemberitaan di media massa secara masif. Cok Ace juga menggunakan beberapa halaman di Bali Post untuk melawan berita yang dirilis oleh tim sukses Bharata–Yudha. Politik uang juga kerap terjadi dalam Pemilukada 2008. Kedua peserta pemilukada tidak terlepas dari pemberian uang kepada masyarakat untuk memilih mereka. Kegiatan pembagian uang kepada masyarakat ini ditujukan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak absen dalam pemilukada. Salah satu wujud konkret adalah pasangan Ace–Sutanaya yang selalu memberikan uang sebesar Rp 100 ribu hingga 200 ribu kepada masyarakat setiap kali menggelar kampanye. 244 Selain itu, pasangan Bharata–Yudha juga tidak terlepas dari masalah serupa ketika melakukan kampanye. Akan tetapi skala politik uang dengan membeli suara masyarakat lebih kecil dibandingkan dengan pemberitaan dalam media massa. Hal ini menjadikan adanya dominasi politik pencitraan 243

Nominal besarnya anggaran untuk kampanye di media massa tidak dapat ditelusuri lebih lanjut oleh MacRae dan I Nyoman Darma Putra, namun pernyataan ini didapatkan dari pihak internal media yang terlibat. Lihat ibid., hlm. 128. 244 Wawancara dengan Anak Agung Bagus Wirawan, 8 November 2012, Denpasar.

Universitas Indonesia

121

peserta pemilulada ketimbang politik uang yang lebih sering terjadi dalam pemilukada di luar Bali. Salah satu insiden penting yang menjadi catatan hitam bagi paket Bharata–Yudha adalah bentrokan yang terjadi di Kecamatan Sukawati pada 6 Januari 2008, beberapa hari sebelum pemilihan dimulai. Bentrokan tersebut dimulai dari aksi saling serang antara tim sukses pasangan Ace–Sutanaya dengan Bharata–Yudha, yang kemudian menjadi kerusuhan setelah terjadi pemukulan oleh Lelur, Bego, dan Cuplis yang merupakan bawahan dari Kadek Diana, anggota parlemen Gianyar dari PDIP. 245 Kerusuhan tersebut merusak reputasi PDIP bagi sebagian besar pedagang di Pasar Seni Sukawati yang terkena pengaruh negatif dari penurunan pemasukan akibat insiden tersebut. Selain bentrokan, Gung Bharata juga diserang dengan beberapa hal yang menjatuhkan, seperti tuduhan penggunaan anggaran pemerintah dalam kampanye.246 Bentrokan di Sukawati menjadi peluang besar bagi Cok Ace untuk memupuk rasa simpati masyarakat kepadanya, khususnya dengan mengakhiri kampanye enam hari sebelum hari terakhir kampanye, termasuk pencopotan semua baliho kampanye pasangat Ace–Sutanaya di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar. Hal tersebut pada dasarnya ditujukan untuk menghindari keributan yang semakin meluas dan melebar, sedangkan Cok Ace secara personal meyakini tidak ada harapan bagi pasangan Ace–Sutanaya untuk memenangkan Pemilukada 2008, khususnya ketika riset internal partai menunjukkan paket Bharata–Yudha memperoleh 62 persen suara, sedangkan pasangan Ace–Sutanaya hanya mampu meraih 38 persen suara. Pada masa akhir kampanye, Cok Ace meminta agar tidak dipertemukan dengan massa Gung Bharata yang berada di Kecamatan Blahbatuh agar tidak terjadi bentrokan serupa yang terjadi di Kecamatan Sukawati. Niat Cok Ace tersebut mendapatkan pujian dari perwakilan industri pariwisata, khususnya PHRI yang merupakan basis pendukungnya, dan KPU yang menilai tindakan Cok Ace didasarkan pada etika yang jelas.

245

Bali Post, “Kadek Diana Aktor Utama Bentrok Massa di Sukawati” (http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2008/1/30/b19.htm), diakses pada 23 Januari 2013, pukul 16.44 WIB. 246 Graeme MacRae dan I Nyoman Darma Putra, op. cit., hlm. 132.

Universitas Indonesia

122

Setelah mengalami banyak hal yang menjatuhkan Gung Bharata, pada akhirnya pasangan Bharata–Yudha gagal memperoleh suara terbanyak, meskipun hanya berbanding tipis dengan suara yang diperoleh pasangan Ace–Sutanaya. Hasil dari perolehan suara dalam Pemilukada 2008 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Perolehan Suara Peserta Pemilukada Kabupaten Gianyar 2008 Kecamatan Ace–Sutanaya Bharata–Yudha Sukawati 27.266 27.263 Blahbatuh 17.418 20.143 Gianyar 20.004 30.645 Ubud 27.974 13.442 Tampaksiring 13.782 15.872 Tegallalang 16.723 15.561 Payangan 15.015 11.601 Total 138.182 134.527 Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, Laporan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Gianyar 2008 (Gianyar: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, 2008), hlm. 67.

Sikap rendah diri dan mengalah yang dikedepankan oleh pasangat Ace– Sutanaya menimbulkan simpati masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Sukawati yang terkesan dengan upaya Cok Ace untuk mencegah terjadinya bentrokan lagi. Hal ini menjadikan Cok Ace memperoleh suara yang signifikan, dan tidak diduga mampu mengungguli pasangan Bharata–Yudha yang memiliki basis suara dan popularitas, serta partai pengusung yang jauh lebih kuat dari pasangan Ace–Sutanaya. Perolehan suara pasangan Ace–Sutanaya dan Bharata–Yudha pada dasarnya menunjukkan bahwa basis yang kuat dari pasangan tersebut berada di wilayah kedua pasangan tersebut berasal, Kecamatan Ubud dan Kecamatan Gianyar. Pasangan Bharata–Yudha hanya mampu unggul di tiga kecamatan, dan dua di antaranya memiliki ikatan personal dengan Gung Bharata yang merupakan Penglisir Puri Agung Gianyar dan Kepala Istana Tampaksiring. Bentrokan yang terjadi di Kecamatan Sukawati berhasil mendongkrak perolehan suara pasangan Ace–Sutanaya yang sebelumnya tidak populer dibandingkan dengan pasangan Bharata–Yudha.

Hal

ini

menjadikan

pasangan

Ace–Sutanaya

berhasil

Universitas Indonesia

123

memperoleh suara terbanyak di empat kecamatan, termasuk Kecamatan Sukawati yang bukan basis dari pasangan tersebut.247 Hasil dari Pemilukada 2008 ini sebelumnya ingin digugat oleh DPP PDIP yang menilai banyak kecurangan dan tidak demokratis, yang juga turut disuarakan oleh tim sukses pasangan Bharata–Yudha. Tim sukses Cok Ace juga berniat untuk melaporkan kecurangan sistematis yang dilakukan oleh pasangan Bharata–Yudha, khususnya dalam hal pendaftarkan pemilih yang masih belum cukup umur. Akan tetapi, gugatan yang ingin diajukan tersebut sirna setelah Gung Bharata mengadakan pertemuan dengan tim sukses dan tokoh puri senior dari 16 puri yang ada di Gianyar. Dalam pertemuan tersebut, telah disepakati bahwa tidak perlu ada gugatan terhadap hasil Pemilukada 2008 dan Gung Bharata secara personal menerima hasil tersebut.248 Keputusan Gung Bharata ini mendapat pujian sebagai sikap ksatria dan negarawan oleh berbagai macam kalangan, seperti media cetak terbesar di Bali, Bali Post, dan tim sukses Ace– Sutanaya. Setelah menerima kekalahan, Gung Bharata juga mengadakan pertemuan dengan Cok Ace untuk berdialog secara damai di Denpasar. Hal ini juga menjadikan Cok Ace memberikan kesempatan bagi tim sukses pasangan Bharata–Yudha sebagai bagian dari pemerintahannya.249 Relasi Cok Ace dengan Partai Golkar setelah pemilihan terbilang kompleks, oleh karena sebagai PNS Cok Ace harus bersifat nonpartisan, sedangkan Cok Ace menolak untuk bergabung dengan Partai Golkar sebagai kader hingga kemenangannya sebagai Bupati Gianyar. Cok Ace menilai perannya sebagai bupati independen, tidak terikat dengan Partai Golkar yang mengusungnya. Dalam hal ini, kekuatan Partai Golkar menurut Cok Ace berada di belakang puri yang lebih dominan dan menentukan dalam pengambilan putusan dalam internal partai. Cok Ace juga menilai imbalan yang diberikan kepada partai adalah kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Gianyar, bukan hakhak spesial yang akan diberikan kepada pengurus partai.

247

Wawancara dengan Cok Ace, 15 November 2012, Gianyar. Gung Bharata secara pribadi memang sejak awal sudah menerima hasil Pemilukada 2008, namun hal tersebut dihalangi oleh keinginan DPP PDIP yang ingin menggugatnya secara legalformal. Lihat Graeme MacRae dan I Nyoman Darma Putra, loc. cit. 249 Wawancara dengan Cok Ace, 15 November 2012, Gianyar. 248

Universitas Indonesia

124

Dalam pandangan Cok Ace, para pemimpin puri di wilayah Gianyar dan beberapa wilayah lain di Bali masih dianggap sebagai manifestasi dewa. Hal ini dapat dibuktikan dengan panggilan bhatara kepada tokoh puri. Meskipun demikian, Cok Ace melihat peran puri di masa kini tidak dapat disamakan dengan peran di masa lampau yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, budaya, agama, dan kesenian. Puri yang ada di masa kini, termasuk Puri Ubud, tidak memiliki kekuasaan dalam pemerintahan formal dan tidak memiliki kewajiban dan hak yang dimiliki puri untuk mencampuri urusan politik lokal. Akan tetapi, mengingat sebagian puri di Bali masih memiliki ikatan kekerabatan yang kuat dengan masyarakat, ditambah lagi peranan ekonomi dan budaya Puri Ubud masih berjalan dengan baik di tengah masyarakat, pada akhirnya Puri Ubud masih merupakan sebuah entitas yang berpengaruh sebagai penasihat politik baik bagi anggota keluarga yang turut serta dalam politik praktis dan masyarakat yang mendapat arahan dalam memilih pemimpin. Dalam melihat kedekatan masyarakat dengan Puri Ubud, Cok Ace menegaskan bahwa konstruksi Puri Saren Ubud perlu menjadi dasar dalam memahami hubungan tersebut. Puri memiliki konstruksi yang selalu berapitan dengan pasar, yang merupakan simbol ekonomi masyarakat sekitar. Setiap puri selalu terdapat bale pegeg yang berfungsi untuk mengontrol wilayah sekitarnya. Untuk bagian yang terdapat di dalam puri, terdapat sembilan bagian yang dikenal dengan nama sanga mandala.250 Pembagian wilayah puri tersebut dimulai dari yang paling suci di bagian timur laut hingga paling tidak suci di bagian barat daya yang dapat dilihat dalam figur berikut:

250

Untuk informasi lebih lanjut mengenai konsep sanga mandala, lihat Agus Aris Munandar, Istana Dewa Pulau Dewata: Makna Puri Bali Abad Ke-14-19 (Depok: Komunitas Bambu, 2005), hlm. 176–181.

Universitas Indonesia

125

Figur 4.1 Konsep Sanga Mandala Puri Utara

Utamaning Nista Madyaning Nista Nistaning Nista

Utamaning Madya Madyaning Madya Nistaning Madya

Utamaning Utama Madyaning Utama Nistaning Utama

Catatan: Derajat kesakralan dapat dilihat dari pembagian nama: Utama merupakan bagian sakral, Madya merupakan bagian menengah, dan Nista merupakan bagian tidak sakral. Utamaning Utama merupakan bagian tersakral yang menjadi kediaman tokoh puri, sedangkan Nistaning Nista merupakan tempat paling tidak sakral yang terbuka untuk semua orang. Sumber: Agus Aris Munandar, Istana Dewa Pulau Dewata: Makna Puri Bali Abad Ke14-19 (Depok: Komunitas Bambu, 2005), hlm. 177.

Pembagian pada puri didasarkan pada derajat dari tamu yang setiap hari berkunjung ke puri. Bagian nistaning nista dalam puri adalah bagian terbuka untuk umum yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat ketika akan mengunjungi pemimpin puri, yang kini juga terbuka untuk wisatawan baik asing maupun domestik. Masyarakat juga diperkenankan untuk mendapatkan pelatihan seni dan budaya, khususnya tari tradisional, di wilayah madyaning nista dan utamaning nista. Mengingat Puri Ubud masih memainkan peranannya sebagai pusat budaya, khususnya dalam kegiatan membaca lontar yang bermanfaat untuk menafsirkan kitab suci Weda, terdapat wilayah suci yang membutuhkan seleksi khusus bagi masyarakat umum di sekitar nistaning utama. Hal tersebut menurut Cok Ace membuktikan bahwa Puri Ubud merupakan puri yang terbuka bagi masyarakat umum dan memiliki kedekatan dengan masyarakat.251 Puri Ubud memiliki karakteristik pragmatis yang menurut Cok Ace ditujukan untuk menghadapi perubahan yang ada dalam masyarakat dengan cepat, sehingga Puri Ubud pada akhirnya masih diakui dan dihargai oleh masyarakat dengan kinerja yang konkret. Hal tersebut dikarenakan Puri Ubud menekankan posisinya sebagai puri yang memiliki kemampuan lebih dari masyarakat, khususnya ketika masyarakat kerap datang ke Puri Ubud untuk meminta saran. Puri Ubud dalam hal ini tentu harus mampu mendinamiskan diri sesuai dengan tuntutan yang ada, sehingga sesuatu yang bersifat tradisional seperti cara membuat barong hingga menangkap peluang industri pariwisata 251

Wawancara Cok Ace, 15 November 2012, Gianyar.

Universitas Indonesia

126

harus dengan serius dipahami oleh puri. Cok Ace menilai puri yang tidak dinamis pada akhirnya akan kehilangan respek dari masyarakat, khususnya yang mempertahankan fanatisme harus menikah dengan pihak yang memiliki status yang sama. Puri Ubud dalam hal ini lebih bersifat asimilatif dalam hal pernikahan dan membuka diri kepada dunia luar dalam hal pergaulan. Puri Ubud juga memainkan fungsi ekonomi, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi naungannya. Cok Ace mengilustrasikan

bahwa

ketika

sektor

pertanian

mulai

tidak

mampu

menyejahterakan hajat hidup masyarakat Ubud, puri mengundah pelukis dari luar Bali untuk mengajarkan masyarakat tentang seni dan budaya dalam bentuk lukisan. Dalam hal ini, puri telah berhasil memainkan peranannya sebagai pengayom masyarakat yang menurut Cok Ace memiliki ikatan seperti guru dan murid. Puri Ubud juga membangun kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang diprakarsai oleh ayah Cok Ace, Cokorda Gede Agung Sukawati, pada tahun 1950-an. Eksistensi puri sebagai pengayom masyarakat yang nyata sejak periode awal kemerdekaan Indonesia menjadikan masyarakat Kabupaten Gianyar, khususnya Kecamatan Ubud, memiliki respek terhadap Puri Ubud.252 Peran Puri Ubud juga diakui oleh Cok Ace pernah mengalami penurunan hingga tahun 1970-an. Cok Ace yang menangkap peluang internasionalisasi Ubud melalui seni menangkap peluang tersebut dengan menghidupkan kembali kehidupan seni di Ubud pada tahun 1978. Setelah memulai pelatihan seni yang diprakarsai oleh Puri Ubud, pada akhirnya Ubud berhasil melahirkan beberapa seniman kondang yang beberapa diajak keluar negeri untuk melakukan pentas budaya. Pentas budaya pertama kali yang dilakukan oleh Cok Ace berlangsung pada tahun 1984, ketika Cok Ace membawa sekelompok seniman kondang asal Ubud ke Jepang. Hal ini memicu pertumbuhan industri pariwisata di Ubud yang hingga saat ini menjadi tumpuan utama dalam komposisi perekonomian Ubud.

252

Klaim ini dinyatakan oleh Cok Ace selaku tokoh Puri Ubud. Peneliti melihat pengrajin di wilayah Kabupaten Gianyar mempunyai rasa hormat yang besar kepada tokoh Puri Ubud, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Desak, pengrajin cinderamata yang merupakan penduduk lokal Kecamatan Tegallalang. Wawancara dengan Ibu Desak, 17 November 2012, Gianyar.

Universitas Indonesia

127

Sebagai tokoh puri yang berpengaruh dalam urusan adat, prioritas utama Cok Ace dalam memperbaiki keadaan yang ada di Gianyar adalah penyelesaian konflik adat yang masih banyak terjadi ketika ia baru saja menjabat sebagai bupati. Konflik adat yang ada pada dasarnya merupakan masalah sosial biasa, namun tidak pernah berakhir dengan tuntas oleh karena kedua belah pihak yang berkonflik, bahkan mediator, yang tidak pernah menemukan konsensus secara bijaksana. Sebelum Cok Ace menjabat sebagai bupati, terdapat 56 kasus adat di Kabupaten Gianyar. Cok Ace berhasil menangani 36 kasus adat secara tuntas, yang jika sewaktu-waktu masih dipersengketakan lagi, maka masuk ke hukum positif negara. Selain permasalahan adat, Cok Ace juga fokus pada pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gianyar yang cukup rendah, yaitu sebesar Rp 75 milyar, padahal merupakan destinasi ketiga terpopuler di Bali setelah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Cok Ace meyakini bahwa birokrasi yang ada turut berperan dalam rendahnya PAD Kabupaten Gianyar, khususnya dalam perizinan yang tidak mudah dan rendahnya kualitas infrastruktur di Kabupaten Gianyar. Ketika menjabat, Cok Ace memprioritaskan perbaikan infrastruktur dan mempermudah perizinan usaha, sehingga penerimaan pajak dari masyarakat menjadi bertambah hingga Rp 238 milyar pada tahun 2012. Cok Ace juga menggagas konsep pengembangan wilayah di Kabupaten Gianyar yang tidak terikat pada pembagian administratif berdasarkan kecamatan yang berjumlah tujuh kecamatan. Menurut Cok Ace, kawasan pengembangan wilayah di Kabupaten Gianyar diperkecil menjadi lima yang meliputi Gianyar Utara (sebagian Kecamatan Payangan, sebagian Kecamatan Tegalalang, dan sebagian Kecamatan Tampak Siring), Gianyar Barat (Kecamatan Ubud, sebagian Kecamatan Tegalalang, dan sebagian Kecamatan Payangan), Gianyar Tengah (sebagian Kecamatan Blahbatuh dan sebagian Kecamatan Tampak Siring), Gianyar Timur (Kecamatan Gianyar dan sebagian Kecamatan Blahbatuh), dan Gianyar Selatan (Kecamatan Sukawati dan sebagian Blahbatuh). Lima kawasan pengembangan tersebut didasarkan pada potensi dari masing-masing wilayah yang tidak boleh sama antara satu wilayah dengan wilayah lain. Hal ini ditujukan dalam rangka menciptakan karaktersitik dalam pariwisata di Kabupaten Gianyar, sehingga dapat memberikan daya tarik lebih bagi masing-masing kawasan untuk

Universitas Indonesia

128

membangun wilayahnya dan mampu meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi di masing-masing wilayah.253 Untuk urusan kesehatan, Cok Ace menyediakan fasilitas rumah sakit gratis di Gianyar yang merujuk pada kisah ayahnya pada tahun 1950-an membangun rumah sakit bagi masyarakat untuk perbaikan kualitas kesehatan di Kabupaten Gianyar. Fasilitas rumah sakit gratis di Kabupaten Gianyar ini berlaku bagi masyarakat mampu dan tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan di ruang kelas tiga. Hal tersebut menjadi salah satu prestasi yang Cok Ace sangat banggakan dalam kepemimpinannya, mengingat DKI Jakarta baru memulai kebijakan tersebut sejak terpilihnya Gubernur Joko Widodo pada tahun 2012, sedangkan Kabupaten Gianyar sudah memulainya sejak Cok Ace menjabat sebagai bupati. Menurut Cok Ace, permasalahan yang ingin Cok Ace tangani sudah selesai, sehingga pemerintahan Kabupaten Gianyar di masa mendatang akan menjadi semakin lebih baik dengan perbaikan yang sudah ada, termasuk dalam penegakan hukum.254 Dalam hal sosialisasi perbaikan lingkungan kepada masyarakat, Cok Ace menggunakan cara unik kepada kepada masyarakat. Ia membuat gambar seperti komik dan disebarkan kepada masyarakat untuk menjelaskan perubahanperubahan yang akan terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Gianyar, khususnya yang bersifat bangunan tertutup seperti pasar. Menurut Cok Ace, masyarakat Kabupaten Gianyar akan lebih mudah menerima sosialisasi dengan cara seperti itu ketimbang penjelasan secara lisan yang belum tentu dapat diterima dengan baik. Cok Ace juga berupaya untuk membatasi alih fungsi lahan pertanian produktif yang kerap terjadi oleh karena investasi masif di bidang pariwisata. Hal ini mendapatkan banyak hambatan oleh karena faktor materi yang tidak sebanding antara pertanian dengan alih fungsi lahan yang jauh lebih menguntungkan bagi petani miskin.255 Secara keseluruhan, Cok Ace menyatakan bahwa alih fungsi lahan di Kabupaten Gianyar masih tergolong kecil, yaitu 253

Wawancara Cok Ace, ibid. Wawancara Cok Ace, ibid. 255 Berdasarkan ilustrasi Cok Ace, segiat-giatnya petani di wilayah Gianyar bercocok tanam yang mampu memanen hingga tiga kali dalam satu tahun hanya mampu memperoleh penghasilan sekitar Rp 3 juta per hektar. Sedangkan jika dialihfungsikan untuk kepentingan pariwisata, satu hektar tanah pertanian memiliki nilai jual sekitar Rp 10 miliar. Wawancara dengan Cok Ace, ibid. 254

Universitas Indonesia

129

sekitar 20 hektar per tahun dari total sekitar 14.000 hektar lahan pertanian produktif, meskipun hal tersebut masih menjadi permasalahan serius yang harus dibatasi di masa mendatang. Meskipun mengklaim kesuksesan dalam pemerintahannya, peneliti menelusuri bahwa terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan pada periode awal kepemimpinan Cok Ace sebagai bupati meskipun terjadi penurunan di tahun kedua. Hal tersebut kemungkinan besar diakibatkan oleh krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008. Hal tersebut berdampak terhadap penurunan jumlah wisatawan asing hingga 50 persen ke Provinsi Bali, dan khususnya ke Kabupaten Gianyar, yang menjadikan penurunan pemasukan masyarakat lokal yang bergantung pada sektor pariwisata. 256 Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gianyar (2007–2009) Garis Kemiskinan Provinsi Bali Jumlah Persentase Jumlah (dalam Rupiah) Penduduk Penduduk Penduduk Miskin Miskin Kota Desa Kota+Desa 2007 179.141 147.963 165.954 25.800 431.438 5,98 2008 190.026 158.206 176.569 28.900 437.216 6,61 2009 211.461 176.003 196.455 25.500 442.708 5,76 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Bali Dalam Angka 2011 (Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2011), hlm. 156. Tahun

Di ranah legislatif, terjadi penurunan komposisi kalangan puri yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Gianyar untuk periode 2009–2014 melalui Pemilu 2009. Hal ini sekali lagi menjadikan ranah legislatif sebagai sarana utama kalangan Jabawangsa dan nonelite Bali lain untuk memperoleh jabatan politik, yang diejawantahkan melalui kepemimpinan I Made Agus Mahayastra yang sebelumnya telah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Gianyar periode 2004–2009. Untuk daftar nama anggota DPRD Kabupaten Gianyar periode 2009–2014 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

256

Detik News, “Krisis Global, Target Kunjungan Wisman ke Bali Tahun 2009 Turun” (http://news.detik.com/read/2009/01/22/172311/1072972/10/krisis-global-target-kunjunganwisman-ke-bali-tahun-2009-turun) dan Suara Merdeka, “Dunia Krisis, Wisman ke Bali Turun” (http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2008/11/22/18004/Dunia-Krisis-Wisman-keBali-Turun), diakses pada 6 Maret 2013, pukul 11.07 dan 11.10 WIB.

Universitas Indonesia

130

Tabel 4.5 Daftar Anggota DPRD Kabupaten Gianyar (2009–2014) No

Nama

Partai

1 2 3 4 5 6

I Made Mawa A.A.G.A. Wiramantara I Wayan Karma I Kadek Yuda I Wayan Yuliarta A.A.G. Bawa Hartawan

PDIP PDIP PDIP PG PNBKI PD

7

I Ketut Mahardika

PDIP

8

I Made Wardana

PDIP

9

I Nyoman Arjawa

PDIP

10

I Gusti Ngurah Purbaya

PDIP

11

I Wayan Tagel Winarta

PDIP

12

I Putu Kusuma Negara

PG

13

I Ketut Jata

PD

14

I Wayan Gelhana

Hanura

15

Ida Bagus Putu Pawitrem

PPIB

16

I Nyoman Artawa Putra

PKPB

17

I Wayan Budiana

PNI-M

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Ni Luh Yuniati I Kadek Diana I.B.A. Surya Dipayana I Made Demontara I Nyoman Suryawan Ida Bagus Rai Artha I Made Wirasila I Dewa Anom Astawa I Nyoman Merta I Made Sudirga I Wayan Sandi Cokorda Istri Niti Yadnya Cokorda Istri Rai I Ketut Karda I Made Tekun

PDIP PDIP PDIP PDIP PG PD PDP PNBKI PNI-M PDIP PDIP PG PG PD PDP

33

I Made Agus Mahayastra

PDIP

34

Ngakan Putu Tirta P.

PDIP

Daerah Pemilihan (Kecamatan) Gianyar Gianyar Gianyar Gianyar Gianyar Gianyar Blahbatuh dan Tampaksiring Blahbatuh dan Tampaksiring Blahbatuh dan Tampaksiring Blahbatuh dan Tampaksiring Blahbatuh dan Tampaksiring Blahbatuh dan Tampaksiring Blahbatuh dan Tampaksiring Blahbatuh dan Tampaksiring Blahbatuh dan Tampaksiring Blahbatuh dan Tampaksiring Blahbatuh dan Tampaksiring Sukawati Sukawati Sukawati Sukawati Sukawati Sukawati Sukawati Sukawati Sukawati Ubud Ubud Ubud Ubud Ubud Ubud Payangan dan Tegallalang Payangan dan

Keterangan

Triwangsa (Puri)

Triwangsa (Puri)

Triwangsa

Triwangsa Triwangsa

Triwangsa Triwangsa

Triwangsa (Puri) Triwangsa (Puri)

Triwangsa

Universitas Indonesia

131

Daerah Pemilihan Keterangan (Kecamatan) Tegallalang Payangan dan 35 I Made Sura Astra PDIP Tegallalang Payangan dan 36 I Made Togog PG Tegallalang Payangan dan 37 I Gede Sudiarta PD Tegallalang Payangan dan 38 I Made Mudayasa PPIB Tegallalang Payangan dan 39 Ida Bagus Gede Manu A. Hanura Triwangsa Tegallalang Payangan dan 40 I Nyoman Susila PDP Tegallalang Catatan: PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), PG (Partai Golkar), PD (Partai Demokrat), PNBKI (Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia), Hanura (Hati Nurani Rakyat), PPIB (Partai Perjuangan Indonesia Baru), PKPB (Partai Karya Perduli Bangsa), PNI-M (Partai Nasional Indonesia Marhaenisme), PDP (Partai Demokrasi Pembaharuan). Sumber: Keputusan Gubernur Bali Nomor 878/04-A/HK/2009 Tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar. No

Nama

Partai

Hal menarik yang ada dalam komposisi anggota DPRD Kabupaten Gianyar periode 2009–2014 ini adalah terkonsentrasinya anggota dewan yang berasal dari kalangan puri di dua kecamatan yang juga menjadi basis kekuatan pertarungan ranah eksekutif, yaitu Kecamatan Gianyar dan Kecamatan Ubud. Menurut pemaparan I Made Agus Mahayastra, di wilayah lain selain Kecamatan Gianyar dan Kecamatan Ubud, terdapat juga tokoh puri yang ikut serta dalam bursa Pemilu 2009 untuk menjadi anggota dewan. Akan tetapi, pengaruh politik dan finansial tokoh puri yang berada di luar Kecamatan Gianyar dan Kecamatan Ubud relatif lebih lemah, sehingga tidak berhasil memperoleh dukungan yang cukup untuk menjadi anggota dewan.257 4.4

Kontestasi Puri dalam Pemilukada 2012 Setelah menjelang lima tahun menjabat sebagai bupati, Cok Ace

memutuskan untuk tidak ikut serta dalam bursa Pemilukada 2012. Secara personal, Cok Ace menyatakan keputusan ini didasarkan pada keinginannya 257

Wawancara dengan I Made Agus Mahayastra, 8 November 2012, Gianyar.

Universitas Indonesia

132

untuk mendapatkan jabatan guru besar di Universitas Udayana, yang membutuhkan waktu lebih banyak untuk menulis minimal empat jurnal ilmiah, yang akan dilakukan dengan studi lanjutan di Universitas New Delhi, India. Akan tetapi, Cok Ace juga tidak menyangkal tentang isu pencalonan dirinya sebagai wakil gubernur dalam Pemilukada Provinsi Bali 2013 yang menurutnya didasarkan pada dukungan dari masyarakat dan teman-teman di PHRI Bali yang tertarik dengan konsep pembangunan Kabupaten Gianyar selama pemerintahan Cok Ace. Meskipun demikian, Cok Ace masih ingin terus mendalami alasan dukungan pencalonan dirinya dalam Pemilukada Provinsi Bali 2013 agar tidak terkesan sebagai vote-getter dalam pemilu.258 Keputusan Cok Ace untuk tidak ikut serta dalam Pemilukada 2012 sudah dihembuskan sejak 2011, yang menurut Penglisir Puri Agung Peliatan, Cok Nindia, merupakan akibat dari menurunnya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat terhadap Cok Ace. 259 Di sisi lain, hal menarik dari Pemilukada 2012 adalah tidak ditemukannya calon perseorangan dalam bursa pemilukada, meskipun kapasitas finansial dan relasi dengan masyarakat Puri Ubud cukup memungkinkan untuk itu. Cok Nindia lahir pada 6 Februari 1961 di Gianyar. Sebagai keponakan laki-laki tertua dari Raja Peliatan Ida Dewa Agung Peliatan IX, Cok Nindia mendapatkan hak waris sebagai Penglisir Puri Agung Peliatan yang merupakan pimpinan puri tertinggi di Peliatan. Selain jabatan adat, pekerjaan yang telah ditekuni oleh Cok Nindia adalah PNS yang dimulai melalui keikutsertaannya dalam Golkar pada tahun 1993. Cok Nindia merupakan magister ilmu hukum yang diraih di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 pada tahun 2004. Setelah memperoleh gelar magister ilmu hukum tersebut, Cok Nindia dipercaya sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Gianyar pada tahun 2004-2006. Sebelum

258

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan Cok Ace, ia menyatakan masih belum berpihak pada Gubernur I Made Mangku Pastika dan Wakil Gubernur Anak Agung Ngurah Puspayoga yang mengalami perpecahan atas dasar keinginan masing-masing pihak untuk maju sebagai calon gubernur dalam Pemilukada Provinsi Bali 2013. Cok Ace memutuskan untuk memilih mereka yang mampu mengkomunikasikan kapabilitas kepada masyarakat, yang dalam pandangan peneliti sebagai bentuk kehati-hatian Cok Ace untuk memilih kandidat yang lebih potensial keluar sebagai pemenang. Meskipun pada akhirnya Cok Ace gagal dicalonkan dalam Pemilukada Provinsi Bali 2013. Wawancara dengan Cok Ace, ibid. 259 Wawancara dengan Cok Nindia, 14 November 2012, Gianyar.

Universitas Indonesia

133

mengundurkan diri sebagai PNS pada tahun 2012, Cok Nindia menjabat sebagai Sekertaris Daerah Kabupaten Gianyar sejak tahun 2006.260 Pada April 2011, Cok Nindia didatangi dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Gianyar, termasuk Gung Bharata yang merupakan misan (kakak sepupu) dari Cok Nindia, yang mendukung pencalonan Cok Nindia sebagai bupati. Gung Bharata meminta agar terjadi koalisi antara Puri Ubud dengan Puri Gianyar dengan mengusung adik dari Gung Bharata, Anak Agung Ngurah Agung, sebagai wakil bupati. Anak Agung Ngurah Agung merupakan kader Partai Golkar yang aktif sejak tahun 1997, hal yang terjadi oleh karena jabatannya sebagai PNS sejak tahun 1996. Anak Agung Ngurah Agung bahkan memiliki pengalaman sebagai anggota DPRD Kabupaten Gianyar pada tahun 1997-1999.261 Ketika itu, Gung Bharata secara personal menyatakan tidak ada keinginan untuk maju dalam pemilukada selanjutnya.262 Selain itu, massa yang mengatasnamakan diri sebagai Masyarakat Peduli Membangun Gianyar (MPMG) juga memberi dukungan kepada Cok Nindia agar maju dalam pemilukada. 263 Cok Nindia yang pernah ikut dalam Pemilukada 2003 menyepakati hal tersebut dan memutuskan untuk kembali ikut serta dalam Pemilukada 2012 yang diusung oleh Partai Golkar. Pada awalnya, Cok Nindia berniat untuk mencalonkan diri melalui PDIP yang memiliki basis lebih kuat dan besar di Kabupaten Gianyar, namun Cok Nindia tidak berhasil mendapatkan rekomendasi dari PDIP yang ketika itu masih belum menentukan calon yang akan dimajukan dalam Pemilukada 2012. Uniknya, Puri Agung Peliatan pada dasarnya melarang keluarga besar puri untuk terjun dalam kegiatan politik praktis.264 Hal ini disebabkan oleh faktor puri sebagai entitas yang mengayomi masyarakat, serta wajib menjadi teladan 260

Wawancara dengan Cok Nindia, ibid. Wawancara dengan Cok Nindia, 14 November 2012, Gianyar. 262 Keputusan Gung Bharata untuk tidak ikut dalam pemilukada lebih disebabkan oleh suasana berduka setelah kematian istrinya, Nanik Bharata, sekitar satu tahun sebelum pertemuan dengan Cok Nindia digelar. Wawancara dengan Cok Nindia, ibid. 263 Antara, “Massa Datangi Puri Peliatan Desak Pencalonan Nindia” (http://bali.antaranews.com/berita/15246/massa-datangi-puri-peliatan-desak-pencalonan-nindia), diakses pada 31 Januari 2013, pukul 13.00 WIB. 264 Pernyataan ini diutarakan oleh Cok Nindia pada saat peneliti melakukan wawancara. Selain itu, Puri Agung Peliatan memang sudah dikenal luas oleh masyarakat Kabupaten Gianyar sebagai puri yang apolitis. Wawancara dengan Cok Nindia, 14 November 2012, Gianyar 261

Universitas Indonesia

134

bagi masyarakat yang sudah sejak lama dipegang teguh oleh penglisir puri. Jika Puri Agung Peliatan yang memiliki jaringan luas terikat pada partai tertentu, hal tersebut akan secara langsung merusak citra puri yang dianggap sakral. Keputusan Cok Nindia untuk ikut serta dalam Pemilukada 2012 ini menjadi anomali tersendiri dalam tradisi Puri Agung Peliatan, yang cenderung menekankan aspek seni dan budaya dalam memainkan peranannya di antara masyarakat Kabupaten Gianyar ketimbang aspek politik. Meskipun demikian, Cok Nindia juga menyatakan bahwa Puri Agung Peliatan tetap menjadi puri yang tidak turut serta dalam kegiatan politik praktis, khususnya berpihak pada salah satu partai.265 Sebagai Penglisir Puri Agung Peliatan, Cok Nindia memiliki relasi dan jaringan yang sangat luas dengan masyarakat Kabupaten Gianyar, mengingat Puri Agung Peliatan merupakan puri terbesar yang membawahi puri-puri di wilayah Mas, Sukawati, Tegallalang dan lainnya. Sebagai bukti dari luasnya jaringan Cok Nindia, ia menerima tamu setiap hari dimulai dari pukul 6.00 sampai dengan pukul 13.00 yang umumnya datang dari seluruh Kabupaten Gianyar. Kedatangan mereka didasarkan pada kepentingan terhadap upacara keagamaan dan adat, khususnya dalam meminjam peralatan upacara. Puri Agung Peliatan, seperti halnya Puri Saren Ubud, merupakan puri yang berperan aktif dalam kegiatan seni dan budaya masyarakat. Puri Agung Peliatan memainkan peranan sebagai pengayom masyarakat dan mengajarkan keahlian seni dan budaya kepada masyarakat dari seluruh Kabupaten Gianyar yang memiliki keterikatan dengan seni dan budaya sebagai mata pencahariaan. Cok Nindia yang mendapatkan dukungan dari masyarakat dan Puri Ubud dengan segera mempersiapkan program kampanye untuk memenangkan Pemilukada 2012. Partai Golkar Kabupaten Gianyar pada awalnya tidak ingin mengusung Cok Nindia yang popularitasnya sangat rendah di kalangan masyarakat Kabupaten Gianyar. Akan tetapi, Cok Nindia mampu mengumpulkan dukungan untuk meminta internal DPD Partai Golkar Kabupaten Gianyar agar mengusung dirinya, di tengah kekosongan bakal calon yang akan diusung oleh

265

Wawancara dengan Cok Nindia, ibid.

Universitas Indonesia

135

Partai Golkar setelah Cok Ace kehilangan dukungan dari berbagai kalangan.266 Setelah menemukan persetujuan, Partai Golkar di bawah pimpinan I Made Dauh Wijana menetapkan Cok Nindia dengan Anak Agung Ngurah Agung yang dikenal dengan paket Ning. Ketika sudah mempersiapkan berbagai hal menjelang Pemilukada 2012, PDIP yang masih belum menentukan calon dengan mendadak mengusung kembali Gung Bharata sebagai calon bupati yang dipasangkan dengan Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, I Made Agus Mahayastra, yang berasal dari kalangan nonpuri (Arya). Pencalonan I Made Agus Mahayastra ini merupakan hasil rekomendasi dari DPP PDIP, khususnya melalui kedekatannya dengan Megawati Sukarnoputri, yang dipilih untuk mendampingi Gung Bharata yang secara usia sudah tua dan kurang progresif dalam melihat perubahan yang ada.267 Pengusungan paket yang kemudian dikenal sebagai paket Bagus dari PDIP ini tidak disertai dengan komunikasi dengan Cok Nindia yang tengah mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi Pemilukada 2012. Cok Nindia menganggap Gung Bharata melakukan kecurangan strategi yang menjadikan dirinya mengalami kerugian, khususnya mengenai reputasi sebagai Penglisir Puri Agung Peliatan. Sejak pencalonannya oleh PDIP diresmikan, Gung Bharata mulai menjaga jarak dengan Cok Nindia dan memulai kampanye yang menjatuhkan citra Cok Nindia, yang menurut Cok Nindia merupakan tindakan tidak profesional dan tidak terpuji. Paket Bagus menjadikan Paket Ning sebagai lawan kerap dijatuhkan melalui perdebatan sengit. Cok Nindia menjelaskan bahwa Gung Bharata dengan sengaja melakukan itu agar terkesan terjadi kompetisi yang adil antara kedua kandidat, meskipun berasal dari satu keluarga. Dalam menghadapi serangan yang dilakukan oleh Gung Bharata, Cok Nindia menyatakan bahwa dirinya bersedia untuk mundur dalam Pemilukada 266

Wawancara I Dewa Made Widiasa Nida, 14 November 2012, Klungkung. Menurut pemaparan I Made Maha Dwija Santya, yang merupakan putra dari Ketua DPC PDIP Kabupaten Klungkung dan juga Bupati Klungkung I Wayan Candra, I Made Agus Mahayastra sebenarnya ingin dicalonkan sebagai bupati Gianyar oleh PDIP dalam Pemilukada 2013. Akan tetapi, I Made Agus Mahayastra menolak dan memilih untuk menjadi wakil bupati, yang diakuinya sebagai sarana pembelajaran mengenai birokrasi eksekutif yang masih belum dipahaminya. Wawancara dengan I Made Maha Dwija Santya, 8 November 2012, Gianyar dan I Made Agus Mahayastra, 8 November 2012, Gianyar. 267

Universitas Indonesia

136

2012 jika Gung Bharata mampu menjalin komunikasi dengan baik. Menurut Cok Nindia, mundurnya ia dalam bursa pemilukada tidak menjadi permasalahan serius oleh karena kedudukannya sebagai Penglisir Puri Agung Peliatan sudah cukup penting. Hal tersebut secara terang ditentang oleh I Dewa Made Widiasa Nida yang menilai Cok Nindia sangat ambisius untuk memenangkan pemilukada dan tidak ingin mundur dalam bursa pemilukada. 268 Sikap ambisius ini juga didasarkan pada pertimbangan Cok Nindia terhadap Gung Bharata yang tidak memiliki program jelas dan pernah mengalami kekalahan pada Pemilukada Kabupaten Gianyar 2008 silam.269 Paket Bagus memiliki pendapat lain dalam melihat kompetisi dengan paket Ning. Menurut I Made Agus Mahayastra, Cok Nindia dengan sengaja memilih Anak Agung Ngurah Agung sebagai wakil dengan tujuan memecah suara masyarakat, khususnya Kecamatan Gianyar, agar tidak memilih Gung Bharata. Hal tersebut menurutnya tidak berhubungan dengan koalisi antara wilayah Ubud dengan Gianyar. Gung Bharata melakukan komunikasi yang baik dengan Cok Nindia, namun respon dari Cok Nindia yang terlalu terbawa emosi dalam ambisi mengejar jabatan birokrasi menjadikan paket Bagus menilai kapabilitas paket Ning berada di bawah mereka. Sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Gianyar, I Made Agus Mahayastra menilai paket Bagus lebih terbantu oleh karena faktor PDIP sebagai partai yang sangat mengakar kuat dalam masyarakat Bali, bukan faktor kepurian yang inheren dalam Gung Bharata.270 Keterlibatan kembali Gung Bharata dalam bursa pemilukada semakin menguntungkan posisinya oleh karena semakin terbuka kesempatan dalam membangun Kabupaten Gianyar, khususnya setelah berbagai permasalahan adat dan PAD semakin mampu dikelola dengan baik. Dalam pandangan Cok Ace, Gung Bharata dan Cok Nindia pada dasarnya merupakan dua tokoh yang samasama memiliki kapabilitas dalam kepemimpinan. Hanya saja faktor PDIP menjadikan Gung Bharata lebih besar kemungkinan untuk terpilih ketimbang 268

Wawancara dengan I Dewa Made Widiasa Nida, 14 November 2012, Klungkung. Wawancara dengan Cok Nindia, 14 November 2012, Gianyar. 270 Ketika peneliti melakukan wawancara dengan I Made Agus Mahayastra, ia menunjukkan sikap antipati terhadap puri dan secara berulang kali menyatakan bahwa puri memiliki pengaruh yang tidak kuat jika dibandingkan dengan partai. Wawancara dengan I Made Agus Mahayastra, 8 November 2012, Gianyar. 269

Universitas Indonesia

137

Cok Nindia yang diusung oleh Partai Golkar. Hal ini dikarenakan kampanye antara kedua kandidat yang membedakan, khususnya Cok Nindia yang harus mengeluarkan biaya sendiri dalam semua kegiatan kampanye dalam pemilukada. Hal yang berbeda di alami oleh paket Bagus yang lebih mengandalkan pada pendanaan partai dalam kegiatan kampanye.271 Dengan modal jaringan puri yang luas, Cok Nindia pada awalnya yakin bahwa dirinya memiliki banyak pendukung di hampir seluruh wilayah Gianyar. Secara terselubung, Cok Nindia meyakini kesuksesan yang didapatkan oleh pasangan Ace–Sutanaya pada Pemilukada 2008 dapat terulang lagi oleh karena PDIP mengusung tokoh yang sama. Akan tetapi, basis PDIP yang menjadi lebih kuat secara struktural pasca-Pemilu 2009 menjadikan kekuatan jaringan puri yang sudah lama mengakar dalam wujud seni dan budaya dapat terhalang dengan mudah. Selain itu, Cok Nindia tidak melakukan kampanye yang bersifat menarik simpati masyarakat seperti yang dilakukan oleh Cok Ace ketika menghadapi permasalahan dan relatif lebih sedikit melakukan

simakrama

dengan

masyarakat. 272 Hal tersebut menjadikan kisah sukses pasangan Ace–Sutanaya dalam Pemilukada 2008 tidak terulang untuk paket Ning. Perolehan suara Pemilukada 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.6 Perolehan Suara Peserta Pemilukada Kabupaten Gianyar 2013 Kecamatan Ning Bagus Sukawati 13.325 39.259 Blahbatuh 9.357 28.795 Gianyar 14.080 39.417 Ubud 19.880 21.461 Tampaksiring 7.952 22.166 Tegallalang 12.494 20.904 Payangan 6.750 21.641 Total 83.838 193.643 Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Gianyar (Gianyar: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, 2012), tidak ada halaman.

271 272

Wawancara dengan Cok Ace, 15 November 2012, Gianyar. Wawancara dengan I Dewa Made Widiasa Nida, 14 November 2012, Klungkung.

Universitas Indonesia

138

Perolehan suara paket Bagus dominan di semua kecamatan Kabupaten Gianyar, termasuk Kecamatan Ubud yang merupakan basis dari Puri Agung Peliatan. Kekecewaan Cok Nindia terhadap perolehan hasil pemilu ini menjadi alasan utama pernyataan Cok Nindia terhadap masyarakat Kabupaten Gianyar yang mudah diiming-imingi materi untuk memilih kandidat tertentu, yang merujuk pada dominannya bantuan sosial dari paket Bagus melalui PDIP dalam penyaluran bantuan, khususnya di hari-hari terakhir menjelang pemilihan pada 4 November 2012. Kecurangan juga masih ditemukan dalam Pemilukada 2012 yang menurut Cok Nindia dapat dilihat dari penggunaan surat suara yang belum dicoblos oleh oknum tertentu untuk memenangkan paket Bagus.273 Cok Nindia juga menyatakan bahwa paket Bagus telah menghabiskan sekitar Rp 28 milyar sebagai bagian dari bantuan sosial kepada masyarakat yang dipakai untuk membeli suara pemilih. 274 Meskipun demikian, hingga menjelang dilantiknya Gung Bharata dan I Made Agus Mahayastra sebagai bupati dan wakil bupati, kecurangan yang disampaikan oleh Cok Nindia masih belum dapat dibuktikan. Tidak lama setelah hasil Pemilukada diumumkan, Gung Bharata mendatangi Cok Nindia untuk meminta maaf dan menjelaskan mengenai sikapnya yang selama ini konfrontatif. Menurut Cok Nindia, sikap Gung Bharata yang dengan sengaja membuat Cok Nindia marah di depan publik ditujukan untuk membuat kesan bahwa persaingan antara paket Bagus dan Ning merupakan persaingan yang sesungguhnya dan sehat, tidak lagi terikat pada latar belakang keluarga yang erat pada Gung Bharata dan Cok Nindia. Selain itu, Cok Nindia juga memaparkan bahwa tidak lama setelah perdebatan yang digelar di depan publik ketika kampanye pemilukada berakhir, Gung Bharata yang telah membuat Cok Nindia marah mengatakan bahwa semua itu sengaja dilakukan agar masyarakat menilai tindakan yang mereka lakukan serius. Cok Nindia tidak dapat menerima hal tersebut karena tindakan Gung Bharata bukan menunjukkan 273

Cok Nindia bahkan menyatakan bahwa Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) yang ada di Kabupaten Gianyar tidak berfungsi dengan efektif dalam mencegah kecurangan yang terjadi dalam Pemilukada 2012. Ketua KPU Kabupaten Gianyar, Anak Agung Putra, menyatakan hal berkebalikan yang justru menilai penyelenggaraan Pemilukada 2012 termasuk paling damai dan jujur, dibandingkan dengan pemilukada lain di Bali. Wawancara dengan Cok Nindia, 14 November 2012, Gianyar. Wawancara dengan Anak Agung Putra, 9 November 2012, Gianyar. 274 Wawancara dengan Cok Nindia, 14 November 2012, Gianyar

Universitas Indonesia

139

keseriusan dalam persaingan di pemilukada, melainkan hanya sebatas menjadikan Cok Nindia terkesan inferior dan dipermalukan di depan publik. Dengan kata lain, Cok Nindia yang secara popularitas lebih rendah hanya dipakai sebagai pelengkap persaingan dalam pemilukada yang minim pesaing. Kekalahan

Cok

Nindia

dalam

Pemilukada

2012

menimbulkan

kekecewaan bagi Cok Nindia dan Anak Agung Ngurah Agung. Meskipun Cok Nindia

mampu

menyatakan

bahwa

dirinya

masih

bersyukur

karena

mengeluarkan uang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan paket Bagus, namun emosi atas kekalahan dalam pemilukada tersebut tidak dapat dihindarkan. Cok Nindia mengeluarkan uang kurang dari Rp 10 milyar untuk kampanye paket Ning yang diperoleh dari aset Puri Agung Peliatan.275 Di sisi lain, Partai Golkar sebagai partai yang mengusung tidak memberikan uang sama sekali untuk kegiatan kampanye paket Ning. Hal ini yang menurut Cok Nindia menjadikan Partai Golkar sebagai partai yang tidak mengakar kuat dalam masyarakat oleh karena ketidakmampuannya dalam meningkatkan jumlah pendukung. Cok Nindia juga mengkomparasikan masalah bantuan kepada masyarakat berupa pembangunan

wantilan

atau

bangunan

beratap

dengan

kubah

ganda,

pembangunan jalan, penerangan jalan, dan sebagainya, yang menurutnya tidak kalah besar dengan yang diberikan oleh paket Bagus, meskipun lebih awal dari yang diberikan oleh paket Bagus.276 Dengan kekalahan kedua yang dialami oleh Cok Nindia, ia menyatakan tidak akan ikut serta dalam pemilukada selanjutnya. Puri Agung Peliatan yang memiliki tradisi dalam tataran seni dan budaya harus bertahan dalam ranah itu. Jabatan politik formal yang ada dalam pemerintahan Kabupaten Gianyar saat ini tidak menjadi daya tarik bagi Cok Nindia yang menganggap jabatan tersebut tidak lebih istimewa ketimbang sebagai Penglisir Puri Agung Peliatan yang memiliki jaringan luas dengan masyarakat. Selain itu, Cok Nindia juga khawatir akan peluang korupsi yang sangat terbuka lebar jika dirinya terjun dalam politik

275

Cok Nindia menyatakan bahwa ia sama sekali tidak memiliki beban untuk mengeluarkan uang kampanye secara pribadi tersebut. Wawancara dengan Cok Nindia, ibid. 276 Wawancara dengan Cok Nindia, ibid.

Universitas Indonesia

140

praktis, meskipun secara finansial Puri Agung Peliatan memiliki aset yang lebih besar ketimbang pemerintah Kabupaten Gianyar.277

277

Wawancara dengan Anak Agung Bagus Wirawan, 8 November 2012, Denpasar. Wawancara dengan Cok Nindia, 14 November 2012, Gianyar.

Universitas Indonesia

BAB 5 ANALISIS DINAMIKA PERAN PURI KLUNGKUNG DAN GIANYAR DALAM POLITIK LOKAL

Kecenderungan atas penurunan peran politik puri di Kabupaten Klungkung dan bertahannya peran politik puri di Kabupaten Gianyar pada dasarnya lebih ditekankan pada peranan tokoh puri di ranah eksekutif. Ranah legislatif di kedua kabupaten tersebut cenderung menjadi wadah politik bagi kalangan nonpuri yang terkesan diabaikan oleh tokoh-tokoh puri ternama di wilayah tersebut. Peneliti juga menemukan bahwa wacana Ajeg Bali yang digaungkan pada masa pasca-Orde Baru dalam mempertahankan identitas Bali oleh elite lokal tidak menjadi perhatian khusus baik dari kalangan puri maupun nonpuri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar dalam upaya memperoleh jabatan politik. Dalam upaya memperoleh jabatan di ranah eksekutif, Puri Klungkung cenderung membulatkan suara mereka untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan tokoh nonpuri I Wayan Candra dengan kritik yang kurang lebih sama. Puri Klungkung masih belum mampu menunjuk salah satu di antara mereka yang akan dimajukan dalam pemilukada, khususnya oleh karena kecenderungan Penglisir Agung Puri Agung Klungkung Ida Dalem Smara Putra yang mendukung semua keluarga puri untuk maju dalam pemilukada dengan cara mereka masing-masing. Hal sebaliknya terjadi di Puri Ubud, setidaknya paling nyata dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar 2008 yang dengan bulat memberikan dukungan kepada Cok Ace untuk memimpin Kabupaten Gianyar. Pararelisme dalam peran politik puri di Kabupaten Gianyar, khususnya Puri Ubud, dari masa prakolonialisme hingga pasca-Orde Baru setidaknya dapat dilihat dari peranan ekonomi dan budaya yang masih berpengaruh bagi masyarakat sekitar. Meskipun sudah terjadi perubahan tata cara dalam menghadapi tokoh puri, nuansa feodalisme dalam puri dapat peneliti rasakan ketika melakukan wawancara dengan beberapa tokoh puri baik di Kabupaten Klungkung maupun Kabupaten Gianyar. Watak dasar dari puri yang bersifat

141

Universitas Indonesia

142

feodal tersebut pada akhirnya mendapat dukungan dari partai politik di era desentralisasi politik yang mengharuskan partai menjadi dinamis dalam melihat peluang untuk memenangkan pemilukada, meskipun untuk kasus PDIP masih disertai dengan dukungan dari patron, Megawati Sukarnoputri. Hal itu menjadikan tokoh puri selalu masuk dalam bursa pemilukada di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar, dan bahkan masih belum terbuka peluang bagi tokoh nonpuri untuk diusung sebagai calon bupati di Kabupaten Gianyar sampai pada Pemilukada Kabupaten Gianyar 2012 silam. Desentralisasi yang mulai diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia sejak tahun 2001 pada dasarnya memberikan pergeseran pada pemberdayaan kapabilitas individu ketimbang relasi dengan tokoh nasional. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa faktor kedekatan dengan tokoh nasional menentukan putusan akhir dalam pemilukada, khususnya pencalonan oleh PDIP dalam pemilukada yang merupakan partai politik terkuat di kedua wilayah, namun peneliti juga tidak dapat menyampingkan kapabilitas yang ada dari tokoh puri. Kemenangan Cok Ace dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar 2008 menjadi salah satu temuan kuat bahwa desentralisasi mampu menjadikan tokoh puri lebih independen dalam upaya memenangkan pemilukada. Di sisi lain, keikutsertaan Cokorda Raka Putra dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008 melalui jalur perseorangan dan mampu memperoleh 29,7 persen suara juga menjadi temuan kuat bahwa kekuatan lokal di masa kini tidak dapat disampingkan. Dalam upaya menganalisis persamaan dan perbedaan yang terdapat pada peran politik puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar, peneliti mencoba memetakan secara ringkas dimensi yang dimiliki kedua pihak dari segi kapabilitas internal dan eksternal puri. Hal tersebut perlu dipahami oleh karena puri di Kabupaten Gianyar, khususnya Puri Ubud dan Puri Gianyar, memiliki kapabilitas internal dan eksternal yang secara umum lebih kuat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat ketimbang Puri Klungkung yang telah mengalami degradasi, khususnya bagi kalangan nonpuri dan generasi muda. Selain itu, peneliti juga mencoba mengkaitkan karakteristik yang terdapat pada tokoh puri baik di Kabupaten Klungkung maupun Kabupaten Gianyar dengan teori pseudoarkeologi yang dikembangkan oleh Bettina Arnold, khususnya

Universitas Indonesia

143

terkait historis puri di masa lalu yang dilihat dari perspektif kontras dengan realita yang ada pada literatur ilmiah yang telah lebih dahulu muncul dalam menggambarkan karakteristik yang ada. Beberapa detail penting yang diutarakan oleh informan nonpuri menjadi menarik dalam membantu analisis peneliti terhadap peranan politik puri di kedua wilayah. Pada dasarnya, masyarakat Bali yang memiliki karakteristik oposisi biner atau kontras antara satu dengan yang lain menjadi terbukti melalui pertarungan perspektif dari kedua belah pihak yang dalam penelitian ini didikotomikan sebagai puri dan nonpuri. 278 Peneliti melihat perbedaan yang kontras dari sudut pandang nonpuri dalam melihat karakteristik tokoh puri, dan umumnya memiliki sikap yang antipati. Hal ini juga berlaku pada tokoh puri yang memilki bias tersendiri dalam mendefinisikan relasinya dengan masyarakat, bahkan cenderung dilebih-lebihkan agar memberi kesan bahwa faktor kepurian masih sangat menonjol dalam masyarakat Bali secara umum. Dalam upaya menemukan titik tengah dari dua perbedaan tersebut, peneliti menganalisis melalui pengaruh yang ada dalam masyarakat, termasuk fakta-fakta yang ada di lapangan yang memberikan temuan bahwa faktor kepurian masih inheren dalam masyarakat Bali, meskipun mulai mengalami pelemahan yang cukup drastis di Kabupaten Klungkung. 5.1

Analisis Kapabilitas Internal dan Eksternal Puri Setelah mengalami pasang-surut terkait peranan dalam masyarakat pada

masa prakolonialisme hingga pasca-Orde Baru, puri tentunya mengalami banyak perubahan yang tidak hanya mencakup faktor politik, namun juga faktor finansial, kultural, dan sebagainya yang mempengaruhi relasi dengan masyarakat. Dalam upaya untuk melihat kondisi tersebut, peneliti membuat dikotomi kapabilitas internal dan eksternal puri yang berguna dalam menganalisis penurunan peran politik Puri Klungkung dan bertahannya peran politik Puri Gianyar, khususnya Puri Ubud dan Puri Gianyar. Peneliti membatasi kapabilitas internal puri yang hanya mencakup kepemilikan aset, afiliasi politik, pendidikan yang ditempuh, dan kesolidan dengan sesama anggota puri. Kapabilitas eksternal puri dapat 278

Untuk karakteristik oposisi biner dalam masyarakat Bali, lihat Nengah Bawa Atmaja, op. cit., hlm. 9–10.

Universitas Indonesia

144

dilihat melalui relasi puri dengan masyarakat, peran budaya terhadap masyarakat, dan jaringan yang dibangun oleh puri. Dalam figur sederhana, peneliti merumuskan kapabilitas internal dan eksternal Puri Klungkung dan Puri Gianyar sebagai berikut:

Tabel 5.1 Kapabilitas Internal dan Eksternal Puri Klungkung dan Gianyar Puri Klungkung Kapabilitas Internal Kepemilikan Aset Afiliasi Politik Pendidikan Kesolidan Kapabilitas Eksternal Relasi Masyarakat Peran Budaya Jaringan Puri

Puri Gianyar Puri Agung Puri Ubud Gianyar

Sedang

Sedang

Kuat

Sedang Nasional Tinggi Terpecah

Sedang Nasional Menengah Terpecah

Besar Lokal Tinggi Utuh

Lemah

Sedang

Kuat

Renggang Kecil Luas

Biasa Besar Sedang

Intim Besar Luas

Catatan: Puri Klungkung mencakup Puri Agung Klungkung, Puri Agung Saraswati, dan Puri Semarabawa. Puri Gianyar terbagi menjadi dua, yaitu Puri Agung Gianyar dan Puri Ubud yang ditekankan pada Puri Saren Ubud dan Puri Agung Peliatan. Untuk informasi mengenai kategori yang dipakai, lihat Bab 1 dalam skripsi ini. Sumber: Hasil olahan pribadi.

Hasil penelitian terhadap puri yang ada di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar menunjukkan bahwa kapabilitas internal dan eksternal Puri Klungkung lebih lemah dibandingkan dengan Puri Gianyar, khususnya Puri Ubud. Meskipun Puri Klungkung merupakan puri yang lebih awal berdiri dan memiliki sejarah gemerlap terkait perjuangannya melawan penjajahan, puri ini telah mengalami penurunan pengaruh setidaknya sejak wafatnya Dewa Agung Oka Geg pada tahun 1966 yang ditandai dengan vakumnya sosok Penglisir Agung Puri Agung Klungkung selama 44 tahun. Kevakuman sosok Penglisir Agung tersebut juga menandakan perpecahan dalam internal puri di masa lalu dan masih belum solid hingga masa kini. Hal tersebut tentunya tidak ditemukan

Universitas Indonesia

145

dalam kasus Puri Gianyar, khususnya Puri Saren Ubud dan Puri Agung Peliatan yang lebih mampu menunjukkan kekompakan dengan sesama keluarga puri. Secara keseluruhan, peneliti menekankan bahwa kapabilitas internal dan eksternal dari Puri Klungkung terbilang mengarah pada kategori lemah, sedangkan Puri Gianyar menunjukkan kapabilitas internal dan eksternal yang lebih mengarah pada kategori kuat baik Puri Agung Gianyar maupun Puri Ubud. Meskipun peneliti tidak memiliki cukup data dalam menganalisis kepemilikan aset Puri Klungkung dan Puri Agung Gianyar, namun jika dibandingkan dengan aset Puri Ubud yang berada di kawasan strategis dalam menunjang pariwisata Provinsi Bali, Puri Klungkung yang memiliki aset di kawasan Kabupaten Klungkung dan Puri Agung Gianyar yang memiliki aset terbatas di kawasan Kecamatan Gianyar tentu memiliki nilai strategis yang lebih rendah dibandingkan dengan aset di kawasan Kecamatan Ubud. Pernyataan ini mendapat dukungan dari Anak Agung Bagus Wirawan yang menyatakan bahwa Puri Agung Gianyar termasuk puri yang tidak memiliki aset banyak dan hal tersebut dibuktikan melalui total kekayaan Gung Bharata yang terbilang kecil sebagai seorang tokoh puri, yaitu Rp 638 juta pada tahun 2008.279 Pernyataan lain yang memperkuat argumen ini dapat dilihat dari komentar Cok Nindia dan Cok Ace yang menyatakan bahwa aset Puri Agung Peliatan dan Puri Saren Ubud sangat besar jumlahnya.

280

Peneliti juga

menekankan pada kondisi finansial keluarga Puri Klungkung berada dalam posisi subordinat jika dibandingkan dengan Puri Ubud yang dilihat dari kondisi bangunan Puri Agung Klungkung yang usang dan dijadikan kediaman bagi Ida Dalem Smara Putra dan Cokorda Bagus Oka. Meskipun Ida Dalem Smara Putra mengakui bahwa Puri Klungkung masih memiliki beberapa aset berupa tanah yang merupakan warisan sejak zaman kolonial, namun tanah tersebut memiliki

279

Peneliti tidak dapat menelusuri total kekayaan Gung Bharata pada tahun 2012, namun menurut Anak Agung Bagus Wirawan total kekayaan Gung Bharata tetap paling kecil dan ia termasuk calon bupati yang tidak memiliki uang. Wawancara dengan Anak Agung Bagus Wirawan, 8 November 2012, Denpasar. 280 Wawancara dengan Cok Nindia, 14 November 2012, Gianyar dan Cok Ace, 15 November 2012, Gianyar.

Universitas Indonesia

146

nilai strategis yang lebih rendah ketimbang tanah yang dimiliki Puri Ubud, yang notabene merupakan lokasi pariwisata ketiga terpopuler di Provinsi Bali.281 Kondisi finansial Puri Ubud termasuk paling mapan dibandingkan dengan puri-puri lain di berbagai wilayah di Bali, termasuk Puri Agung Gianyar dan Puri Klungkung yang menjadi fokus penelitian ini. Akan tetapi, sebagai Penglisir Puri Agung Peliatan, Cok Nindia menolak untuk menjabarkan aset Puri Agung Peliatan yang jumlahnya sangat besar menurut Anak Agung Bagus Wirawan.282 Hal ini pula yang mendorong mereka untuk tetap turut serta dalam bursa Pemilukada Kabupaten Gianyar 2008 dan 2012 yang sudah dipilih secara langsung oleh rakyat, dan pada dasarnya membutuhkan modal besar untuk memperoleh basis dukungan dan kemenangan seperti yang terjadi pada kasus Cok Ace pada Pemilukada Kabupaten Gianyar 2008. Penolakan Cok Nindia tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa puri harus berada di posisi superior dibandingkan dengan masyarakat, sehingga jika ditemukan fakta bahwa aset puri tersebut ternyata lebih kecil dibandingkan dengan aset masyarakat biasa, pamor puri akan jatuh dan membuat puri kehilangan wibawa di hadapan masyarakat. Peneliti melihat Puri Klungkung memiliki afiliasi kepada partai politik kepada pemimpin politik untuk jenjang yang nasional, khususnya ketua umum partai. Meskipun demikian, perlu digarisbawahi bahwa Ida Dalem Smara Putra selaku pemimpin Puri Klungkung memberi kesempatan bagi seluruh anggota keluarga puri untuk ikut dalam semua partai politik demi memperoleh jabatan politik. Cok Ngurah yang merupakan politisi senior Partai Golkar merupakan satu-satunya tokoh puri yang memiliki afiliasi jelas dengan kedudukannya sebagai Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Golkar Kabupaten Klungkung. Dengan kapasitas yang dimiliki oleh Cok Ngurah, ia tentu memiliki suara yang cukup vokal dalam penentuan calon bupati yang diusung oleh Partai Golkar, khususnya yang dapat dilihat melalui penunjukan Cokorda Bagus Oka sebagai calon bupati dari Partai Golkar dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung 2013 mendatang. Dalam hal ini tergambarkan dengan cukup jelas bahwa desentralisasi 281

Wawancara dengan Ida Dalem Smara Putra, 7 November 2012, Klungkung. Besarnya aset puri ini dapat dilihat dari pengeluaran kampanye Cok Nindia dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar 2012 yang diklaim mayoritas berasal dari uang pribadi Cok Nindia. Wawancara dengan Cok Nindia, 14 November 2012, Gianyar. 282

Universitas Indonesia

147

pada masa pasca-Orde Baru mampu memutus hierarki pusat-daerah. Hal ini pula yang menjadikan kecenderungan elite lokal mampu bertindak secara mandiri di wilayahnya. Akan tetapi, afiliasi politik terhadap Partai Golkar yang merupakan partai kedua terbesar di Kabupaten Klungkung ini pada dasarnya bukan didasarkan pada loyalitas penuh, karena peneliti menemukan fakta bahwa baik Cok Ngurah, Cokorda Bagus Oka, maupun Cokorda Raka Putra pernah memiliki keinginan untuk dicalonkan oleh PDIP yang merupakan partai terbesar dan selalu menjadi partai pemenang pemilu dan pemilukada pada masa pasca-Orde Baru di Kabupaten Klungkung. Cokorda Bagus Oka yang mengakui memiliki hubungan baik dengan Megawati Sukarnoputri juga menjadi pertimbangan khusus bagi peneliti untuk menjadikan afiliasi politik Puri Klungkung mampu mencakup ranah nasional, meskipun pada akhirnya Cokorda Bagus Oka tidak berhasil mengalahkan popularitas I Wayan Candra yang lebih mendapat dukungan dari DPP PDIP, termasuk Megawati Sukarnoputri. Terakhir, Cokorda Raka Putra merupakan tokoh Puri Klungkung yang memiliki afiliasi politik paling rendah dibandingkan dengan Cok Ngurah dan Cokorda Bagus Oka. Meskipun ia keluar sebagai calon bupati yang mampu memperoleh suara kedua terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008, ia merupakan calon perseorangan yang memiliki perbedaan pandangan dengan Partai Golkar yang ketika itu ingin mengusungnya. Menjelang Pemilukada Kabupaten Klungkung 2013, Cokorda Raka Putra mulai merapat kepada Partai Hanura yang merupakan partai minor di Kabupaten Klungkung yang ia klaim sebagai solusi atas idealismenya untuk berafiliasi pada partai politik yang gratis. Sebagai ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Klungkung yang pada awalnya ingin mengusung Cokorda Raka Putra, I Dewa Made Widiasa Nida menilai keputusan Cokorda Raka Putra untuk tidak mau terikat dengan kepentingan partai politik adalah keputusan naif, terlebih jika didasarkan pada alasan menginginkan partai politik yang gratis dalam pencalonan. Nida mencontohkan perlunya biaya yang sangat besar bagi kandidat yang ingin maju dalam pemilukada, dimulai dari keperluan logistik, kampanye hingga hal-hal kecil yang bersifat sosial. Hal lain yang luput dalam perhatian Cokorda Raka

Universitas Indonesia

148

Putra menurut Nida adalah perlunya membayar saksi minimal tiga orang di setiap tempat pemungutan suara (TPS) dari masing-masing kandidat, yang membutuhkan biaya sebesar Rp 50 juta di tiap kecamatan wilayah Kabupaten Klungkung, yang menurut Cokorda Raka Putra merupakan hal-hal yang tidak perlu. Saksi yang ditempatkan juga memerlukan pelatihan yang membutuhkan biaya tambahan. Pernyataan Cokorda Raka Putra untuk turut serta dalam pemilukada secara gratis hanya memungkinkan jika koneksi yang terbangun dengan masyarakat memungkinkan untuk tidak membiayai hal-hal yang telah disebutkan, meskipun peluang untuk memperoleh suara terbanyak masih diragukan. Nida juga menjelaskan tentang simakrama yang juga membutuhkan biaya besar. Setiap kandidat yang ingin melakukan simakrama di salah satu desa, minimal membutuhkan biaya sebesar Rp 10 juta untuk dibagikan ke setiap banjar yang ada di desa tersebut sebagai bentuk bantuan. Cokorda Raka Putra yang menyatakan bahwa kegiatan simakrama yang dilakukannya murni sebagai silaturahmi dengan masyarakat tidak akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat untuk memilihnya. Meskipun demikian, perolehan suara terbesar di Kecamatan Klungkung oleh pasangan Cokorda Raka Putra–I Ketut Gunaksa menunjukkan bahwa pendapat Nida terkait simakrama yang harus membutuhkan uang tidak selalu berlaku, karena pasangan Cokorda Raka Putra–I Ketut Gunaksa memutuskan untuk tidak memberikan bantuan dalam simakrama yang mereka lakukan pada Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008. Menurut hemat peneliti, Cokorda Raka Putra merupakan salah seorang tokoh puri yang mempertahankan idealismenya dalam rangka menegakkan pemerintahan yang bersih dan disenangi rakyat dengan menolak segala bentuk politik uang. Dengan kapasitasnya sebagai seorang dokter dan guru besar Universitas Udayana, ditambah lagi istrinya yang menjadi seorang pengusaha dan ketiga anaknya yang mampu disekolahkan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Cokorda Raka Putra menyampaikan kepada peneliti bahwa masalah finansial bukan persoalan yang menjadikan dirinya tidak tertarik dalam kegiatan politik uang. Meskipun demikian, peneliti perlu menekankan bahwa tidak ditemukan data yang cukup untuk membuktikan bahwa permasalahan

Universitas Indonesia

149

finansial bukan persoalan berarti bagi Cokorda Raka Putra, karena pada dasarnya semua kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Cokorda Raka Putra pada Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008 hanya diakui dibiayai melalui gabungan uang pribadi Cokorda Raka Putra sebesar Rp 120 juta, uang pribadi I Ketut Gunaksa sebesar Rp 30 juta, dan sumbangan dari pendukung seperti Cok Bagus sebesar Rp 75 juta. Ketika peneliti mencoba mengklarifikasi jumlah tersebut kepada informan lain seperti Nida, ia tidak dapat mengatakan jumlah tersebut terlalu dikecil-kecilkan oleh Cokorda Raka Putra.283 Afiliasi politik Puri Gianyar juga terbilang unik, karena Puri Agung Gianyar secara de facto memiliki afiliasi politik yang sangat erat dengan PDIP, khususnya terhadap Megawati Sukarnoputri yang merupakan pararelisme dari masa lalu ketika Bupati Gianyar pertama, Anak Agung Gede Oka, yang merupakan ayah dari Gung Bharata berafiliasi pada PNI dan pro-Sukarno. Gung Bharata pada akhirnya selalu mendapat rekomendasi dari DPP PDIP untuk maju dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar 2003, 2008, dan 2013. Akan tetapi, Puri Ubud yang secara finansial paling besar di antara semua puri yang menjadi fokus penelitian ini justru memiliki afiliasi politik yang tidak sekuat Puri Agung Gianyar. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan Puri Saren Ubud untuk tetap berafiliasi pada Partai Golkar yang merupakan partai kedua terbesar di Kabupaten Gianyar oleh karena relasi yang dibangun sejak masa Cok Budi Suryawan pada masa Orde Baru yang bahkan menjadikannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, dan menurunkan jabatan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Gianyar kepada Cok Kerthiyasa sebelum digantikan oleh I Made Dauh Wijana pada tahun 2009. Cok Nindia yang berasal dari Puri Agung Peliatan memperkuat pandangan ini dengan menyatakan: Kita dicari oleh orang partai yang menunjukkan bahwa tokoh puri berada di depan partai politik, ketimbang partai politik berada di depan kita ... Saya menganggap diri saya sebagai aset yang memiliki pengalaman banyak dan luas dalam pemerintahan Kabupaten Gianyar ... Seluruh warga Puri Agung Peliatan dilarang keras untuk berafiliasi pada partai

283

Wawancara dengan I Dewa Made Widiasa Nida, 14 November 2012, Klungkung.

Universitas Indonesia

150

politik tertentu, kamu lihat tidak ada kan bendera atau atribut parpol apa pun di dalam puri ini.284 Latar belakang pendidikan yang telah ditempuh oleh tokoh puri baik Puri Klungkung maupun Puri Gianyar memiliki perbedaan yang cukup kontras antara satu dengan lainnya. Tokoh Puri Klungkung yang peneliti temui secara keseluruhan memiliki pendidikan yang tinggi dan dua di antaranya–Cokorda Bagus Oka dan Cokorda Raka Putra–bahkan berkontribusi bagi dunia akademik sebagai dosen tetap di Universitas Udayana yang merupakan universitas terbesar di Provinsi Bali. Akan tetapi, tokoh Puri Klungkung selain yang peneliti wawancarai relatif memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, dan bahkan menurut I Nyoman Suwirta menunjukkan kelemahan puri sebagai sebuah entitas yang seharusnya mengayomi masyarakat. 285 Tokoh Puri Gianyar juga secara keseluruhan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, kecuali Gung Bharata dari Puri Agung Gianyar yang baru mendapatkan gelar sebagai sarjana hukum di Universitas Ngurah Rai pada tahun 2012. Cok Ace merupakan tokoh puri yang memiliki tingkat pendidikan paling tinggi di antara tokoh puri lain di Kabupaten Gianyar, bahkan ia berencana untuk melanjutkan studi ke India untuk mendapatkan gelar sebagai guru besar di Universitas Udayana yang juga menjadi tempat ia mengajar sebagai dosen tetap. Dalam hal kesolidan di dalam keluarga puri, peneliti melihat Puri Klungkung

dan

Puri

Gianyar

memiliki

kecenderungan

terpecah

jika

dibandingkan dengan Puri Ubud. Meskipun secara personal Cok Ngurah, Cokorda Bagus Oka, dan Cokorda Raka Putra memiliki relasi yang baik, namun di antara mereka tidak memiliki kekompakan untuk menyatukan suara dalam mengusung kandidat yang akan dimajukan dalam pemilukada. Hal lain yang perlu dicatat adalah Wakil Bupati Klungkung periode 2008–2013, Cokorda Gede Agung, yang memiliki relasi kurang baik dengan Cokorda Raka Putra dan Ida Dalem Smara Putra meskipun secara personal ia menyanggahnya dan menyatakan tidak ada masalah dengan anggota keluarga puri yang lain.286 Pada 284

Wawancara dengan Cok Nindia, 14 November 2012, Gianyar. Wawancara dengan I Nyoman Suwirta, 12 November 2012, Klungkung. 286 Wawancara dengan Cokorda Gede Agung via telepon, 15 Desember 2012, Klungkung. 285

Universitas Indonesia

151

akhirnya, baik Cokorda Bagus Oka, Cokorda Raka Putra, maupun Cokorda Gede Agung memiliki keinginan masing-masing untuk maju dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung 2013 melalui partai politik yang berbeda antara satu dengan yang lain.287 Kebijakan Ida Dalem Smara Putra agar seluruh keluarga puri untuk masuk ke seluruh partai politik menjadikan puri terkesan pragmatis untuk menggapai jabatan politik praktis. Meskipun Cokorda Raka Putra dengan yakin menyatakan bahwa tidak ada pembedaan dalam keluarga puri terkait pilihan politik, namun relasi keluarga besar puri dengan Wakil Bupati Klungkung periode 2008–2013 Cokorda Gede Agung yang memburuk patut menjadi perhatian utama. Memburuknya relasi ini disebabkan oleh sikap Cokorda Gede Agung yang bersikeras untuk tetap turut serta dalam bursa Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008 sebagai Wakil Bupati mendampingi Wayan Candra, yang berdasarkan hasil kesepakatan bersama puri tidak boleh ada tokoh puri yang maju sebagai wakil bupati. Meskipun hal ini masing menjadi fakta yang simpang-siur, sejauh ini tidak ada sanksi khusus untuk Cokorda Gede Agung yang melakukan penyimpangan dari konsensus puri. Lebih jauh lagi, Cokorda Raka Putra menyatakan jika Cokorda Gede Agung datang ke puri, ia tidak dilihat sebagai Wakil Bupati Klungkung, namun bagian dari keluarga puri dan menjadi satu dengan mereka. Kesolidan Puri Agung Gianyar juga dapat terbilang terpecah, khususnya yang terlihat dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar 2012, ketika Gung Bharata sebagai calon bupati dari PDIP harus bersaing dengan adiknya, Anak Agung Ngurah Agung, yang dicalonkan sebagai wakil bupati melalui Partai Golkar berpasangan dengan Cok Nindia. Nuansa kesolidan Puri Ubud, khususnya Puri Saren Ubud sangat terlihat dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar 2008 ketika Cok Ace mendapat dukungan secara bulat dari sesepuh Puri Saren Ubud. Meskipun dukungan Puri Saren Ubud tidak terlalu menonjol dalam dukungan

287

Cokorda Bagus Oka telah ditetapkan sebagai calon bupati yang diusung oleh Partai Golkar, Cokorda Raka Putra juga telah ditetapkan sebagai calon bupati oleh Partai Hanura, dan Cokorda Gede Agung tengah mendaftarkan diri sebagai calon bupati melalui PDIP. Lihat Metro Bali, “Kader PDIP Buruan Daftar Calon Bupati” (http://metrobali.com/2013/01/18/kader-pdip-buruandaftar-calon-bupati/), diakses pada 7 Maret 2013, pukul 14.19 WIB.

Universitas Indonesia

152

terhadap Cok Nindia dari Puri Agung Peliatan sebagai calon bupati, namun Cok Ace menyatakan bahwa Puri Ubud tingkat kesolidan yang utuh, meskipun Partai Golkar yang menjadi partai utama keluarga Puri Ubud tidak solid dalam mendukung pemerintahannya, khususnya menjelang Pemilukada Kabupaten Gianyar 2012 silam.288 Menurut hemat peneliti, kapabilitas eksternal yang dimiliki Puri Klungkung berada di level lemah jika dibandingkan dengan Puri Gianyar baik Puri Agung Gianyar maupun Puri Ubud yang berada di posisi lebih kuat. Sebagai puri yang paling lama eksis di Bali, Puri Klungkung seharusnya menjadi puri yang paling berpengaruh dibandingkan dengan semua puri yang ada di Bali, bahkan bila dibandingkan dengan Puri Ubud. Akan tetapi, fakta yang ada di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya, dan Puri Klungkung memiliki relasi dengan masyarakat yang terbatas, khususnya pada kalangan konservatif yang berusia tua. Sebagai Penglisir Agung Puri Agung Klungkung, Ida Dalem Smara Putra memang memiliki rutinitas yang mencakup adat setidaknya dua hingga tiga kali dalam satu minggu. Akan tetapi, rutinitas tersebut pada dasarnya hanya dilakukan ketika ada panggilan terhadap dirinya untuk memimpin upacara, seperti mendem pedagingan yang merupakan upacara terkait rampungnya bangunan suci yang telah dibangun atau diperbaiki. Cokorda Bagus Oka secara jujur mengatakan kepada peneliti bahwa dirinya tidak memiliki relasi khusus dengan masyarakat dan jarang terlibat dalam kegiatan yang bersifat adat, kecuali sebagai pengurus tiga pura besar yang telah dimandatkan kepadanya, yaitu Pura Dalem Agung, Pura Penataran Agung, dan Pura Tirta Sigening. Di antara semua tokoh puri yang peneliti temui, hanya Cokorda Raka Putra yang menyatakan bahwa dirinya sangat dekat dengan masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Nusa Penida yang paling merasakan kesusahan di bawah pemerintahan I Wayan Candra. Hal ini menjadi modal utama bagi Cokorda Raka Putra yang merupakan calon perseorangan dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008, di tengah kecenderung desentralisasi yang menjadikannya harus lebih mandiri dalam memperoleh dukungan populer. Kedekatan masyarakat dengan Cokorda Raka Putra dapat diukur melalui 288

Wawancara dengan Cok Ace, 15 November 2012, Gianyar.

Universitas Indonesia

153

perolehan suara dirinya dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008 di Kecamatan Klungkung. Pasangan Cokorda Raka Putra–I Ketut Gunaksa berhasil keluar sebagai peraih suara terbanyak dengan jumlah sebesar 12.944 suara, mengungguli calon pertahana I Wayan Candra yang memperoleh dukungan sebesar 8.546 suara. I Dewa Made Widiasa Nida menilai perolehan suara tersebut dikarenakan kebanyakan pemilih di Kecamatan Klungkung merupakan pemilih konservatif yang rata-rata berusia tua dan memiliki ikatan personal dengan puri di masa lalu.289 Hal penting lain yang menunjukkan renggangnya relasi Puri Klungkung dengan masyarakat dikemukakan oleh I Ketut Mandia dan I Nyoman Suwirta yang memandang Puri Klungkung dengan perspektif negatif. Mandia melihat puri tidak mampu memainkan peranannya sebagai pengayom masyarakat, dan justru hanya tergiur dengan nostalgia masa lalu dalam upaya menduduki kembali jabatan di dalam pemerintahan formal. Puri Klungkung menurut Mandia menjadi tempat yang tidak dapat diandalkan oleh masyarakat Klungkung sebagai pemberi nasihat, oleh karena Puri Klungkung lebih bersifat seperti rumah tinggal anggota keluarga puri ketimbang puri yang bersifat sakral. Hal ini pula yang menurut Mandia menjadi wajar ketika masyarakat Klungkung tidak lagi terlalu bersimpati pada tokoh puri.290 Pendapat senada diutarakan oleh I Nyoman Suwirta, Manajer Koperasi Srinadi Kabupaten Klungkung, koperasi terbesar di Kabupaten Klungkung. Suwirta pernah marek di Puri Agung Klungkung pada tahun 1984 hingga 1989 memiliki pandangan terhadap beberapa keluarga puri yang menurutnya memiliki tingkat intelektualitas dan kepribadian yang buruk. Meskipun beberapa tokoh yang dimaksud oleh Suwirta tidak mencakup Ida Dalem Smara Putra, Cokorda Raka Putra, dan Cokorda Bagus Oka, namun kesan terhadap puri masih negatif bagi Suwirta. Sikap dari tokoh puri yang cenderung sombong dan merasa terlahir lain dengan masyarakat biasa menjadi alasan utama antipatinya terhadap puri. Suwirta menjabarkan bahwa peran Koperasi Srinadi di Kabupaten Klungkung jauh lebih menunjukkan kontribusi yang berarti bagi masyarakat ketimbang 289 290

Wawancara dengan I Dewa Made Widasa Nida, 14 November 2012, Klungkung. Wawancara dengan I Ketut Mandia, 13 November 2012, Klungkung.

Universitas Indonesia

154

peran puri. Koperasi yang berdiri sejak tahun 1985 tersebut pada awalnya merupakan koperasi simpan pinjam kecil yang kurang berpengaruh dalam masyarakat. Ia mengkisahkan pejabat lokal Kabupaten Klungkung yang tidak mendukung pengembangan Koperasi Srinadi dengan banyaknya kebijakan yang menyulitkan. Koperasi Srinadi dapat berkembang dengan besar pada masa pemerintahan Bupati I Wayan Candra, ketika Suwirta juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung dan menjadikan Koperasi Srinadi mampu mengembangkan eksistensinya hingga merekrut lebih dari 10 ribu anggota dan memperkerjakan sekitar 200 orang, dan di antaranya merupakan keluarga puri yang dulu pernah melakukan tindakan „tidak terpuji‟ kepada Suwirta ketika ia marek di puri.291 Fakta penting lain dalam menganalisis relasi Puri Klungkung dengan masyarakat yang renggang dapat dilihat melalui keluarga I Wayan Candra. Relasi I Wayan Candra dengan puri yang rumit sejak Pemilukada Kabupaten Klungkung 2003 juga termanifestasi melalui undangan yang disebar ketika anak bungsu I Wayan Candra, I Made Maha Dwija Santya, melakukan upacara mapandes atau potong gigi yang sangat megah pada bulan Oktober 2012. Upacara mapandes tersebut mengundang tokoh-tokoh penting Bali, bahkan hingga mencakup tokoh penting luar Bali, seperti Bupati Beliteung Timur, Basuri Cahaya Purnama dan kakaknya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama (Ahok).292 Akan tetapi, dalam upacara yang megah tersebut, tidak satu pun tokoh puri Klungkung yang peneliti wawancarai–kecuali Wakil Bupati Klungkung Cokorda Gede Agung–diundang dalam acara tersebut. Alasan resmi dari I Made Maha Dwija Santya adalah karena tokoh puri yang ada tidak memiliki peran penting dalam acara tersebut dan keluarganya tidak mengenal tokoh-tokoh Puri Klungkung. 293 Peneliti juga menelusuri bahwa I Made Maha 291

Peneliti tidak mendapatkan informasi detail terkait tokoh puri yang bekerja di Koperasi Srinadi tersebut, namun I Nyoman Suwirta membanggakan pencapaiannya yang menurutnya sebagai wujud prestasi dan bukti bahwa status puri tidak lebih superior ketimbang masyarakat biasa, oleh karena di antara keluarga puri mencari nafkah dengan bekerja di Koperasi Srinadi rintisan Suwirta. Wawancara dengan I Nyoman Suwirta, 12 November 2012, Klungkung. 292 Metro Bali, “Melaspas dan Potong Gigi : Bupati Candra Undang Bupati se Indonesia‟ (http://metrobali.com/2012/10/20/melaspas-dan-potong-gigi-bupati-candra-undang-bupati-seindonesia/), diakses pada 6 Februari 2013, pukul 12.52 WIB. 293 Wawancara dengan I Made Maha Dwija Santya, 13 November 2012, Klungkung.

Universitas Indonesia

155

Dwija Santya tidak dikenali oleh beberapa tokoh puri yang peneliti wawancarai, seperti Ida Dalem Smara Putra, Cokorda Gede Agung, Cok Ngurah, dan Cokorda Bagus Oka, meskipun upacara mapandes I Made Maha Dwija Santya ini diliput oleh media lokal bali, seperti Bali TV.294 Peneliti juga mendapatkan informasi dari seorang pengusaha restoran ternama di Kabupaten Klungkung, Huang Qinhan, yang pada masa lalu keluarganya menjalin hubungan sangat erat dengan Bupati Klungkung periode 1953–1972, Cokorda Anom Putra. 295 Menurutnya, Puri Klungkung pada masa lalu memiliki kedekatan sangat erat dengan masyarakat. Ia membuktikan hal ini oleh karena ayahnya, Huang Yuanchang, membangun restoran hasil kerja sama dengan Cokorda Anom Putra di dekat Monumen Puputan Klungkung yang dekat dengan Puri Agung Klungkung. Menurutnya, Puri Agung Klungkung pada masa itu memiliki banyak pengunjung, hal yang menurutnya diakibatkan oleh merakyatnya karakter Cokorda Anom Putra sebagai tokoh puri. Ia menilai Puri Klungkung pada masa kini mengalami penurunan relasi dengan masyarakat yang tidak lagi seintensif pada masa Cokorda Anom Putra. Uniknya, Huang Qinhan menyatakan bahwa ia tetap mendukung tokoh puri dalam pemilukada, khususnya terhadap Cokorda Bagus Oka, karena menurutnya ia memiliki karakter personal yang baik.296 Relasi Puri Gianyar dengan masyarakat menurut peneliti dapat dikatakan intim. Hal ini terlihat dari kemampuan tokoh puri baik di Gianyar maupun Ubud untuk menjadikan puri sebagai tempat menerima tamu yang merupakan masyarakat biasa. Meskipun tidak sebesar Puri Ubud secara finansial, Puri Agung Gianyar mampu mengadakan upacara maligia yang sangat besar pada

294

Salah satu bukti tidak dikenalinya I Made Maha Dwija Santya adalah ketika I Made Maha Dwija Santya dan peneliti berada dalam satu ruangan ketika tengah mewawancarai Ida Dalem Smara Putra dan Cokorda Raka Putra. Dengan polos Cokorda Raka Putra menanyakan asal I Made Maha Dwija Santya yang menandakan ketidaktahuannya pada I Made Maha Dwija Santya. 295 Huang Qinhan merupakan seorang Tionghoa perantauan generasi kedua yang lahir pada tahun 1959. Kakeknya (Huang Yeguo) dan ayahnya (Huang Yuanchang) datang ke Klungkung pada tahun 1942 dari Provinsi Guangdong, Tiongkok dan memulai usaha restoran yang pada awalnya dikenal dengan nama Yap Kie, sebelum dipaksa untuk mengganti nama bersejarah tersebut dengan Bali Indah pada masa Orde Baru. Keluarganya merupakan salah satu keluarga pengusaha terpandang di Klungkung yang memiliki kedekatan dengan sejumlah tokoh puri sejak awal berada di wilayah tersebut. Wawancara dengan Huang Qinhan, 14 November 2012, Klungkung. 296 Wawancara dengan Huang Qinhan, ibid.

Universitas Indonesia

156

tahun 2007. Hal tersebut menurut penelitian MacRae dan Darma Putra berimplikasi pada semakin merapatnya hubungan antara puri dengan masyarakat Gianyar.297 Relasi baik yang dijalin Puri Agung Peliatan dan Puri Saren Ubud memperkuat argumen peneliti, khususnya ketika Cok Nindia mengaku menerima tamu setiap hari mulai dari pukul 6.00 hingga 13.00 yang umumnya datang dari seluruh Kabupaten Gianyar. Hal serupa juga terjadi di Puri Saren Ubud, yang menurut Cok Ace menjadi kewajiban bagi puri untuk memberi nasihat positif bagi masyarakat.298 Cok Nindia menilai masyarakat di Kabupaten Gianyar masih menempatkan tokoh-tokoh puri di posisi terhormat, yang bahkan berada di jenjang yang lebih tinggi dari birokrasi resmi pemerintah dalam berbagai kegiatan. Hal ini dibuktikan oleh Cok Nindia ketika ia mendatangi masyarakat yang membuat acara, ia selalu diposisikan sebagai ketua yang diberi fasilitas spesial yang lebih tinggi dari camat yang merupakan pejabat formal pemerintah. Relasi yang intensif ini terbangun berkat kapasitas puri yang mampu menjalin relasi saling membutuhkan antara masyarakat dengan puri. Sebagai wujud dari apresiasi terhadap puri, menurut Cok Nindia masyarakat sudah biasa mengeluarkan biaya secara gotong-royong untuk upacara yang diadakan oleh puri. Peneliti sepakat dengan pandangan Cok Nindia dalam menjabarkan relasinya dengan masyarakat. Hal ini peneliti rasakan langsung ketika menemui beberapa masyarakat sekitar Kabupaten Gianyar, seperti seorang pengrajin dari Sukawati yang bernama Desak yang menilai relasi masyarakat dengan tokoh puri masih cukup harmonis. Ia juga sering berkunjung ke Puri Ubud dengan tujuan meminta berkah dan ungkapan terima kasih atas kemahirannya dalam seni rupa yang menjadikannya sebagai seorang pengrajin.299 Selain itu, ada pula pendapat dari seorang pendatang asal Surabaya yang menjadi pengusaha eceran di Blahbatuh yang bernama Ana. Ia mengkisahkan kehidupan di Kabupaten Gianyar yang jauh berbeda dengan Surabaya, khususnya dalam hal keamanan dan keharmonisan masyarakat. Hubungan antara tokoh puri dan masyarakat biasa

297

Graeme MacRae dan I Nyoman Darma Putra, op. cit., hlm. 117. Wawancara dengan Cok Ace, 15 November 2012, Gianyar. 299 Wawancara dengan Desak, 17 November 2012, Gianyar. 298

Universitas Indonesia

157

ia buktikan melalui tetangganya yang sering berkunjung ke puri, setidaknya satu bulan sekali, meskipun Ana tidak dapat menjelaskan lebih spesifik disebutkan puri yang dimaksud.300 Pendapat lain yang patut diperhatikan dayang dari pasangan jero mangku Pura Dalem Puri Peliatan, I Gusti Ngurah Alit Mangku dan Ni Gusti Nyoman Karti. Meskipun mereka antipolitik, khususnya terkait pengalaman mengerikan yang dirasakannya pada tahun 1965, namun mereka menyatakan bahwa mereka mendukung Cok Ace pada saat Pemilukada Kabupaten Gianyar 2008 dan Cok Nindia pada saat Pemilukada Kabupaten Gianyar 2012.

301

Mandia juga

menunjukkan apresiasinya terhadap tokoh puri di Kabupaten Gianyar, khususnya Puri Ubud dan Puri Gianyar yang mampu menjalin relasi sangat baik dengan masyarakat yang berada di bawah naungannya. Ia memberi ilustrasi terkait sikap tokoh puri di Gianyar yang masih mendatangi rumah warga yang tertimpa musibah, termasuk warga mereka yang meninggal dunia. Hal tersebut menurut Mandia tidak lagi ditemukan di Puri Klungkung.302 Dalam hal peran budaya, peneliti melihat peranan yang dimainkan oleh Puri Klungkung terbilang kecil jika dibandingkan dengan Puri Gianyar. Faktor budaya ini menjadi penting pada masa desentralisasi yang menjadikannya sebagai salah satu modal utama dalam meraih dukungan dari masyarakat. Peneliti tidak memungkiri bahwa Ida Dalem Smara Putra memiliki kegiatan yang cukup padat dalam satu minggu, khususnya sebagai Ketua Paikatan Puri se-Bali. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat dibuktikan ketika Puri Agung Klungkung menjadi tempat yang sepi dari pengunjung selama peneliti melakukan penelitian. Puri Klungkung yang lain juga hanya berfungsi sebagai rumah tinggal biasa, yang tentunya tidak lagi memiliki peran budaya khusus seperti yang terjadi di Puri Gianyar. Cokorda Raka Putra juga tidak menjabarkan bahwa pemain gong yang berasal dari berbagai sekaa di Kabupaten Klungkung meminjam atau berlatih di Puri Agung Klungkung. LSM yang didirikan oleh Cokorda Bagus Oka, Hanacaraka, juga memiliki keterbatasan dalam menggalakkan kegiatan seni 300

Wawancara dengan Ana, 17 November 2012, Gianyar. Wawancara dengan I Gusti Ngurah Alit Mangku dan Ni Gusti Nyoman Karti, 17 November 2012, Gianyar. 302 Wawancara dengan I Ketut Mandia, 13 November 2012, Klungkung. 301

Universitas Indonesia

158

dan budaya atas dasar kapabilitas finansial yang tidak memumpuni. Dalam hal preservasi seni, Puri Klungkung sekali lagi menunjukkan kelemahannya jika dibandingkan dengan Puri Gianyar. Peneliti menelusuri melalui kegiatan latihan tari tradisional khas Kabupaten Klungkung, Tari Sekar Cempaka, tidak dilakukan di puri seperti layaknya latihan Tari Calonarang dan Barong di Kabupaten Gianyar, namun justru di situs pariwisata Kerta Gosa yang saat ini sama sekali tidak ada ikatan lagi dengan puri. Peran budaya yang dilakukan oleh Puri Gianyar menurut peneliti termasuk besar. Baik Puri Agung Gianyar maupun Puri Ubud memiliki tempat khusus yang menjadi tempat latihan, pagelaran seni dan budaya. Puri Agung Gianyar sebagai puri yang memiliki ikatan sejarah paling besar di Kabupaten Gianyar sering mengadakan upacara besar yang mengundang perhatian dan kontribusi dari publik Gianyar, setidaknya satu tahun sekali. 303 Untuk peran budaya yang paling nyata, peneliti merujuk pada Puri Saren Ubud yang bahkan menjadi pemasok barong dan bade di balai desa yang tersebar di seluruh Bali. Hal ini bahkan tidak dilakukan oleh Puri Agung Klungkung yang merupakan puri tertua di Provinsi Bali, dan menurut Mandia hal ini menjadikan Puri Saren Ubud sangat dikenal luas oleh masyarakat Provinsi Bali.304 Cok Ace menilai fanatisme masyarakat Ubud terhadap puri masih kuat di Kabupaten Gianyar, oleh karena puri masih aktif dalam tugasnya dalam preservasi budaya. Seni dan budaya juga merupakan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Gianyar yang sekitar 70 persen masyarakatnya terpengaruh secara langsung dari industri pariwisata yang menekankan seni dan budaya. 305 Hal tersebut menjadikan setiap keluarga di Kabupaten Gianyar memiliki kedekatan dengan seni, dan kebanyakan dari mereka memiliki industri perumahan yang ditujukan sebagai manufaktur cinderamata.306 Oleh karena vitalnya seni bagi masyarakat sudah sangat terlihat, puri yang memiliki sarana lengkap dalam pengetahuan tentang adat membantu

303

Wawancara dengan Anak Agung Bagus Wirawan, 8 November 2012, Denpasar. Wawancara dengan I Ketut Mandia, 13 November 2012, Klungkung. 305 Wawancara dengan Cok Ace, 15 November 2012, Gianyar. 306 Wawancara dengan I Made Agus Mahayastra, 8 November 2012, Gianyar dan Cok Ace, 15 November 2012, Gianyar. 304

Universitas Indonesia

159

mereka untuk meningkatkan kualitas pemahaman terhadap seni dan budaya kepada masyarakat. Masyarakat memiliki peluang untuk meminjam alat dari puri dalam menunjuang kegiatan seni dan budaya, sehingga secara langsung menjadikan relasi puri dengan masyarakat menjadi lebih erat. Puri Saren Ubud juga menjadi tempat kegiatan latihan tari tradisional khas Gianyar, seperti Tari Calonarang dan Barong yang sangat dikuasai oleh Cok Ace. Selain Puri Saren Ubud, Puri Agung Peliatan juga menunjukkan kemampuannya dalam preservasi budaya dengan baik. Temuan menarik peneliti mengenai sarana yang dimiliki oleh puri adalah bahwa posisi puri yang istimewa dalam kepemilikan alat-alat upacara. Menurut Cok Nindia, masyarakat harus memiliki kesan subordinat dengan puri. Meskipun ada sebagian masyarakat yang memiliki kapasitas finansial yang besar, mereka tidak boleh mempurikan rumahnya, terlebih memiliki alat-alat upacara yang bersifat sakral dan hanya boleh ada di puri. Hal itu menurut Cok Nindia hanya akan menjadi bahan cemoohan di tengah masyarakat oleh karena tindakannya yang tidak mampu menghormati puri.307 Sebagai puri tertua di Provinsi Bali, tentunya Puri Klungkung yang dipimpin oleh Ida Dalem Smara Putra memiliki jaringan yang sangat luas mencakup seluruh Pulau Bali. Jaringan tersebut dapat dikategorikan luas, khususnya ketika Ida Dalem Smara Putra ditunjuk sebagai Ketua Paikatan Puri se-Bali dan Cokorda Raka Putra yang ditunjuk sebagai Klian Tim Pembangunan Pura Besakih. Dengan jaringan yang luas, sayangnya Puri Klungkung tidak dapat memanfaatkannya untuk kepentingan politik, oleh karena kapabilitas finansial yang menghambat relasi dengan masyarakat melalui peran budaya yang lebih besar. Di bidang keagamaan, Puri Klungkung juga memiliki tempat khusus dalam kegiatan persembahyangan di tiga pura terbesar dan terpenting di pulau Bali yang dikenal dengan istilah Triguna Pura atau Pura Kahyangan Tiga Jagat Bali, yaitu Pura Besakih, Pura Kentel Gumi, dan Pura Ulun Danu Batur yang terletak di kabupaten yang berlainan antara satu dengan lainnya.308

307 308

Wawancara dengan Cok Nindia, 14 November 2012, Gianyar. Wawancara dengan I Wayan Nangeh, 17 November 2012, Klungkung.

Universitas Indonesia

160

Puri Gianyar sebagai puri yang lebih muda dari Puri Klungkung tidak berarti memiliki jaringan yang lebih sempit. Puri Agung Gianyar sebagai puri yang setidaknya sudah berkiprah sejak tahun 1771 memiliki kemampuan sebagai puri pemimpin di Kabupaten Gianyar. Meskipun peneliti tidak berhasil menemui tokoh dari Puri Agung Gianyar, Anak Agung Bagus Wirawan mengemukakan bahwa Puri Agung Gianyar memiliki kebesarannya melalui kinerja yang dilakukan oleh generasi pendahulu Gung Bharata, seperti Anak Agung Gede Agung, yang meskipun kontroversial namun tetap diakui sebagai pemimpin penting bagi masyarakat Bali.309 Sebagai mantan Penglisir Puri Agung Gianyar yang juga menjadi Kepala Istana Tampaksiring, Gung Bharata membangun kedekatan personal dengan dua kecamatan tersebut sehingga menjadikan dirinya memiliki dukungan yang kuat dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar 2008 dan 2012. Jaringan Puri Ubud termasuk paling luas di antara puri-puri yang lain, karena mencakup tidak hanya sektor budaya, namun juga finansial. Menurut Cok Ace, Puri Ubud memiliki banyak sawah yang digarap oleh masyarakat. Beberapa dari sawah tersebut berhasil dialihfungsikan sebagai hotel yang dimiliki oleh keluarga Puri Ubud, termasuk Cok Ace, yang menyerap sekitar 1.000 tenaga kerja pada akhirnya membangun relasi kekeluargaan yang baik antara Puri Ubud dengan staf yang berada dalam naungannya. Cok Ace menambahkan bahwa hubungan kerja yang dibangun dalam industri perhotelan milik Cok Ace masih bersifat kekeluargaan. Para pegawai memiliki keleluasaan untuk melihat laporan keuangan dan bahkan diperkenankan untuk izin cuti kerja untuk upacara keagamaan yang bersifat individual. Tentu saja hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Cok Ace merupakan Ketua PHRI Bali yang kepada peneliti sering merujuk istilah „rekan-rekan dari PHRI‟ sebagai pemberi masukan dan dukungan kepada Cok Ace, khususnya dalam keputusan politik yang diambil dalam kapasitasnya sebagai bupati Gianyar.310 Dalam hal keagamaan, Puri Saren Ubud juga diberikan mandat untuk mengurui Pura Gunung Lebah di Campuan yang memiliki ikatan erat dengan 18 309 310

Wawancara dengan Anak Agung Bagus Wirawan, 8 November 2012, Denpasar. Wawancara dengan Cok Ace, 15 November 2012, Gianyar.

Universitas Indonesia

161

desa pakraman di Kecamatan Ubud. Meskipun peneliti tidak dapat menelusuri jumlah masyarakat yang bersembahyang di Pura Gunung Lebah, namun menurut Cok Ace jumlahnya mencapai ribuan orang dan memiliki ikatan sangat baik dengan Puri Saren Ubud.311 Selain Puri Saren Ubud, Puri Agung Peliatan juga memiliki jaringan keagamaan yang kuat, khususnya dengan Pura Dalem Puri Peliatan yang membawahi empat banjar dan tiga kelompok, yaitu Banjar Tebasaya, Banjar Taman, Banjar Padangtegal, Banjar Pande, Pemijian (kelompok gabungan yang tidak disebutkan secara spesifik), Kelompok Agung, dan Kelompok Brahmana.312 5.2

Analisis Strategi Politik Puri dan Nonpuri Pemilukada langsung yang merupakan produk desentralisasi melalui UU

No. 32 Tahun 2004–dan direvisi melalui UU No. 12 Tahun 2008–memberikan corak baru dalam strategi politik untuk memenangkan pemilukada. Kemandirian calon yang terlibat dalam bursa pemilukada dalam memaksimalkan kapabilitas yang ada pada diri mereka tidak terkecuali dalam strategi politik yang lebih keras, khususnya jika dibandingkan dengan masa awal kemerdekaan hingga akhir rezim Orde Baru yang sentralistik. Dalam rangka memperoleh dukungan populer dari masyarakat, calon pertahana yang terlibat dalam bursa pemilukada mampu memaksimalisasikan kekuatan tradisional seperti birokrasi, anggaran, dan bantuan sosial dalam rangka membentuk opini publik di akhir masa jabatannya. Calon yang berada di luar dari pemerintahan cenderung menjadi pihak oposisi yang dengan semangat menjabarkan kelemahan dari pemerintahan pertahana, seperti yang terjadi pada kasus Cok Ace dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar 2008 dan Cokorda Raka Putra dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008. Selain Cokorda Gede Agung yang menjabat sebagai Wakil Bupati Klungkung periode 2008–2013 mendampingi I Wayan Candra, semua tokoh puri yang peneliti berhasil lakukan wawancara di wilayah Klungkung memiliki pendapat yang senada mengenai kepemimpinan I Wayan Candra selama hampir satu dasawarsa di wilayah tersebut. Bahkan tokoh puri minor, seperti Anak 311

Wawancara dengan Cok Ace, ibid. Wawancara dengan I Gusti Ngurah Alit Mangku dan Ni Gusti Nyoman Karti, 17 November 2012, Gianyar. 312

Universitas Indonesia

162

Agung Bagus Wirawan yang merupakan Manca Puri Gelgel di wilayah Klungkung juga menyuarakan hal senada dengan tokoh puri yang peneliti wawancara pada umumnya. Para tokoh puri tersebut menilai pemerintahan I Wayan Candra gagal dalam banyak hal, terutama dalam kegagalan perampungan proyek yang bahkan beberapa sejak masa kepemimpinan Cok Ngurah sudah direncanakan. Cok Bagus menyatakan bahwa pembangunan tersebut tertunda oleh karena desain yang salah sejak awal dan tetap dipertahankan oleh I Wayan Candra. Pada akhirnya hal tersebut menjadikan dermaga pendaratan ikan yang ada roboh karena terlalu dekat dengan garis pantai. Hal tersebut uniknya merupakan wujud bias yang bertolak belakang dengan data statistik yang peneliti temukan. Selama kepemimpinan I Wayan Candra, Kabupaten Klungkung setidaknya mengalami penurunan jumlah penduduk miskin sejak tahun 2007 hingga 2009. Hal tersebut bahkan tidak pernah peneliti temui dalam setiap wawancara dengan tokoh puri Klungkung, yang dengan semangat hanya menunjukkan kelemahan dari pemerintahan I Wayan Candra secara sistematis dari awal ia menjabat hingga menjelang masa akhirnya. Hal seperti ini cukup wajar terjadi, mengingat tokoh puri yang peneliti wawancara, seperti Cokorda Raka Putra dan Cokorda Bagus Oka merupakan pesaing utama I Wayan Candra dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung 2003 dan 2008. Tokoh puri di Klungkung meyakini bahwa kekuatan PDIP yang solid dan mengakar, serta memiliki kemampuan finansial yang besar menjadikan I Wayan Candra tetap berhasil memenangkan Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008, meskipun banyaknya kegagalan yang ada dalam pemerintahan I Wayan Candra. Selain faktor partai, mereka juga menilai I Wayan Candra juga merupakan seorang pengacara yang memiliki kemampuan finansial yang besar untuk melakukan politik uang, yang dilakukan dengan cara memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di beberapa subak, sekaa, pura, dan bahkan memberikan sumbangan kepada PNS berupa sepeda motor. Faktor tersebut setidaknya mampu menggeser peranan puri yang semakin tidak lagi dominan di dalam masyarakat puri, khususnya setelah puri di wilayah Klungkung hanya berfungsi sebagai lembaga adat yang tidak lagi penting sebagai penggerak perekonomian

Universitas Indonesia

163

Klungkung, bahkan di dalam ranah budaya pun peranan puri tidak lebih penting dibanding Puri Ubud yang mampu menjadi motor penggerak preservasi seni dan budaya masyarakat. Salah satu temuan peneliti terkait bantuan yang disebutkan oleh tokoh puri ini dapat dilihat di Pura Agung Kentel Gumi, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Pura yang merupakan salah satu dari tiga pura terpenting di Provinsi Bali ini mengalami renovasi cukup signifikan di masa pemerintahan I Wayan Candra. Menurut pemaparan I Wayan Nangeh, salah seorang pengurus Pura Agung Kentel Gumi selama lebih dari 15 tahun, I Wayan Candra menyalurkan uang sebesar Rp 13 milyar pada tahun 2008 dan mengalami renovasi selama dua tahun. 313 Pada saat menjelang Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008, I Wayan Candra juga mengucurkan hibah bantuan sosial sebesar Rp 2,3 milyar kepada masyarakat, yang diyakini oleh Cokorda Raka Putra sebagai faktor utama kekalahannya atas I Wayan Candra, mengingat keterbatasan kemampuan finansial yang dimiliki oleh Cokorda Raka Putra sebagai kandidat perseorangan. Di Kabupaten Gianyar, kemenangan Cok Ace dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar 2008 menurut analisis MacRae dan Darma Putra dapat dilihat dalam dua premis besar, yaitu Gung Bharata yang masih terlalu terorientasi pada partai dan menggunakan strategi tradisional melalui kontrol anggaran dan birokrasi sebagai pendukung, sedangkan Cok Ace lebih menekankan pada karakter personal dan populisme dengan masyarakat.314 Di sisi lain, Cok Ace juga menyadari bahwa terdapat kelemahan dalam dirinya yang mencakup pengalaman yang minim dalam politik serta afiliasi kepada Partai Golkar yang tidak mengakar, termasuk juga mencoloknya cemoohan dari kader Partai Golkar terhadap dirinya pada saat konvensi. Dalam upaya menanggulangi kelemahan tersebut, Cok Ace mengandalkan politik reputasi yang disokong oleh Puri Ubud yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Hal tersebut tentunya memiliki kemiripan dengan strategi Cokorda Raka Putra selaku calon perseorangan 313 314

dalam

Pemilukada

Kabupaten

Klungkung

2008

yang

Wawancara dengan I Wayan Nangeh, 17 November 2012, Klungkung. Graeme MacRae dan I Nyoman Darma Putra, op. cit., hlm. 116.

Universitas Indonesia

164

mengandalkan reputasi Puri Agung Klungkung dan perlawanan terhadap pemerintahan I Wayan Candra. Akan tetapi, mengingat Puri Agung Klungkung merupakan puri yang tidak solid dalam mendukung calonnya, kemenangan bagi Cokorda Raka Putra merupakan hal jauh lebih sulit untuk dicapai. Bagi MacRae dan Darma Putra, Pemilukada Kabupaten Gianyar 2008 mampu menjadi proses pendewasaan politik, namun di lain pihak pemilukada ini juga dianggap kelanjutan dari pola kuasa elite oligarkis di Kabupaten Gianyar yang masih dipegang oleh tokoh puri. Meskipun pada dasarnya partai politik memainkan peranan penting dalam pemilukada, seperti penentuan calon kepala daerah, namun hasil dari pemilukada yang sesungguhnya tergantung pada persepsi publik. Sebagai ilustrasi, Kabupaten Gianyar merupakan basis utama PDIP di Provinsi Bali dengan perolehan suara sebesar 45,8 persen pada Pemilu 2004, mengungguli perolehan suara Partai Golkar yang hanya mampu memperoleh sebanyak 23,66 persen suara. Berdasarkan hasil pemilu tersebut, jika faktor partai politik lebih berperan kuat ketimbang figur dan strategi politik, seharusnya PDIP lebih mulus dalam memenangkan calon pemilukada.

315

Meskipun demikian, pernyataan ini mendapat sanggahan dari I Made Agus Mahayastra yang menilai koalisi yang terjadi dalam mendukung Cok Ace mengkerdilan suara PDIP yang sebenarnya terbesar di Kabupaten Gianyar, sehingga kemenangan Cok Ace dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar 2008 mutlak masih dipengaruhi oleh faktor partai pengusungnya dan kemampuan finansial yang besar.316 MacRae dan Darma Putra menilai kampanye yang dilakukan baik oleh Gung Bharata dan Cok Ace pada dasarnya merupakan berisi janji-janji populis yang sudah umum seperti kesehatan, pendidikan, dan agrikultur. 317 Hal yang paling menonjol dalam kampanye Cok Ace menurut MacRae dan Darma Putra adalah dalam hal ketersediaan lapangan pekerjaan dari bidang pariwisata baik internasional maupun lokal untuk masyarakat lokal Gianyar. Kandidat peserta pemilukada masih minim artikulasi kebijakan yang bersifat sistematis, yang

315

Ibid., hlm. 130–131. Wawancara dengan I Made Agus Mahayastra, 8 November 2012, Gianyar. 317 Graeme MacRae dan I Nyoman Darma Putra, op. cit., hlm. 115. 316

Universitas Indonesia

165

justru lebih sering menyenangkan masyarakat melalui iming-iming „gratis‟ dalam pendidikan dan kesehatan. Hal ini juga masih terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar 2012. I Made Agus Mahayastra mengakui hal tersebut dan mencoba mengemas istilah gratis dengan menunjukkan kapasitas anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten Gianyar kepada masyarakat, dan mengkritik Cok Ace karena melakukan kampanye pembodohan yang pada akhirnya tidak sesuai dengan realita di lapangan ketika terpilih.318 Meskipun mayoritas kepala daerah yang turut serta dalam bursa pemilukada berasal dari Puri Saren Ubud, Cok Ace menyatakan bahwa puri tidak melakukan kampanye terhadap pemilih dalam menentukan pilihannya. Pengecualian terjadi ketika terdapat ketimpangan yang besar antara satu kandidat dengan kandidat lain, sehingga masyarakat akan mendapat arahan untuk memilih kandidat tertentu. Hal ini terlihat dalam kontestasi Cok Ace dengan Gung Bharata dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar 2008, ketika Puri Ubud dengan bulat menyuarakan dukungannya kepada Cok Ace dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Cok Ace. Telusuran peneliti masih menunjukkan bahwa baik diarahkan maupun tidak, Kecamatan Ubud tetap menjadi basis utama bagi tokoh Puri Ubud dalam pemilukada. Meskipun Cok Nindia mengalami kekalahan di wilayahnya sendiri pada saat Pemilukada Kabupaten Gianyar 2012, perolehan suara Cok Nindia di Kecamatan Ubud merupakan perolehan suara tertinggi dibandingkan perolehan di kecamatan lain di Kabupaten Gianyar. Faktor yang menyebabkan Cok Nindia mengalami kekalahan dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar 2012 dapat dilihat dari dua perspektif yang berasal dari kalangan puri dan partai. Menurut Cok Ace, Partai Golkar yang menjadi pengusung Cok Nindia merupakan partai yang kurang kompak. Kader Partai Golkar tidak mampu memisahkan permasalahan besar dan kecil yang menyebabkan fokus pada pemilukada terpecah. Hal ini diklaimnya ketika kepemimpinan Cok Ace masih diperdebatkan dan diganggu oleh kader Partai Golkar, dan hal tersebut masih terjadi ketika Partai Golkar telah mengusung Cok Nindia sebagai calon bupati. Puri Saren Ubud juga tidak mendukung Cok Nindia dengan semangat seperti yang diberikan ketika Cok Ace maju dalam Pemilukada 318

Wawancara dengan I Made Agus Mahayastra, 8 November 2012, Gianyar.

Universitas Indonesia

166

Kabupaten Gianyar 2008, meskipun Cok Ace dan Cok Nindia merupakan calon minor yang secara kapabilitas lebih tidak memungkinkan untuk memenangkan pemilukada dibandingkan dengan Gung Bharata. Hal lain disuarakan oleh I Made Agus Mahayastra yang menilai PDIP merupakan motor utama yang menjadikan paket Ning kehilangan kemampuan untuk melawan ketangguhan cara kerja PDIP hingga tingkat ranting dalam memberikan dukungan kepada paket Bagus. Secara keseluruhan, strategi politik baik yang dilakukan oleh kalangan puri dan nonpuri di Kabupaten Klungkung maupun puri di Kabupaten Gianyar merupakan corak baru yang tampak pada masa pasca-Orde Baru, khususnya ketika berlangsungnya pemilukada sejak tahun 2005. Puri Klungkung dan Puri Gianyar yang sejak masa Presiden Sukarno hingga akhir Orde Baru cenderung merapatkan diri pada patron pemerintahan pusat, yang menjadikan mereka lebih aktif berafiliasi pada partai politik atau birokrasi, seperti PNI pada masa Presiden Sukarno atau Golkar dan ABRI pada masa Orde Baru. Setelah desentraliasi membuka otonomi yang lebih luas bagi pemerintahan lokal, kini baik tokoh puri maupun nonpuri memiliki kecenderungan untuk merapatkan diri pada partai politik terbesar, PDIP, untuk memperoleh jabatan politik. Meskipun hal itu bukan lagi satu-satunya strategi, mengingat kuatnya identitas kultural Puri Gianyar menjadikan tokoh puri memiliki nilai lebih yang dianggap oleh partai politik lebih layak untuk maju dalam pemilukada. 5.3

Analisis Bias Status, Oligarki, dan Pseudohistori Puri Kuatnya faktor identitas dalam masyarakat Kabupaten Klungkung dan

Kabupaten Gianyar menjadikan peneliti menilai tiap-tiap kelompok memiliki bias dari masing-masing kelompok dalam menunjukkan kapabilitasnya. Peneliti merujuk pada keengganan I Made Agus Mahayastra untuk melabeli dirinya sebagai tokoh Jabawangsa yang dinilainya sebagai bentuk derogatif, dan mengedepankan latar belakang Arya yang inheren pada dirinya.319 Sebagai salah seorang tokoh Arya yang sejak masa prakolonialisme memiliki sentimen negatif terhadap puri, I Made Agus Mahayastra juga menunjukkan sikap antipati 319

Wawancara dengan I Made Agus Mahayastra, 8 November 2012, Gianyar.

Universitas Indonesia

167

terhadap puri dan menyatakan bahwa faktor puri sama sekali tidak dominan dalam membentuk pilihan masyarakat Kabupaten Gianyar, meskipun ia tidak menolak kenyataan bahwa partai politik di Gianyar masih belum pernah mencalonkan calon nonpuri. I Made Agus Mahayastra menilai jika ada tokoh nonpuri yang kemungkinan akan diusung oleh partai pada masa mendatang, mereka kemungkinan besar tidak akan kalah oleh karena kinerja mesin partai politik yang paling dominan dalam menentukan kemenangan calon yang diusung. I Made Agus Mahayastra juga merujuk pada Pemilu 2009 yang banyak dari calon yang gagal memperoleh kursi DPRD tingkat provinsi dan kabupaten di Gianyar merupakan tokoh puri. Akan tetapi, peneliti perlu menekankan bahwa puri yang dimaksud oleh I Made Agus Mahayastra ini merupakan puri-puri nonPuri Gianyar dan Puri Ubud, yang pengaruhnya tidak sekuat Puri Ubud atau Puri Gianyar secara finansial dan kultural, seperti salah satu yang dicontohkan adalah Puri Blahbatuh. I Made Agus Mahayastra memberikan fakta bahwa ia sebagai tokoh nonpuri memperoleh terbanyak dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Gianyar, yaitu sebanyak 7.818 suara, mengungguli perolehan tokoh puri yang ada di Kabupaten Gianyar. Lebih unik lagi, I Made Agus Mahayastra juga membuat satu pernyataan ketidaksukaanya pada puri yang dapat dilihat melalui kutipan berikut: Perlu bapak pahami bahwa keputusan seorang Megawati Sukarnoputri tidak akan mampu dikalahkan oleh 1.000 tokoh puri di Kabupaten Gianyar sekali pun dalam menunjuk, mendukung, dan memenangkan kepala daerah di Kabupaten Gianyar. Ini jelas menandakan bahwa puri memiliki pengaruh kecil dalam keputusan politik lokal di Kabupaten Gianyar.320 Pandangan serupa juga peneliti temukan pada tokoh nonpuri di Kabupaten Klungkung. I Ketut Mandia, anggota DPRD Provinsi Bali yang berasal dari Kabupaten Klungkung menilai dikotomi tokoh puri dan nonpuri pada masa kini sebaiknya tidak perlu digunakan lagi, khususnya dalam upaya memperoleh jabatan politik. Sebagai salah seorang tokoh dari kalangan nonpuri, Mandia memberikan sentimen negatif terhadap puri dengan nada yang lebih 320

Wawancara dengan I Made Agus Mahayastra, ibid.

Universitas Indonesia

168

moderat. Ia menyatakan ketidaksukaannya pada karakter tokoh Puri Klungkung yang arogan dan tidak merakyat, namun di sisi lain ia mampu memberikan apresiasi kepada tokoh Puri Gianyar dan Puri Ubud oleh karena kemampuan tokoh-tokoh puri tersebut dalam memperhatikan nasib rakyatnya dengan lebih baik.321 Selain Mandia, tokoh nonpuri dari Kabupaten Klungkung yang memiliki sentimen cukup tinggi dengan puri adalah I Nyoman Suwirta yang menilai status puri di masa kini tidak lagi penting baik di Kabupaten Klungkung maupun Kabupaten Gianyar. Ia merujuk pada kapabilitas tokoh puri di kedua wilayah yang jauh di bawah rata-rata dari yang dimiliki sebagai pemimpin dan lebih menyukai I Made Agus Mahayastra dalam artikulasi pendapat dan kebijakan yang dapat dilihat dalam kutipan berikut: Tokoh Puri Klungkung menurut paman merupakan orang-orang biasa yang secara intelektualitas berada di bawah rata-rata tokoh elite seharusnya ... Paman juga melihat kasus yang sama di Gianyar. Paman tonton itu debat calon mereka kemarin. Menurut paman, yang kelihatan lebih cerdas dan pantas sebagai pemimpin justru wakilnya, Agus Mahayastra. Tokoh puri hanya memberikan jawaban seadanya dan terbukti tidak intelek.322 Dengan statusnya sebagai Manajer Koperasi Srinadi yang merupakan koperasi terbesar di Kabupaten Klungkung, ia pada akhirnya tidak dapat melepaskan keberhasilannya dalam mengelola koperasi dan membantu menyejahterakan masyarakat Kabupaten Klungkung sebagai bukti konkret keberhasilan tokoh nonpuri dalam membangun masyarakat, yang ia nilai belum dapat dicapai oleh puri hingga saat ini.323 Sebagai bupati yang berasal dari kalangan nonpuri, tentunya I Wayan Candra juga memiliki bias status yang tinggi dalam menjabarkan peran politik puri. Menurut Nordholt, I Wayan Candra merupakan salah satu figur yang memulai kampanye antipuri dan anti-Golkar untuk menuju kursi pemerintahan lokal. Meskipun ia menyangkal hal tersebut, peneliti menelusuri I Wayan Candra 321

Wawancara dengan I Ketut Mandia, 13 November 2012, Klungkung. Wawancara dengan I Nyoman Suwirta, 12 November 2012, Klungkung. 323 Wawancara dengan I Nyoman Suwirta, ibid. 322

Universitas Indonesia

169

lebih

membanggakan

keberhasilan

dirinya

dalam

meperoleh

dan

mempertahankan jabatan di Kabupaten Klungkung yang dapat dilihat dalam kutipan berikut: Pak merupakan tokoh biasa pertama yang mampu menembus pemerintahan lokal di Kabupaten Klungkung. Kamu tahu bahwa sebelumnya Klungkung selalu dipimpin oleh tokoh puri, atau elite jika kamu merujuk pada Bupati Ida Bagus Oka. Pak hanya ingin sampaikan bahwa tokoh puri dan nonpuri adalah warga negara yang sama secara hak dan kewajiban, sehingga tidak perlu ada pembedaan khusus terhadap puri dan nonpuri, karena antara pak dengan tokoh puri pada dasarnya sama.324 I Wayan Candra juga mempersilakan jika dalam ada tokoh puri yang memenangkan Pemilukada Kabupaten Klungkung 2013, karena hal tersebut merupakan proses dari demokrasi yang membuka kesempatan bagi semua pihak untuk turut serta dalam pemerintahan lokal. Meskipun demikian, peneliti menemukan preferensi politik keluarga I Wayan Candra yang lebih mengarah pada tokoh nonpuri, seperti I Nyoman Suwirta, Ni Wayan Ringin, atau I Ketut Mandia sebagai penerus dari pemerintahan di Kabupaten Klungkung.325 Hal penting lain yang menjadi temuan peneliti dalam skripsi ini adalah pengakuan I Wayan Candra sebagai keturunan dari Ki Tangkas Kori Agung pada saat kampanye Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008. Ki Tangkas Kori Agung merupakan keturunan dari Arya Kanuruhan yang berasal dari Jawa dan memiliki signifikansi historis sebagai pemersatu elite Bali di masa Kerajaan Gelgel. 326 Sebagai tokoh Jabawangsa pertama yang memimpin Kabupaten Klungkung, I Wayan Candra memaparkan kepada peneliti bahwa ia baru mengetahui bahwa ternyata dirinya memiliki garis keturunan Ki Tangkas Kori Agung melalui hasil penelusuran di pura pada saat menjelang Pemilukada Kabupaten Klungkung

324

Wawancara dengan I Wayan Candra, 1 Desember 2012, Jakarta. Peneliti menelusuri hal ini melalui perbincangan dengan I Made Maha Dwija Santya selama berada di lokasi penelitian. Hal ini tidak mendapat klarifikasi lanjutan dari I Wayan Candra ketika diwawancara oleh peneliti pada 1 Desember 2012 di Jakarta. 326 Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam “Babad Pangeran Tangkas Kori Agung” di blog Dadyatangkas (https://sites.google.com/site/dadyatangkas/babad), diakses pada 13 Maret 2013, pukul 12.24 WIB. 325

Universitas Indonesia

170

2008.327 Meskipun peneliti tidak dapat secara eksplisit menyebutkan hal tersebut sebagai wujud dari manipulasi genealogis I Wayan Candra, khususnya ketika ia saat ini dipercaya sebagai penglisir dari semeton atau kekerabatan Ki Tangkas Kori Agung yang merupakan bagian dari elite puri di masa lalu, namun I Wayan Candra menggunakan garis genealogis tepat pada saat ia mencalonkan diri untuk periode kedua ketika ia berpasangan dengan Cokorda Gede Agung yang merupakan tokoh puri. 328 Hal tersebut tentunya dengan sengaja ditujukan agar dirinya mendapatkan dukungan tambahan dengan status „elite‟ yang inheren pada dirinya. Tokoh puri juga menunjukkan bias statusnya yang menyatakan bahwa masyarakat biasa yang tidak memiliki basis puri akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dukungan dari masyarakat, khususnya di Kabupaten Gianyar. Hal ini dikarenakan kemampuan tokoh puri dalam mengayomi masyarakat menjadikan tokoh puri akan selalu menjadi sorotan utama masyarakat, sehingga tokoh puri masih dipercaya dan diyakini mampu memimpin Kabupaten Gianyar. Pandangan ini sinkron dengan kondisi di Kabupaten Gianyar yang masih menjadikan tokoh puri sebagai calon bupati baik oleh PDIP maupun Partai Golkar. Bias serupa juga masih ditemukan dalam Puri Klungkung, khususnya Cok Ngurah yang menilai tokoh puri masih memiliki nilai jual di tengah masyarakat Kabupaten Klungkung yang menginginkan pemerintahan yang lebih bersih dan bermartabat.329 Meskipun demikian, pandangan tersebut relatif hanya terbatas

pada

kalangan

puri

di

Kabupaten

Klungkung

dan

tidak

merepresentasikan pandangan keseluruhan kader Partai Golkar, seperti I Dewa Made Widiasa Nida yang ketika peneliti wawancarai masih menyatakan putusan untuk mengusung Cokorda Bagus Oka masih belum final dan dapat berubah sewaktu-waktu.330

327

Pura yang dimaksud kemungkinan besar adalah Pura Tangkas Kori Agung yang berada di Kabupaten Klungkung. Wawancara dengan I Wayan Candra, 1 Desember 2012, Jakarta. 328 Untuk informasi mengenai jabatan I Wayan Candra sebagai Penglisir Semeton Tangkas Kori Agung, lihat http://www.klungkungkab.go.id/index.php/berita-detail/1550/BUPATI-CANDRAAJAK-SEMETON-TANGKAS-KORI-AGUNG-TIRTAYATRA, diakses pada 13 Maret 2013, pukul 12.37 WIB. 329 Wawancara dengan Cok Ngurah, 16 November 2012, Klungkung. 330 Wawancara dengan I Dewa Made Widiasa Nida, 14 November 2012, Klungkung.

Universitas Indonesia

171

Di sisi lain, tokoh puri menilai partai politik cenderung memanfaatkan faktor kepurian yang kuat untuk memenangkan pemilukada dan mampu memperkuat basis dalam pemilu skala nasional. Hal ini diwujudkan ketika peneliti menemukan fakta bahwa kader Partai Golkar yang merupakan partai kedua terbesar di Bali mengalami intervensi dari pihak nonkader dalam proses pencalonan. Penuturan ini disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Klungkung I Dewa Made Widiasa Nida yang mengalami kegagalan dalam pencalonan sebagai bupati, meskipun telah lama mengabdi sebagai kader partai. Hal tersebut dikarenakan partai cenderung mengusung nonkader yang secara finansial dan ketenaran lebih baik ketimbang kadernya yang lebih tidak memumpuni sebagai calon yang akan diusung, dan dalam kasus Kabupaten Gianyar, nonkader tersebut merupakan tokoh puri yang sudah sangat mengakar kuat seperti Puri Ubud.331 Peneliti juga menelusuri adanya kemiripan cara pandang tokoh puri yang meletakan diri mereka sebagai pihak yang sangat dihormati oleh masyarakat. Cokorda Raka Putra beberapa kali mencoba untuk memperkenalkan sapaan dari masyarakat kepada dirinya kepada saat peneliti melakukan wawancara dengan panggilan doagung, yang merujuk pada gelar Dewa Agung, gelar yang hanya dimiliki oleh Raja Klungkung pada masa prakolonialisme sebagai manifestasi dari raja tertinggi seantero Bali yang dapat dilihat dari salah satu kutipan wawancara berikut: Saya akan mencari kendaraan politik yang gratis, karena saya tahu jalur independen itu berat sekali. Tapi saya tidak mau yang bilang iya gratis, tiba-tiba di tengah jalan doagung, maaf doagung itu panggilan orang di Klungkung kepada kami. Doagung ini bensinnya habis, ini businya perlu diganti, ini bannya. Nah, saya tidak mau begitu.332 Meskipun menurut berbagai sumber gelar Dewa Agung tidak lagi terpakai, bahkan tidak lagi dikenal oleh masyarakat Bali, namun keluarga puri masih mencoba untuk memakai sapaan ini dengan tujuan membedakan status sosial

331 332

Wawancara dengan I Dewa Made Widiasa Nida, ibid. Wawancara dengan Cokorda Raka Putra, 13 November 2012, Denpasar.

Universitas Indonesia

172

yang inheren pada mereka dibandingkan dengan masyarakat lain, bahkan dengan tokoh puri lain yang merupakan subordinat dari Puri Agung Klungkung.333 Dalam menunjukkan status kepuriannya, Cokorda Raka Putra juga tidak segan-segan menyatakan kepada peneliti bahwa puri berpolitik merupakan hal biasa. Ia membanggakan perolehan suara 29,79 persen dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008 sebagai wujud dari keberhasilannya sebagai tokoh puri dalam memperoleh dukungan dari masyarakat, yang menandakan bahwa puri masih memiliki pengaruh penting dalam masyarakat Kabupaten Klungkung. Hal unik bagi peneliti adalah sikap percaya diri Cokorda Raka Putra ini tidak ditemukan dalam Cokorda Bagus Oka yang juga merupakan tokoh Puri Klungkung. Ia bahkan tidak terlalu bersemangat dalam turut serta dalam bursa Pemilukada Kabupaten Klungkung 2013 yang menandakan pesimismenya dalam memenangkan pemilukada. Inkongruensi di dalam tokoh Puri Klungkung tersebut memperlihatkan bahwa status kepurian hanya dipolitisasi oleh individu tertentu dalam upaya memperoleh jabatan politik formal. Tokoh Puri Gianyar juga memberikan corak unik dalam menunjukkan status kepuriannya. Kepada peneliti Cok Ace menekankan posisi pemimpin yang berasal dari puri sebagai sosok bhatara di masa lalu, yang merujuk pada kesakralan tokoh puri bagi masyarakat sebagai bagian dari keturunan dewa. Ia juga menyatakan dirinya memiliki kapasitas dan bakat dalam memimpin, sehingga tidak menjadi persoalan ketika ia menjabat sebagai bupati. Latar belakang puri yang inheren pada Cok Ace menjadikannya sadar bahwa ia berada di posisi berbeda dengan masyarakat biasa dan mewajibkannya untuk menjalin relasi yang erat dengan masyarakat. Uniknya, Cok Ace menjelaskan bahwa relasi yang dibangun antara puri dengan masyarakat bersifat seperti guru dan murid, dan senada dengan Cok Nindia, ia meletakkan puri dalam posisi terhormat yang tidak boleh menjadi subordinat bagi masyarakat biasa yang dengan kata lain masih mempertegas hierarki dalam masyarakat. Bias status tersebut menjadikan relasi antara tokoh puri dan nonpuri baik di Kabupaten Klungkung maupun Kabupaten Gianyar menjadi rumit untuk 333

M.J. Wiener, Visible and invisible realms: Power, magic, and colonial conquest in Bali (Chicago: University of Chicago Press, 1995), hlm. 22.

Universitas Indonesia

173

dipahami. Hal tersebut dikarenakan perspektif yang saling bertolak belakang antara satu pihak dengan pihak lain yang sangat mencolok, sehingga tidak memungkinkan bagi peneliti untuk menganalisis hanya berdasarkan pada dua pihak yang ada. Bagi peneliti secara pribadi, penurunan peran politik puri di Kabupaten Klungkung menjadikan prestis status puri yang inheren pada tokoh puri mulai melemah, khususnya bagi Cokorda Bagus Oka yang menganggap puri dan nonpuri relatif sama saja. Hal berbeda dapat peneliti lihat langsung ketika berada di Kabupaten Gianyar, khususnya ketika tokoh puri masih dominan dalam pemerintahan formal di ranah eksekutif. Tokoh puri dominan, seperti Puri Agung Gianyar, Puri Saren Ubud, dan Puri Peliatan Agung justru menilai status kepurian mereka sebagai aset berharga dalam memperoleh dukungan politik. Hal ini yang menjadikan tokoh-tokoh nonpuri, seperti I Made Agus Mahayastra mencoba untuk mematahkan dominasi tersebut dengan menyatakan hal berkebalikan kepada peneliti. Menurut hemat peneliti, I Made Agus Mahayastra yang merupakan wakil bupati Kabupaten Gianyar periode 2013–2018 memiliki ambisi untuk mengejar kursi bupati Gianyar periode 2018–2023, yang menjadikannya sebagai tokoh nonpuri perlu mengikis nilai-nilai kepurian yang masih kental di Kabupaten Gianyar untuk memenangkan pemilukada. Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh MacRae dan Darma Putra di Kabupaten Gianyar pada tahun 2008, mereka menyebutkan kontestasi kepemimpinan yang ada di wilayah tersebut sebagai monopoli aristokrat. Akan tetapi, mereka menepis adanya oligarkisme dalam kepemimpinan di wilayah tersebut oleh karena absennya nuansa kolusi antara Puri Ubud dan Puri Gianyar dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar 2008, dan justru menunjukkan kompetisi yang menjadikan kedua puri besar tersebut berada dalam pihak yang berseberangan antara satu dengan yang lain. 334 Jika kerangka yang dipakai merupakan kolusi antara dua puri, peneliti menemukan nuansa oligarki muncul dalam Pemilukada Kabupaten Gianyar 2012 ketika Cok Nindia dari Puri Ubud merencanakan untuk berpasangan dengan Anak Agung Ngurah Agung dari Puri Gianyar dalam rangka memenangkan pemilukada, meskipun pada akhirnya mengalami kegagalan. 334

Graeme MacRae dan I Nyoman Darma Putra, op. cit., hlm. 133–134.

Universitas Indonesia

174

Dengan kapasitas finansial yang besar, keterlibatan Puri Ubud dalam pemilukada tentu juga dapat dikaitkan dengan adanya karakter pejabat predatoris dalam istilah Hadiz dan Robison untuk kepentingan bisnis segelintir elite di Kabupaten Gianyar, terlebih pada kasus Cok Ace yang merupakan orang terkaya ke-6 di Bali berdasarkan majalah lokal Persindo. Akan tetapi, kondisi yang ada di Kabupaten Gianyar menurut hemat peneliti justru mengisyaratkan ranah politik praktis sebagai tempat menunjukkan prestis puri yang secara pengaruh finansial dan budaya masih kuat, yang mendapat dukungan dari partai politik yang masih mengandalkan tokoh puri sebagai calon dalam pemilukada di Kabupaten Gianyar. Hal ini juga menjadikan tokoh puri semakin memperkuat peranannya di ranah politik praktis. Pendapat peneliti ini mendapat dukungan dari pernyataan I Made Agus Mahayastra yang menilai keterlibatan tokoh puri seperti Cok Ace dalam pemerintahan lokal Kabupaten Gianyar sebagai sarana mempertunjukkan gengsi puri yang dikaitkan dengan kejayaan puri pada masa lalu, selain karena masih dilirik oleh partai politik berdasarkan latar belakang figur yang masih kuat, dan ia sama sekali tidak menunjukkan adanya potensi pembajakan ranah politik praktis oleh tokoh puri demi kepentingan pribadi Cok Ace atau Puri Saren Ubud secara luas.335 Dalam kasus Kabupaten Klungkung, nuansa monopoli aristokrat merupakan peninggalan di masa pra-Reformasi yang menempatkan tokoh puri sebagai kepala daerah di wilayah tersebut. Keikutsertaan tokoh puri dalam pemerintahan lokal di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar selama masa sebelum refromasi menjadi wujud dari pragmatisme tokoh puri dalam memperoleh kedudukan di pemerintahan formal, yang merupakan bagian dari oligarki yang kolutif dengan pemerintah pusat. Meskipun peneliti tidak menemukan adanya kepentingan bisnis dari kolusi antara puri dengan pemerintah pusat dalam pemerintahan lokal di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar pada masa itu, setidaknya hal tersebut ditujukan untuk kontrol langsung dari pemerintah pusat terhadap pemerintah lokal yang diawasi dengan ketat di bawah panji-panji yang digunakan, seperti PNI, Golkar, atau ABRI. Dalam konteks pasca-Orde Baru, peneliti menemukan puri yang terfragmentasi dalam 335

Wawancara dengan I Made Agus Mahayastra, 8 November 2012, Gianyar.

Universitas Indonesia

175

upaya memperoleh kembali jabatan dalam pemerintahan formal tidak lagi sesuai dengan konteks oligarki atau monopoli aristokrat, terlebih dengan eksistensi I Wayan Candra sebagai bupati yang merupakan tokoh nonpuri. Menurut hemat peneliti, hal yang memiliki potensi untuk muncul dikemudian hari di Kabupaten Klungkung adalah kerja sama antara tokoh-tokoh lokal dengan klik I Wayan Candra dalam memperoleh atau mempertahankan kedudukan nonpuri dalam pemerintahan lokal. Hal ini setidaknya terlihat dari adanya kedekatan khusus I Nyoman Suwirta atau I Ketut Mandia dengan I Wayan Candra yang juga merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Klungkung, dan bahkan ada upaya pencalonan istri I Wayan Candra sebagai calon bupati periode 2013–2018 yang merupakan salah satu dari sembilan calon bupati yang mendaftar melalui PDIP hingga Januari 2013, selain Anak Agung Gede Anom, I Ketut Mandia, Cokorda Gede Agung, I Made Kasta, I Wayan Sutena, Anak Agung Gede Bagus, I Wayan Regeg, Ida Ayu Indra Kondi Santosa, dan I Ketut Ngenteng. 336 Hal yang patut diperhatikan adalah absennya nama I Nyoman Suwirta sebagai calon bupati yang akan diusung oleh PDIP dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung 2013, namun peneliti melihat masih terbuka kemungkinan bagi Suwirta untuk ikut dalam bursa pemilukada selanjutnya mengingat relasi dengan I Wayan Candra dan popularitasnya sebagai Manajer Koperasi Srinadi.337 Peneliti

juga

menemukan

beberapa

kasus

pseudohistori

yang

dikembangkan pihak puri di Kabupaten Klungkung dalam rangka memperkuat statusnya di tengah masyarakat. Uniknya, peneliti tidak menemukan kasus pseudohistori di Puri Gianyar, meskipun peran Anak Agung Gede Agung dan Cokorda Gede Raka Sukawati juga menuai kontroversi sebagai pihak yang dinilai pro-Belanda ketimbang republik. Kasus pseudohistori pertama yang peneliti temukan adalah sikap keluarga puri yang cenderung memperbaiki citra Dewa Agung Oka Geg, yang menurut Geoffrey Robinson sebagai kolabolator Belanda yang justru antirepublik. Tokoh puri yang paling vokal menentang 336

Nata News, “Divefirikasi, Ibu Bupati Klungkung Termiskin” (http://beta.natanews.com/2440), diakses pada 11 Maret 2013, pukul 15.31 WIB. 337 I Nyoman Suwirta tidak mengungkapkan niatnya untuk maju dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung 2013 secara eksplisit kepada peneliti, namun ia mengaku telah mendapat tawaran dari beberapa partai kecil untuk maju dalam pemilukada. Wawancara dengan I Nyoman Suwirta, 12 November 2012, Klungkung.

Universitas Indonesia

176

temuan tersebut adalah Cok Ngurah yang mengaitkan kesetiaan Puri Klungkung terhadap republik melalui bukti perjuangan yang dilakukan oleh Cokorda Anom Putra, putra dari Dewa Agung Oka Geg, yang berafiliasi pada PNI yang dapat dilihat dalam kutipan berikut: Pernyataan itu keliru saya berani sanggah, saya koreksi ya, beliau bukan pro-Belanda, beliau berada di tengah-tengah. Beliau tidak mau rakyat beliau menjadi korban oleh perang. beliau menjalankan politik damai. Jangan dibilang berpihak belanda. Karena beliau tunggul, beliau diangkat oleh Belanda untuk memimpin Klungkung yang sudah dijajah, kalau dibilang pro-Belanda jelas salah. Bukti, dua putra beliau menjadi pejuang anti-Belanda secara diam-diam.338 Ketika peneliti mencoba mengklarifikasi bahwa relasi Dewa Agung Oka Geg dengan Cokorda Anom Putra berada pada titik terburuk pada saat revolusi Indonesia, Cok Ngurah memberikan jawaban yang bersifat defensif sebagai berikut: Beda pendapat kan wajar, beda pendapat justru akan menghidupkan demokrasi. Kalau sudut pandang anak muda pada saat itu ingin Indonesia merdeka ketimbang dijajah Belanda, Cokorda Anom Putra dapat menjadi panutan bagi mereka, yang sampai-sampai beliau mendapat gelar veteran perang kemerdekaan.339 Selain itu, peneliti juga menemukan esai tulisan Cokorda Raka Putra yang berjudul Ida Dewa Agung Oka Geg (Sejarah Puri Agung Klungkung) cenderug menyebutkan sisi positif Dewa Agung Oka Geg secara sepihak, tanpa sekali pun mengungkit tentang keterkaitannya dengan kolaborasi dengan Belanda. Esai ini merupakan bagian dari Babad Dalem yang sedang disusun oleh Cokorda Raka Putra. Dalam esai tersebut, Cokorda Raka Putra menggambarkan sosok Dewa Agung Oka Geg yang memiliki simpati pada kemerdekaan Indonesia dengan membantu pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR), Palang Merah Indonesia (PMI) dan juga membentuk organisasi Pemuda Republik Indonesia (PRI). Paparan ini secara kontras bertentangan dengan tulisan Robinson yang menyatakan bahwa Dewa Agung Oka Geg justru pro-Belanda dan menjadikan 338 339

Wawancara dengan Cok Ngurah, 16 November 2012, Klungkung. Wawancara dengan Cok Ngurah, ibid.

Universitas Indonesia

177

Klungkung termasuk wilayah paling akhir dalam pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih. Bahkan dalam sebuah memo internal Belanda pada tahun 1946, terdapat pernyataan bahwa Dewa Agung Oka Geg mempertunjukkan tingkah laku yang patut diteladani dan kesetiaan yang besar.340 Hal tersebut secara terang memberikan dukungan kepada peneliti terkait pseudohistori yang dimainkan oleh tokoh Puri Klungkung dalam upaya mengubah citra sebagai kolabolator Belanda yang tentunya berdampak negatif pada popularitas di masa kini. Cokorda Raka Putra juga dengan gigih mempromosikan kejayaan puri pada masa lalu melalui upaya penyusunan Babad Dalem yang secara eksplisit ia katakan untuk menarik golongan muda untuk memahami puri lebih lanjut. Peneliti menilai penyusunan Babad Dalem tersebut memiliki dua tujuan yang terlihat dan laten. Fungsi terlihat dari penyusunan Babad Dalem tersebut adalah upaya memperbanyak pembendaharaan bukti historis Puri Klungkung yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan Puri Gianyar. Fungsi laten dari Babad Dalem ini tentunya seperti yang telah dipaparkan oleh Cokorda Raka Putra, yaitu sebagai sarana tokoh Puri Klungkung untuk memperoleh dukungan yang lebih luas dari banyak pihak, terutama kalangan muda yang menurut I Dewa Made Widiasa Nida, I Nyoman Suwirta, dan I Ketut Mandia sebagai pihak paling tidak simpatik dengan puri. Mengingat dukungan puri lebih kuat didapatkan dari kalangan konservatif yang berusia lanjut, strategi ini tentu menjadi hal progresif untuk mempertahankan peran politik Puri Klungkung di masa mendatang.

340

Untuk kajian historis yang lebih detail, lihat bab 2 dalam skripsi ini.

Universitas Indonesia

BAB 6 KESIMPULAN

Dinamika peran puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar pada masa pasca-Orde Baru menjadi salah satu kajian politik lokal yang penting dalam memahami Bali secara lebih spesifik. Menelusuri peran puri dan faktor yang mempengaruhi peran politik di kedua wilayah menjadi bagian dari pertanyaan penelitian yang telah dibahas secara rinci di bagian sebelumnya. Pergeseran peran politik puri di Kabupaten Klungkung dan bertahannya peran politik puri di Kabupaten Gianyar merupakan proses dari keterkaitan antara implementasi desentralisasi pada masa pasca-Orde Baru, di tengah kapabilitas puri dalam memanfaatkan modal kultural dan finansial yang dimiliki sebagai kalangan elite dari masyarakat Bali. Setelah setiap wilayah mendapatkan hak untuk memilih kepala daerahnya masing-masing, kesempatan bagi tokoh nonpuri seperti I Wayan Candra terbuka lebar dalam memperoleh dukungan untuk memimpin Kabupaten Klungkung yang sejak awal kemerdekaan selalu dipimpin dari kalangan puri dan Brahmana. Tokoh puri di Kabupaten Gianyar juga memiliki kemampuan untuk menggalang dukungan dari masyarakat dan partai politik untuk mengusung dirinya dalam pemilukada melalui kapasitas kultural dan finansial yang kuat di tengah masyarakat. Secara keseluruhan, peneliti menyimpulkan bahwa puri merupakan identitas yang tetap penting dalam masyarakat baik di Kabupaten Klungkung maupun Kabupaten Gianyar. Identitas puri ini mampu menjadi salah satu faktor keterpilihan dalam pemilukada oleh karena basis dukungan yang cukup kuat sebagai entitas elite, meskipun memiliki perbedaan karakter yang cukup nyata antara Puri Klungkung dengan Puri Gianyar. Wacana Ajeg Bali yang dipakai untuk mempertahankan identitas Bali dari arus globalisasi yang muncul pada masa pasca-Orde Baru justru cenderung diabaikan oleh elite puri dan nonpuri dari kedua wilayah tersebut. Dalam upaya memperoleh jabatan

politik, baik tokoh puri maupun nonpuri

lebih

mengandalkan finansial dan figur yang mampu menarik minat partai politik

178

Universitas Indonesia

179

dalam mencalonkan mereka, ketimbang Ajeg Bali yang lebih kurang hanya sebatas program yang tidak mengikat. Relasi yang rumit antara elite puri dan nonpuri di kedua wilayah tersebut mengantar peneliti pada sebuah konklusi bahwa masing-masing pihak berupaya memperkuat pengaruh diri mereka, di tengah menguatnya faktor pencitraan individu untuk memperoleh dukungan dari masyarakat setempat. Puri yang memiliki garis kebangsawanan lokal di Bali mengandalkan peninggalan historis yang dilakukan pendahulunya untuk menggalang dukungan, sedangkan tokoh nonpuri cenderung memperjuangkan egalitarianisme yang mencoba menghapus dikotomi puri dan nonpuri dalam masyarakat. Secara keseluruhan, peneliti menilai faktor puri masih memiliki nilai lebih dalam masyarakat di kedua wilayah, khususnya di Kabupaten Gianyar, yang diwujudkan melalui peranan kultural dan finansial, meskipun memiliki perbedaan karakter yang cukup jelas antara Puri Klungkung dengan Puri Gianyar. Setelah hampir sepuluh tahun berada di bawah kepemimpinan tokoh nonpuri, Kabupaten Klungkung di masa pasca-Orde Baru mengalami perubahan drastis terkait dominasi puri dalam pemerintahan lokal sejak masa awal kemerdekaan Indonesia, dan Puri Klungkung yang tersisih tetap mencari cara untuk memperoleh kembali jabatan politik dalam pemerintahan lokal dengan cara yang sama dengan calon lain: berafiliasi pada partai politik, simakrama ke banjar-banjar, dan upaya lainnya yang bertujuan untuk meraih dukungan. Meskipun Puri Klungkung merupakan puri tertua di Bali yang memiliki jaringan puri terluas se-Bali, tokoh-tokoh Puri Klungkung masih belum mampu memanfaatkan faktor tersebut sebagai modal dalam kampanye di ranah Kabupaten Klungkung. Di sisi lain, I Wayan Candra yang telah memiliki kekuasaan besar dalam pemerintahan lokal Kabupaten Klungkung lebih mampu membangun jaringan yang lebih kuat, khususnya dilihat dari perannya sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Klungkung, partai politik terbesar di Kabupaten Klungkung, yang memiliki kapasitas untuk mencalonkan beberapa orang dekatnya dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung 2013 mendatang. Tokoh-tokoh Puri Klungkung seperti Cokorda Raka Putra dan Cokorda Bagus Oka yang gagal dicalonkan oleh PDIP menempuh jalur lain melalui partai politik yang lebih kecil, dan bahkan jalur perseorangan pada Pemilukada

180

Kabupaten Klungkung 2008 silam. Strategi yang dilancarkan oleh tokoh puri kurang lebih sama dalam melawan pemerintahan pertahana, yaitu menilai banyaknya kegagalan yang ditemukan, khususnya dalam hal pembangunan. Lebih spesifik, Cokorda Raka Putra mengutarakan idealismenya dalam politik „gratis‟ yang menandakan keengganannya untuk mengeluarkan uang dalam hal meraih dukungan. Hal ini terbukti cukup berhasil dengan perolehan suara cukup signifikan dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008, yaitu 29,79 persen suara, dan menjadikannya sebagai calon bupati dengan perolehan suara kedua terbanyak setelah I Wayan Candra yang merupakan pertahana. Perolehan suara signifikan dari tokoh puri ini menandakan bahwa masih terdapat basis loyal puri, khususnya kalangan konservatif yang secara usia lebih dewasa dan berada di wilayah sekitar Puri Agung Klungkung. Perubahan perspektif masyarakat dalam memandang Puri Klungkung sebagai identitas sakral yang harus diperlakukan dengan penuh hormat mengalami penurunan oleh karena puri tidak mampu memperkuat peran kultural yang menjadi aspek penting dalam masyarakat Bali. Selain faktor kultural, Puri Klungkung juga memiliki permasalahan cukup serius dalam kesolidan. Puri Klungkung tidak mampu menunjuk salah satu tokoh puri sebagai figur utama yang didukung dalam pemilukada. Ketidaksolidan ini masih bertahan hingga Pemilukada Kabupaten Klungkung 2013, ketika Cokorda Raka Putra dan Cokorda Bagus Oka akan bertemu sebagai lawan dari dua partai politik yang berbeda, yaitu Partai Golkar yang mengusung Cokorda Bagus Oka dan Partai Hanura yang mengusung Cokorda Raka Putra. Faktor lain yang menjadikan Puri Klungkung memiliki peran politik yang lemah tentunya merupakan finansial. Meskipun Puri Klungkung memiliki aset peninggalan sejak masa kolonial, aset yang umumnya berupa tanah tersebut cenderung merupakan aset kurang strategis yang tidak dapat dikomersialisasikan selayaknya yang terjadi pada aset Puri Ubud. Pekerjaan Cokorda Raka Putra sebagai dokter di RSUP Sanglah dan guru besar di Universitas Udayana atau Cokorda Bagus Oka sebagai dosen di Universitas Udayana menjadikan kapasitas finansial mereka relatif lebih terbatas ketimbang tokoh puri dari Ubud, seperti Cok Ace atau Cok Nindia yang memiliki bisnis perhotelan dan aset strategis.

181

Kemampuan finansial yang lemah menjadi hambatan dalam memperoleh dukungan dari masyarakat, di tengah kuatnya politik uang dan bantuan sosial yang dilancarkan oleh pihak lawannya dalam pemilukada. Hal lain terlihat kontras di Kabupaten Gianyar, ketika sejak runtuhnya rezim Orde Baru puri masih mendominasi pemerintahan lokal di wilayah tersebut. Konsentrasi dominasi puri terbesar di Kabupaten Gianyar, seperti Puri Saren Ubud, Puri Agung Peliatan, dan Puri Agung Gianyar ada di wilayah Ubud dan Gianyar, ketika puri-puri tersebut secara historis merupakan puri yang terlibat dalam pembentukan Kerajaan Gianyar hingga NIT pada masa revolusi 1945– 1949. Dominasi puri di wilayah tersebut lebih dikarenakan kapabilitas puri dalam memanfaatkan peran kultural dan finansial mereka untuk memperoleh jabatan politik dalam pemerintahan lokal. Dalam hal ini, Puri Ubud merupakan puri terkuat di Kabupaten Gianyar secara finansial dan kultural, mengungguli Puri Gianyar yang secara kedudukan historis berada dalam posisi lebih superior, meskipun Gung Bharata sebagai tokoh Puri Gianyar memiliki kedekatan khusus dengan Megawati Sukarnoputri. Hal ini pula yang menjadikan partai politik yang berada di wilayah tersebut selalu mengusung calon dari puri sebagai kepala daerah, setidaknya sampai Pemilukada Kabupaten Gianyar 2013. Pembagian peran Puri Gianyar dan Puri Ubud ketika masa kolonialisme menjadikan kedua puri ini memiliki nilai lebih yang tidak dimiliki puri lain di luar Puri Gianyar dan Puri Ubud. Puri Gianyar yang lebih memainkan peranan politik pada masa kolonialisme, dan Puri Ubud yang lebih menitikberatkan peranan kultural merupakan hal penting yang menurut peneliti menjadi salah satu faktor utama dalam memperoleh dukungan dari masyarakat. Sebagai puri yang turut mempromosikan Pulau Bali sebagai destinasi pariwisata kelas internasional, Puri Gianyar dan Ubud pada akhirnya menangkap peluang pariwisata sebagai upaya menyejahterakan masyarakat sekitar, yang sebelumnya bergantung pada sektor agraris. Tokoh puri wilayah tersebut secara tegas menjadikan masyarakat Gianyar terikat dalam pariwisata, dan tentunya menjadikan mereka mencintai budaya mereka yang menjadi daya tarik dari wilayah tersebut. Hal ini berimplikasi hingga masa kini, ketika Kabupaten Gianyar merupakan destinasi

182

favorit wisata ketiga di Pulau Bali, setelah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Peran kultural Puri Ubud dan Puri Gianyar tidak dapat disangkal sebagai salah satu peran paling penting yang dimainkan oleh puri yang ada di Provinsi Bali, bahkan menurut hemat peneliti lebih nyata jika dibandingkan dengan peran kultural Puri Klungkung yang lebih tua. Puri Ubud yang dalam penelitian ini mencakup Puri Saren Ubud dan Puri Agung Peliatan menjadi puri terbuka baik bagi turis maupun warga setempat, bahkan menjadi tempat latihan tari bagi masyarakat setempat dan memproduksi barong dan bade untuk keperluan upacara seluruh masyarakat Bali yang menjadi bukti konkret dari preservasi kultural yang nyata. Puri Agung Gianyar juga tidak kalah penting dalam hal preservasi budaya, khususnya dalam mengadakan upacara-upacara skala besar yang menjadi rutinitas bagi puri dalam menjaga kedekatannya dengan masyarakat. Tokoh puri di kedua wilayah ini juga mampu menjaga tali silaturahmi yang baik dengan masyarakat, terlebih ketika masyarakat memerlukan bantuan dan dalam keadaan berduka tanpa dalam bentuk undangan maupun panggilan. Kapasitas finansial Puri Ubud yang memiliki aset strategis dan bisnis tentu saja menjadikan puri ini menjadi figur utama yang dilirik oleh partai politik, khususnya Partai Golkar, yang merupakan basis utama Puri Ubud sejak masa Orde Baru. Meskipun Puri Gianyar secara finansial lebih kecil, kedekatan personal Gung Bharata dengan Megawati Sukarnoputri menjadikannya tidak pernah tidak dicalonkan oleh PDIP sejak Pemilukada 2003, 2008, dan 2013. Dinamika kekuasaan yang dipegang oleh Puri Ubud dan Puri Gianyar ini tentunya berjalan seiring dengan kemampuan PDIP dalam memperoleh dukungan dan Puri Ubud yang secara finansial sangat besar untuk memberikan hibah sosial kepada masyarakat. Di tengah kuatnya peran politik puri di wilayah Gianyar, salah satu hal penting yang harus digarisbawahi adalah upaya tokoh nonpuri dalam memperoleh dukungan yang dimulai dari ranah legislatif. Perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh tokoh puri penting di Kabupaten Gianyar, dan juga Kabupaten Klungkung, secara sempit hanya terbatas pada ranah eksekutif untuk

183

memperoleh jabatan sebagai bupati. Tokoh puri yang berada di DPRD tingkat kabupaten kedua wilayah cenderung merupakan tokoh puri yang secara pengaruh lebih minor dibandingkan yang maju dalam pemilukada. Hal ini yang menjadikan tokoh nonpuri kalangan Arya seperti I Made Agus Mahayastra mendapatkan kedudukan sebagai ketua DPRD sejak periode 2004–2009 dan 2010–2013, di tengah perolehan suaranya yang merupakan perolehan suara terbesar di Kabupaten Gianyar dalam Pemilu 2009. Pada akhirnya, I Made Agus Mahayastra berhasil menjadi wakil bupati mendampingi Gung Bharata untuk periode 2013–2018, yang menurut banyak pendapat merupakan batu loncatan untuk dirinya sebagai bupati pada periode 2018–2023 mendatang. Ranah legislatif di Kabupaten Klungkung juga bukan menjadi tempat menarik bagi tokoh puri besar, seperti Cokorda Raka Putra atau Cokorda Bagus Oka untuk memperoleh jabatan politik. Meskipun sejak tahun 2004 DPRD Kabupaten Klungkung dipimpin oleh dua tokoh puri, yaitu Anak Agung Gede Bagus untuk periode 2004–2009 dan Anak Agung Gede Anom untuk periode 2009–2014, namun kedua tokoh puri ini memainkan peran yang lebih minor dibandingkan Cokorda Raka Putra dan Cokorda Bagus Oka, yang pada akhirnya menjadikan mereka tidak pernah terlibat dalam bursa pemilukada. Meskipun Anak Agung Gede Anom mendaftar melalui PDIP untuk Pemilukada Kabupaten Klungkung 2013 mendatang, ia merupakan figur yang lebih mendapatkan sedikit perhatian dan dukungan ketimbang I Ketut Mandia yang memiliki kedekatan khusus dengan Ketua DPC PDIP Kabupaten Klungkung yang juga merupakan Bupati Klungkung periode 2008–2013, I Wayan Candra. Karakteristik yang ada dalam teori oligarki di Kabupaten Gianyar yang diejawantahkan melalui tokoh puri yang berkuasa menjadi kurang relevan, khususnya ketika peneliti menemukan pendapat dari Cok Ace dan Cok Nindia yang melihat jabatan politik formal tidak lebih penting ketimbang posisinya sebagai tokoh puri, karena sama-sama memainkan peranan sosial yang tinggi bagi masyarakat. Peneliti juga tidak menemukan adanya komentar yang mengarah pada pembajakan jabatan politik formal oleh tokoh puri untuk melindungi kepentingan bisnis yang bersifat patron-klien dan predatoris. Lebih dari itu, peneliti mendapatkan dukungan kuat untuk argumen tersebut dari I

184

Made Agus Mahayastra yang menilai tokoh puri yang memperebutkan jabatan politik formal hanya terbatas pada gengsi, dan sama sekali tidak menyinggung perihal kepentingan bisnis di dalamya. Oligarki puri dalam Kabupaten Klungkung juga tidak dapat dibuktikan, khususnya setelah puri tidak berhasil memperoleh jabatan politik formal di masa pasca-Orde Baru dan cenderung terpecah dalam hal kesolidan. Selain itu, Puri Klungkung juga tidak memiliki bisnis besar seperti perhotelan atau restoran seperti yang terdapat di Ubud. Kasus pseudohistori juga peneliti temukan dalam kasus Puri Klungkung, khususnya yang berkaitan dengan pernyataan Cok Ngurah dan Cokorda Raka Putra dalam bentuk lisan dan tertulis sebagai salah satu cara memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat. Dalam memperoleh legitimasi kultural, Cokorda Raka Putra juga menyusun Babad Dalem yang secara nyata menjadi koleksi utama dalam pembendaharaan sejarah Puri Klungkung yang merupakan puri tertua di Bali. Akan tetapi, peneliti juga menilai dari segi laten penyusunan Babad Dalem ini diperuntukkan kalangan muda yang secara umum lebih kurang memahami sejarah puri dan pada akhirnya tidak dapat menjadi basis suara bagi tokoh puri dalam pemilukada. Tentunya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan yang peneliti rasa perlu ada perbaikan atau penelitian lanjutan di masa mendatang. Peneliti tidak berhasil mendapatkan data lengkap mengenai aset yang dimiliki puri, yang secara sengaja memang dirahasiakan oleh seluruh tokoh puri yang peneliti wawancarai. Tentu saja informasi mengenai aset yang dimiliki puri ini sangat membantu dalam menganalisis implikasinya terhadap peran politik puri secara lebih empirik. Peneliti juga tidak berhasil menemui tokoh-tokoh puri penting di Kabupaten Gianyar, seperti Gung Bharata, Anak Agung Ngurah Agung, Cok Budi Suryawan, Cok Kerthiyasa, dan sebagainya oleh karena keterbatasan akses menuju tokoh-tokoh tersebut. Hal ini menjadikan penelitian ini memiliki celah dalam menganalisis peran politik puri di Kabupaten Gianyar secara lebih komprehensif, khususnya mengenai informasi-informasi resmi yang didapatkan dari sumber primer. Harapan peneliti dalam penelitian selanjutnya adalah terisinya celah yang ada dalam skripsi ini, guna memahami peran politik puri Bali secara lebih komprehensif dan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Agung, Ida Anak Agung Gde. Kenangan masa lampau: zaman kolonial Hindia Belanda dan zaman pendudukan Jepang di Bali. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993. Atmaja, Nengah Bawa. Ajeg Bali: Gerakan, Identitas Kultural dan Globalisasi. Yogyakarta: LKIS, 2010. Eiseman, Fred B. Bali: Sekala and Niskala : Essays on Religion, Ritual, and Art. Singapore: Tuttle Publishing, 1990. Erb, Maribeth dan Priyambudi Sulistiyanto. Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada). Singapore: ISEAS, 2009. Fagan, Garrett G. Archaeological Fantasies: How Pseudoarchaeology Misrepresents the Past and Misleads the Public. London: Routledge, 2006. Geertz, Clifford. Negara: The Theatre State in nineteenth-century Bali. New Jersey: Princeton University Press, 1980. Imfath, Syarov D. Jejak Nurani Cok Ace–Sutanaya. Gianyar: AS Media Center, 2008. Mann, Richard. Palaces of Bali. Denpasar: Gateway Books International, 2012. Munandar, Agus Aris. Istana Dewa Pulau Dewata: Makna Puri Bali Abad Ke14-19. Depok: Komunitas Bambu, 2005. Nordholt, Henk Schulte. Bali, Benteng Terbuka 1995–2005: Otonomi Daerah, Demokrasi Elektoral, dan Identitas-Identitas Defensif. Jakarta: KITLV, 2010. Pringle, Robert. A Short Story of Bali: Indonesia’s Hindu Realm. Singapore: Talisman Publishing, 2011. Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia IV: Kemunculan Penjajahan di Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 2008. Ranawidjaja, Usep. Swapradja : Sekarang dan dihari Kemudian. Djakarta: Djambatan, 1955. Ritchie, Jane dan Jane Lewis. Qualitative Research A Guide For Social Students and Researchers. London: Sage Publications, 2004. Robinson, Geoffrey. Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik. Yogyakarta: LKIS, 2006. 185

186

Robison, Richard dan Vedi R. Hadiz. Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. London dan New York: Routledge, 2004. Wiener, M.J. Visible and invisible realms: Power, magic, and colonial conquest in Bali. Chicago: University of Chicago Press, 1995.

Jurnal MacRae, Graeme dan I Nyoman Darma Putra. “A Peaceful Festival of Democracy: Aristocratic Rivalry and the Media in A Local Election in Bali,” Review of Indonesian and Malaysian Affairs, Vol. 42, No. 2 (2008), 107-146. Rocher, Ludo. “The Struggle of the Hindu Balinese Intellectuals: Developments in Modern Hindu Thinking in Independent Indonesia,” Journal of the American Oriental Society, Vol. 115, No. 3 (July-September 1995), 508-510. Yang, Xiaoqiang (杨晓强). “Shi lun yindujiao zai yinni bali dao de bentu hua (试论印度教在印尼巴厘岛的本土化).” Dongnanya Yanjiu (东南亚研究), 6 (2011), 29-34.

Internet anton.nawalapatra.com/2003/08/09/kliping/antara-kemenangan-danpembelotan.html bali.antaranews.com/berita/14938/dprd-klungkung-minta-data-pns-kepada-bkd bali.antaranews.com/berita/15246/massa-datangi-puri-peliatan-desakpencalonan-nindia beta.natanews.com/1564 beta.natanews.com/2440 cetak.bangkapos.com/opini/read/96.html groups.yahoo.com/group/soasiu/message/150 kpud-gianyarkab.go.id/?pg=profilcalon&i=2 kpud-gianyarkab.go.id/?pg=profilcalon&i=3) lipsus.kompas.com/smartliving/read/2010/11/28/1845225/Buktikan.CPNS.Harus .Setor.Rp200.Juta lgtv.thejakartapost.com/index.php/read/news/174143 m.kpud-gianyarkab.go.id/?x=bagus

187

metrobali.com/2012/06/04/mengaku-orang-dekat-bupati-candra-bisa-loloskancpns-dengan-syarat-setor-sejumlah-uang metrobali.com/2012/10/20/melaspas-dan-potong-gigi-bupati-candra-undangbupati-se-indonesia/ metrobali.com/2013/01/18/kader-pdip-buruan-daftar-calon-bupati/ news.detik.com/read/2008/01/14/205126/878944/10/pilkada-gianyar-golkarungguli-pdip www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2003/9/19/fe6.htm news.detik.com/read/2009/01/22/172311/1072972/10/krisis-global-targetkunjungan-wisman-ke-bali-tahun-2009-turun sites.google.com/site/dadyatangkas/babad suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2008/11/22/18004/Dunia-KrisisWisman-ke-Bali-Turun www.antaranews.com/view/?i=1208157744&c=NAS&s www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/1/28/b3.htm www.balipost.co.id/BALIPOSTCETAK/2003/1/31/b15.htm www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/10/28/b3.htm www.balipost.co.id/Balipostcetak/2003/12/8/b1.htm www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2004/11/24/b21.htm www.balipost.co.id/Balipostcetak/2007/11/24/b13.htm www.balipost.co.id/balipostcetak/2008/1/12/b22.htm www.balipost.co.id/balipostcetak/2008/1/30/b19.htm www.balipost.com/balipostcetak/2008/5/12/b20.htm www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=12&id=3062 www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=2&id=45238 www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=2&id=2152 www.denpostnews.com/Politik/akhirnya-paket-ning-kantongi-restu-semetonkds-cbs-ingatkan-tak-jadi-malin-kundang.html www.gianyarkab.go.id/pemerintahan/eksekutif/bupati-gianyar/ www.gianyarkab.go.id/profil/sejarah/ www.klungkungkab.go.id/index.php/berita-detail/1550/BUPATI-CANDRAAJAK-SEMETON-TANGKAS-KORI-AGUNG-TIRTAYATRA

188

www.klungkungkab.go.id/main.php?go=pemerintah www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/11/25/0095.html www.mediaindonesia.com/webtorial/tanahair/?ar_id=OTEx www.pelita.or.id/baca.php?id=52559 www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/02/18/midq3p-ketua-dprdgianyar-sudah-mengundurkan-diri www.suarapembaruan.com/home/henk-ngantung-gubernur-dki-non-muslimyang-mampu-merangkul-semua-pihak/23405 www.thejakartapost.com/bali-daily/2012-11-28/multiculturalism-comes-underthreat.html www.tokoh.web.id/OKA+ARTHA+ARDANA+S

Surat Keputusan Keputusan Gubernur Bali Nomor 878/04-A/HK/2009 Tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar. Keputusan Gubernur Bali Nomor 880/04-A/HK/2009 Tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.

Laporan Bali Dalam Angka 2011. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2011. Gianyar Dalam Angka 2011. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar, 2011. Kecamatan Nusa Penida Dalam Angka 2011. Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, 2011. Klungkung Dalam Angka 1999. Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, 1999. Klungkung Dalam Angka 2012. Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, 2012. Laporan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Gianyar 2008. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, 2008. Laporan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Klungkung 2008. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, 2008.

189

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Gianyar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, 2012. Selayang Pandang Kabupaten Klungkung Tahun 2012. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2012.

Wawancara Ana, 17 November 2012, Gianyar. Anak Agung Bagus Wirawan, 8 November 2012, Denpasar. Anak Agung Putra, 9 November 2012, Gianyar. Cokorda Bagus Oka, 16 November 2012, Klungkung. Cokorda Gede Agung via telepon, 15 Desember 2012, Klungkung. Cokorda Gede Ngurah, 16 November 2012, Klungkung. Cokorda Gede Putra Nindia, 14 November 2012, Gianyar. Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), 15 November 2012, Gianyar. Cokorda Raka Putra, 13 November 2012, Denpasar. Desak, 17 November 2012, Gianyar. Huang Qinhan, 14 November 2012, Klungkung. I Dewa Made Widiasa Nida, 14 November 2012, Klungkung. I Gusti Ngurah Alit Mangku, 17 November 2012, Gianyar. I Ketut Mandia, 13 November 2012, Klungkung. I Made Agus Mahayastra, 8 November 2012, Gianyar. I Made Maha Dwija Santya, 13 November 2012, Klungkung. I Made Suwantara, 13 November 2012, Klungkung. I Nyoman Suwirta, 12 November 2012, Klungkung. I Wayan Candra, 1 Desember 2012, Jakarta. I Wayan Nangeh, 17 November 2012, Klungkung. Ida Dalem Smara Putra, 7 November 2012, Klungkung. Ni Gusti Nyoman Karti, 17 November 2012, Gianyar.

190

Lain-Lain NN. “Orang Terkaya di Bali.” Persindo, November 2012 Putra,Cokorda Raka. Ida Dewa Agung Oka Geg (Sejarah Puri Agung Klungkung), esai tidak diterbitkan, 2012. Sobari, Bernas. Partai Politik Campuran di Hindia Belanda: Politieke. Economische Bond 1919–1929. Skripsi Program Sarjana Studi Ilmu Sejarah. Depok: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2008. Wirawan,Anak Agung Bagus. Dinamika Kebudayaan di Kota Gianyar: Dari Kota Keraton Sampai Kota Seni, 1771–1980-an, esai diseminarkan dalam Konferensi Nasional Sejarah VIII di Jakarta 14-17 November 2006.